DPR RI meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan  Pemukiman (PKP) untuk berinovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dan mempercepat pencapaian target 3 juta rumah per tahun. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti beberapa tantangan utama dalam mencapai target tiga juta rumah per tahun. Selain kompleksitas prosedur administrasi, ketersediaan lahan yang terbatas dan persoalan kepemilikan tanah menjadi tantangan yang perlu diatasi. "Kita juga perlu meningkatkan jumah lokasi pembangunan rumah, baik rumah susun, rumah khusus maupun rumah swadaya, serta penyediaan prasarana-prasarana dan utilitas di lingkungan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Lasarus. ia juga menyoroti tantangan ego sektoral di antar berbagai kementerian/lembaga yang seringkali menjadi hambatan. Dengan delapan kementerian/lembaga yang bertanggung jawab dalam sektor perumahan, ia menekankan pentingnya sinergi yang kuat untuk mengatasi kompleksitas permasalahan dalam mencapai target tiga juta rumah. (Yetede)

Bank Indonesia (BI) memperkirakan nilai tukar rupiah pada triwulan IV-2024 sebesar Rp15.825 per dolar AS. Adapun nilai tukar rupiah relatif stabil di tengah gejolak global yang terus berlanjut. Pada akhir perdagangan Rabu (6/11/2024), rupiah melemah 84 poin atau 0,53% menjadi Rp 15.833 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.749 per dolar AS. "Sejauh ini rata-rata nilai tukar itu pada triwulan III adalah Rpp 15789 per dolar AS, kemudian secara keseluruhan untuk tahun ini di triwulan IV Rp 15.825 per dolar AS. Kami berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas rupiah sebagai mandat kami," kata Gubernur BI Perry Warjiyo.

Menurut Perry, nilai tukar rupiah relatif stabil di tengah gejolak global yang terus berlanjut sesuai dengan komitmen untuk terus melakukan intervensi di pasar. Selain itu, optimalisasi dari intrusmen moneter Sekuritas Rupiah BI untuk menarik aliran masik portfolio asing dan menjaga imbal hasil rendahnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Adapun di tengah dinamika Pemilihan Presiden AS dengan keunggulan Donald Trump pada perhitungan sementara, dia menyoroti adanya potensi mata uang dolar akan kuat, suku bunga AS akan tetap tinggi dan perang dagang berlanjut. (Yetede)

Presiden Prabowo menerima kunjungan resmi kenegaraan PM Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (6/11). Selain membahas kerja sama bilateral, kedua pemimpin sepakat bahwa Indonesia dan Singapura punya pandangan sama terkait situasi global. Prabowo menegaskan, Singapura adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra yang sangat penting bagi Indonesia. ”Kita memiliki kerja sama yang baik secara bilateral dan dalam kerangka ASEAN. Kita juga memiliki pandangan yang sejalan dalam banyak isu, khususnya untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Saya berharap kunjungan ini menjadi momentum bagi kita untuk meningkatkan kerja sama yang lebih baik lagi di saat yang akan datang,” kata Prabowo.

PM Wong juga menyebut Indonesia dan Singapura memiliki banyak perspektif strategis yang sama tentang situasi dunia. ”Kita berdua ingin menjadi sahabat bagi semua orang. Kita berdua ingin menjadi tetangga yang baik. Kita berdua ingin dapat memiliki hubungan dekat dengan AS dan China,” ujarnya. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai isu-isu regional dan internasional. Mereka punya pandangan yang sama mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan keamanan regional dan internasional di tengah situasi geopolitik yang makin kompleks. Dalam wawancara khusus kepada Kompas, Wong mengatakan, saat ini beragam rambu dan norma lama sedang terkikis.

Namun, pada saat yang sama, tatanan baru belum ada. Menurut dia, ada negara yang melakukan kekerasan, tetapi tidak ada konsekuensi atas tindakan tersebut. ”Sebab, tidak ada yang mengatakan berhenti. Dan, bahkan jika seseorang mengatakan berhenti, siapa yang akan menegakkannya,” kata Wong Hubungan regional menjadi lebih penting dan itulah mengapa ASEAN juga menjadi lebih penting,” ucap Wong. Wong melihat relasi baik RI-Singapura menjadi bekal berharga untuk menjawab tantangan regional dan global. Indonesia di bawah Presiden Prabowo merupakan mitra yang dapat diandalkan. (Yoga)

Pemerintah Inggris berkomitmen mendukung akses vaksin yang adil secara global di masa depan. Inggris bekerja sama dengan banyak negara, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa vaksin yang diproduksi menjangkau kelompok rentan dan membutuhkan. Hal tersebut disampaikan Dubes Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey dalam keterangannya kepada Kompas, Rabu (6/11). Pernyataan itu sekaligus mengklarifikasi pemberitaan Kompas, 3 November 2024. ”Kami bekerja sama dengan negara-negara, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa vaksin kami, yang dikembangkan dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjangkau mereka yang palingmembutuhkan,” katanya. Tahun 2021, kata Jermey, Pemerintah Inggris menyumbang 1 juta dosis vaksin ke Indonesia. Inggris juga mendonasikan peralatan pendukung berupa oksigen senilai 1 juta pound sterling.

Pada Juli 2021, Inggris juga menggelontorkan dana 548 juta pound sterling atau Rp 10,5 triliun kepada pelantar kerja sama penyedia vaksin global, Covax. Angka itu, menurut Jermey, menjadikan Inggris sebagai donor bilateral keempat terbesar Covax. Lewat Covax, disediakan vaksin bagi 92 negara berkembang. Hingga Juni 2022, Inggris menyediakan lebih dari 80 juta dosis untuk Covax. Jermey mengatakan, Pemerintah Inggris juga memberikan dukungan pengembangan vaksin mandiri untuk Indonesia, lewat Pusat Program Vaksin InggrisAsia Pasifik yang dipimpin peneliti dari Universitas Sheffield. ”Upaya ini mencerminkan komitmen kami terhadap kesehatan global dan menunjukkan tanggung jawab Inggris dalam perang melawan Covid-19,” katanya. (Yoga)

Foto udara memperlihatkan pemandangan kawasan perumahan di daerah Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/11/2024). Dalam waktu 5 tahun terakhir, alokasi anggaran pemerintah untuk pembiayaan perumahan mencapai Rp 119 triliun. Namun, total realisasi penyediaan rumah hanya bisa mencakup 2,17 juta unit. Sedangkan target penyediaan perumahan tahun 2025 adalah 3 juta unit. (Yoga)

Pelaku UMKM mengharapkan kebijakan hapus tagih kredit dapat menyasar pelaku usaha yang kesulitan mengangsur, terutama segmen mikro. Di sisi lain, perbankan menunggu salinan peraturan pemerintah agar kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Presiden Prabowo telah menandatangani PP No 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM, Selasa (5/11). Penghapusan piutang UMKM dilakukan terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya, seperti mode, kuliner, dan industri kreatif. Secara khusus, penghapusan piutang UMKM itu ditujukan bagi Bank BUMN dengan catatan telah dihapusbukukan karena dalam rentang 10 tahun tidak memiliki kemampuan membayar.

Kebijakan ini akan menyasar sekitar 1 juta debitor dengan ketentuan piutang bagi badan usaha maksimal Rp 500 juta dan perseorangan maksimal Rp 300 juta. Total piutang yang akan dihapustagihkan diperkirakan mencapai Rp 10 triliun. Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia Hermawati Setyorini mengatakan, para pelaku UMKM menyambut baik kebijakan itu. Namun, program baru itu dikhawatirkan hanya akan dimanfaatkan segelintir pelaku usaha. ”Dengan jumlahnya yang terbatas, peluang untuk memanfaatkan kebijakan itu justru bukan kepada pelaku usaha mikro, melainkan pengusaha kecil dan menengah,” kata Hermawati.

Menurut Hermawati, kelonggaran berupa fasilitas hapus tagih dibutuhkan oleh para pelaku usaha segmen mikro. Sebab, mereka sedang terseok-seok karena turunnya daya beli masyarakat dan naiknya ongkos produksi sehingga sulit membayar cicilan. Merujuk data Statistik Sistem Keuangan Indonesia, outstanding kredit UMKM oleh perbankan umum nasional per Agustus 2024 mencapai Rp 1.478 triliun, terdiri atas segmen mikro Rp 667,57 triliun, segmen kecil Rp 475,89 triliun, dan segmen menengah Rp 335,22 triliun. Rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) segmen mikro sebesar 3,25 %, segmen kecil 4,39 % dan segmen menengah 5,18 %. (Yoga)

Para peternak akan menjadi kelompok yang paling terpukul apabila UD Pramono di Desa Singosari, Kabupaten Boyolali, Jateng, tutup. Terlebih lagi, jumlah mitra peternak tempat pengepulan susu itu lebih dari 1.000 orang. Wacana penutupan itu terkait dengan masalah tunggakan pajak senilai ratusan juta rupiah yang dihadapi unit usaha rakyat tersebut. Kabar penutupan tempat pengepulan susu itu mencuat setelah rekening milik usaha dagang itu diblokir Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta pada 4 Oktober 2024. Pemilik usaha, Pramono (67) dinilai memiliki tunggakan pajak yang belum dibayarkan sebesar Rp 670 juta dari tahun 2018. Namun, ia merasa permasalahan itu telah diselesaikan pada tahun tersebut dengan setoran uang Rp 200 juta.

”Kalau sampai benar tutup, kami peternak ini yang paling merasakan dampaknya. Susu perah yang kami hasilkan mau disetorkan ke mana? Tidak mudah mencari tempat penampungan baru,” kata Suyatno (63), peternak sapi perah di Desa Singosari, Boyolali, Rabu (6/11). Suyatno waswas sejak rencana penutupan UD Pramono mengemuka. Baginya, setoran susu perah sudah dijadikan penghasilan tambahan selain pekerjaan utamanya sebagai petani. Memang, setorannya tidak terlalu banyak, hanya 5 liter per hari. Namun, jumlah itu tetap berarti baginya yang hidup pas-pasan. Terlebih, UD Pramono termasuk tempat pengepulan susu yang memberikan harga tinggi untuk setiap liter susu yang disetor. Saat ini, harganya menyentuh Rp 7.600 per liter. Tempat pengepulan lain rata-rata hanya memberi harga Rp 7.000 per liter. (Yoga)

Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani kebijakan baru terkait penghapusan tagihan piutang macet bagi UMKM di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor lainnya seperti mode, kuliner, dan industri kreatif. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan untuk memperoleh pembiayaan kembali, khususnya bagi yang utangnya sudah lama macet dan tidak mampu dibayar lagi.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM, terutama di bidang ekonomi kerakyatan yang berkeadilan. Beberapa bank BUMN seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Mandiri menyambut baik kebijakan ini dan sedang mempersiapkan diri untuk implementasinya, meskipun masih menunggu penetapan kriteria teknis dari pemerintah.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat selektif, hanya berlaku untuk UMKM yang sudah tidak mampu membayar utang dan telah masuk dalam daftar kredit macet yang proses penghapusannya telah dilakukan oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp10 triliun untuk mendukung kebijakan ini tanpa melibatkan APBN.

Secara keseluruhan, kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi UMKM yang tertekan untuk bangkit kembali, meningkatkan akses mereka terhadap kredit, dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.