Negara-negara pihak Konferensi Para Pihak tentang Perubahan Iklim PBB Ke-29 atau COP29 di Baku, Azerbaijan, mencapai konsensus dalam standar pasar karbon berdasar Artikel 6.4 Kesepakatan Paris. Hal ini akan memastikan pasar karbon internasional berjalan dengan integritas di bawah pengawasan PBB. Demikian disampaikan Lead Negotiator COP29, Yalchin Rafiyev, Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) Simon Stiell, dan Climate Change High-Level Champion COP29, igar Arpadarai di Blue Zone, Baku Stadium, Azerbaijan, Selasa (12/11). Rafiyev menuturkan, negara pihak mencapai konsensus terkait Artikel 6.4 dan mekanisme dinamis untuk memperbaruinya.

Ini jadi perangkat untuk mengarahkan sumber daya pada negara-negara berkembang dan menghemat 250 miliar USD per tahun saat menerapkan rencana iklim. Negara pihak yang hadir di COP29 menunjukkan fleksibilitas, kolaborasi, dan mencapai kesepakatan. ”Kita melihat antusiasme dan determinasi yang belum ada sebelumnya pada Artikel 6,” ujarnya. Pada pertemuan puncak pemimpin negara, Selasa-Rabu (12-13 November 2024) para pemimpin negara diharapkan berbicara dan mengambil langkah kuat. Dunia menanti mereka berbicara dan bertindak mengatasi krisis iklim. Menurut Simon Stiell, Artikel 6 Kesepakatan Paris bukan birokrasi rumit PBB. Ketika sudah berjalan, pasar karbon membantu negara-negara menerapkan rencana iklim demi menekan emisi lebih cepat dan murah. (Yoga)

Penyelenggaraan program JKN dalam 11 tahun terakhir memiliki dampak terhadap peningkatan pertumbuhan eko-nomi regional. Secara empiris, keberlangsungan program yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPKS Kesehatan berkaitan juga dengan produktivitas dan daya konsumsi masyarakat. Hal itu merupakan kesimpulan dari hasil studi yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI berjudul ”Dampak Program JKN terhadap Ekonomi dan Kemiskinan” yang dirilis November 2024.

Peneliti LPEM UI, Jahen F Rezki, menyebut, secara ekonomi makro, JKN memberikan dampak terhadap PDB, baik regional maupun nasional, karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan konsumsi sekaligus membuka sejumlah kesempatan kerja di sektor-sektor yang terkait dengan jalannya program. Hasil estimasi studi yang dilakukan pada 2016, 2020, dan 2023 menunjukkan, terdapat asosiasi positif antara peningkatan utilisasi kesehatan dan peningkatan angka harapan hidup. Adapun angka harapan hidup berdampak langsung terhadap produktivitas dan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita. ”Kami menemukan bukti yang menunjukkan dengan adanya kenaikan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan, akan meningkatkan kegiatan ekonomi,” ujarnya, Selasa (12/11). (Yoga)

Pengembang perumahan mengapresiasi rencana pemerintah menerapkan skema gotong royong penyediaan rumah murah dan gratis untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah per tahun. Namun, skema ini perlu diperjelas agar memenuhi aspek keberlanjutan. Agar berkelanjutan, dibutuhkan regulasi dan skema yang terencana. Menurut Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto, pihaknya mengapresiasi program gotong royong perumahan yang digulirkan Kemenpera dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan lintas kementerian/lembaga dan pelaku swasta.

Program 3 juta rumah memerlukan pola atau skema yang berkelanjutan dan bisa dikerjakan bersama-sama. Ia menambahkan, bergulirnya program bantuan rumah gratis di sisi lain menyebabkan sebagian kalangan masyarakat berpenghasilan rendah menunda akad pembelian rumah karena menunggu bantuan rumah gratis. Padahal, bantuan rumah gratis belum tentu tersebar merata. Guna menggenjot realisasi 3 juta rumah per tahun, REI akan mendukung program-program yang sudah dirumuskan oleh tim Satgas Perumahan terkait skema pembiayaan dan suplai program 3 juta rumah.

Satgas Perumahan dibentuk pada Maret 2024 oleh Prabowo sebagai tim transisi untuk pembentukan Kemenpera dan Kawasan Permukiman. Skema pembiayaan yang dirumuskan Satgas Perumahan, antara lain, bauran sumber dana perumahan dari sejumlah lembaga keuangan, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, dan Asabri. Lembaga-lembaga keuangan ini diharapkan bisa menempatkan dananya di bank-bank penyalur kredit pemilikan rumah (KPR). (Yoga)

Mulai Mei 2025, utang macet pelaku UMKM sektor tertentu akan diputihkan.Alih-alih hanya memutihkan, kebijakan ini juga diharapkan turut diiringi upaya mempermudah dan memperluas akses kredit bagi pelaku UMKM. Di sisi lain, industri perbankan tengah mengidentifikasi jumlah kredit macet yang nantinya akan dihapus tagih. Presiden Prabowo telah menandatangani PP No 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKMpada 5 November 2024. Pemutihan utang tersebut mulai berlaku setelah enam bulan regulasi disahkan, dimana pemutihan berlaku per 5 Mei 2025. Hapus tagih tersebut dilakukan BUMN atau lembaga keuangan nonbank BUMN yang sebelumnya dihapus bukukan. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, bank BUMN atau lembaga keuangan nonbank BUMN hanya bisa menghapus tagih kredit yang nilai pokok piutang macet maksimal mencapai Rp 500 juta per nasabah.

Lebih lanjut, kredit tersebut hanya bisa dihapus tagih apabila telah dihapusbukukan minimal lima tahun sejak PP mulai berlaku. Kemudian, kredit tersebut bukan kredit yang dijamin dengan asuransi atau penjaminan kredit serta tidak memiliki agunan atau agunan kredit dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dijual. Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero, Selasa (12/11) menyambut baik upaya pemerintah yang hendak memutihkan kredit UMKM. Kendati demikian, ia menyangsikan kebijakan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat menjamin pelaku UMKM dapat mengakses kredit kembali. ”Mereka yang belum pernah diberikan kesempatan saja masih sulit mengajukan bantuan kredit. Dalam hal ini, pelaku UMKM yang belum cacat (masuk catatan hitam) ini minta dibantu saja sulit, apalagi yang sudah punya cacatan hitam,” katanya saat dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

BEI meresmikan peluncuran produk kontrak berjangka saham atau single stock futures. Tiga anggota bursa siap memperdagangkan produk derivatif tersebut. Produk ini diharapkan dapat meningkatkan transaksi di pasar modal. BEI dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) serta OJK menyelenggarakan grand launching produk tersebut di Jakarta, Selasa (12/11). Dirut BEI, Iman Rachman, dalam sambutannya, menjelaskan, single stock futures (SSF) merupakan produk derivatif berupa perjanjian atau kontrak di antara dua belah pihak untuk menjual atau membeli suatu saham di masa depan dengan harga dan waktu yang telah ditentukan.

Adapun transaksi SSF dapat diselesaikan secara tunai dalam waktu satu hari bursa (T+1). ”Investor dapat mengambil posisi beli (long) ketika pasar sedang bullish atau posisi jual (short) ketika pasar sedang bearish untuk memperoleh potensi keuntungan,” kata Iman. Nasabah yang memegang kontrak pembelian atau long akan mendapatkan keuntungan jika harga aset dari saham tertentu yang menjadi dasar kontrak future tersebut naik, karena nasabah telah mengunci harga yang lebih rendah dibanding harga di pasar (spot). Sebaliknya, para pemegang kontrak penjualan atau short akan mendapatkan keuntungan jika harga di spot turun.

Sebelumnya, investor yang memegang kontrak penjualan telah mengunci harga aset yang menjadi dasar kontrak tersebut pada harga yang lebih tinggi dibanding harga spot. Jika dalam investasi saham perlu modal 100 % dari nilai transaksi untuk membeli suatu saham, SSF dapat dibeli dengan modal minimal 4 % dari nilai transaksi atau harga saham underlying. Persentase keuntungan yang didapatkan dari SSF berpotensi lebih besar karena biaya investasi lebih sedikit walaupun risiko lebih besar dari perdagangan saham. ”Saat ini akan terdapat 15 seri produk dari SSF, yang terdiri lima saham konstituen indeks LQ45, yaitu BBCA, BBRI, TLKM, ASII, dan MDKA. Masing-masing terdiri dari tiga produk kontrak dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan,” ujar Iman. (Yoga)

Pakar hubungan internasional Teuku Rezasyah menyotori keakraban Presiden RI Prabowo Subianto dan pemenang pilpres AS Donald Trump sebagai isyarat positif akan semakin baik dan kuatnya hubungan Indonesia-AS di masa mendatang, khususnya di sektor ekonomi. Hal tersebut menanggapi akrabnya interaksi Prabowo-Trump meski hanya melalui saluran telepon, sebagaimana ditampilkan dalam unggahan video melalui akunt Instagram @prabowo pada Senin (11/11/2024). "Kedekatan ini merupakan karpet merah bagi kerja sama ekonomi kedua negara," kata Reza.

Meski berlangsung singkat, pembicaraan kedua pemimpin bernuansa  amat positif dan menunjukkan bahwa mereka sudah dekat. Pembicaraan semakin akrab kala keduanya  berbicara dengan Bahasa Inggris, katanya. Akademisi Universitas Padjajaran itu juga menyoroti  keakraban Prabowo-Trump saat keduanya saling memuji proses  terpilihnya mereka dalam pemilihan umum yang  terbuka dan transparan dalam panggilan tersebut. "Keinginan Trump membuka akses seluas-luasnya kepada Presiden Prabowo untuk berkomunikasi pada berbagai isu yang menyangkut kepentingan bersama kala dibutuhkan juga cukup mencengangkan," kata Reza. (Yetede)

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) berencana menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas 778 juta saham atau 10% dan harga penawaran berkisar Rp4.590-5.900 per saham. Dengan demikian, anak usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di sektor batu bara termal itu akan meraup dana maksimal Rp4,59 triliun. Analis menilai saham IPO ADDI dibawah harga wajar alias undervalued. Ini bisa menarik minat investor. Berdasarkan prospektus ringkas awal IPO AADI, penawaran awal (bookbuilding) aksi korporasi ini dilakukan pada 12-18 November, penawaran umum diperkirakan 29 November, proses penjatahan dan distribusi saham 3 dan 4 Desember  dan pencatatan dalam di BEI pada 5 Desember 2024. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Trimegah Sekuritas, perusahaan sekuritas yang dikendalikan Garibaldi Thohir, pemegang saham Adaro. Pemegang saham Adaro Andalan saat ini adalah PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) sebanyak 99.99% saham dan PT Adaro Strategic Investment 0,01 saham. (Yetede)