Labirin | News & Update

;

Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Persiapan Lahan untuk Perumahan Baru

11 Nov 2024

Pemerintah Prabowo-Gibran yang baru dilantik telah langsung memulai program ambisius "3 juta rumah per tahun" dengan langkah yang cepat dan didukung oleh dunia usaha serta investor asing. Meskipun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang menjadi hambatan besar dalam mewujudkan program tersebut. Pemerintah berusaha mengoptimalkan aset sitaan, baik yang berstatus Barang Milik Negara (BMN) maupun non-BMN, untuk mengatasi masalah ini. Namun, terdapat permasalahan lebih lanjut terkait skema peralihan lahan dan benturan antara lahan hunian dan lahan pertanian yang masih belum terselesaikan. Dalam hal ini, konsistensi dan komitmen pemerintah dalam merealisasikan program populis ini akan diuji, mengingat pentingnya menyelesaikan kendala lahan agar program tersebut tidak terhambat.

Ekonomi

BSI Hadirkan SuperApp BYOND: Layanan Terintegrasi Aman dan Nyaman

11 Nov 2024

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) telah resmi meluncurkan aplikasi Super App BYOND by BSI pada 9 November 2024 di Jakarta. Aplikasi ini hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan yang semakin kompleks di era digital, dengan mengusung tiga aspek utama: finansial, sosial, dan spiritual. Peluncuran BYOND ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, dan Komisaris Utama BSI Muliaman D. Hadad.

Erick Thohir mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh BSI melalui aplikasi ini, yang diharapkan dapat memberikan solusi komprehensif dalam memenuhi kebutuhan perbankan syariah dan mendukung ekosistem ekonomi Islam, termasuk layanan terkait umrah dan haji. Menurutnya, BSI juga tengah menjajaki peluang untuk membuka cabang di Arab Saudi, setelah sebelumnya sukses di Dubai.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi menjelaskan bahwa BYOND by BSI merupakan hasil transformasi digital yang terus berlanjut, dibangun dengan fokus pada kemudahan, kecepatan, kenyamanan, dan keamanan transaksi. Sejak diluncurkan pada 26 Oktober 2024, aplikasi ini telah mencatatkan 1 juta transaksi dengan total nilai mencapai Rp 1 triliun, serta memiliki lebih dari 100 ribu pengguna dengan pertumbuhan sekitar 10 ribu pengguna baru setiap harinya. BYOND juga dilengkapi dengan sistem proteksi berlapis yang memastikan keamanan nasabah.

Aplikasi ini menawarkan sekitar 130 fitur yang sudah siap digunakan oleh nasabah, dan BSI berkomitmen untuk terus mengembangkan fitur-fitur baru, dengan fokus utama pada investasi dan lifestyle. Selain itu, peluncuran BYOND juga disertai dengan kegiatan sosial, yakni program donasi ‘Peduli Pendidikan Dhuafa’ yang bertemakan ‘Pendidikan untuk Semua’, menunjukkan komitmen BSI dalam mengintegrasikan aspek sosial dalam layanan digitalnya.

Ekonomi

Dorong Penerbitan Sukuk demi Pendanaan Berkelanjutan

11 Nov 2024

Meskipun Indonesia telah berhasil mencapai status sebagai penerbit sukuk terbesar di dunia, volume penerbitan sukuk di negara ini masih jauh tertinggal dibandingkan dengan obligasi konvensional. Hal ini menciptakan tantangan bagi Bank Indonesia (BI) dalam mengembangkan instrumen moneter berbasis sukuk, karena rendahnya jumlah sukuk yang diterbitkan menghambat penguatan pasar keuangan syariah domestik dan keterlibatan investor. Meskipun demikian, sukuk memiliki potensi besar sebagai alternatif sumber pembiayaan jangka panjang, khususnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan diversifikasi instrumen keuangan syariah.

Menurut pandangan beberapa ahli, kesulitan dalam peningkatan emisi sukuk dapat diatasi dengan mendorong inovasi produk sukuk, serta memperluas aset jaminan yang digunakan dalam penerbitannya. Instrumen keuangan syariah seperti takaful dan wakaf juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pelengkap sukuk. Selain itu, sektor korporasi, terutama BUMN, diharapkan dapat lebih aktif dalam menciptakan produk sukuk baru yang memenuhi kriteria BI.

Secara keseluruhan, meskipun sektor keuangan syariah di Indonesia menghadapi tantangan besar, ada peluang untuk memperkuat pasar sukuk melalui inovasi produk dan pengembangan aset jaminan yang lebih luas, serta pemanfaatan proyek-proyek yang berwawasan lingkungan sebagai sumber pembiayaan sukuk.

Ekonomi

Mengoptimalkan Lahan Terlantar untuk 3 Juta Rumah

11 Nov 2024

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani backlog perumahan yang mencapai 10 juta unit, dan pemerintah berusaha mengakselerasi penyediaan hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS, TNI, dan Polri. Salah satu langkah yang diambil adalah memanfaatkan lahan sitaan dari tindak pidana korupsi sebagai lokasi pembangunan perumahan. Meskipun langkah ini realistis mengingat masalah lahan yang terbatas dan mahal, ada tantangan signifikan terkait tata kelola lahan sitaan yang masuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN), yang memerlukan prosedur hukum yang rumit untuk dipindahkan.

Beberapa tokoh terkait dalam upaya ini termasuk Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung siap mendukung dengan mengajukan surat kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan penggunaan lahan sitaan. Selain itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sedang menginventarisasi lahan telantar yang berpotensi digunakan untuk perumahan, meskipun ia menekankan pentingnya memetakan apakah lahan tersebut sesuai untuk pembangunan perumahan. Menteri PKP Maruarar Sirait juga berkoordinasi dengan kementerian lain untuk mempercepat pengadaan lahan.

Namun, masalah besar tetap ada, seperti potensi benturan antara kebutuhan lahan untuk perumahan dan untuk sektor pertanian. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, mengakui dilema ini, mengingat pemerintah juga memprioritaskan swasembada pangan yang memerlukan lahan baru. Selain itu, Aviv Mustaghvirin dari Himperra dan Bambang Ekajaya dari REI mengingatkan tentang tantangan legalitas dan lokasi lahan yang tidak selalu strategis untuk pembangunan terintegrasi. Ekonom Nailul Huda juga menyoroti pentingnya jarak hunian dengan lokasi kerja dan ketersediaan transportasi umum agar program ini benar-benar tepat sasaran.

Secara keseluruhan, meskipun ada berbagai upaya dan strategi untuk mengatasi backlog perumahan, masalah terkait tata kelola lahan, legalitas, anggaran, dan lokasi yang tepat tetap menjadi hambatan besar yang harus diselesaikan untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah pada 2025.

Ekonomi

Swasta Berperan Besar dalam Pembiayaan Proyek Perumahan

11 Nov 2024

Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan program besar untuk membangun 3 juta rumah per tahun, dengan total dana yang diperkirakan mencapai Rp 750 triliun per tahun. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak mampu menanggung beban tersebut, investor swasta diharapkan dapat berperan besar dalam mendanai dan membangun proyek perumahan ini. Dalam hal ini, pemerintah menawarkan skema di mana negara menyediakan lahan, sementara pihak swasta bertanggung jawab atas pembangunan hunian.

Beberapa perusahaan properti besar, seperti PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) dan PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN), telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung program ini. Justini Omas dari APLN menekankan pentingnya kolaborasi dengan perbankan untuk mempermudah masyarakat dalam membeli rumah, serta komitmen Agung Podomoro untuk terus memperluas proyek properti di berbagai kota. Selain itu, terdapat juga minat dari investor asing, termasuk China, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA), yang telah menunjukkan ketertarikan untuk bekerja sama dalam pembiayaan program ini.

Namun, beberapa pihak, seperti Muhammad Faisal dari Core Indonesia, mengingatkan agar pemerintah tidak hanya melibatkan pengembang besar, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pengembang menengah dan usaha kecil, terutama untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah (MBR). Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah permasalahan lahan, yang mempengaruhi ketersediaan rumah yang terjangkau bagi masyarakat.

Ali Tranghanda dari Indonesia Property Watch (IPW) juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu memastikan dasar hukum yang kuat dan keterlibatan yang lebih inklusif dari semua pihak, agar program 3 juta rumah dapat terlaksana dengan baik. Hal ini termasuk optimalisasi kewajiban pengembang untuk membangun rumah dalam berbagai kategori, yaitu mewah, menengah, dan sederhana, untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Ekonomi

Berburu Saham Unggulan untuk Cuan

11 Nov 2024

Aksi jual bersih (net sell) oleh investor asing terus mendominasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kuartal III-2024, dengan total nilai mencapai Rp 4,50 triliun pekan lalu. Penjualan ini terutama menargetkan saham-saham berkapitalisasi besar (big cap) yang tergabung dalam indeks Kompas100, seperti saham sektor perbankan BBRI, BMRI, BBCA, dan BRIS. Saham-saham non-bank juga tak luput dari aksi ini, yang menyebabkan indeks Kompas100 turun 4,42% sejak awal tahun ke level 1.120,75.

Meski tekanan jual meningkat, saham Kompas100 tetap menarik karena didominasi emiten dengan fundamental kuat. Miftahul Khaer, Equity Research Analyst dari Kiwoom Sekuritas, menilai indeks Kompas100 masih relevan karena mayoritas emiten dalam indeks tersebut memimpin pasar di sektornya masing-masing.

Optimisme terhadap pemulihan indeks Kompas100 tetap ada. Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas, memprediksi indeks ini akan menguat hingga rentang 1.180-1.200 pada akhir 2024. Hal ini didukung oleh prospek keuangan emiten yang lebih positif di kuartal IV-2024. Sektor keuangan dan konsumer menjadi sektor yang menjanjikan, sementara saham teknologi dan properti cenderung memberatkan indeks akibat tingginya suku bunga yang menekan daya beli masyarakat.

Hendra Wardana, Founder Stocknow.id, menyebut sektor media seperti SCMA akan mendapat dorongan dari peningkatan belanja iklan. Sementara itu, Nafan Aji Gusta Utama, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, menambahkan bahwa momentum Pilkada 2024, libur Natal, dan kebijakan moneter The Fed yang berpotensi melonggar akan menjadi katalis positif bagi kinerja emiten Kompas100.

Dengan kondisi ini, saham-saham diskon dalam indeks Kompas100 dapat menjadi peluang investasi menarik, terutama bagi sektor keuangan dan konsumer yang stabil.

Ekonomi

Laju Bursa Dipengaruhi Arah Kebijakan Suku Bunga

11 Nov 2024

Pemangkasan suku bunga acuan The Fed sebesar 25 bps ke level 4,5%-4,75% pada pertemuan FOMC 6-7 November 2024 memberikan sentimen positif bagi pasar saham Indonesia. IHSG berhasil rebound sebesar 0,60% ke level 7.287,19 pada Jumat (8/11). Namun, tekanan jual asing yang menghasilkan net sell sebesar Rp 4,50 triliun sepanjang pekan lalu tetap menjadi pemberat, menyebabkan IHSG mencatat penurunan mingguan 2,91%.

Menurut Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas, pemangkasan FFR membuka peluang arus dana asing kembali ke pasar saham Indonesia. Ia juga memproyeksikan kemungkinan The Fed memangkas FFR lebih lanjut sebesar 25-50 bps pada akhir 2024. Namun, ketidakpastian ekonomi global, terutama setelah kemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS, dapat menahan FFR di level tinggi lebih lama dari ekspektasi pasar.

Ratih Mustikoningsih, Financial Expert Ajaib Sekuritas, menilai pelemahan IHSG pekan lalu merupakan yang terdalam di Asia Tenggara, meski masih unggul dari PSEi Filipina. Ia memprediksi IHSG akan bergerak dalam rentang support 7.150 dan resistance 7.370 pada pekan ini.

William Hartanto, Praktisi Pasar Modal, memperkirakan IHSG akan bergerak mixed dengan potensi pelemahan terbatas. Ia mematok support pada 7.195 dan resistance di 7.400. Menurutnya, efek kemenangan Trump terhadap IHSG diperkirakan minimal, karena saat kepemimpinan Trump sebelumnya, pasar saham hanya terdampak secara signifikan akibat pandemi Covid-19.

Audi menambahkan bahwa fluktuasi harga komoditas, terutama minyak dan permintaan dari China, akan menjadi faktor kunci pergerakan IHSG. Ia merekomendasikan saham big bank yang masih undervalued sebagai pilihan menarik bagi investor.

Ekonomi

Obligasi Bersaing Ketat dengan SRBI

11 Nov 2024

Kepemilikan pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) terus meningkat, didorong oleh imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah maupun korporasi. Berdasarkan data PHEI, yield SRBI tenor satu tahun naik dari 6,8% menjadi 7%, lebih menarik dibandingkan yield obligasi pemerintah tenor satu tahun (6,3%) dan obligasi korporasi rating AAA (6,7%).

Menurut Ahmad Nasrudin, Analis Fixed Income Pefindo, SRBI memiliki risiko yang setara atau lebih rendah dibandingkan obligasi pemerintah karena diterbitkan oleh Bank Indonesia, sehingga lebih menarik secara risk-adjusted return. Namun, pemilihan instrumen investasi tetap harus disesuaikan dengan target return, toleransi risiko, dan horizon investasi.

Alvaro Ihsan dari Sucorinvest Asset Management menambahkan, meskipun SRBI menawarkan yield menarik, karakteristiknya sebagai produk pasar uang dengan jatuh tempo di bawah satu tahun berbeda dengan obligasi pemerintah yang lebih likuid dan memiliki tenor beragam. Ia juga mengingatkan bahwa pemangkasan suku bunga, seperti yang baru dilakukan The Fed sebesar 25 bps, dapat mendorong penurunan yield lebih lanjut.

Di sisi lain, obligasi korporasi tetap menarik karena menawarkan yield lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah, terutama untuk obligasi dengan peringkat AAA. Namun, investor harus memperhatikan fundamental perusahaan dan rating kredit untuk mengurangi risiko.

Sumber pasar keuangan menjelaskan bahwa penerbitan SRBI tergantung pada respons BI terhadap stabilitas rupiah, sehingga nilainya fluktuatif. Namun, SRBI tidak secara langsung mendorong peningkatan yield obligasi korporasi karena likuiditas investor masih besar.

Ekonomi

Pilkada, Natal, dan Tahun Baru, Pengaruhi Pasar

11 Nov 2024

Emiten barang konsumsi diprediksi akan mencatatkan kinerja positif pada kuartal IV 2024, didorong oleh momentum Natal, Tahun Baru, dan pilkada serentak. Nafan Aji Gusta, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, menilai pilkada sering diiringi peningkatan belanja pemerintah, memperkuat daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan sektor konsumsi. Hal ini dapat membawa pertumbuhan ekonomi ke 5%, menunjukkan resiliensi perekonomian Indonesia.

Andhika Audrey, Analis Panin Sekuritas, menyebut PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) akan mendapatkan dampak positif dari pilkada, meskipun kuartal IV biasanya dikenal sebagai low seasonality. Penjualan ICBP diperkirakan tetap solid.

Selain itu, Putu Chantika Putri dari Ciptadana Sekuritas optimistis terhadap PT Mayora Indah Tbk (MYOR), yang tidak hanya diuntungkan oleh penjualan lokal tetapi juga ekspor, terutama ke China menjelang Tahun Baru Imlek. Kinerja MYOR juga akan didukung oleh peluncuran produk baru dan strategi pemasaran yang bijaksana.

James Stanley Widjaja, Analis Buana Capital, menilai PT Cisarua Mountain Dairy Tbk (CMRY) masih menunjukkan kinerja kuat berkat inovasi produk yang konsisten. Emiten ini diyakini akan tetap bertumbuh di akhir tahun.

Namun, sektor ini masih menghadapi tantangan, seperti suku bunga yang meski telah dipangkas, tetap relatif tinggi. Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas mencatat, fluktuasi nilai tukar juga bisa membebani keuangan emiten melalui kenaikan biaya bahan baku.

Kendati demikian, Azis optimistis momentum pilkada, Natal, dan Tahun Baru akan menjadi katalis positif. Ia merekomendasikan saham sektor konsumsi, dengan ICBP dan CMRY sebagai pilihan utama.

Ekonomi

Kalau Bulog Berada Dibawah Naungan Presiden Langsung

11 Nov 2024

TELEPON seluler Wahyu Suparyono berdering pada Sabtu siang, 28 Agustus 2024, pukul 11.40 WIB. Panggilan telpon berasal dari presiden terpilih Prabowo Subianto. Wahyu bergegas mengangkatnya. Di ujung telepon, Prabowo meminta Wahyu, yang saat itu menjabat Direktur PT Asabri (Persero), pindah memimpin Perusahaan Umum (Perum) Bulog. "Mas Wahyu masuk Bulog, benahi semua," ujar Wahyu menirukan instruksi Prabowo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Tak lama kemudian, Rabu, 9 September 2024, Wahyu resmi ditunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menjadi Direktur Utama Bulog. Ia menggantikan Bayu Krisnamurthi yang menjabat sejak Desember 2023.

Wahyu mengatakan Prabowo memintanya menyiapkan transformasi kelembagaan Bulog. Perusahaan pelat merah di bawah Kementerian BUMN itu direncanakan kembali menjadi badan otonom atau lembaga pemerintah lain di bawah presiden. Artinya, secara kelembagaan, posisi Bulog akan kembali seperti pada masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Bulog berstatus lembaga pemerintah non-departemen (LPND) di bawah presiden. Pada 2003, pemerintah mengubah status Bulog menjadi perusahaan pelat merah di bawah Kementerian BUMN.

Jaminan Stok jika Prabowo Lanjutkan Bantuan Pangan Menurut Wahyu, gagasan Prabowo menjadikan Bulog sebagai badan otonom tersebut bertujuan mengefektifkan kinerja lembaga. Sebab, posisi Bulog sebagai BUMN justru membatasi gerak lembaga tersebut dalam mengelola bidang pangan. Sejak berada di bawah Kementerian BUMN, Bulog hanya bertindak selaku operator yang menunggu perintah regulator. Salah satu contohnya, saat akan melakukan operasi pasar, Bulog harus menunggu hasil rapat koordinasi terbatas kementerian dan lembaga terkait. Sistem ini, menurut Wahyu, tidak efisien. Setelah menerima perintah Prabowo, Wahyu segera membentuk tim untuk menyusun rencana transformasi Bulog. Termasuk mengkaji Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum Bulog. (Yetede)