;
Kategori

Ekonomi

( 40733 )

Potensi Besar Minyak Jelantah untuk Avtur

15 Nov 2024
TIGA perusahaan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU batu bara di bawah PT Kaltim Elektrik Power milik bekas Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan, menghadapi pelbagai masalah. Perusahaan itu adalah PT Cahaya Fajar Kaltim, PT Indonesia Energi Dinamika, dan PT Lombok Energy Dynamics yang saat ini masuk proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Sedangkan perusahaan lain yang didirikan Dahlan, PT Energi Sterila Higiena, menghadapi pelelangan beberapa aset oleh pihak bank.

Melalui pengacaranya, Johanes Dipa Widjaja, Dahlan Iskan menjelaskan duduk masalah yang terjadi dalam perusahaannya. Kepada Dipa, mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN itu meminta penjelasannya disampaikan apa adanya. “Kalau ada dugaan pelanggaran, biarkan hukum yang bicara,” kata Dipa menyampaikan amanat kliennya. Berikut ini petikan wawancara Dipa dengan wartawan Tempo, Nur Hadi, melalui jawaban tertulis pada Jumat, 13 September 2024.

Bagaimana penyelesaian utang piutang PT Cahaya Fajar Kaltim, PT Indonesia Energi Dinamika, dan PT Lombok Energy Dynamics? Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan para kreditornya. Dalam prosesnya, diajukan proposal perdamaian yang disetujui para kreditor dan memenuhi kuorum sebagaimana aturan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Kemudian oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah dihomologasi. (Yetede)


Strategi Utang Korporasi di Tengah Tekanan Pasar

15 Nov 2024

Emisi obligasi korporasi di Indonesia diprediksi akan meningkat pada penghujung tahun 2024. Hal ini seiring dengan kebutuhan perusahaan untuk melakukan refinancing utang yang jatuh tempo dan rencana ekspansi bisnis mereka. Pada pekan kedua November 2024, setidaknya tujuh perusahaan diperkirakan akan menerbitkan obligasi dengan total nilai sekitar Rp19 triliun dan US$20 juta. Di sisi lain, data dari Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga menunjukkan bahwa ada Rp19,32 triliun obligasi korporasi yang jatuh tempo hingga akhir 2024, menandakan tingginya peluang penerbitan surat utang korporasi dalam waktu dekat.

Salah satu contoh penerbitan obligasi adalah oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah senilai Rp2 triliun untuk refinancing. Demikian pula, perusahaan-perusahaan lain seperti PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. dan PT Petrosea Tbk. berencana menerbitkan obligasi untuk tujuan refinancing dan pendanaan ekspansi. Menurut Ahmad Nasrudin dari Pefindo, emisi obligasi korporasi pada Oktober 2024 mencapai Rp113,90 triliun, dan diprediksi akan melampaui Rp130,80 triliun pada akhir tahun 2024, didorong oleh turunnya suku bunga dan kebutuhan perusahaan untuk refinancing utang.

Selain itu, Ramdhan Ario Maruto dari PT Anugerah Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa obligasi korporasi dengan peringkat baik, seperti AAA, lebih diminati oleh investor karena menawarkan premi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Surat Berharga Negara (SBN), sehingga menjadi alternatif menarik bagi investor dengan toleransi risiko moderat yang ingin memperoleh imbal hasil lebih tinggi.

Secara keseluruhan, peningkatan emisi obligasi korporasi ini mencerminkan kebutuhan perusahaan-perusahaan Indonesia untuk memenuhi kewajiban finansial dan mendanai ekspansi, sementara kondisi pasar yang lebih stabil dengan suku bunga yang lebih rendah memberikan dorongan positif bagi penerbitan obligasi hingga akhir 2024.


Mengatasi Tantangan Pendanaan di Tengah Perlambatan

15 Nov 2024

Pentingnya investasi besar untuk mendukung proyek-proyek transisi energi dan pengurangan emisi karbon di Indonesia. Utusan Khusus Indonesia untuk Conference of the Parties (COP) 29, Hashim S. Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$235 miliar untuk mewujudkan target-target besar, seperti reforestasi lebih dari 12 juta hektare hutan yang rusak, revitalisasi lahan terdegradasi, serta perlindungan lautan dalam rangka menciptakan ekonomi biru yang berkelanjutan. Hashim juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional dan mobilisasi sumber daya global, termasuk teknologi dan pendanaan, untuk mendukung upaya tersebut.

Selain itu, Tri Joko Haryanto, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), menjelaskan peran BPDLH dalam mendukung pembiayaan untuk pengendalian perubahan iklim. BPDLH bertanggung jawab menyalurkan dana untuk sektor-sektor yang mendukung keberlanjutan, seperti kehutanan, energi, pertanian, kelautan, dan lainnya. Saat ini, BPDLH mengelola dana hingga Rp24,9 triliun, yang dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim.

Di sisi sektor energi, John Anis, CEO PT Pertamina New & Renewable Energy, mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut berencana menambah kapasitas energi terbarukan menjadi 6 gigawatt (GW) pada 2029-2030, dengan investasi sebesar US$6 miliar. Pertamina berfokus pada pengembangan energi bersih, termasuk geotermal, tenaga surya, dan biogas, untuk mendukung transisi energi dan target net zero emission Indonesia pada 2060.

Namun, untuk mewujudkan semua rencana ambisius ini, perlu adanya kerja sama kolektif antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas internasional. Hal ini termasuk dukungan terhadap pengembangan infrastruktur, teknologi yang lebih murah, serta regulasi yang adaptif dan inovatif. Dengan investasi yang cukup besar dan pembiayaan yang inovatif, Indonesia dapat mencapai tujuan transisi energi dan pengurangan emisi karbon, sambil mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.


DIY: Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi

15 Nov 2024

Proyek infrastruktur di selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), khususnya pembangunan Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing dan Jalur Jalur Lintas Selatan (JJLS), diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi perekonomian kawasan tersebut. Dina Indrianapada, Kepala Sub-bagian Pengendalian Urusan Keistimewaan, menekankan pentingnya proyek ini sebagai tonggak untuk pengembangan ekonomi, terutama di sektor industri perikanan. Pantai Gesing yang terletak di Kalurahan Girikarto, Panggang, Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi besar untuk dijadikan pelabuhan perikanan berkat posisinya yang strategis dan terlindung dari gelombang laut, sehingga memudahkan nelayan untuk bersandar.

Bayu Mukti Sasongko, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, menjelaskan bahwa produktivitas perikanan di Pantai Gesing sebelumnya masih terbatas, dengan kapasitas kapal nelayan kecil. Namun, dengan adanya pembangunan pelabuhan baru, diharapkan dapat mendukung kapal-kapal yang lebih besar dan meningkatkan hasil tangkapan ikan. Pelabuhan Perikanan Pantai Gesing yang telah diresmikan pada 22 Oktober 2024 ini dibangun di atas lahan seluas 54.445 m² dan diharapkan bisa mengoptimalkan konektivitas kawasan selatan DIY dengan jalur transportasi utama, termasuk JJLS dan akses ke bandara.

Secara keseluruhan, pembangunan pelabuhan ini menjadi langkah penting dalam mendorong pengembangan sektor perikanan, serta membuka peluang bagi peningkatan ekonomi kawasan selatan DIY, dengan dampak positif bagi masyarakat lokal, terutama nelayan.


Indonesia Diminta Mandiri dalam Teknologi AI

15 Nov 2024

Indonesia harus mulai mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI) secara mandiri, dan tidak hanya bergantung pada impor dari luar negeri. Jensen Huang, pendiri dan CEO NVIDIA, mengingatkan bahwa saatnya Indonesia memiliki AI sendiri yang dapat membantu berbagai sektor, terutama pertanian, untuk lebih produktif dan menguntungkan petani. Huang juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi AI oleh generasi muda Indonesia untuk mengembangkan kemampuan mereka, sambil tidak bergantung sepenuhnya pada AI.

Selain itu, Indonesia juga sedang bergerak ke arah pengembangan ekosistem AI dengan dukungan dari berbagai pihak. Contohnya, Indosat bersama GoTo meluncurkan Sahabat-AI, sebuah model AI besar (LLM) dalam bahasa Indonesia, yang dapat digunakan untuk membantu dalam berbagai aplikasi sehari-hari, seperti asisten suara Dira pada aplikasi Gojek dan Gopay. Vikram Sinha, CEO Indosat, menyatakan rencana untuk membangun AI Center di beberapa kota Indonesia, termasuk Jakarta, Solo, dan Jayapura, yang akan mendukung pengembangan teknologi AI di seluruh tanah air.

Komitmen pemerintah Indonesia juga terlihat, dengan Meutya Hapid, Menteri Komunikasi dan Informatika, mendukung pembangunan pusat AI di Indonesia Timur, khususnya di Jayapura, untuk memastikan pemerataan akses terhadap teknologi AI. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri BUMN Erick Thohir juga mendukung inisiatif ini, dengan Erick menyoroti potensi energi hijau Indonesia yang dapat mendukung pertumbuhan AI, mengingat kebutuhan AI terhadap listrik untuk pusat data.

Secara keseluruhan, perkembangan AI di Indonesia mendapat dukungan kuat dari sektor pemerintah dan swasta, dan hal ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.



Kondisi Terkuat Relasi RI-AS

14 Nov 2024

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Joe Biden memeriahkan perayaan 75 tahun relasi kedua negara. Biden menyebut relasi RI-AS dalam kondisi terkuat sepanjang sejarah. Biden menerima Prabowo di Gedung Putih, Selasa (12/11) waktu Washington DC, AS. ”AS bagi kami adalah teman yang sangat baik. AS mendukung kami dalam perjuangan kemerdekaan dan membantu kami berkali-kali saat kami membutuhkan. Karena itu, saya akan bekerja keras untuk memperkuat hubungan Indonesia-AS,” ujar Prabowo.

Biden menekankan pentingnya peringatan 75 tahun relasi RI-AS. ”Saya bangga bahwa kemitraan di antara negara kita adalah yang terkuat yang pernah ada,” ungkapnya. Selepas pertemuan, dikeluarkan pernyataan resmi bersama. ”Sebagai bagian dari hubungan yang terus berkembang ini, setahun yang lalu, Indonesia dan AS meningkatkan hubungan bilateral menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif (CSP) dan melembagakan upaya untuk memperluas kerja sama di tengah tantangan global dan yang sedang berkembang.” Demikian sebagian isi pernyataan itu. (Yoga)


Pertumbuhan Ekonomi butuh Stimulus dan Peran Swasta

14 Nov 2024

Pemangkasan birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan penguatan sistem menjadi prasyarat krusial dalam upaya mengejar target-target pertumbuhan ekonomi. Apabila ketiga hal tersebut terimplementasikan, pertumbuhan ekonomi, yang diharapkan mencapai 8 %, bakal lebih banyak ditopang oleh sektor swasta. Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef ), Dradjad Wibowo, mengatakan hal itu dalam diskusi terbatas ”CEO Connect: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 %, Kolaborasi Strategis dalam Pembangunan Infrastruktur Hijau, Digitalisasi, dan Pengembangan SDM” yang digelar harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jakarta, Rabu (13/11). Menurut Dradjad, untuk mendukung tercapainya cita-cita pertumbuhan 8 %, perlu ada pertumbuhan dari stimulus Keynesian atau kebijakan stimulus dan belanja pemerintah untuk menjaga daya beli dan menggerakkan permintaan.

”Namun, lebih penting lagi ialah pemangkasan birokrasi dan deregulasi agar swasta berkembang. Ini krusial. Kalau kita mengandalkan pada negara, enggak bisa karena kemampuan pemerintah terbatas. Pemerintah harus sedikit hands off agar swasta bisa berperan maksimal,” ujarnya. Dalam 10 tahun terakhir, kendati sudah diupayakan, problem rumitnya birokrasi masih mendera, yang bahkan dikeluhkan Presiden Jokowi sebelum jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Menurut Dradjad, berbagai upaya tersebut mesti dilengkapi dengan pembangunan dan penguatan sistem serta pihak-pihak kredibel yang menerapkannya. (Yoga)


Penurunan Daya Beli membayangi Bisnis E-dagang

14 Nov 2024

Tidak semua subsektor di dalam e-dagang memiliki prospek pasar yang semakin bagus. Layanan belanja daring kebutuhan sehari-hari atau e-groceries, misalnya. Daya beli masyarakat pun sedang menurun. Hal itu mengemuka dalam laporan riset ”e-Conomy SEA 2024” yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company. Laporan riset ini bersifat tahunan. Tahun 2024 adalah tahun kesembilan laporan riset dipublikasikan. Sesuai laporan ”e-Conomy SEA 2024”, Country Director Google Indonesia Veronica Utami mengatakan, sektor e-dagang masih menjadi kontributor terbesar terhadap total ekonomi internet di Indonesia pada 2024. Total ekonomi internet sampai akhir tahun 2024 diproyeksikan 90 miliar USD, sedang nilai e-dagang mencapai 65 miliar USD.

”Situasi itu seiring dengan terus berinovasinya platform lokapasar besar yang menawarkan fitur-fitur baru, seperti video commerce, untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja daring.  Indonesia merupakan pasar pertumbuhan tercepat kedua terkait jumlah video yang diunggah oleh kreator dengan rata-rata peningkatan per tahun 16 % dari 2022 hingga 2024,” ujar Veronica dalam media briefing laporan ”e-Conomy SEA 2024”, Rabu (13/11) di Jakarta. Menurut Direktur Program Pusat Ekonomi Digital dan UKM Institute for Development of Economics and Finance Eisha Maghfiruha Rachbini, daya beli masyarakat sedang turun sehingga konsumsi melambat.  akibatnya, ada pos pengeluaran masyarakat yang dikurangi. ”Porsi pengeluaran gaya hidup dikurangi sehingga berdampak pada belanja daring,” ujarnya. (Yoga)


Pemerintah Janji Tak Tutup Mata memgenai PHK Industri Tekstil

14 Nov 2024

Kemenaker menyatakan memantau kondisi buruh industri tekstil dan garmen dengan cara berkoordinasi dengan Kemenperin dan Kemendag. Upaya ini dilakukan menyusul maraknya PHK di sektor industri tersebut. ”Ini bukan hanya terkait kasus yang dialami Sritex. Mungkin ada ’Sritex-Sritex’ lain. Sudah ada di agenda saya untuk berkunjung ke beberapa pabrik tekstil, seperti PT Dupatex dan PT Panatex,” ujar Wamenaker, Immanuel Ebenezer Gerungan saat konferensi pers bersama Komut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto, Rabu (13/11) di kantor Kemenaker, Jakarta.

Selain kunjungan untuk mengecek hak buruh di industri padat karya, seperti tekstil dan garmen, dia menyebutkan, Kemenaker juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain, di antaranya Kemendag, Kemenperin, Kemenkeu dan Kementerian BUMN. ”Yang pasti negara harus hadir atas isu yang dialami pekerja. Ini terkait dengan narasi besar Presiden Prabowo untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran,” kata Immanuel. Terkait kasus pailit Sritex, Komut Sritex, Iwan Setiawan Lukminto pada kesempatan yang sama menegaskan, sampai saat ini Sritex tidak melakukan PHK. Namun, Sritex sudah mulai meliburkan karyawan. Jumlahnya mencapai 2.500 orang dan tetap mendapatkan hak-hak, seperti gaji. (Yoga)


Masa Depan Cerah Petrosea Setelah Mengamankan Kontrak Senilai US$ 1,4 Miliar

14 Nov 2024

PT Petrosea Tbk (PTRO) memiliki masa depan cerah setelah mengamankan kontrak pertambangan baru senilai US$ 1,4 miliar atau setara Rp 22 triliun. Angka ini meliputi 60% dari backing kontrak perseroan di 2023 yang sebesar US$ 2,3 miliar. Basis  kontrak yang mayoritas  bersifat jangka menengah dan panjang melindungi Petrosea dari ancaman turbulensi. Masa depan Petrosea kian bertambah mentereng berkat backup penuh dari pengendali barunya, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), yang tidak lain dan tidak bukan merupakan portfolio pertambangan Barito Group, milik konglomerat Prajogo Pangestu (PP). Sokongan Group Barito terbukti telah memberikan tenaga baru bagi PTRO dalam meraih kontrak di segmen penambangan dari EPC dengan capaian US$ 1,8 miliar atau ekuivalen Rp28,38 triliun.

Analis Sucor Sekuritas Yoga Ahmad Gifari memperkirakan, perolehan kontrak baru PTRO itu akan mendongkrak pendapatan dan laba perseroan dalam beberapa tahun kedepan. Dari sisi pendapatan di segmen EPC, perseroan diestimasikan meraup kenaikan besar 152% menjadi US$ 747  miliar. Sedangkan, pendapatan di segmen penambahan akan melejit 60% menjadi US$ 3,7 miliar. Proyeksi pertumbuhan ini, kata Yoga, pada gilirannya akan membuat leverage PTRO lebih baik dibanding posisi sebelumnya. Tidak kalah penting basis kontrak PTRO yang kebanyakan bersifat jangka menengah dan panjang juga akan membantu perseroan mempertahankan aliran pendapatannya sekaligus mengurangi risiko likuiditas di masa depan. (Yetede)