Mengoptimalkan Lahan Terlantar untuk 3 Juta Rumah
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani backlog perumahan yang mencapai 10 juta unit, dan pemerintah berusaha mengakselerasi penyediaan hunian, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), PNS, TNI, dan Polri. Salah satu langkah yang diambil adalah memanfaatkan lahan sitaan dari tindak pidana korupsi sebagai lokasi pembangunan perumahan. Meskipun langkah ini realistis mengingat masalah lahan yang terbatas dan mahal, ada tantangan signifikan terkait tata kelola lahan sitaan yang masuk dalam kategori Barang Milik Negara (BMN), yang memerlukan prosedur hukum yang rumit untuk dipindahkan.
Beberapa tokoh terkait dalam upaya ini termasuk Harli Siregar, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, yang menyatakan bahwa Kejaksaan Agung siap mendukung dengan mengajukan surat kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan persetujuan penggunaan lahan sitaan. Selain itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sedang menginventarisasi lahan telantar yang berpotensi digunakan untuk perumahan, meskipun ia menekankan pentingnya memetakan apakah lahan tersebut sesuai untuk pembangunan perumahan. Menteri PKP Maruarar Sirait juga berkoordinasi dengan kementerian lain untuk mempercepat pengadaan lahan.
Namun, masalah besar tetap ada, seperti potensi benturan antara kebutuhan lahan untuk perumahan dan untuk sektor pertanian. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur, mengakui dilema ini, mengingat pemerintah juga memprioritaskan swasembada pangan yang memerlukan lahan baru. Selain itu, Aviv Mustaghvirin dari Himperra dan Bambang Ekajaya dari REI mengingatkan tentang tantangan legalitas dan lokasi lahan yang tidak selalu strategis untuk pembangunan terintegrasi. Ekonom Nailul Huda juga menyoroti pentingnya jarak hunian dengan lokasi kerja dan ketersediaan transportasi umum agar program ini benar-benar tepat sasaran.
Secara keseluruhan, meskipun ada berbagai upaya dan strategi untuk mengatasi backlog perumahan, masalah terkait tata kelola lahan, legalitas, anggaran, dan lokasi yang tepat tetap menjadi hambatan besar yang harus diselesaikan untuk mencapai target pembangunan 3 juta rumah pada 2025.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023