Meski likuiditas memadai, kapasitas industri perbankan untuk mendukung program 3 juta rumah masih terbatas dan memiliki pertimbangan manajemen risiko tersendiri. Maka, dibutuhkan alternatif pembiayaan lain, baik dengan skema efek aset beragun maupun kerja sama pemerintah dan pihak swasta. Salah satu janji kampanye Presiden Prabowo dan Wapres Gibran adalah membangun 3 juta rumah setiap tahun, dengan rincian 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta rumah di perkotaan, dilatarbelakangi oleh kekurangan kepemilikan rumah (backlog) yang tahun 2023 tercatat 9,9 juta rumah. Dalam mewujudkan ambisi tersebut, dibutuhkan anggaran tak sedikit. Realisasi program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) selama 2019-2023 mencapai Rp 89,8 triliun dengan jumlah rumah 820.816 unit.

Pengamat perbankan dan Assistant Vice President BNI (2005-2009) Paul Sutaryono, Senin (11/11) mengatakan, program pemerintah terkait 3 juta rumah per tahun atau 8.333 rumah sehari patut diapresiasi. Namun, langkah untuk merealisasikan program tersebut perlu memperhatikan likuiditas perbankan sebagai sumber pendanaan sektor perumahan. Menurut Paul, likuiditas perbankan tergolong masih memadai. Hal tersebut tampak dari rasio alat likuid/non-core deposit yang mencapai 112,66 % per September 2024 atau jauh di atas ambang batas 50 %. Selain itu, rasio alat likuid/dana pihak ketiga (DPK) tercatat 25,4 %, yang juga jauh di atas ambang batas 10 %. ”Namun, bank dibatasi untuk tidak terlalu banyak membiayai satu sektor tertentu, misalnya perumahan. Lantaran, dapat memicu potensi risiko konsentrasi bank,” katanya.

Dengan demikian, pembiayaan oleh industri perbankan akan terbatas untuk membiayai satu sektor tertentu, seperti sektor perumahan. Sebab, bank harus tetap memegang prinsip prudential banking meski likuiditasnya sampai saat ini masih memadai. Hal senada disampaikan Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual. Ia berpendapat, likuiditas perbankan saat ini masih memadai meskipun cenderung mengetat. Di sisi lain, bank juga akan mempertimbangkan aspek risiko sehingga tidak serta-merta menyalurkan kredit hanya ke sektor properti. ”Perlu ada terobosan, mungkin bisa lewat asset-backed securities (efek beragun aset), misalnya. Bank-bank menjual kredit yang sudah ada untuk mendapatkan dana baru, untuk pembiayaan. Tetapi, itu, kan, setiap bank beda aturan manajemen risikonya,” ujarnya. (Yoga)

Festival belanja Singles’ Day atau 11.11 menjadi periode promosi belanja daring di dunia sejak Alibaba menginisiasi peluncuran festival itu pada 11 November 2008. Principal Analyst Forrester (firma riset dan consulting berbasis di AS) Xiaofeng Wang dalam artikel di blog Forrester yang dikutip Kompas, Senin (11/11) menyebutkan tiga tren dalam Singles’ Day 2024. Tren pertama adalah promosi masih besar dan durasi promo dimulai lebih awal. Alibaba, JD.com, dan Pinduoduo mulai menyelenggarakan promosi pada 14 Oktober 2024. Alibaba memulai promosi senilai 142 juta USD, membebaskan biaya pengiriman untuk pesanan Taobao di Hong Kong, meningkatkan program keanggotaan berbayar di Taobao dan Tmall, dan mendistribusikan angpao di Taobao Live.

Sementara JD.com menyelenggarakan Super Days dengan penjualan kilat, pengiriman gratis, dan diskon eksklusif untuk anggota JD PLUS. Pinduoduo menawarkan harga yang dinamis dan diskon yang dipersonalisasi, memperluas penawaran kepada pelanggan internasional melalui layanan penjualan global lintas batasnya. Di Indonesia, Lazada menawarkan kampanye promo bertajuk ”11.11 Diskon Terbesar di Lazada” yang mencakup kupon bonus, jaminan harga terendah, dan gratis ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Promo ini dimulai sehari sebelum Singles’ Day 2024 dimulai, yakni dari 10 November pukul 20.00 hingga berakhir pada 15 November 2024. Tren kedua adalah merek global premium terlibat dalam perang harga.

Di China, tempat awal perayaan promo Singles’ Day, Apple menawarkan diskon besar untuk produknya agar bisa bersaing dengan Huawei dan Xiaomi, mencakup kupon senilai 70 USD untuk semua model iPhone 16 dan subsidi tukar tambah hingga 154 USD sehingga total penghematan belanja menjadi 225 USD. Tren ketiga, platform lokapasar ramai-ramai memanfaatkan kecerdasan buatan generatif untuk meningkatkan kinerja penjualan pada Singles’ Day 2024. Perangkat pemasaran digital berbasis kecerdasan buatan milik Alibaba, yakni Quanzhantui, mendukung lebih dari 250.000 pedagang dan 1,3 juta produk sehingga mampu mengoptimalkan strategi penjualan dan menghasilkan peningkatan total transaksi sebesar 66 %.

Di Indonesia, penerapan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pemasaran digital juga dilakukan sejumlah lokapasar. Lazada dengan fitur AI Lazzie, misalnya. Fitur yang didukung teknologi Alibaba ini membuat belanja daring lebih personal, interaktif, dan efisien dalam membantu pelanggan 24/7. Berdasarkan riset Kantar dan Lazada yang diumumkan Kamis (7/11), 54 % dari 1.001 responden Indonesia memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk mendapat rekomendasi belanja yang lebih personal, 53 % dari 1.001 responden Indonesia menilai penggunaan teknologi kecerdasan buatan di dalam lokapasar mempermudah proses belanja, dengan fitur yang paling digemari adalah robot percakapan. (Yoga)

Sepanjang 2024, sedikitnya 31 nelayan tradisional Riau dan Kepri ditangkap aparat Malaysia. Pemerintah Indonesia perlu bersikap tegas karena ini merupakan pengingkaran terhadap nota kesepahaman yang disepakati bersama Malaysia pada 2012. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kepri Doli, Boniara, Senin (11/11) mengatakan, peristiwa yang terbaru, tiga nelayan tradisional asal Natuna ditangkap Penjaga Pantai Malaysia (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia/APMM) pada Sabtu malam. Lokasinya di sekitar perairanperbatasan antara Natuna dan Sarawak, Malaysia ”Sejauh yang kami tahu, Konjen RI di Kuching sedang berupaya berkoordinasi dengan APMM untuk menangani masalah ini.

Kami masih menunggu informasi selanjutnya, apakah para nelayan akan dilepaskan atau menjalani proses hukum,” kata Doli. Mengutip laman resmi Penjaga Pantai Malaysia, Pengarah APMM Zona Miri Kapten Khairol Anuar bin Saad mengatakan, tiga nelayan itu ditahan karena kedapatan menangkap ikan di perairan Malaysia. Para nelayan saat ini ditahan di Pusat Tahanan Kapal di Miri, Sarawak. Dalam catatan Kompas, sepanjang 2024, sebanyak 17 nelayan tradisional asal Natuna ditangkap di perairan Sarawak. Selain itu, ada pula delapan nelayan asal Bintan, Kepri, dan enam nelayan asal Bengkalis, Riau, yang ditangkap di perairan sekitar Johor, Malaysia. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan (CMRH) Abdul Halim menilai sejumlah peristiwa penangkapan nelayan tradisional itu merupakan pengingkaran diplomatik yang dilakukan Malaysia.

Pada 27 Januari 2012, Indonesia dan Malaysia menandatangani nota kesepahaman (MOU) tentang pedoman umum perlakuan terhadap nelayan oleh badan hukum maritim. Berdasarkan MOU tersebut, APMM dan Bakamla RI hanya boleh mengusir nelayan yang dianggap melanggar tapal batas. Penangkapan baru boleh dilakukan apabila ada pelanggaran pidana lain, misalnya penyelundupan narkoba atau perdagangan manusia. ”Pemerintah Indonesia seyogianya mempertimbangkan langkah untuk memanggil Duta Besar Malaysia di Jakarta untuk memberikan penjelasan,” ujar Halim. Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendri mengatakan, tiga orang yang ditangkap APMM itu adalah Adiyurdani (36), Dedi (34), dan Zulkafli (21). Mereka beroperasi dengan kapal berukuran 6 gros ton dan hanya memakai alat tangkap tradisional pancing rawai serta pancing ulur. (Yoga)

Mengunjungi instalasi biogas berbahan baku limbah tahu di Dusun Giriharja, Kabupaten Sumedang, Jabar, memberi gambaran bagaimana sejumlah pihak bekerja sama menyelesaikan masalah yang dihadapi warga desa. Sebagai desa penghasil tahu sumedang, penduduk Dusun Giriharja menghadapi masalah pencemaran oleh limbah dari beberapa pabrik tahu di wilayahnya. Beberapa pabrik tahu di sana adalah tempat sebagian warga menggantungkan penghidupan. Di sisi lain, limbah pabrik yang dibuang ke sungai sangat mengganggu karena menimbulkan bau busuk. Tahun 2013, Ibu Neni Sintawardhani, seorang peneliti BRIN, menawarkan solusi atas masalah limbah tahu di Dusun Giriharja dengan mengubahnya menjadi biogas menggunakan teknologi fermentasi anaerob.

Dengan bantuan finansial dari Nanyang Technology University (NTU), Singapura, instalasi pengolah air limbah mulai dibangun di lahan milik bersama 11 perajin tahu di Giriharja. Instalasi biogas yang beroperasi pada 2018 menampung limbah dari para produsen tahu dan mengubahnya menjadi biogas yang disalurkan ke 89 rumah tangga sebagai sumber energi untuk memasak. Para penerima manfaat biogas ditarik iuran Rp 20.000 per bulan untuk biaya operasional. Instalasi biogas beroperasi berkelanjutan di bawah pengelolaan kelompok pengurus biogas, baik dari sisi teknis maupun manajerial, secara mandiri. Cerita tentang instalasi biogas di Sumedang menunjukkan kepada kita kekuatan kolaborasi para pihak yang berhasil mengatasi masalah yang dihadapi warga di perdesaan.

Para pihak yang berkolaborasi bukan hanya berasal dari lingkaran pemerintahan, melainkan juga pihak-pihak nonpemerintah, bahkan dari luar negeri. Para pihak yang berkolaborasi ber peran sesuai keahlian mereka. Sejak awal, Ibu Neni sudah memikirkan keberlanjutan hasil kerja kolaborasi sehingga memandang warga desa, para penerima manfaat dari hasil kerja kolaborasi, sebagai subyek utama. Itulah sebabnya ada alih teknologi dalam pengelolaan biogas di Desa Kebonjati. Dengan kerja kolaborasi itu, alih teknologi dianggap berhasil dan berbuah pada kemandirian warga desa dalam melanjutkan proyek dan kegiatan tersebut (Yoga)

Ada banyak analisis soal penyebab kemenangan besar Republikan. Salah satunya, Trump dan Republikan menangkap aspirasi pemilih. Padahal, merujuk data Komisi Pemilihan Federal (FEC) AS, Kamala Harris dan Demokrat menghabiskan belanja kampanye jauh lebih besar dibandingkan Trump dan Republikan. Capres, calon anggota DPR, dan calon senator Demokrat menghabiskan 3,53 miliar USD. Republikan 1,8 miliar USD. Demokrat juga unggul soal pengumpulan dana kampanye, total 3,93 miliar USD. Republikan cuma 2,07 milyar USD. Faktanya, Trump unggul di lebih dari separuh negara bagian AS. Dari 538 suara dewan elektoral, hanya 226 diraih Harris.

Suara mayoritas, baik pilihan langsung (popular vote) maupun suara elektoral (electoral vote), dikuasai Trump. Pilihan isu kampanye berkontribusi pada kemenangan Trump. Ia membahas inflasi. Ia berulang berbicara soal periuk nasi. Trump juga membahas soal penegakan hukum dan penindakan terhadap imigran ilegal. Bagi ibu-ibu, merujuk pada data sebaran pemilih Harris-Trump, isu itu lebih penting dari masalah demokrasi atau aborsi. Warga sudah memberi suara, mayoritas mendukung Trump. Pemilih di North Carolina sampai Florida marah besar soal bantuan dampak badai.

Hanya 344 juta USD dikucurkan untuk korban Badai Helene. Sementara untuk bantuan militer Ukraina dan Israel sudah habis puluhan miliar dollar AS. Banyak warga bertanya, kenapa uang sebanyak itu tidak dipakai saja untuk mengurus berbagai masalah domestik? Penganggur banyak, harga aneka kebutuhan melonjak. Demokrat dan Harris gagal menjawab pertanyaan dan kegelisahan itu. Demokrat dan Harris malah membahas hal-hal yang, menurut jajak pendapat ataupun hasil pemilu, tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari warga. Penurunan inflasi dan periuk nasi terisi. Itu yang diinginkan warga. Bukan ceramah demokrasi. (Yoga)

Gelombang relokasi industri dari China berpotensi kembali terjadi pascakemenangan Trump. Indonesia harus bergerak cepat jika tak ingin gigit jari, seperti 2019. Para pengamat mengingatkan,Vietnam, serta kedekatannya dengan China dan ekosistem industrinya yang sudah matang, berpotensi menjadi pesaing utama Indonesia sebagai negara tujuan relokasi (Kompas, 9/11/2024). Dari pengalaman selama ini, potensi besar dari sisi skala pasar, tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bukan jaminan untuk bisa menarik investasi. Di sejumlah survei, seperti Ceoworld (2024) dan USNews & World Report (2020), Indonesia menyalip negara-negara lain di ASEAN dalam peringkat negara terbaik untuk investasi serta bisnis. Namun, untuk iklim investasi, seperti tecermin dalam Indeks Kemudahan Berusaha Bank Dunia (2020), Indonesia tertinggal dalam kompetisi di ASEAN.

Itu sebabnya kita sering kecolongan dari negara lain. Dari 33 perusahaan yang relokasi dari China di puncak perang dagang AS-China tahun 2020, tak ada satu pun yang ke Indonesia. Sebagian besar ke Vietnam. Raksasa teknologi, seperti Samsung, Google, Microsoft, dan Apple, semua memilih mengalihkan sebagian investasinya dari China ke Vietnam, bukan Indonesia. Setelah pengalaman pahit itu, kita memang berbenah. Pembangunan infrastruktur masif yang menekan biaya logistik, meningkatkan interkonektivitas, dan mendukung industri kian dikebut, termasuk jalan tol, pelabuhan, serta konektivitas kereta api dan kawasan industri. Kerumitan dalam pendirian bisnis, terutama dalam kaitan perizinan dan ketenagakerjaan, juga diatasi lewat pengesahan UU Cipta Kerja.

Efeknya, Indonesia jadi tujuan utama penanaman modal asing di ASEAN pada 2023. Namun, negara-negara pesaing juga tak kalah serius dan agresif berbenah. Regulasi, perpajakan, ketenagakerjaan, dan lahan masih dikeluhkan investor di Indonesia. Sebanyak 15 investorTaiwan yang ingin masuk juga mengajukan syarat, termasuk kemudahan, seperti mereka dapatkan di China dan Vietnam. Melesatnya negara-negara pesaing beberapa tahun terakhir menunjukkan kita kian kehilangan daya saing, terutama di manufaktur, dengan kegagalan kita membalikkan tren deindustrialisasi. Capaian Vietnam yang menyalip ekspor Indonesia pada 2015 dan kini menjadi eksportir terbesar ASEAN serta pusat manufaktur penting barang elektronik, tekstil, dan barang konsumsi global harus menjadi alarm bagi kita. Semua kelebihan Vietnam itu cermin bagi kita untuk melihat dari mana kita harus mulai berbenah. (Yoga)

Harga sejumlah komoditas pangan dunia naik lagi. Namun, hal ini kurang menguntungkan Indonesia yang merupakan pengekspor minyak sawit terbesar dunia. Kenaikan harga pangan dunia itu justru merugikan Indonesia yang juga pengimpor sejumlah bahan baku pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mencatat rata-rata indeks harga pangan dunia pada Oktober 2024 sebesar 127,4. Angka indikator harga berbagai komoditas pangan pokok dunia itu naik 2 % secara bulanan. ”Kenaikan harga minyak nabati dan gula yang cukup signifikan menjadi pendorong utama terkereknya rerata indeks harga pangan,” sebut FAO dalam laporan terbarunya yang dirilis di Roma, Italia, Jumat (8/11) waktu setempat.

Indeks harga minyak nabati pada Oktober 2024 sebesar 152,7. Indeks ini melonjak 7,3 % secara bulanan dan mencapai level tertinggi dalam dua bulan terakhir, lantaran kenaikan harga CPO, kedelai, bunga matahari, dan rapeseed. Harga CPO internasional meningkat selama lima bulan berturut-turut sejak Juni 2024. Kenaikan harga komoditas itu dipicu kekhawatiran pasar atas penurunan produksi musiman di negara-negara produsen utama di Asia Tenggara. Demikian juga dengan minyak bunga matahari, lobak, dan kedelai, harganya juga terus meningkat akibat kekhawatiran terhadap penurunan produksi. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai, dalam kondisi normal, kondisi itu akan menguntungkan Indonesia.

Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi global dan semakin kompetitifnya harga berbagai minyak nabati dunia, kondisi itu justru kurang menguntungkan Indonesia. ”Pasar masih relatif lesu. Sejumlah negara, seperti India dan China, juga memiliki alternatif impor minyak nabati selain CPO. Keduanya bahkan telah memiliki cadangan beberapa jenis minyak nabati yang cukup besar,” kata Ketua Umum Gapki Eddy Martono, Minggu (10/11). Pada saat harga CPO naik, nilai dan volume ekspor Indonesia justru turun. Pada September 2024, BPS menyebutkan, nilai ekspor CPO dan produk turunannya 1,38 miliar USD, turun 21,64 % secara bulanan dan 24,75 % secara tahunan. Adapun volume ekspor 1,49 juta ton, turun signifikan dari September 2023 dan Agustus 2024 yang masing-masing 2,15 juta ton dan 1,97 juta ton. (Yoga)

Selain tantangan isu keuangan, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk juga menghadapi industri penerbangan yang tidak sehat, seperti maskapai pada umumnya. Kemampuan bernegosiasi serta menghadapi masalah internal dan eksternal merupakan modal memimpin perusahaan maskapai kelas atas ini. Garuda Indonesia akan mengadakan RUPS luar biasa pada Jumat (15/11). Perusahaan itu akan mengganti para direksi dan komisaris sebagai pengurus. Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra juga disebut akan diganti. Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia Alvin Lie berpendapat, persoalan utama yang harus dihadapi para pemimpin baru Garuda Indonesia adalah pengembangan kapasitas di tengah sempitnya ruang gerak keuangan, terutama rute domestik. Rencana pemerintah untuk menurunkan harga tiket pesawat karena minimnya jumlah armada dinilai tidak pas.

”Ini sangat tidak tepat karena dengan jumlah pesawat yang ada saja, maskapai kesulitan secara konsisten mencapai load factor (keterisian penumpang) 70 % ke atas. Ini tentunya berdampak pada sisi internal,” kata Alvin, Minggu (10/11). Imbasnya, lanjut Alvin, maskapai dituntut mengurangi atau mengefisiensikan biaya dan mencari kantong-kantong pendapatan tambahan. Seperti yang dilakukan Garuda Indonesia baru-baru ini dengan memilih kursi berbayar ketika check in. Hal serupa juga dilakukan Citilink, anak usaha Garuda Indonesia, yang tidak menggratiskan lagi muatan bagasi 20 kg-nya mulai bulan depan. Secara terpisah, pengamat penerbangan Gatot Rahardjo menambahkan, dirut baru Garuda Indonesia akan dihadapkan pada persoalan tingginya biaya penerbangan serta pertentangan antara kepentingan bisnis dan tugas negara. Hal itu berkaitan dengan pihak eksternal atau pihak-pihak di luar perseroan. (Yoga)

Penguatan kerja sama RI-China setelah pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden China, Xi Jinping diikuti penandatanganan kerja sama perdagangan antarpengusaha kedua negara dengan nilai investasi 10,07 miliar USD atau Rp 157,64 triliun. Kerja sama dipastikan tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Di tengah rivalitas China dengan AS, Indonesia berkomitmen untuk tidak berpihak kepada semua kekuatan di dunia. Memasuki hari ketiga kunjungan kenegaraan perdananya setelah dilantik, Prabowo menghadiri forum bisnis Indonesia-China yang diselenggarakan di Hotel Peninsula, Beijing, China, Minggu (10/11). Forum yang mempertemukan pengusaha dari Kadin Indonesia dan para pengusaha China itu dihadiri pengusaha Indonesia, Tomy Winata dan Garibaldi Thohir.

Di hadapan Prabowo, para pengusaha menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama, serta pemajuan sains dan teknologi. Kerja sama tersebut, kata Garibaldi Thohir, yang menjabat Ketua Kadin Komite Tiongkok, bernilai investasi 10,07 miliar USD. Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan, Indonesia memandang China bukan hanya sebagai negara adikuasa, melainkan juga berperadaban besar. Indonesia pun ingin menjadi bagian dari kebangkitan China sebagai kekuatan besar dunia, salah satunya dengan cara berkolaborasi dengan para pengusaha. (Yoga)

Seperti Apa Harapan Pekerja Setelah Putusan MK, dimana pada Kamis (31/10) MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ada harapan mengenai perbaikan kesejahteraan buruh, kesempatan kerja, dan hak-hak lainnya yang selama ini dikebiri. Berikut respons mereka; “Sebelum UU Cipta Kerja direvisi, saya khawatir terkena PHK. Sebab, beberapa pekerja baru kehilangan pekerjaan pada masa percobaan yang belum tuntas. Saya khawatir hak kami sebagai pekerja tak diberi secara penuh oleh perusahaan. Saya harap keputusan MK memberi harapan kepada para pekerja kontrak untuk mendapatkan jaminan yang layak di masa kerja. Semoga setelah ada putusan MK mengenai UU Cipta Kerja ini nasib kami sebagai pekerja kontrak lebih beruntung. Regulasi yang baru bisa menjadi pedoman bagi pemberi kerja untuk memikirkan karyawan, bukan sekadar sebagai pekerja, melainkan juga sebagai manusia. Kami juga punya hak setelah kewajiban kami tunaikan,” ujar Lourentia Kinkin (28), karyawan swasta di Jakarta

“Beberapa keterbatasan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah tiada kepastian kerja, timbulnya perbedaan tunjangan, dan kesempatan pelatihan yang lebih minim. Perlu menanti beberapa tahun untuk bisa memperoleh kesetaraan atas ketiga hal tersebut. Dengan putusan MK, ada harapan kesempatan kerja yang lebih baik bagi para pekerja. Semoga pemerintah dan DPR bisa menghormati dan menjalankan amanat MK tersebut. Pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru nantinya semoga juga melibatkan kelompok pekerja, yang merupakan aktor utama, agar regulasi bisa memanusiakan pekerja dan berkeadilan, tidak hanya berpihak kepada pemilik modal,” kata Imamatul Silfia (26), karyawan di Jakarta (Yoga)