Ekonomi
( 40460 )Peluang bisnis kebugaran
Seiring maraknya tren hidup sehat di kalangan urban, beragam peluang bisnis terbuka. Muncul komunitas dan pusat kebugaran dengan harga terjangkau yang menjawab kebutuhan pegiat olahraga urban. Salah satunya The Gym Pod yang menyediakan fasilitas kontainer gym privat tanpa syarat minimum keanggotaan bagi orang yang butuh privasi dalam berolahraga. Pengunjung cukup membayar Rp 27.000-Rp 30.000 untuk menyewa satu bilik container plus isinya yang bisa dipakai sendiri atau maksimal empat orang. Gym ini sepenuhnya dioperasikan secara digital dan otomatis. Mulai dari pemesanan tempat, pembayaran, hingga pemakaiannya dikendalikan via aplikasi. Lokasi container gym memanfaatkan ruang publik yang tak terpakai, seperti stasiun MRT, gedung gelanggang olahraga, dan lapangan parkir.
Chief Technology Officer The Gym Pod Lucius Andi Putra Asikin, Sabtu (26/10), menuturkan, ide awal berdirinya The Gym Pod dimulai di Singapura, yakni membuka tempat fitness dengan harga terjangkau tanpa syarat minimum keanggotaan hingga berbulan-bulan seperti gym tradisional umumnya. Sejak buka di Jakarta pada Januari 2024, The Gym Pod telah memiliki tiga cabang aktif dan akan membuka tiga cabang lain di Jabodetabek. Tingkat okupansinya 80-90 % per hari dengan pendapatan kotor per bulan Rp 30 juta per cabang, yang akan dibagi bersama pemilik lahan atau ruang publik yang dipakai. Tren hidup sehat juga memunculkan bisnis baru berbasis komunitas, seperti RoccaSpace. Berdiri sejak 2018 di Jakarta dengan banyak komunitas olahraga, RoccaSpace berkembang menjadi ajang promotor olahraga dan telah mempekerjakan lebih dari 70 instruktur olahraga.
Total anggota komunitasnya rata-rata 100.000 orang per kelas. RoccaSpace menyediakan kelas olahraga yang bisa dilakukan beramai-ramai, seperti pound fit, aerobik, zumba, yoga, dan pilates. Aktivitas komunitas ini umumnya juga memanfaatkan ruang-ruang publik yang tersedia di sejumlah kota di Indonesia. Laporan ”The Global Wellness Economy: Indonesia” yang dirilis oleh Global Wellness Institute pada 2023 menunjukkan, pasar ekonomi kebugaran di Indonesia tumbuh pesat beberapa tahun terakhir, khususnya pascapandemi. Perputaran roda ekonomi kebugaran di Indonesia pada 2022 mencapai 36,4 miliar USD, menduduki peringkat ke-19 dunia dari total 218 negara dan ranking ke-7 dari 45 negara di kawasan Asia Pasifik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran hidup sehat di kalangan masyarakat, prospek ekonomi kebugaran di Indonesia diperkirakan terus meroket. (Yoga)
Pakaian Buatan Lokal atau Impor?
Kualitas pakaian buatan lokal tak kalah dengan buatan asing. Namun, dalam hal harga, sejumlah produk impor lebih murah dari harga lokal. Pilih mana? Berikut respons sejumlah warga. “Untuk pakaian, saya pilih produk lokal berkualitas tinggi. Pakaian lokal yang dibuat dengan baik biasanya lebih tahan lama sehingga bisa dipakai dalam jangka panjang, mengurangi kebutuhan untuk sering membeli pakaian baru. Produk lokal memiliki jejak karbon yang lebih kecil dibanding pakaian impor karena tidak memerlukan perjalanan jarak jauh. Banjirnya produk impor, terutama dari China, menjadi tantangan sekaligus peluang. Produk impor sering kali ditawarkan dengan harga murah. Namun, banyak yang tidak bertahan lama sehingga konsumen akhirnya harus membeli lebih sering,” kata Kurniawati Hasjanah (29) pekerja swasta di Jakarta.
”Untuk saya pribadi, dalam memilih pakaian tidak fanatik pada satu merek tertentu. Saya lebih fokus pada model atau desain, corak, bahan, ukuran, dan harga. Kebetulan, akhir-akhir ini ada produk lokal yang saya beli karena desain dan corak yang bagus, di mana kebanyakan coraknya mengambarkan nuansa Indonesia, ukuran yang sesuai, dan harga yang masuk akal. Semoga ke depannya semakin banyak pakaian/produk karya anak bangsa yang diapreasi oleh masyarakat Indonesia dengan kualitas yang dapat bersaing dengan produk luar negeri,” ujar Emanuella Jessirianty (29) wiraswasta di Jakarta.
Sebenarnya saya tidak terlalu memperhatikan merek lokal atau buatan luar negeri dalam membeli produk mode. Namun, memang kebanyakan outfit yang saya beli produk lokal dan dibeli via e-dagang. Alasan utama karena merek lokal lebih memahami kebutuhan tubuh orang Indonesia, terutama yang berukuran besar. Mode merek internasional kebanyakan memiliki ukuran yang lebih kecil. Selain itu, dari sisi harga juga ada beberapa merek lokal yang harganya lebih murah dibandingkan dengan merek buatan luar negeri dengan kualitas bahan yang sama atau bahkan lebih bagus. Dari sisi desain, banyak merek lokal yang desainnya unik dan khas, bisa dibilang lumayan berharga untuk membelinya,” kata Yani, profesional public relations di Jakarta. (Yoga)
Platform Digital Bertanggung Jawab Soal Iklan Rokok
Awak Media AS
Kejar Investasi Hingga Rp 1.900 Triliun
Pemerintah menargetkan investasi pada 2025 mencapai US$ 120 miliar atau sekitar Rp 1.900 triliun, naik 15,2% dibanding proyek akhir 2024 sebesar Rp1.650 triliun. Target ini dinilai cukup moderat mengingat realisasi pertumbuhan investasi tahun 2023 pun mencapai 7,5% serta tahun ini yang diproyeksikan bisa tumbuh 16,4%. Namun sejumlah tantangan dalam menggenjot investasi tahun depan juga cukup besar. Tercatat sepanjang Triwulan III Tahun 2024, seperti dikutip situs resmi BKPM, realisasi investasi sebesar Rp431,48 triliun atau meningkat 15,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan sektor hilirisasi, menyumbang Rp91,51% triliun atau 21,2% dari total realisasi triwulan tersebut.
Angka realisasi tersebut tidak hanya berkontribusi pada pemenuhan 26,15% dari total target investasi tahun 2024, namun juga menjadi wadah bagi penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 650.172 orang. Sementara, sepanjang Januari-September 2024 realisasi investasi senilai Rp1.261,43 triliun. Adapun realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada triwulan III naik 11,62% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp 178,20 triliun menjadi Rp 198,83 triliun. Sementara Penanaman Modal Asing naik 18,55%, dari kontribusi PMA mencapai 53,92% dari total investasi. Lima besar negara PMA adalah Siangapura (US$ 5,50 miliar), Hong Kong (US$ 2,24 miliar), Bangkok (US$ 1,86 miliar), Malaysia (US$0,99 miliar), dan Amerika Serikat (US$0,84 miliar).
Mendag Bantah Dampak Permendag 8/2024 Bangkrutkan Sritex
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menerangkan, Peraturan Menteri Berdatangan (Permendag) 8 Tahun 2024 justru melindung industri tekstil. Hal ini disampaikan Budi untuk membatah tudingan yang mengatakan permedag tersebut menjadi salah satu penyebab PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex) pailit. Ia menerangkan, di dalam Permedag 8 disebutkan bahwa syarat impor tekstil dalam industri dan produk tekstil (TPT) adalah harus berdasarkan pertimbangan teknis dari perindustrian. "Jadi di Permendag nomor 8 tahun 2024, dan Permedag sebelumnya itukan kalau impor TPT.
TPT kan harus ada pertimbangan teknis. Yang pertama ini biar clear ya, ada pertimbangan teknis," jelas Mendag. Kemudian, lanjut Budi, impor pakaian jadi itukan juga diatur kekuatannya melalui Perdirjen Daglu nomor 7 tahun 2024. "Dan untuk TPT itukan juga dikenakan bea masuk pengaman perdagangan, per meter sekian ribu itu ya," jelas dia. Mendag menambahkan bahwa impor pakaian jadi itu juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. "Jadi ini biar sama ya, karena peraturannya di Permendag 8 seperti itu. Jadi hanya miskomunikasi saja dengan Kemenperin seperti itu," kata dia. (Yetede)
Industri Motor Listrik di Persimpangan
Ketidakpastian mengenai keberlanjutan subsidi pembelian sepeda motor listrik pada 2025 yang menjadi perhatian utama baik produsen maupun konsumen. Meskipun program subsidi terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan motor listrik dan merangsang produksi dalam negeri, ketidakjelasan masa depan subsidi menimbulkan kekhawatiran, terutama setelah rapat koordinasi kementerian di bawah Kemenko Perekonomian yang tidak membahas secara tegas kebijakan subsidi motor listrik.
Para pelaku industri berharap agar pemerintah memberikan kepastian mengenai kelanjutan subsidi ini untuk menghindari pasar yang stagnan dengan kondisi "wait and see". Dunia usaha sendiri tidak mengandalkan subsidi untuk mendorong penjualan, namun tetap berharap agar kebijakan yang jelas dan berkelanjutan bisa menjaga momentum positif yang telah tercipta. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan keputusan yang pasti agar pasar motor listrik dapat terus berkembang tanpa ketidakpastian yang menghambat potensi pertumbuhannya.
Bank Mandiri Dorong Ekonomi dengan Kredit Triliunan
Kontribusi signifikan Bank Mandiri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tercermin dari pencapaian penyaluran kredit yang meningkat pesat pada kuartal III/2024. Kredit yang disalurkan mencapai Rp1.590 triliun, tumbuh 20,8% (YoY), dengan kualitas aset yang semakin membaik, ditandai dengan penurunan rasio kredit bermasalah menjadi 0,97%. Pertumbuhan kredit tertinggi didorong oleh segmen korporasi, yang mencatatkan kenaikan 29,4%, serta segmen mikro dan usaha kecil menengah (SME) yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7%.
Bank Mandiri juga menunjukkan komitmennya terhadap ekonomi kerakyatan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp32,2 triliun, yang menjangkau lebih dari 293.000 pelaku UMKM. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan bahwa pencapaian ini memperkuat peran Bank Mandiri sebagai agen perubahan dalam mendukung sektor riil dan perekonomian Indonesia. Ke depan, Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, telekomunikasi, energi, serta industri makanan dan minuman. Dengan strategi ini, Bank Mandiri optimis dapat mencapai target pertumbuhan kredit di kisaran 16%-18% pada akhir 2024.
Selain itu, laba bersih Bank Mandiri tercatat mencapai Rp42 triliun, tumbuh 7,56% (YoY), dan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 14,9% menjadi Rp1.667,5 triliun. Capaian-capaian ini menunjukkan peran Bank Mandiri yang semakin vital dalam mendukung ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang berkelanjutan dan berfokus pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Mengelola Tantangan Fiskal Warisan Lama
Tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengelola fiskal negara setelah pemerintahan Jokowi berakhir. Pemerintahan baru harus menangani 'beban fiskal' yang ditinggalkan, termasuk defisit anggaran yang melebar dan ketergantungan pada utang. Penerimaan negara, yang sebagian besar berasal dari pajak, menunjukkan ketimpangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang kaya namun kontribusinya terhadap penerimaan negara masih kecil. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru dan mengoptimalkan belanja negara agar lebih produktif dan berkualitas. Kebijakan fiskal diharapkan mampu mengurangi kemiskinan ekstrem, meningkatkan investasi, dan menciptakan pemerataan. Untuk itu, diperlukan peningkatan pendapatan dari sumber non-pajak, pengelolaan belanja yang lebih efisien, dan pengawasan ketat terhadap dana sosial dan sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.
Subsidi Motor Listrik dalam Ketidakpastian
Subsidi untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua telah habis pada tahun ini, fenomena ini justru mencerminkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan. Hal ini memberi angin segar bagi produsen motor listrik nasional, karena menunjukkan bahwa produk mereka diterima dengan antusias oleh pasar. Namun, ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi di tahun depan mengkhawatirkan beberapa produsen, karena dapat mengurangi daya tarik konsumen akibat harga yang lebih tinggi.
Beberapa produsen, seperti Purbaja Pantja dari PT Indika Energy Tbk. dan PT Electra Mobilitas Indonesia, menyatakan kesiapan untuk beradaptasi dengan berkurangnya dukungan subsidi. Mereka meyakini bahwa meskipun subsidi pemerintah sangat membantu dalam memperkenalkan motor listrik ke masyarakat, pertumbuhan jangka panjang industri ini akan bergantung pada keseimbangan antara inovasi industri dan dukungan negara. Selain itu, produsen juga berfokus pada pengembangan produk dan penawaran yang menarik, termasuk dengan menggandeng lembaga pembiayaan untuk memudahkan konsumen.
Di sisi lain, perusahaan seperti PT Smoot Motor Indonesia dan PT Electrum juga menghadapi tantangan serupa dengan habisnya kuota subsidi. Mereka berusaha untuk tetap mengembangkan strategi penjualan tanpa bergantung sepenuhnya pada subsidi, seperti memberikan diskon atau potongan harga pada momen tertentu. Namun, mereka juga berharap agar pemerintah tetap memberikan subsidi dengan syarat yang lebih ketat, seperti peningkatan komponen dalam negeri (TKDN), untuk mendukung perkembangan industri motor listrik yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan terkait berkurangnya subsidi, produsen motor listrik tetap optimis bahwa inovasi, peningkatan kualitas produk, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan akan menjaga momentum pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









