Ekonomi
( 40554 )Mendag Bantah Dampak Permendag 8/2024 Bangkrutkan Sritex
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menerangkan, Peraturan Menteri Berdatangan (Permendag) 8 Tahun 2024 justru melindung industri tekstil. Hal ini disampaikan Budi untuk membatah tudingan yang mengatakan permedag tersebut menjadi salah satu penyebab PT Sri Rezeki Isman Tbk (Sritex) pailit. Ia menerangkan, di dalam Permedag 8 disebutkan bahwa syarat impor tekstil dalam industri dan produk tekstil (TPT) adalah harus berdasarkan pertimbangan teknis dari perindustrian. "Jadi di Permendag nomor 8 tahun 2024, dan Permedag sebelumnya itukan kalau impor TPT.
TPT kan harus ada pertimbangan teknis. Yang pertama ini biar clear ya, ada pertimbangan teknis," jelas Mendag. Kemudian, lanjut Budi, impor pakaian jadi itukan juga diatur kekuatannya melalui Perdirjen Daglu nomor 7 tahun 2024. "Dan untuk TPT itukan juga dikenakan bea masuk pengaman perdagangan, per meter sekian ribu itu ya," jelas dia. Mendag menambahkan bahwa impor pakaian jadi itu juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. "Jadi ini biar sama ya, karena peraturannya di Permendag 8 seperti itu. Jadi hanya miskomunikasi saja dengan Kemenperin seperti itu," kata dia. (Yetede)
Industri Motor Listrik di Persimpangan
Ketidakpastian mengenai keberlanjutan subsidi pembelian sepeda motor listrik pada 2025 yang menjadi perhatian utama baik produsen maupun konsumen. Meskipun program subsidi terbukti efektif dalam meningkatkan penjualan motor listrik dan merangsang produksi dalam negeri, ketidakjelasan masa depan subsidi menimbulkan kekhawatiran, terutama setelah rapat koordinasi kementerian di bawah Kemenko Perekonomian yang tidak membahas secara tegas kebijakan subsidi motor listrik.
Para pelaku industri berharap agar pemerintah memberikan kepastian mengenai kelanjutan subsidi ini untuk menghindari pasar yang stagnan dengan kondisi "wait and see". Dunia usaha sendiri tidak mengandalkan subsidi untuk mendorong penjualan, namun tetap berharap agar kebijakan yang jelas dan berkelanjutan bisa menjaga momentum positif yang telah tercipta. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memberikan keputusan yang pasti agar pasar motor listrik dapat terus berkembang tanpa ketidakpastian yang menghambat potensi pertumbuhannya.
Bank Mandiri Dorong Ekonomi dengan Kredit Triliunan
Kontribusi signifikan Bank Mandiri terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tercermin dari pencapaian penyaluran kredit yang meningkat pesat pada kuartal III/2024. Kredit yang disalurkan mencapai Rp1.590 triliun, tumbuh 20,8% (YoY), dengan kualitas aset yang semakin membaik, ditandai dengan penurunan rasio kredit bermasalah menjadi 0,97%. Pertumbuhan kredit tertinggi didorong oleh segmen korporasi, yang mencatatkan kenaikan 29,4%, serta segmen mikro dan usaha kecil menengah (SME) yang masing-masing tumbuh 13,04% dan 13,7%.
Bank Mandiri juga menunjukkan komitmennya terhadap ekonomi kerakyatan dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp32,2 triliun, yang menjangkau lebih dari 293.000 pelaku UMKM. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menegaskan bahwa pencapaian ini memperkuat peran Bank Mandiri sebagai agen perubahan dalam mendukung sektor riil dan perekonomian Indonesia. Ke depan, Bank Mandiri akan terus memfokuskan pertumbuhan kredit pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perkebunan, telekomunikasi, energi, serta industri makanan dan minuman. Dengan strategi ini, Bank Mandiri optimis dapat mencapai target pertumbuhan kredit di kisaran 16%-18% pada akhir 2024.
Selain itu, laba bersih Bank Mandiri tercatat mencapai Rp42 triliun, tumbuh 7,56% (YoY), dan dana pihak ketiga (DPK) meningkat 14,9% menjadi Rp1.667,5 triliun. Capaian-capaian ini menunjukkan peran Bank Mandiri yang semakin vital dalam mendukung ekonomi nasional melalui penyaluran kredit yang berkelanjutan dan berfokus pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Mengelola Tantangan Fiskal Warisan Lama
Tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengelola fiskal negara setelah pemerintahan Jokowi berakhir. Pemerintahan baru harus menangani 'beban fiskal' yang ditinggalkan, termasuk defisit anggaran yang melebar dan ketergantungan pada utang. Penerimaan negara, yang sebagian besar berasal dari pajak, menunjukkan ketimpangan, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang kaya namun kontribusinya terhadap penerimaan negara masih kecil. Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru dan mengoptimalkan belanja negara agar lebih produktif dan berkualitas. Kebijakan fiskal diharapkan mampu mengurangi kemiskinan ekstrem, meningkatkan investasi, dan menciptakan pemerataan. Untuk itu, diperlukan peningkatan pendapatan dari sumber non-pajak, pengelolaan belanja yang lebih efisien, dan pengawasan ketat terhadap dana sosial dan sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.
Subsidi Motor Listrik dalam Ketidakpastian
Subsidi untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda dua telah habis pada tahun ini, fenomena ini justru mencerminkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap produk yang ramah lingkungan. Hal ini memberi angin segar bagi produsen motor listrik nasional, karena menunjukkan bahwa produk mereka diterima dengan antusias oleh pasar. Namun, ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi di tahun depan mengkhawatirkan beberapa produsen, karena dapat mengurangi daya tarik konsumen akibat harga yang lebih tinggi.
Beberapa produsen, seperti Purbaja Pantja dari PT Indika Energy Tbk. dan PT Electra Mobilitas Indonesia, menyatakan kesiapan untuk beradaptasi dengan berkurangnya dukungan subsidi. Mereka meyakini bahwa meskipun subsidi pemerintah sangat membantu dalam memperkenalkan motor listrik ke masyarakat, pertumbuhan jangka panjang industri ini akan bergantung pada keseimbangan antara inovasi industri dan dukungan negara. Selain itu, produsen juga berfokus pada pengembangan produk dan penawaran yang menarik, termasuk dengan menggandeng lembaga pembiayaan untuk memudahkan konsumen.
Di sisi lain, perusahaan seperti PT Smoot Motor Indonesia dan PT Electrum juga menghadapi tantangan serupa dengan habisnya kuota subsidi. Mereka berusaha untuk tetap mengembangkan strategi penjualan tanpa bergantung sepenuhnya pada subsidi, seperti memberikan diskon atau potongan harga pada momen tertentu. Namun, mereka juga berharap agar pemerintah tetap memberikan subsidi dengan syarat yang lebih ketat, seperti peningkatan komponen dalam negeri (TKDN), untuk mendukung perkembangan industri motor listrik yang berkelanjutan.
Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan terkait berkurangnya subsidi, produsen motor listrik tetap optimis bahwa inovasi, peningkatan kualitas produk, dan kemitraan dengan lembaga pembiayaan akan menjaga momentum pertumbuhan pasar kendaraan listrik di Indonesia.
Strategi Inovatif untuk Meningkatkan Penjualan
Meskipun program subsidi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia telah membantu meningkatkan adopsi motor listrik di masyarakat, ketergantungan pada subsidi masih menjadi tantangan besar bagi produsen. Pada tahun 2024, habisnya kuota subsidi untuk motor listrik menandakan adanya minat yang besar dari konsumen terhadap kendaraan yang ramah lingkungan, namun ketidakpastian mengenai kelanjutan subsidi di masa depan dapat mengurangi antusiasme konsumen karena harga jual yang lebih mahal tanpa dukungan subsidi.
Para produsen motor listrik, seperti Purbaja Pantja dari PT Indika Energy dan PT Electra Mobilitas Indonesia (ALVA), mengakui pentingnya subsidi dalam memperkenalkan produk ke pasar. Meskipun demikian, mereka juga percaya bahwa keberlanjutan industri motor listrik memerlukan inovasi dan kualitas produk yang tinggi serta kerjasama dengan lembaga pembiayaan untuk tetap mempertahankan gairah pasar. Purbaja juga meyakini bahwa dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang manfaat kendaraan listrik bagi efisiensi dan keberlanjutan lingkungan, permintaan motor listrik akan tetap berkembang meskipun tanpa subsidi pemerintah.
Produsen lain seperti Kevin Phang dari Smoot Motor Indonesia dan Wilson Wirawan dari PT Ninetology Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya keberlanjutan subsidi dengan syarat ketat, seperti peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), agar produsen dalam negeri dapat bersaing dengan produk impor. Meskipun beberapa perusahaan, seperti Electrum, menghadapi kendala kuota subsidi yang terbatas, mereka terus fokus pada inovasi dan pengembangan produk untuk menarik konsumen tanpa mengandalkan subsidi.
Di sisi lain, Okie Octavia Kurniawan dari Volta menekankan bahwa penentuan jumlah unit yang mendapat subsidi harus berdasarkan kajian mendalam, mempertimbangkan target adopsi kendaraan listrik nasional, anggaran pemerintah, kapasitas pasar, dan strategi pengembangan industri otomotif.
Secara keseluruhan, meskipun subsidi telah memberikan dorongan awal yang signifikan bagi pasar motor listrik di Indonesia, keberlanjutan industri ini memerlukan perbaikan dalam kebijakan, inovasi produk, dan peningkatan kualitas untuk memastikan pertumbuhan jangka panjang tanpa ketergantungan pada subsidi pemerintah.
Bank Sentral di Tengah Dilema Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat
Bursa Hadirkan Produk Derivatif Lebih Beragam
Daya Beli Melemah, Performa Emiten Tertekan
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









