Pemerintah Indonesia telah membentuk Danantara, sebuah lembaga yang bertujuan untuk mengelola investasi strategis negara. Kehadiran Danantara diharapkan menjadi alternatif sumber pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong perekonomian. Lembaga ini akan mengumpulkan modal untuk pengembangan investasi strategis nasional serta mengelola aset dan portofolio investasi BUMN. Banyak kalangan mengapresiasi inisiatif ini, karena dinilai dapat memacu pertumbuhan ekonomi baru dan mengurangi beban fiskal negara yang selama ini menjadi tumpuan utama akselerasi Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, meskipun potensi positifnya besar, penting bagi pemerintah untuk mengawal dengan ketat proses pembentukan dan implementasi Danantara. Pemerintah perlu memastikan adanya pijakan hukum yang jelas dan memastikan lembaga ini dijalankan oleh figur-figur yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya agar tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Industri fintech peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dalam 8 tahun perkembangannya, termasuk masalah permodalan, manajemen risiko, dan isu terkait sistem IT dan keamanan. Meskipun jumlah penyelenggara P2P lending menurun dari 164 entitas pada 2019 menjadi 97 entitas pada 2023, nilai outstanding penyaluran P2P lending terus mengalami peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada penurunan jumlah penyelenggara, industri ini tetap menunjukkan prospek yang positif.

Salah satu langkah yang diambil untuk memperkuat industri ini adalah melalui penguatan aspek permodalan, termasuk penetapan batas minimum ekuitas bagi penyelenggara P2P lending, yang diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022. Batas minimum ekuitas ini dilakukan secara bertahap hingga mencapai Rp12,5 miliar pada 2025. Untuk mencapai tujuan ini, penyelenggara P2P lending dapat mengadopsi beberapa strategi, seperti memperhatikan kinerja perusahaan, melakukan efisiensi biaya operasional, menjajaki peluang merger, dan memperluas jaringan relasi untuk menarik investor potensial.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem P2P lending yang lebih kuat dan stabil, yang akan mendukung pertumbuhan industri fintech di Indonesia secara lebih progresif dan berkelanjutan.

Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang bertujuan untuk mengumpulkan modal guna pengembangan investasi strategis nasional dan mengelola aset serta portofolio investasi BUMN. Dalam tahap awal, konsolidasi dilakukan terhadap tujuh BUMN besar, seperti PT Bank Mandiri, PT PLN, dan PT Pertamina, dengan proyeksi pengelolaan dana mencapai US$600 miliar dan meningkat menjadi US$982 miliar dalam beberapa tahun. Jika berhasil, posisi Danantara sebagai pengelola aset terbesar dapat meningkat dari peringkat 8 menjadi peringkat 5 global.

Namun, terdapat tantangan terkait ambiguitas regulasi pendirian Danantara, yang menurut beberapa pakar hukum dapat menyebabkan kerancuan, terutama terkait dengan status hukum BUMN dan Indonesia Investment Authority (INA) yang memiliki dasar hukum berbeda. Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menjelaskan bahwa proses regulasi masih dalam tahap persiapan dan akan dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan hati-hati. Hal ini juga didukung oleh Presiden Prabowo Subianto yang menekankan perlunya kajian mendalam sebelum pelaksanaan Danantara sebagai superholding.

Para pemimpin BUMN yang terlibat, seperti Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dan VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko, menyatakan dukungan mereka terhadap inisiatif ini, meskipun mereka masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Menteri BUMN, Erick Thohir, juga mendukung langkah konsolidasi ini seiring dengan upaya restrukturisasi BUMN yang telah dilakukan selama lima tahun terakhir.

Secara keseluruhan, meskipun Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi mesin ekonomi baru bagi Indonesia, kelancaran pelaksanaannya sangat bergantung pada penyelesaian masalah regulasi yang ada.