Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berupaya menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 8% per tahun dengan meningkatkan belanja negara yang signifikan. Dalam APBN 2025, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp 3.005,13 triliun, termasuk penerimaan PPN sebesar Rp 917,79 triliun, yang naik 18,24% dengan rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12%. Sementara itu, belanja negara dipatok lebih tinggi, yakni Rp 3.621,31 triliun, termasuk untuk tujuh program prioritas seperti program makan bergizi gratis dan renovasi sekolah.

Portofolio bisnis PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) yang beragam, mencakup residensial, pusat perbelanjaan, hotel, dan perkantoran, berhasil menopang kinerja perusahaan meskipun industri properti menghadapi tekanan akibat tingginya suku bunga. Menurut Nurwachidah, Analis Phintraco Sekuritas, ragam bisnis ini menjaga stabilitas pendapatan PWON, yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan 4,74% yoy menjadi Rp 4,79 triliun pada Januari-September 2024, dengan laba bersih naik 14,7% yoy menjadi Rp 1,96 triliun.

Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), di bawah kepemimpinan Royke Tumilaar, tengah fokus pada transformasi strategis untuk meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan yang masih tertinggal dibandingkan bank BUMN lain seperti Bank Mandiri dan BRI. Hingga Oktober 2024, BNI mencatat laba bersih Rp 18,07 triliun, tumbuh 4,28% secara tahunan, meskipun pertumbuhan ini masih lebih rendah dibandingkan pesaingnya.

Departemen Perdagangan AS mengumumkan pembatasan ekspor semikonduktor canggih ke China pada 140 perusahaan, termasuk pembuat peralatan cip Naura Technology Group, China Piotech, ACM Research, dan SiCarrier Technology. Ini sudah ketiga kalinya dalam tiga tahun terakhir AS menyasar jalur distribusi cip memori canggih dan peralatan pembuatan cip ke China. AS dinilai telah merusak tatanan perdagangan internasional dan mengganggu rantai pasokan global. AS telah menyalahgunakan kebijakan pengendalian ekspor. ”Kami akan melindungi hak dan kepentingan nasional kami. Pembatasan AS itu contoh nyata paksaan ekonomi dan praktik nonpasar,” kata jubir Kemenlu China, Lin Jian. Perusahaan China yang menghadapi pembatasan baru itu juga termasuk dua lusin perusahaan semikonduktor, dua perusahaan investasi, dan lebih dari 100 pembuat alat pembuat cip.

Perusahaan tersebut termasuk Swaysure Technology Co, Si’En Qingdao, dan Shenzhen Pensun Technology Co, yang bekerja sama dengan Huawei Technologies China.”AS telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk melindungi teknologi kami agar tidak digunakan oleh musuh-musuh kami dengan cara yang mengancam keamanan nasional kami,” kata Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan, Senin (2/12). AS berpandangan pengekangan ekspor cip canggih ke China ini penting karena mereka khawatir cip itu dapat digunakan dalam sistem persenjataan canggih dan teknologi kecerdasan buatan (AI). Pembatasan baru AS tersebut mencakup pembatasan pengiriman cip memori bandwidth tinggi ke China untuk aplikasi kelas atas seperti pelatihan teknologi AI.

Dalam beberapa tahun terakhir, China telah meningkatkan upayanya untuk menjadi mandiri di sektor semikonduktor. Ini karena AS dan negara-negara lain telah membatasi ekspor cip canggih dan peralatan untuk membuat cip. Namun, China masih tertinggal jauh dari para pemimpin industri cip, seperti Nvidia dalam cip AI dan pembuat peralatan cip ASML di Belanda. AS juga kemungkinan akan memberlakukan pembatasan tambahan pada Semiconductor Manufacturing International Co., produsen cip kontrak terbesar di China, yang dimasukkan ke dalam daftar entitas pada 2020, tetapi dengan kebijakan yang memungkinkan pemberian lisensi senilai miliaran dollar untuk mengirimkan barang ke sana. Aturan lain dalam paket tersebut membatasi memori yang digunakan dalam cip AI.

China berjanji membalas tindakan AS. China akan memblokir pembelian pembuat cip memori dari perusahaan Micron di AS. Bisa juga raksasa teknologi AS, Intel, yang jadi target. Asosiasi Keamanan Siber China menuding produk-produk Intel yang dijual di China tidak aman. Intel merupakan salah satu penyedia cip terbesar yang digunakan dalam perangkat elektronik, termasuk komputer pribadi dan server tradisional di pusat data di China. China juga dapat mengendalikan ekspor bahan-bahan mineral penting. China mendominasi penambangan serta pemrosesannya dan sejak tahun lalu telah memberlakukan aturan untuk mengatur ekspornya. Agustus lalu, China memberlakukan pembatasan ekspor antimon, logam strategis yang digunakan dalam aplikasi militer, seperti amunisi dan rudal inframerah serta baterai dan peralatan fotovoltaik. (Yoga)

Berbagai pungutan yang sudah menunggu tahun depan jadi ancaman yang bakal kian menggerogoti daya beli dan kesejahteraan kelas menengah-bawah Indonesia. Selain rencana kenaikan tarif PPN dari 10 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025, ada enam rencana pungutan dan iuran lain yang akan diterapkan pemerintah mulai 2025, yang bakal kian menekan daya beli masyarakat (Kompas, 2/12/2024). Akumulasi dari semua itu, perekonomian yang sudah melambat akibat lesunya konsumsi dalam negeri dan dunia usaha juga bakal terdampak. Desakan mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN, yang menghadapi penolakan masyarakat luas, muncul dari berbagai kalangan. Kelas menengah-bawah menjadi kelompok yang akan paling terdampak.

Selain taraf hidup mereka terus tergerogoti oleh beban biaya hidup yang terus meningkat karena tak diimbangi dengan kenaikan upah, mereka juga tak tercakup dalam skema perlindungan sosial pemerintah selama ini. Jika tak hati-hati, berbagai pungutan yang dimaksudkan untuk menggenjot pendapatan negara justru bisa jadi sumber pemicu ketidakpuasan baru kelompok kelas menengah, dan juga racun bagi keberlanjutan perekonomian. Bagaimana bermimpi keluar dari perangkap pendapatan menengah jika kelas menengah yang sekitar seperempat total penduduk rentan jatuh miskin dan jumlahnya terus menyusut. Kondisi ekonomi sulit memaksa kelompok kelas menengah yang beberapa tahun terakhir dipaksa makan tabungan untuk bertahan hidup harus mengorbankan belanja-belanja esensial untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Akibatnya, mimpi Indonesia Emas juga terancam. Ironisnya, di tengah hujan pungutan yang makin mencekik kelompok kelas menengah, justru muncul wacana amnesti pajak jilid 3 yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025. Sinyal arah kebijakan pajak yang regresif lewat pengampunan pajak yang hanya menguntungkan segelintir elite pengemplang pajak dan beban pungutan yang kian meningkat untuk warga menengah-bawah seperti ini bukan hanya akan mengusik rasa keadilan di masyarakat. Namun, juga bisa kontraproduktif bagi perekonomian secara keseluruhan. Pajak yang seharusnya bisa jadi instrumen pemerataan dan keberpihakan justru berpotensi mempertajam ketimpangan. Sebab, beban pajak justru makin berat bergeser ke masyarakat umum dan adanya privilese kepada sekelompok elite. (Yoga)

Konsumen menilai penurunan harga tiket pesawat untuk Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 terlalu tipis. Terutama bagi konsumen dengan penerbangan jarak jauh, seperti dari Indonesia bagian timur ke bagian barat. Konsumen yang telanjur membeli tiket sebelum ketentuan diterapkan juga belum mendapat informasi apakah kebijakan itu berlaku buat mereka. Pemerintah resmi menurunkan harga tiket pesawat sekitar 10 % untuk penerbangan Kamis (19/12/2024) hingga Jumat (3/1/2025). Nilai penurunan lebih kurang Rp 157.500 per tiket. Namun, konsumen menilai penurunan itu sangat kecil.

Andrea (28), misalnya, seorang karyawan, membeli tiket kelas ekonomi dari maskapai bertarif rendah (low-cost carrier) untuk pergi-pulang Jayapura di Papua-Yogyakarta. Kedua tiket didapatkannya sepaket dengan harga Rp 8,87 juta. Apabila dibagi rata, harganya sekitar Rp 4,4 juta per tiket. Ia memesan tiket untuk keberangkatan Rabu (25/12/2024) dari Jayapura dan kembali pada Minggu (5/1/2025). Pemesanan dilakukan pada Oktober 2024, sebelum pemerintah mengumumkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat.

”Pesan lebih awal karena takut kehabisan tiket karena semua mengarah ke Jawa. Itu pun berangkat tepat saat hari Natal. Kemarin cek harga tiket Garuda Indonesia, pergi-pulang minimal Rp 12 juta,” ujar Andrea, Selasa (3/12). Setelah pengumuman harga tiket pada Selasa (26/11), Andrea tidak mendapatkan informasi apakah mendapatkan penyesuaian harga karena telah memesan tiket lebih awal. Alih-alih menerima kepastian, ia justru mendapat pemberitahuan penjadwalan ulang (reschedule) keberangkatan. Ia membandingkan harga tiket sebelum dan sesudah kebijakan penurunan harga tiket diumumkan. Namun, nominalnya tetap tidak banyak berubah. (Yoga)

Komitmen Presiden Prabowo untuk mengakhiri seluruh PLTU berbasis batubara dalam 15 tahun, yang disampaikan dalam pertemuan internasional, dinilai positif bagi citra Indonesia. Namun, implementasinya amat tidak mudah. Perlu pembangkit pengganti yang berbasis energi terbarukan. Pendanaannya bakal tergantung dari dukungan global. Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/12), mengatakan, terkait coal phase-out (penghapusan batubara bertahap) atau ”suntik mati PLTU”, pihaknya membangun sejumlah kriteria. Yang pasti, dalam pelaksanaannya harus cost neutral.

”Artinya, kalau ada penambahan biaya, yang menanggung bukan pemerintah, bukan PLN. Sebab, penurunan emisi gas rumah kaca ini dampaknya bagi global. Kalau kita menurunkan emisi gas rumah kaca, bukan beban bagi Indonesia saja,” kata Darmawan. Darmawan merujuk data emisi gas rumah kaca di sejumlah negara yang disampaikan dalam COP29 di Baku, Azerbaijan, November 2024. Di Eropa, misalnya, emisi yang dihasilkan 8-9 ton per kapita per tahun. Lalu AS, 13-14 ton per kapita per tahun, Singapura 11 ton per kapita per tahun, Australia 16-17 ton per kapita per tahun, dan Arab Saudi 20 ton.

”Sementara Indonesia hanya 3 ton per kapita per tahun,” ujarnya. PLN sangat berhati-hati pada rencana pengakhiran operasi PLTU berbasis batubara. Sebab, begitu satu PLTU dipensiunkan, harus ada penggantinya, berbasis energi terbarukan, yang memerlukan investasi. Apabila memang ada dana hibah internasional secara gratis, dengan sistem dan keandalan yang mampu menggantikan PLTU, PLN siap menyambut. PLN saat ini terus berkomunikasi secara lugas dengan komunitas dan investor global. ”Kalau memang ada yang mau memberi hibah, pembangkit kami diganti menjadi yang lebih fresh serta menguntungkan pemerintah, PLN, dan rakyat, kenapa tidak? Namun, tentu dalam diskusinya, tidak semudah dengan apa yang diperkirakan. Kami menganalisis satu demi satu,” papar Darmawan. (Yoga)

Setelah menekan daya beli masyarakat, putaran kedua wacana pungutan yang akan berlaku pada 2025 akan berdampak terhadap sektor jasa keuangan. Hal ini, berpengaruh kepada permintaan kredit dan turunnya minat masyarakat terhadap produk-produk jasa keuangan. Presdir PT Krom Bank Indonesia Tbk, Anton Hermawan menyampaikan, rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 % mulai Januari 2025 tidak dapat diantisipasi secara langsung karena sudah menjadi kebijakan pemerintah. Namun,tantangan terbesar justru berasal dari sisi kebijakan makro ekonomi. ”Kami tidak bisa melakukan antisipasi langsung terhadap PPN 12 %, kalau terjadi ya apa yang bisa kita lakukan. Kalau yang saya lihat, lebih urgen di sistem ekonomi sekarang adalah DPK (dana pihak ketiga) atau likuiditas. Ini dilihat dari, misalnya, target SRBI (Sekuritas Rupiah Bank Indonesia) yang naik sangat-sangat tinggi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (3/12).

Dengan target SRBI yang lebih tinggi, akan terjadi persaingan likuiditas antar perbankan. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian likuiditas terserap oleh instrumen SRBI sehingga bank akan berebut mencari DPK. Di sisi lain, permintaan kredit pada 2025 cenderung meningkat. Meski demikian, bank tetap harus berhati-hati dan memilih sektor yang tidak berisiko sehingga kredit yang disalurkan tidak macet dan berpengaruh kepada performa bank. ”Approval rate-nya (persetujuan kredit) nanti akan lebih menantang. Kita juga akan mencoba masuk ke sektor produktif, karena untuk menunjang perekonomian yang sangat dibutuhkan di Indonesia itu adalah bagaimana caranya masuk ke sektor produktif, bukan konsumtif,” tuturnya. Industri asuransi juga menghadapi tantangan sectoral, terkait literasi dan penetrasi produk. Kondisi tersebut semakin menantang ketika terdapat masalah lain mengenai daya beli masyarakat. (Yoga)