PT Pertamina (Persero) berhasil mencatatkan laba bersih sebesar US$2,66 miliar dengan pendapatan mencapai US$62,5 miliar sepanjang Januari hingga Oktober 2024. Meskipun capaian tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, di mana perusahaan meraih laba bersih US$4,44 miliar dengan pendapatan US$75,8 miliar, PT Pertamina tetap optimistis dapat mencapai target pendapatan dan laba yang setara dengan tahun 2023. Wakil Direktur Utama Pertamina, Wiko Migantoro, juga mengungkapkan bahwa perusahaan telah merealisasikan investasi sebesar US$4,7 miliar hingga Oktober 2024, dengan fokus utama pada kegiatan hulu untuk mendukung produksi minyak. Selain itu, perusahaan juga mencatatkan cost optimization sebesar US$780 juta dan kontribusi kepada negara sebesar Rp304,7 triliun. Dalam hal penyaluran energi, PT Pertamina telah menyalurkan 39,7 juta kiloliter BBM bersubsidi, 37,2 juta kiloliter BBM non-subsidi, serta 6,9 juta ton LPG hingga Oktober 2024, dengan target 8,3 juta ton LPG pada akhir tahun ini.

Pergerakan saham perbankan di kuartal akhir 2024 cenderung tertekan meski kinerja fundamental perbankan hingga Oktober 2024 solid. Tim Analis OCBC Sekuritas menilai pelemahan ini lebih disebabkan oleh keluarnya dana asing setelah terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS, yang memengaruhi potensi perubahan kebijakan The Fed. Namun, secara fundamental, kredit perbankan diprediksi tumbuh di atas 10% pada 2025.

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengelola pembiayaan utang di tengah risiko pengetatan likuiditas domestik. Posisi utang pemerintah mencapai Rp 8.560,35 triliun per akhir Oktober 2024, dengan 88,21% didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN). Namun, potensi persaingan likuiditas dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi, bisa mempersulit pencapaian target pembiayaan domestik.

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerapkan aturan baru mengenai auto rejection untuk waran dan waran terstruktur dalam Perubahan Peraturan Bursa No II-A. Aturan ini membagi pembatasan harga waran ke dalam beberapa rentang berdasarkan acuan harga, bertujuan untuk mengendalikan volatilitas harga dan mencegah manipulasi transaksi.

Tantangan likuiditas masih menjadi isu utama perbankan hingga tahun 2025, mengingat melambatnya pertumbuhan simpanan dan tipisnya peluang penurunan suku bunga acuan. Untuk mengatasi hal ini, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjanjikan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) senilai Rp 283 triliun pada tahun depan. Insentif ini diberikan melalui pengurangan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas seperti UMKM, ekonomi hijau, pariwisata, dan perumahan rakyat.

Kewajiban masyarakat membayar berbagai pungutan dan iuran wajib di tahun 2025 semakin menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang dalam 12 bulan terakhir mengalami stagnasi. Berlanjutnya pelemahan konsumsi sebagai mesin utama ekonomi nasional perlahan memudarkan asa akan terwujudnya pertumbuhan ekonomi di atas 5 %. Dilihat dari sumber pertumbuhan, konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar yang berkontribusi terhadap PDB, sebesar 55 %. Sayangnya, dalam setahun terakhir, pertumbuhan konsumsi rumah tangga konsisten berada di bawah level pertumbuhan ekonomi sebesar 5 %. Secara beruntun, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,47 % pada triwulan IV-2023, 4,91 % pada triwulan I-2024, 4,93 % pada triwulan II-2024, dan 4,91 % pada triwulan III-2024.

Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,04 % pada triwulan IV-2023, 5,11 % pada triwulan I-2024, 5,05 % di triwulan II-2024, dan 4,95 % pada triwulan III-2024. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurahman menyayangkan di tengah menguatnya indikasi pelemahan konsumsi, pemerintah malah terus membangun narasi menaikkan tarif pajak dan menambah pungutan yang akan semakin menggerus daya beli masyarakat. Kebijakan yang paling disoroti adalah kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % mulai 1 Januari 2025. Kenaikan pajak konsumsi itu otomatis berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa di tengah masyarakat.

Meski ada pengecualian atas barang kebutuhan pokok serta sejumlah jasa, kebijakan itu tetap berdampak pada berbagai kebutuhan sehari-hari warga. ”Dampak kenaikan tarif PPN terhadap pertumbuhan ekonomi sangat signifikan. Jika PDB tahun 2023 sebesar Rp 12.301,4 triliun, kenaikan PPN 12 % berpotensi mengontraksi PDB nasional sebesar Rp 20,91 triliun,” ujarnya dalam diskusi daring, Senin (2/12). Berdasarkan simulasi yang dilakukan Indef, jika pemerintah berkukuh ingin menaikkan tarif PPN mulai 2025, apalagi ditambah dengan berbagai iuran dan pungutan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi merosot hingga ke bawah 5 %, di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2 %. (Yoga)

Penjualan senjata global meningkat pada 2023, dipicu konflik di Ukraina, Gaza, dan belanja pertahanan sejumlah negara. Nilai total penjualan dari 100 perusahaan persenjataan adalah 632 miliar USD, naik 4,2 % dibanding penjualan pada 2022. Data itu tercantum dalam laporan terbaru Institut Kajian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI) yang berbasis di Swedia, Senin (2/12), di laman resmi SIPRI. Penjualan senjata meningkat di semua kawasan dunia, terutama di Rusia dan Timur Tengah. SIPRI mengategorikan penyebabnya menjadi empat, yaitu perang di Ukraina, perang di Timur Tengah, meningkatnya ketegangan di Asia Timur, dan peningkatan kapasitas pertahanan sejumlah negara. SIPRI menyurvei 100 perusahaan pembuat persenjataan. Sebanyak 41 perusahaan berada di AS. Sejak penelitian SIPRI tahun 2018, lima besar perusahaan pembuat senjata global selalu di AS.

Mereka menemukan, perusahaan-perusahaan kecil ternyata lebih cepat tanggap menyiasati meningkatnya permintaan. ”Tren ini berlanjut sepanjang 2024,” kata peneliti SIPRI, Lorenzo Scarazzato. Bahkan, ia mengungkapkan, kenaikan produksi itu sesungguhnya belum memenuhi jumlah permintaan yang membeludak. Dari 41 perusahaan AS terjadi kenaikan penjualan di 30 perusahaan. Namun, Lockheed Martin dan RTX justru mengalami penurunan. Direktur Program Belanja Militer dan Produksi Persenjataan SIPRI Nan Tian menjelaskan, ini karena Lockheed Martin dan RTX perusahaan berukuran besar. Ragam komoditas persenjataan yang mereka produksi banyak sehingga bergantung pada rantai pasok yang lebih panjang dan rumit. Penurunan produksi terlihat paling signifikan di pembuatan rudal dan sistem pertahanan udara. Sebanyak 27 perusahaan berada di Eropa, kecuali Rusia.

Meski peningkatan penjualan mereka hanya 0,2 %, perusahaan ini membuat sistem persenjataan yang sangat canggih, mereka juga membuat senjata tradisional karena banyak permintaan dari Ukraina. Dua perusahaan Rusia sama-sama meraup kenaikan omzet 49 %. Mayoritas diperoleh Rostec, badan usaha milik Pemerintah Rusia yang memproduksi mayoritas persenjataan untuk dipakai di Perang Ukraina. Sisa 23 perusahaan berada di Asia Timur dan Asia Selatan serta 6 di Timur Tengah (Asia Barat). Produk Korsel juga merambah Eropa. NCIST yang berada di Taiwan mencatat kenaikan penjualan 27 % karena meningkatnya tensi di Selat Taiwan. Dari enam perusahaan di Timur Tengah, tiga berada di Israel dan tiga di Turki. Produksi mereka bertambah dengan adanya perang Gaza. Turki juga meningkatkan pertahanan dalam negeri karena melihat konflik di Ukraina yang berjarak dekat dengan mereka. (Yoga)

Dompet warga kelas menengah bawah berpotensi semakin kempis seiring munculnya berbagai wacana pemerintah terkait kebijakan pungutan, seperti kenaikan pungutan pajak pada 2025. Alih-alih bertumpu pada tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kelas menengah pun mulai merambah skema cicilan guna me-nyambung hidup. Berdasarkan data Tim Ekonomi Bank Mandiri dalam Mandiri Spending Index, proporsi belanja masyarakat terkait kebutuhan pangan pada November 2024 tercatat 22,1 % atau meningkat dua kali lipat dibanding awal 2023. Proporsi belanja masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari (basic necessities) pada November 2024 tercatat 40,2 %, naik 6,3 % secara tahunan.

Ke depan, beban masyarakat kian bertambah seiring munculnya wacana pemerintah memungut pajak dan kebijakan tarif lainnya yang akan berlaku pada awal 2025. Kebijakan tersebut, antara lain, kenaikan PPN menjadi 12 % dan pembatasan subsidi BBM dengan cara menyalurkannya melalui BLT. Ada pula kenaikan tarif premi iuran BPJS Kesehatan, iuran dana pensiun wajib tambahan, serta iuran asuransi wajib kendaraan bermotor tanggung jawab pihak ketiga (third party liability). Alfredo Bernad Silaban (26), pekerja swasta di DIY, Senin (2/12) merasa keberatan dengan wacana pemerintah tersebut, karena kebijakan tersebut semakin membebani masyarakat.

”Segala bentuk pungutan itu akan sangat memberatkan sekali karena, bagi masyarakat, uang receh pun sangat berharga. Apalagi, dengan tambahan-tambahan pajak yang sebenarnya masyarakat sangat tidak tahu-menahu penggunaannya untuk apa,” katanya. Dengan rata-rata penghasilan setara UMR DIY, sekitar Rp 2,1 juta, Alfredo mengaku hanya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara pas-pasan. Kenaikan sejumlah barang-barang kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya membuat penghasilannya hampir ludes untuk menyambung hidup. Tak jarang Alfredo terpaksa mengambil pinjaman guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walhasil utang membengkak dompetpun menipis. (Yoga)