Ekonomi
( 40447 )Inflasi Beruntun Minyak Goreng Dalam Lima Bulan Terakhir
Minyak goreng mengalami inflasi beruntun dalam lima bulan terakhir, menyebabkan komoditas itu berkontribusi terhadap tingkat inflasi umum dan inti. BPS, Senin (2/12) merilis tingkat inflasi bulanan dan tahunan pada November 2024 sebesar 0,3 % dan 1,55 %. Komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi bulanan itu adalah bawang merah, tomat, emas perhiasan, daging ayam ras, dan minyak goreng. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, minyak goreng termasuk dalam delapan komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi pada November 2024. Minyak goreng juga memberikan kontribusi terhadap inflasi inti November 2024 yang sebesar 0,17 % bersamadua komoditas lain, yakni emas perhiasan dan kopi bubuk. Pada bulan tersebut, minyak goreng mengalami inflasi 2,17 % secara bulanan. Andilnya terhadap inflasi umum 0,03 % secara bulanan.
”Tingkat inflasi minyak goreng yang mencapai 2,17 % pada November 2024 itu merupakan inflasi tertinggi komoditas tersebut sepanjang Januari-November 2024,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. BPS mencatat, pada Januari-November 2024 atau selama 11 bulan, minyak goreng mengalami sembilan kali inflasi dan dua kali deflasi. Pada Juli-November 2024, minyak goreng mengalami inflasi secara beruntun, yakni 0,3 % pada Juli, 0,39 % pada Agustus, 0,38 % pada September, 0,78 % pada Oktober, dan 2,71 % pada November. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, pada 29 November 2024, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.100 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp 21.500 per liter, dan minyak goreng curah Rp 17.900 per liter. Sejak 1 Juli 2024, harga rerata Minyakita naik 4,91 %, minyak goreng kemasan premium 2,38 % dan minyak goreng curah 12,58 %. Kenaikan tertinggi terjadi pada minyak goreng curah lantaran Kemendag mengeluarkan minyak tersebut dari program minyak goreng rakyat (MGR). (Yoga)
Rendahnya Standar Hidup Layak Jakarta
BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia Jakarta pada 2024 mencapai 84,15 dengan standar hidup layak mencapai Rp 19,953 juta per tahun. Namun, standar hidup layak Rp 1,66 juta per bulan ini dinilai masih jauh dari realitas pengeluaran warga Jakarta. Dimensi hidup layak per tahun pada 2024 juga meningkat Rp 580.000 atau 2,99 % dibanding tahun sebelumnya. Standar hidup layak ini dipresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun, yaitu biaya konsumsi setiap penduduk yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Pada 2024, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun Jakarta mencapai Rp 19,953 juta per tahun atau Rp 1,66 juta per bulan, naik dari tahun 2023 yang tercatat Rp 19,373 juta per tahun. ”Di Jakarta, rata-rata satu rumah dihuni tiga sampai empat orang. Rata-rata sekitar Rp 1,66 juta per bulan ini terkait pengeluaran riil rumah tangga,” kata Nurul.
Rata-rata pengeluaran untuk standar hidup layak sebesar Rp 1,66 juta per bulan dinilai Sunu Prawito (41), warga Jakbar, masih jauh dari kenyataan. Sebagai kepala rumah tangga yang hidup dengan istri dan satu anak yang masih SMA, ia bahkan menilai upah yang diperolehnya masih kurang. ”Kebetulan saya ngontrak di Jakarta. Kontrakan saja sebulan Rp 1,2 juta, belum (pengeluaran untuk) listrik sama air,” katanya. Menurut Sunu, pengeluaran hidup layak sebulan minimal Rp 5 juta. Jika dirinci, Rp 1,5 juta untuk hunian atau cicilan (bagi yang sudah memiliki rumah tetap), lalu Rp 1,5 juta untuk makan, Rp 500.000 untuk istri, Rp 500.000 untuk uang saku anak, dan Rp 1 juta untuk keperluan lain atau tambahan biaya pendidikan atau ditabung. ”Uang Rp 1,66 juta per bulan tidak ada apa-apanya, bukan di Jakarta saja, tetapi di daerah lain juga (tidak cukup). Hidup tidak hanya tentang biaya makan sehari-hari. Masih ada hunian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lain yang perlu dipikirkan. Apalagi hidup bersama keluarga,” katanya. (Yoga)
Kenaikan PPN Akan Semakin Memperburuk Inflasi
IHSG Terpukul di Bursa Saham
BEI Perluas Saham
PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperluas deretan saham yang dapat ditransaksikan saat pre opening atau sebelum pembukaan perdagangan pukul 9 pagi hari. Menurut Direktur BEI Irvan Sudandy, peraturan tersebut diterapkan untuk memperluas kesempatan bagi saham-saham lain agar dapat berada pada harga terbaiknya pada pembukaan perdagangan. "Pertimbangan BEI unuk memperluas saham-saham dalam sesi pre opening adalah untuk memberikan kesempatan bagi kelompok di luar konstituen indeks LQ45 untuk melakukan price discovery, sehingga harga pembukaaan saham berada pada harga terbaik sesuai dengan informasi pasar sebelum sesi perdagangan dimulai, " kata Irvan.
Awalnya, peraturan penjualan saham pada waktu pre opening hanya diperbolehkan pada saham-saham yang termasuk dalam indeks bergengsi LQ45. Namun, saat ini, selain saham-saham yang bergabung dalam LQ45, ada juga saham-saham papan utama, new economy, dan papan pengembangan yang diperbolehkan. (Penerapan perluasan jumlah saham yang masuk ke dalam sesi pre opening diharapkan dapat membantu mendistribusikan jumlah order secara merata terhadap jumlah order masuk ke dalam sistem perdagangan bursa (JATS) pada detik awal pembukaan sesi satu perdangan, sehingga dapat mengurangi tekanan pada sistem di detik-detik awal sesi perdagangan, Juga menyelaraskan dengan paraktek umum pembukaan perdgangan di bursa regional lainnya," terang dia. (Yetede)
Dukungan untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat
Pemerintah menghadapi tugas yang mendesak untuk menjaga daya beli masyarakat yang sedang tertekan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada November hanya tercatat 1,55%, menunjukkan tren penurunan yang berlanjut sejak April. Hal ini mencerminkan lemahnya permintaan masyarakat, yang juga terindikasi oleh penurunan keyakinan konsumen dan kontraksi sektor manufaktur.
Untuk merespons kondisi ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis, seperti menurunkan harga tiket penerbangan untuk libur Natal dan Tahun Baru serta menaikkan upah minimum nasional (UMN) sebesar 6,5% untuk tahun 2025. Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kenaikan UMN bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja, sambil mempertimbangkan daya saing usaha. Namun, beberapa kalangan mengkritik bahwa kebijakan ini belum tentu efektif karena banyak perusahaan yang kesulitan menaikkan upah, dan kenaikan tersebut mungkin tidak mencukupi untuk menutupi biaya hidup yang semakin tinggi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kenaikan UMN sudah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk inflasi dan kemampuan perusahaan. Ia juga memastikan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) akan menjadi langkah terakhir untuk mengatasi tekanan biaya. Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli, keberhasilan jangka panjangnya sangat bergantung pada implementasi di lapangan dan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.
Memberantas Kecurangan dalam Industri Asuransi
Fraud asuransi menjadi masalah besar di Amerika Serikat dan Indonesia, dengan kerugian yang mencapai miliaran dolar per tahun. Di AS, sektor asuransi kesehatan menjadi penyumbang terbesar, sementara di Indonesia, kasus fraud melibatkan berbagai pihak, baik nasabah maupun agen asuransi. Salah satu contoh di Indonesia adalah kasus di mana seorang nasabah merekayasa kematiannya untuk mencairkan klaim asuransi, serta penipuan yang melibatkan agen asuransi dan pegawai bank yang merugikan nasabah hingga Rp200 miliar.
Fraud dalam industri asuransi terbagi menjadi dua jenis: hard fraud, yang mencakup penipuan ekstrem seperti kecelakaan yang disengaja, dan soft fraud, seperti klaim yang dilebihkan atau dipalsukan. Kedua jenis fraud ini dapat meningkatkan biaya risiko bagi perusahaan asuransi, merusak reputasi mereka, dan menambah beban administratif.
Untuk mengatasi masalah ini, industri asuransi harus berinovasi dalam tata kelola fraud, termasuk memanfaatkan teknologi analitik dan big data untuk mendeteksi perilaku mencurigakan. Selain itu, platform database fraud seperti SIPELAKU yang diperkenalkan oleh OJK, serta penguatan proses underwriting dan klaim, dapat membantu mencegah risiko fraud. Dengan mengkombinasikan teknologi canggih, pembuatan database, dan penguatan seleksi risiko, diharapkan industri asuransi dapat mengurangi kerugian finansial akibat fraud, menciptakan ekosistem yang lebih sehat, dan mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan serta tepercaya.
Ketidakpastian Tinggi, Investasi Tersungkur
Inflasi Terendah dalam Tiga Tahun
Efisiensi Distribusi Jadi Andalan Pertumbuhan
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









