Pendanaan menjadi salah satu tantangan terbesar dalam upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem di Indonesia. Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintah dalam upaya konservasi terus menurun. Inovasi dalam pendanaan dibutuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Ammy Nurwati mengatakan, pendanaan yang disiapkan oleh pemerintah melalui APBN cukup terbatas. Anggaran yang disiapkan juga menurun akibat belanja pegawai yang bertambah secara signifikan. Dari total anggaran, sebanyak 70 % digunakan untuk belanja pegawai.

”Kalau kita bicara dari besaran (anggaran) konservasi per hektar itu tidak sampai Rp 50.000 per hektar. Namun, kita tidak boleh berkecil hati karena ada alternatif pendanaan lain yang kita upayakan sebagai strategi,” katanya di sela-sela acara media gathering perayaan 10 tahun Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) di Jakarta, Rabu (4/12). Saat ini, luasan kawasan konservasi di Indonesia mencapai 27 juta hektar yang terbagi atas 573 unit kawasan, termasuk cagar alam, suaka margasatwa, dan kawasan suaka alam. Adapun anggaran pemerintah melalui APBN untuk pendanaan konservasi pada 2024 sebesar Rp 1,8 triliun. Jumlah itu menurun untuk pendanaan yang direncanakan di tahun 2025 menjadi sekitar Rp 1,5 triliun. Untuk itulah, Ammy menyampaikan, adanya sumber alternatif pendanaan terus didorong agar upaya konservasi tetap berjalan dengan optimal.

Selain dari APBN, alternatif pendanaan tersebut, antara lain, melalui kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam penggunaan APBD, kerja sama dengan mitra, serta pendanaan dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kemenkeu. Ammy menambahkan, tantangan yang juga dihadapi dalam upaya konservasi, seperti pencemaran lingkungan termasuk pencemaran akibat sampah laut, aktivitas di kawasan konservasi seperti pembalakan liar (illegal logging) dan penambangan ilegal, serta persinggungan antara masyarakat dan kawasan konservasi. ”Untuk itulah, kita harus terus meningkatkan kolaborasi dengan sejumlah pihak untuk menjawab berbagai  tantangan yang ada, termasuk untuk meningkatkan kualitas masyarakat dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi,” tutur Ammy. (Yoga)

Pemerintah menargetkan kenaikan investasi dari target Rp 1.900 triliun pada 2024 menjadi Rp 2.100 triliun pada tahun depan. Pemerintah optimistis kenaikan itu bisa dicapai dari kinerja program hilirisasi yang mayoritas disumbang sektor mineral dan batubara. Hal ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidatonya di akhir acara Indonesia Mineral Summit 2024, di Jakarta, Rabu (4/12). Pertumbuhan nilai investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi karena menyumbang 18 % PDB setelah konsumsi masyarakat yang berandil lebih dari 50 %.

”Salah satu yang tentu terus dikembangkan adalah hilirisasi dan pendalaman struktur dari supply chain, mulai dari upstream, downstream, dan midstream-nya juga didorong,” tuturnya. Hilirisasi yang menjadi fokus pemerintah ada di sektor mineral dan batubara (minerba), selain minyak dan gas bumi, serta kehutanan dan kelautan. Dalam proyeksi jangka panjang Kementerian ESDM di 2040, sekitar 91 % nilai investasi hilirisasi ada di sektor minerba dengan besaran 566,7 miliar USD. Kementerian ESDM mencatat, nilai investasi sektor minerba sejak 2015 sampai 2024 sudah mencapai 56 miliar USD. Investasi tersebut juga turut mendukung produksi minerba sebagai komoditas penghasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terbesar senilai Rp 173 triliun hingga 2023. (Yoga)

Pemerintah diminta menunda kenaikan PPN menjadi 12% pada 2025 dari saat ini 11%. Demi mengejar setoran penerimaan negara, pemerintah harus mencari sumber lain di luar kenaikan PPN. Ekonom dan pengusaha menilai, kenaikan PPN akan menekan mayoritas sendi ekonomi nasional, mulai dari konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Selain itu, kenaikan PPN akan mendongkrak laju inflasi, memicu PHK massal hingga penurunan jumlah kelas menengah. Akibatnya, ekonomi akan sulit berakselerasi. Alih-alih mencapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang ditargetkan Presiden Prabowo, menjadi pertumbuhan 5% saja dirasa sulit di tengah tantangan berat global hingga domsetik. Sementara itu, menaikkan penerimanaan negara bisa dilakukan dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, yang diprediksi mendatangkan pemasukan sekitar Rp 100 triliun. (Yetede)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) melesat 3,97% dari 7.046 menjadi 7.326 hanya dalam tempo dua hari terakhir, sejalan dengan derasnya arus masuk (inflow) asing ke pasar saham. Tercatat, asing membukukan net buy total Rp2,08 triliun pada Selasa (3/12/2024). Pergerakan IHSG makin diuntungkan dengan dimulainya window dressing pada awal Desember ini. "IHSG sudah menyentuh level psikologisnya kemarin di 7.046, dan berpotensi menuju 7.500-7.600 diakhir tahun ini. Pasar modal Indonesia tetap menarik di mata asing, dan sekarang mereka sudah kembali lagi ke saham," kata Head of investment Nawasena Abhipraya Investama Kiswoyo Adi Joe kepada Investor Daily. Dalam catatan Kiswoyo, IHSG hanya memerah lima kali dalam 25 tahun terakhir, dan Desember biasanya menjadi bulan terbaik bagi IHSG. Dengan pertimbangan hak tersebut dan melihat perkembangan yang terjadi saat ini, dia optimistis IHSG masih bisa mencatatkan pertumbuhan pada 2024. "Meski, dalam perjalanannya IHSG juga tetap rawan penurunan. Karena kenaikan yang cukup tinggi juga biasanya akan diwarnai koreksi," tuturnya. (Yetede)

Peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemanasan suhu bumi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, investasi dalam aksi ketahanan iklim sebagai respons terhadap tantangan global semakin mendesak. Sejak 2015, berdasarkan data internasional Disaster Database jumlah bencana alam telah meningkat hingga 15%. Serta tingkat keparahan yang naik dan menyebabkan peningkatan biaya ekonomi hingga 205%. "Angka-angka ini diperkirakan akan terus meningkatkan suhu global menyebabkan lebih banyak lagi kerugian, kerusakan, dan penderitaan manusia," jelas Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum Bursa Efek Indonesia (BEI) Risa E. Rustam. Dia menerangkan, berinvestasi pada ekonomi hijau  bukan hanya pemenuhan kewajiban moral tetapi juga menjadi peluang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutam. Risa menjelaskan pentingnya bagi perusahaan untuk dapat menerapkan ekonomi hijau dalam tata kelola hingga proses bisnis yang dimiliki lantaran kerusakan lingkungan dan bencana alam hingga saat ini dapat mempengaruhi aktivitas bisnis. (Yetede)