Kondisi global diprediksi masih menghadapi gejolak,  menyusul kebijakan Donald Trump yang diperkirakan akan menjalankan kebijakan yang akan berdampak pada tarif tinggi, perang dagang, ketegangan geopolitik, hingga disrupsi rantai pasok dagang. Namun demikian, kondisi Indonesia diyakini masih memiliki sejumlah kondisi positif. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pada tahun 2025 ada lima tantangan yang dihadapi perekonomian dunia. Pertama, yaitu terjadinya slower and  divergent growth dimana pertumbuhan ekonomi dunia menurun pada 2025 dan 2026. Kedua, yaitu kondisi reemergence of inflation pressure, dimana terjadi penurunan inflasi dunia akan melambat bahkan berisiko naik pada tahun 2026. Ketiga, yaitu terjadinya ketidakpastian suku bunga  The Fed diperkirakan akan menurun, menjadi lebih rendah tetapi yield US treasure akan naik tinggi menjadi 4,7% pada tahun 2025 dan 2026. Keempat, yaitu terjadinya penguatan mata uang dolar AS. Perry mengatakan indeks dolar Amerika menguat dari 101 ke 107. Kelima, yaitu muncul anggapan  investor asing untuk menanamkan modal di AS. Persepsi tersebut, menyebabkan  modal asing keluar dari negara berkembang dan kembali ke AS lantaran tingginya  suku  bunga dan kuatnya dolar. (Yetede)

Malapetaka masih menghinggapi PT Fast Food Indonesia Tbk (FAST). Puluhan gerai tutup, ribuan karyawan dirumahkan, dan kerugian menanti pada tahun buku 2024. Sementara tahun depan masih gelap akibat ketidakpastian yang masih tinggi dan daya beli yang melemah. FAST, sebagai pemilik lisensi KFC dan Taco Bell di Indonesia, merasakan betul dampak konflik timur tangah yang berujung pada seruan boikot terhadap produk Amerika Serikat sejak tahun lalu. Mengacu pada grafik perkembangan  restoran KFC dan Taco Bell selama 10 tahun terakhir yang dipublikasikan, periode 2023 sampai berjalan 2024 terbilang menjadi masa-masa terberat perseroan. Tercatat sampai September 2024 sejumlah 47 gerai atau restauran KCF di berbagai daerah tutup dengan tinggal menyisakan 715 gerai dari total sebelumnya 762 gerai. Sedangkan gerai-gerai lainnnya akan direlokasi bukan saja sampai akhir tahun ini, tetapi berlanjut hingga tahun depan  akibat perpindahan trade zone behaviour. Pada periode tersebut, FAST juga tercatat sudah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 2.000 karyawannya, sehingga jumlah karyawan perseroan per September 2024 berjumlah 13.715 dibandingkan sebelumnya 15.989 karyawan. (Yetede)

OJK hingga kini belum bisa mengeluarkan Peraturan  OJK (POJK) sebagai aturan  turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang asuransi wajib kendaraan (third party liability/TPL). Pasalnya, hingga saat ini PP tersebut belum terbit.  Penerapan TPL tersendiri telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentangan Pengembangan dan Penguatan Sekotr Keuangan (UU P2SK) yang seharusnya diimplementasikan mulai tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawass Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya kini masih menunggu keputusan pemerintah terkait pemungutan asuransi wajib tersebut. OJK baru akan mengeluarkan POJK sebagai aturan turunan usai pemerintah merilis PP mengenai hal tersebut.  Ogi belum bisa memastikan kapan PP itu terbit. "Kalau sekarang masih berandai-andai gitukan. Jadi, kami harapkan dengan pemerintahan baru tentunya apa yang sudah dicantumkan dalam UUP2SK  itu bisa ditindaklanjuti," kata Ogi. (Yetede)

Kebijakan tarif tinggi yang hendak diterapkan Presiden Donald Trump sejak awal pemerintahannya tahun depan memicu kekhawatiran global akan potensi perang dagang. Dengan menetapkan tarif pada negara-negara seperti China, Kanada, dan Meksiko, Trump berusaha melindungi kepentingan AS, tetapi langkah ini juga menimbulkan reaksi keras dari negara-negara lain. Stabilitas perdagangan global dinilai terganggu. Tarif, pada dasarnya, adalah pajak impor yang bertujuan melindungi industri lokal. Namun, penerapannya sering kali membawa konsekuensi tak terduga. Di AS, pada era pemerintahan Trump yang lalu, konsumen dan pelaku usaha harus menghadapi kenaikan harga-harga akibat perang tarif yang dilancarkannya. Proteksionisme justru menciptakan tekanan besar pada ekonomi domestik. China, sebagai target utama tarif AS, memperingatkan risiko kehancuran bersama akibat kebijakan ini. Media pemerintah China menekankan bahwa langkah balasan akan diberlakukan jika AS menerapkan kebijakan sepihak itu.

Muncul kekhawatiran di kalangan pelaku ekonomi global mengenai keberlanjutan pertumbuhan dunia. Dampak dari perang tarif dapat terasa di seluruh rantai pasok global. Biaya produksi meningkat karena bahan baku impor lebih mahal sehingga daya saing produk di pasar internasional menurun. Perusahaan mungkin akan terpaksa mengurangi biaya operasional, yang berdampak negatif pada pasar tenaga kerja serta stabilitas ekonomi. Meskipun tarif dapat digunakan sebagai alat negosiasi yang strategis, pendekatan Trump yang agresif menimbulkan risiko besar. Kebijakan ini dinilai lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi global. Efek domino perang tarif juga sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang yang kinerja ekonomi mereka bergantung pada ekspor. Peningkatan biaya perdagangan melemahkan daya saing negara-negara berkembang, memperburuk ketidakstabilan ekonomi global. Dialog internasional melalui forum seperti WTO sangat diperlukan untuk mencegah eskalasi konflik dagang. (Yoga)

Penyaluran kredit pemilikan rumah atau KPR subsidi terganjal oleh catatan hitam yang masuk dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), menyangkut kredit macet pinjaman daring. OJK mengklaim penghapusan cacatan hitam dalam SLIK dapat ditempuh selama ada itikad baik dari nasabah. Hal ini mengemuka dalam acara Dialog Bersama Pengembang dalam Rangka Percepatan Penyaluran Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Jumat (29/11). Hadir sebagai pembicara Dirut PT Bank Tabungan Negara (Per- sero) Tbk, Nixon LP Napitupulu, Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, serta Wamen Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono. Nixon menyampaikan, ada beberapa tantangan dalam penyaluran KPR, terutama dengan skema subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satunya, terkait dengan penerima KPR yang masuk daftar hitam (blacklist) dalam SLIK OJK.

”Bahkan, ada yang bilang, 30 % yang diajukan ke pengembang untuk membeli rumah KPR subsidi hari ini ditolak karena memiliki SLIK OJK merah karena pinjol (pinjaman daring),” katanya. Angka 30 % tersebut adalah angka total konsumen rumah yang hendak memesan rumah dan mengajukan KPR, tetapi gugur lantaran pengecekan SLIK. Saat hendak menerima uang muka, pengembang mengecek SLIK dan menemukan sejumlah konsumen terjerat pinjaman daring sehingga berkas pengajuan dikembalikan. SLIK OJK merupakan platform atau sistem yang menghimpun dan menyimpan seluruh informasi tentang riwayat kredit masyarakat, meliputi informasi mengenai pinjaman, kewajiban, pelunasan kredit, dan lancar atau tidaknya pembayaran pinjaman. Bila seseorang memiliki tunggakan atau kredit macet di perusahaan pembiayaan, namanya akan tercatat dalam catatan hitam (SLlK merah). Dengan demikian, ia akan kesulitan mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan. ”Padahal, saldonya (tunggakan kredit) hanya Rp 200.000. Namun, bank harus menghormati SLIK OJK sehingga kami tidak bisa menyetujui (pengajuan KPR) karena memang ketentuannya begitu,” ujarnya. (Yoga)

BI memperkirakan kondisi global ke depan masih diwarnai gejolak ketidakpastian. Karena itu, stabilitas perlu dijaga dengan terus meningkatkan permintaan domestik, produktivitas nasional, pendalaman pasar keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran. Hal ini mengemuka dalam acara Pertemuan Tahunan BI bertajuk ”Sinergi Memperkuat Stabilitas danTransformasi Ekonomi Nasional” di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (29/11). Acara tersebut dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengingatkan, kondisi geopolitik dunia sedang dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Indonesia harus selalu waspada dan berhati-hati kendati secara garis besar kondisi di Indonesia tergolong cukup tenang dan kondusif. Terkait dengan itu, Presiden mengatakan, sinergi untuk memperkuat stabilitas dan transformasi nasional menjadi tema yang relevan.

Prabowo teringat, seorang pemimpin politik berkata, untuk menghancurkan suatu negara, hancurkanlah mata uangnya. ”Jadi, Saudara-saudara, Gubernur BI, Menkeu, Ketua OJK, semua pelaku keuangan, tugas dan tanggung jawab Saudara tidak ringan. Kalau pakai ilmu tentara, Saudara-saudara adalah jenderal-jenderal bintang 4,” katanya. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS membuat gejolak global berpotensi berlanjut. Hal ini akan mengakibatkan perubahan lanskap geopolitik dan perekonomian dunia sehingga prospek ekonomi global akan meredup pada 2025 dan 2026. Semakin tingginya ketidakpastian global itu terciri dalam lima karakteristik, yakni pertumbuhan global yang akan menurun pada tahun 2025 dan 2026, penurunan inflasi dunia yang akan melambat, serta tingginya suku bunga AS. Selain itu, ketidakpastian global juga tampak dari penguatan kurs USD terhadap seluruh mata uang dan peralihan modal asing dari negara berkembang ke AS. (Yoga)

Wacana kenaikan tarif PPN bakal memberatkan kondisi dompet masyarakat. Hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari miskin, rentan, sampai menengah, akan dibebani tambahan pengeluaran dengan besaran hingga Rp 357.000 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun. Pemerintah diminta menyeriusi rencana penundaan kenaikan PPN. Hasil kajian Center of Economics and Law Studies (Celios) menunjukkan, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025 akan berdampak negatif pada hampir semua lapisan masyarakat, mulai dari kelompok miskin, rentan, sampai menengah.

Simulasi itu dihitung mengacu pada data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan memperhitungkan asumsi inflasi sebesar 4,1 % akibat kenaikan tarif PPN pada sejumlah komoditas yang terkena pajak konsumsi. Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar, Jumat (29/11) mengatakan, pengaruh kenaikan PPN sangat terasa bagi masyarakat di lapisan bawah yang sering kali kesulitan menghadapi perubahan harga yang cepat. Akibat kenaikan PPN, warga miskin diperkirakan mengalami kenaikan pengeluaran Rp 101.880 per bulan atau Rp 1,2 juta per tahun.

”Bagi keluarga miskin, pengeluaran tambahan ini menjadi beban yang sangat berat mengingat penghasilan mereka terbatas dan ada ketergantungan pada barang pokok yang harganya sudah semakin mahal,” kata Media dalam konferensi pers di Jakarta. Kelompok rentan, yang penghasilannya sedikit lebih tinggi dari kelompok miskin, tetapi masih jauh dari kata sejahtera, juga tidak lepas dari dampak negatif kenaikan PPN. Pengeluaran kelompok rentan ini akan bertambah Rp 153.871 per bulan atau Rp 1,8 juta per tahun. Media mengatakan, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai, mereka berisiko jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Kelompok ini juga akan mengurangi pengeluaran untuk sejumlah kebutuhan yang penting, tetapi dianggap kurang mendesak sehingga mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. (Yoga)

Pemprov Kepri dan Johor, negara bagian di Semenanjung Malaysia, bakal menerapkan fasilitas khusus untuk turis dari kedua daerah, untuk meningkatkan pariwisata sekaligus ekonomi kawasan tersebut. Kadis Pariwisata Kepri, Guntur Sakti, Jumat (29/11) mengatakan, Kepri dan Johor tengah membahas implementasi program Perlakuan Khusus di Perbatasan (Special Border Treatment/SBT) yang akan diluncurkan saat ASEAN Tourism Forum di Johor Bahru pada Januari 2025. ”Dinas Pariwisata,Badan Promosi Pariwisata Daerah Kepri, serta sejumlah asosiasi pariwisata telah bertemu dengan Tourism Johor dan Malaysia Tourism Promotion untuk membahas program SBT. Pertemuan itu difasilitasi KonjenRI di Johor Bahru pada 28 November,” kata Guntur. Lewat pernyataan tertulis,

Konjen RI di Johor Bahru, Sigit SWidiyanto mengatakan, SBT adalah program yang memberikan insentif kepada warga Kepri dan Johor berupa potongan harga dan perlakuan istimewa lain saat berkunjung. Potongan harga dan insentif lain itu bakal diberikan hotel, restoran, dan pusat perbelanjaan lain di Kepri dan Johor. Johor adalah mitra penting Kepri di sektor pariwisata. Berdasarkan data BPS, hingga September, kunjungan turis Malaysia ke Kepri tercatat 231.262 orang. Adapun Johor menerima 1,03 juta turis asal Indonesia dalam rentang waktu yang sama. ”Implementasi program SBT ini diharapkan dapat menjadi platform promosi bersama untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di kedua wilayah,” ujar Guntur. (Yoga)

Kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan menjadi tuntutan dan gaya hidup masyarakat, tidak terkecuali di sektor jasa keuangan. Industri jasa keuangan menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan  produk dan layanan jasa keuangan yang dapat diakses dari gawai masing-masing. Semuanya seakan ada di genggaman tanpa dibatasi waktu dan ruang. Salah satu produk jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi dalam penggunaannya adalah buy now pay later (BNPL) atau lebih dikenal dengan paylater. Produk ini memungkinkan konsumen membeli barang/jasa dengan membayarnya di kemudian hari. Produk paylater sangat diminati generasi muda.

Proses persetujuan yang mudah, terhubung langsung dengan toko daring dan fasilitas promo belanja yang berlimpah menjadi faktor pendorong semakin akrabnya paylater di kalangan generasi muda. Selain itu, gaya hidup dengan prinsip fear of missing out (FOMO), you only live once (YOLO), fear of other people’s opinion (FOPO), dan tren doom spending di generasi muda juga menjadi pupuk tumbuh suburnya paylater. Namun, semua gaya hidup ini mengarahkan generasi muda menjadi lebih konsumtif. Tips pemanfaatan Agar penggunaan paylater bermanfaat bagi pengelolaan keuangan yang dimiliki dan tidak berakhir menjadi lilitan utang, adalah: Pertama, ingat, paylater adalah pinjaman atau utang yang harus dibayar. Pastikan mengenali kondisi keuangan sebelum menggunakan paylater, termasuk kemampuan membayar cicilan.

Kedua, pinjamlah untuk kebutuhan produktif bukan kebutuhan konsumtif. Penggunaan paylater untuk kebutuhan produktif bisa menghasilkan sumber pendapatan baru, yang dapat digunakan untuk membayar cicilan paylater dan sisanya dapat diinvestasikan lagi. Sejalan dengan langkah OJK untuk mendorong lembaga jasa keuangan mengembangkan sumber pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM. Ketiga, pahami manfaat, syarat, biaya, tenor pinjaman, dan denda dari penggunaan, untuk memaksimalkan manfaat penggunaan paylater, meminimalisasi risiko gagal bayar, serta terhindar dari jeratan utang. Keempat, pastikan membayar cicilan tepat waktu, selain untuk menghindari pengenaan denda, keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban dapat berakibat buruk pada catatan kualitas kredit. Kelima, pastikan menggunakan layanan paylater dari perusahaan penyedia yang resmi terdaftar dan memperoleh izin dari OJK. (Yoga)