Inflasi pada tahun 2024 diperkirakan akan berada pada kisaran 1,7% sampai 1,2%. Meski angka ini lebih rendah dari inflasi sepanjang tahun 2023 yang sebesar 2,81%, pemerintah harus mewaspadai lonjakan inflasi yang akan terjadi pada triwulan I 2025 yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama dengan adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan 11% menjadi 12%.  Pada Novembr 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi secara bulanan sebesar 0,3% atau lebih tinggi dibanding inflasi Oktober yang mencapai 0,08%. Adapun inflasi tahunan (year on year/yoy) sebesar 1,55% dan inflasi tahun kalender sebesar 1,12%. Inflasi tahunan pada November terjadi karena peningkatan indeks tertinggi terjadi di Papua Tengah sebesar 4,35% dan inflasi terendah terjadi di Kepaulauan Bangka Belitung sebesar 0,22%. Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengatakan untuk menjaga inflasi tetap terkendali pemerintah perlu membatalkan rencana penaikan PPN. Sebab, kebijakan tersebut akan meningkatkan harga barang-barang sehingga berpotensi mengerek laju inflasi. (Yetede)

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperluas deretan saham yang dapat ditransaksikan saat pre opening atau sebelum pembukaan perdagangan pukul 9 pagi hari. Menurut Direktur BEI Irvan Sudandy, peraturan tersebut diterapkan untuk memperluas kesempatan bagi saham-saham lain agar dapat berada pada harga terbaiknya pada pembukaan perdagangan. "Pertimbangan BEI unuk memperluas saham-saham dalam sesi pre opening adalah untuk memberikan kesempatan bagi kelompok di luar konstituen indeks LQ45 untuk melakukan price discovery, sehingga harga pembukaaan saham berada pada harga terbaik sesuai dengan informasi pasar sebelum sesi perdagangan dimulai, " kata Irvan.

Awalnya, peraturan penjualan saham pada waktu pre opening hanya diperbolehkan pada saham-saham yang termasuk dalam indeks bergengsi LQ45. Namun, saat ini, selain saham-saham yang bergabung dalam LQ45, ada juga saham-saham papan utama, new economy, dan papan pengembangan yang diperbolehkan. (Penerapan perluasan jumlah saham yang masuk ke dalam sesi pre opening diharapkan dapat membantu mendistribusikan jumlah order secara merata terhadap jumlah order masuk ke dalam sistem perdagangan bursa (JATS) pada detik awal pembukaan sesi satu perdangan, sehingga dapat mengurangi tekanan pada sistem di detik-detik awal sesi perdagangan, Juga menyelaraskan dengan paraktek umum pembukaan perdgangan di bursa regional lainnya," terang dia. (Yetede)

Ketidakpastian global dan domestik menjelang 2025 membawa tantangan bagi pasar keuangan Indonesia. Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, menjelaskan bahwa kontraksi PMI Manufaktur Indonesia selama lima bulan berturut-turut, yang terakhir di level 49,6, mencerminkan melemahnya aktivitas ekonomi domestik dan permintaan, yang turut menekan IHSG hingga ke level 7.046,99 pada 2 Desember 2024.

Inflasi Indonesia pada November 2024 mengalami kenaikan sedikit menjadi 0,30% month-to-month (mtm), namun secara tahunan, tingkat inflasi mencatatkan angka terendah dalam tiga tahun, yakni 1,55% year-on-year (yoy). Inflasi ini didorong oleh harga-harga bergejolak, seperti bawang merah, tomat, dan daging ayam. Namun, inflasi inti dan yang diatur pemerintah tetap rendah. Amelia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS, menjelaskan bahwa rendahnya inflasi tahunan disebabkan oleh tidak adanya lonjakan permintaan besar dan harga-harga yang stabil di komponen harga bergejolak.

Kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) diperkirakan akan didorong oleh peningkatan impor liquefied natural gas (LNG) untuk mengimbangi penurunan produksi gas pipa domestik. PGAS berencana mengimpor sekitar 40-50 kargo LNG pada 2025, yang akan berkontribusi pada defisit perdagangan gas yang diperkirakan mencapai US$ 2 miliar. Peningkatan biaya distribusi LNG ini memungkinkan PGAS mengenakan biaya yang lebih tinggi, meskipun ada potensi risiko intervensi pemerintah.

Aksi merger entitas pelat merah kembali terjadi di sektor aviasi dan pariwisata Indonesia, kali ini melibatkan entitas usaha Angkasa Pura, yaitu PT Angkasa Pura Hotel (APH) dan PT Angkasa Pura Properti (APP), yang akan bergabung menjadi PT InJourney Aviation Service Properties (IASP). Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan portofolio bisnis dan mengurangi tumpang tindih yang ada antara berbagai lini usaha dalam Grup Angkasa Pura.

Kenaikan tarif PPN bukan satu-satunya faktor yang akan menggerus isi dompet masyarakat pada tahun 2025. Setidaknya, ada enam rencana pungutan dan iuran lain yang akan diterapkan pemerintah mulai tahun depan dan bakal semakin melemahkan daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Enam rencana pungutan dan iuran lain itu adalah program asuransi wajib kendaraan bermotor, iuran wajib Tapera, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, program dana pensiun wajib, cukai minuman berpemanis dalam kemasan, serta normalisasi PPh final UMKM. Jika sejumlah kebijakan itu diterapkan pada 2025, akumulasi dampaknya bisa menjadi bumerang yang mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah lesunya kondisi daya beli masyarakat dan dunia usaha.

Efek implementasi kebijakan itu terhadap kantong masyarakat berbeda. Ada yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa serta mendorong inflasi. Sebut saja, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12 % pada 1 Januari 2025, yang akan menaikkan harga sejumlah barang dan jasa di pasaran. Simulasi yang dibuat oleh Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menunjukkan, dampak kenaikan tarif PPN dan pembatasan subsidi BBM bisa membuat inflasi tahun depan meningkat signifikan. Jika pemerintah tidak menaikkan tarif PPN dan membatasi BBM subsidi, proyeksi inflasi 2025 berada di kisaran 1,3-1,7 %. Namun, jika pemerintah memutuskan tetap memberlakukan dua kebijakan itu, proyeksi inflasi bisa naik menjadi 2,0-2,6 %.

”Banyak rencana kebijakan yang lebih berpotensi menekan ketimbang mendorong pertumbuhan kelas menengah. Padahal, kelompok ini berkontribusi paling besar terhadap transaksi barang dan jasa di Indonesia. Jika tak ada perubahan signifikan, ekonomi tidak akan lebih baik dari sekarang,” kata Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, Minggu (1/12). Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar mengatakan, dibanding kelompok miskin dan rentan, masyarakat kelas menengah akan mengalami tambahan pengeluaran terbesar, yakni Rp 354.293 per bulan atau Rp 4,2 juta per tahun. Untuk buruh bergaji Rp 5 juta, pengeluaran bulanan meningkat hingga Rp 357.000. ”Tanpa memasukkan indikator pungutan dan iuran lain saja, pengeluaran masyarakat sudah akan meningkat signifikan. Apalagi dengan tambahan pungutan iuran lain tahun depan,” kata Media. (Yoga)