Momok defisit neraca perdagangan sepertinya bakal kembali menghantui Indonesia hingga beberapa tahun ke depan. Terlebih, laju impor Indonesia diperkirakan meningkat seiring dengan berlakunya sejumlah pakta kerja sama ekonomi komprehensif pada 2020. Risiko kenaikan impor adalah hal yang tak terhindarkan sebagai dampak dari makin derasnya aliran investasi ke Indonesia. Pakta kerja sama ekonomi komprehensif akan memiliki manfaat yang besar bagi Indonesia. Pasalnya, kerja sama itu tidak hanya akan berkutat pada perjanjian perdagangan, tetapi juga kemitraan dalam berinvestasi. Guna memperkuat daya tarik investasi di Indonesia setelah sejumlah pakta kerja sama ekonomi komprehensif diberlakukan, pemerintah akan merevisi beberapa peraturan impor dan ekspor yang dinilai memberatkan dunia usaha. Terdapat 11 permendag soal impor dan 7 peraturan mengenai ekspor yang akan direvisi.

Aksi pungli masih saja menghantui pengusaha terutama dari kalangan korporasi asing. Hal itu setidaknya tecermin dalam surat yang dikirimkan oleh sebuah perusahaan tekstil dan produk tekstil (TPT) yakni PT Joans Textile kepada Kementerian Perindustrian. Perusahaannya yang berlokasi di Kecamatan Katapang Kopo, Soreang, Kabupaten Bandung Selatan mengalami kesulitan ketika memasukkan/ mengeluarkan kontainer untuk ekspor/impor. Muncul pungli yang meminta perusahaan membayar Rp500.000—Rp800.000 per kontainer yang melintasi jalan desa. Selain itu, adanya biaya menginap kontainer senilai Rp4 juta—Rp5,2 juta per hari. Persoalan pungli akan menurunkan daya tarik RI sebagai lokasi investasi perusahaan asing, khususnya di sektor pertekstilan yang belakangan menjadi sorotan publik.

IMF warned global economic risks have risen as central bank reduce borrowing costs and that stronger oversight is needed to ease threats to an already shaky expansion. Policy makers urgently need to take action to tackle financial vulnerabilities that could exacerbate the next economic downturn.

PT Garuda Indonesia (persero) Tbk dan sejumlah perusahaan badan usaha milik negara bersinergi mendukung bisnis layanan kargo PT Merpati Nusantara Airlines  (persero). Dukungan ini diharapkan dapat memperpanjang napas Merpati dalam menuntaskan kewajiban restrukturisasi utang.

Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, pihaknya mendukung pengelolaan usaha kargo milik Merpati untuk layanan pengiriman ke Indonesia Timur khususnya Papua dan Papua Barat. Dalam kerjasama ini, Garuda hanya akan menarik biaya sewa pesawat dan tidak mengambil keuntungan dari bisnis kargo. Kerjasama secara umum berjangka waktu 38 tahun, tetapi akan dievaluasi setiap 5 tahun.

Direktur Utama Merpati Airlines Asep Ekanugraha menyadari upaya bisnis tersebut masih jauh dari kebutuhan restrukturisasi utang. Pihaknya pun belum dapat menjamin apakah maskapainya bisa mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan untuk kembali terbang dalam waktu dekat.

Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih stagnan di kisaran 20%. Angka tersebut bahkan tak dapat melampaui kinerja pada tahun 2014. Pertumbuhan manufaktur juga bertahan di kisaran 4% selama 5 tahun terakhir. Tantangan eksternal datang dari pasar global yang cenderung melemah. Pelemahan permintaan di pasar ekspor menjadi salah satu penyebab stagnansi pertumbuhan kinerja manufaktur di Indonesia.

Kondisi manufaktur yang tidak menggembirakan itu, mendorong pemerintah untuk mengucurkan berbagai insentif fiskal. Sayangnya efek yang diharapkan tidak berhasil mendongkrak berbagai indikator kinerja manufaktur. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan tata cara penyelesaian masalah dalam industri tidak bisa disamaratakan. Salah satu hal yang disoroti Faisal adalah masalah pasokan tenaga kerja. Menurutnya pemerintah harus memeriksa kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sektor manufaktur. Selain itu, Faisal menilai generasi saat ini tidak lagi memandang pekerjaan di bidang manufaktur sebagai sektor yang patut dilirik.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics Indonesia menjelaskan rerata kinerja sektor manufaktur selama 5 tahun ini hanya 4% dengan disokong oleh pasar dalam negeri. Sejumlah sektor unggulan, terutama makanan dan minuman, masih menjadi daya penggerak industri nasional. Ekspor produk unggulan di sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, juga cenderung stagnan. Hal yang sama juga terjadi di industri manufaktur berteknologi tinggi.

Pertumbuhan infrastruktur digital dan populasi pengguna internet di Indonesia menjadi salah satu pendorong investasi. Sekitar 15-20% dari penanaman modal asing (PMA) didukung sektor digital. Investasi langsung berupa PMA di sektor ekonomi digital meningkat pesat. 

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi meningkatkan PDB sebesar 150 miliar dollar AS. Penambahan tenaga kerja digital di sektor manufaktur diprediksi 4,5 juta orang, sedangkan tenaga kerja penunjang manufaktur sebanyak 12,5 juta orang. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengemukakan, ditengah tekanan ekonomi global ada 2 sektor penyelamat PMA di Indonesia yaitu ekonomi digital dan industri pengolaha. Bahkan dari 11 unicorn di Asia, sebanyak 5 unicorn berada di Indonesia (GoJek, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia dan Ovo). 

Konsumsi panjang Januari-Agustus 2019 mencapai 11,7 juta ton atau melonjak 44% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Lonjakan konsumsi terutama dipengaruhi oleh perluasan pemakaian minyak sawit untuk biodiesel. 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat produksi minyak kelapa sawit Indonesia selama Januari sd Agustus 2019 mencapai 34, 7 juta ton (naik 14% pada periode yang sama di tahun 2018). Sekitar 11, 7 juta ton diserap konsumsi domestik dan 22,7 juta ton diekspor. Sementara volume ekspor selama kurun itu naik 3,8%. Kenaikan ekspor minyak kelapa sawit diduga terkait perang dagang AS dan China yang membuat kedelai AS tidak bisa masuk ke China.

Sementara itu, ekspor ke India cenderung turun dari 412.100 ton pada Juli 2019 menjadi 291.320 ton pada Agustus 2019. Tingginya bea masuk 44% untuk minyak sawit dan 54% untuk produk turunanya dinilai menjadi pemicu.

Industri asuransi terus mencatatkan pertumbuhan kinerja di tengah gejolak kondisi perekonomian, baik global maupun domestik. Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Dadang Sukresna menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur industri asuransi saat ini masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan industri keuangan lain seperti perbankan. DAI mengusulkan pembuatan regulasi mengenai kewajiban asuransi bagi pemilik kendaraan bermotor. Usulan tersebut penting untuk dipertimbangkan dan dijadikan regulasi karena asuransi kendaraan bermotor merupakan kontributor terbesar untuk kerugian yang didera oleh industri asuransi. Selain itu terdapat usulan mengenai pengembangan regulasi digitalisasi asuransi untuk mendukung praktik bisnis agar paperless dan memanfaatkan e-signature.

Selain regulasi, DAI menjelaskan bahwa insentif merupakan salah satu instrumen yang dapat menggenjot penetrasi asuransi. Insentif pajak misalnya dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk memiliki polis. Menurut Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon, pihaknya tengah melakukan kajian mengenai manfaat pemberlakuan insentif tersebut. menurutnya, insentif pajak akan memberikan efek domino yang positif. Di sektor asuransi jiwa, menurutnya, pemberian insentif dapat meningkatkan penetrasi asuransi karena semakin banyak masyarakat yang membeli asuransi. Dengan proteksi tersebut, masyarakat memiliki mitigasi risiko finansial sehingga dapat mendorong stabilitas perekonomian.

Perekonomian menyisakan sejumlah tantangan untuk meningkatkan investasi, tantangan mesti dituntaskan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan untuk menarik investasi ada insentif pajak, tax allowance, dan tax holiday. Akan tetapi, mengapa  China lebih tertarik ke Vietnam dan bukan ke Indonesia. Persoalan yang dihadapi dalam menatik investasi terutama dari sisi regulasi. Terlalu banyak aturan, termasuk saling bertentangan dan menghambat investasi. Teknologi dan ketrampilan tenaga kerja juga harus diperbaiki. 

Guru besar Ilmu Ekonomi UGM Mudrajad Kuncoro menyinggung sejumlah hal fundamental yang tidak berubah dalam lima tahun terakhir. Persoalan tersebut antara lain deindustrialisasi yang terus terjadi. Terkait iklim investasi, selama lima tahun terakhir prosedur izin justru naik. Biaya untuk mendapatkan izin masih 6,1% terhadap PDB per kapita. Seharusnya ada simplikasi prosedur perizinan. 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat hingga Agustus 2019, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 34,94 juta ton, tumbuh 13,9% dari 30,66 juta ton di tahun 2018. Bila melihat pertumbuhan produksi pada bulan Agustus, tercatat produksi minyak sebesar 4,7 juta ton atau tumbuh sekitar 8% dibandingkan produksi minyak sawit bulan Juli yang sebesar 4,3 juta ton. Direktur Eksekutif GAPKI menjelaskan, saat ini iklim kurang bersahabat untuk kelapa sawit. Pasalnya terjadi kekeringan di beberapa wilayah Sumatra dan Kalimantan. Tetapi efek kekeringan tersebut baru akan terasa satu atau dua tahun kemudian.

Sampai Agustus 2019 ekspor minyak sawit (CPO dan processed products) tercatat sebesar 22,65 juta ton, tumbuh 3,8% dibandingkan ekspor tahun lalu yang sebesar 21,81 juta ton. Sementara, ekspor minyak sawit pada Agustus justru turun hampir 1% dibandingkan bulan sebelumnya atau dari 2,91 juta ton menjadi 2,89 juta ton. Penurunan terjadi pada ekspor crude palm oil (CPO) yakni dari 678.000 ton di Juli menjadi 563.000 ton. Namun, ekspor produk turunan CPO masih tercatat tumbuh dari 2,23 juta ton menjadi 2,32 juta ton. Volume ekspor CPO turun sebesar 95.000 ton, yang terkompensasi dengan kenaikan ekspor produk turunannya. Ekspor ke China pada Agustus naik sebesar 150.000 ton dan ke Timur Tengah naik 110.000 ton. Ekspor minyak sawit ke Amerika Serikat (AS) pun naik 90.000 ton. Sementara, penurunan ekspor justru terjadi di India, Bangladesh, Pakistan dan Uni Eropa. Meski ke India terjadi penurunan ekspor, tapi, rujukan ekspor utama minyak sawit Indonesia masih China dan India.

Selanjutnya konsumsi domestik minyak sawit sampai Agustus sebesar 11,7 juta ton atau tumbuh 44% dibandingkan Agustus 2018. Lonjakan konsumsi ini disebabkan konsumsi biodiesel yang meningkat sebesar 122%. Untuk konsumsi domestik Agustus, terjadi pertumbuhan sebesar 5% dari 1,43 juta ton menjadi 1,51 juta ton.