Dalam beberpa pekan terakhir banyak drama di kalangan investor dan usaha rintisan. Salah satu investor WeWork yaitu Softbank mencoba mengumpulkan kembali dana dari beberapa investor setelah penawaran WeWork batal.

Drama lain, perusahaan modal ventura dari Amerika Serikat masih terus memasuki China kendati Presiden Donald Trump berusaha menekan agar aliran dana tak lagi masuk ke China. 

Softbank menjadi investor yang cukup besar dibeberapa usaha rintisan dunia. Mereka berhasil meyakinkan rekanya dari Timur Tengah untuk bergabung, antara lain dana kelolaan kekayaan dari Arab Saudi sebesar 45 miliar dollar AS dan 15 miliar dollar dari sebuah korporasi Uni Emirat Arab. Jumlah dana kelolaan di bawah Softbank yang dikucurkan ke berbagai usaha rintisan mencapai 100 miliar dollar AS termasuk dana milik Softbank sendiri.

Drama yang tak kalah heboh, Komitmen perusahaan ekuitas General Atlantic untuk berinvestasi 35 miliar dollar AS di usaha rintisan China. Invesatasi ini mengejutkan ditengah upaya Amerika Serikat menekan investasi ke China sedangkan China malah membuka peluang investasi lebar. Ketertarikan investasi ke China karena banyak paten baru, pasar yang besar, dan akses internet yang menjangkau lebih dari 800juta orang. Perang dagang antara AS-China sepertinya tidak berpengaruh pada invesatasi usaha rintisan. 

Sebenarnya, dibalik drama investor itu adalah kenyataan bahwa pendanaan usaha rintisan masih memiliki masa depan yang cerah. Sejumlah CEO yang diwawancarai meyakini prospek bisnis yang dijalankan usaha rintisan yang telah teruji.

Pemerintah perlu memangkas kesenjangan pendapatan dalam masyarakat untuk mencegah penurunan daya beli. Ekonom Senior Indef, Aviliani, menyatakan Indonesia tengah menghadapi masalah kesenjangan penghasilan. Alhasil, pemusatan modal terjadi pada golongan tertentu yang dikhawatikan akan memperbesar ekonomi oligarki. Pemerintah sudah membaca permasalahan ini lewat kebijakan penguatan sumber daya manusia (SDM). Namun, hal itu belum efektif jika tidak diimbangi dengan kepastian pendapatan yang ideal. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga perlu ditingkatkan. Sedangkan Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budimanta, menyatakan Indonesia saat ini menghadapi dua kesenjangan. Pertama antarkelompok masyarakat, dan kedua kesenjangan antardaerah. Pemerintah harus memperkuat dan mengembangkan pemberian akses likuiditas, akses modal, akses SDM, serta akses pasar dan teknologi kepada UMKM yang sejauh ini tercatat mencapai 63 juta.

Kementerian Perindustrian mengusulkan perluasan cakupan definisi industri pionir untuk segmen elektronika dan telematika agar menarik minat investor asing masuk industri semikonduktor. Sejumlah investor asing di bidang produksi alat elektronik atau electronic manufacture service (EMS) berminat masuk Indonesia, seperti investor asal Taiwan, Inventec dan Compal. Para investor tersebut perlu didorong dengan insentif, termasuk penghapusan pajak penghasilan (PPh) badan. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, industri elektronik merupakan sektor prioritas pengembangan agar siap menghadapi era industri 4.0. Kemenperin terus berupaya mencari investor baru yang dapat mendukung sektor hilir di industri elektronik dalam negeri, khususnya untuk menyubstitusi bahan baku impor. Pada saat yang sama, kehadiran investasi baru itu bakal mendorong produktivitas agar bisa memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.

Sejumlah asosiasi pengusaha mengkhawatirkan pasokan bahan bakar minyak jenis tertentu (JBT) Solar yang tidak menentu pascapencabutan kuota oleh Badan Pengelola Hilir (BPH) Migas. Subsidi pun diminta untuk dicabut guna mendapatkan kepastian usaha angkutan barang. Yang menjadi masalah setelah pencabutan surat edaran adalah stok Solar yang tidak cukup sehingga antrean truk di SPBU terjadi, karena stok tidak cukup untuk kebutuhan di seluruh Indonesia. Subsidi Solar dalam jangka panjang tidak sehat untuk aktivitas logistik, apalagi moda transportasi lain yang sama-sama mengantar logistik seperti kapal laut dan kereta api tidak mendapat subsidi BBM. Alokasi dana subsidi BBM, lanjutnya, lebih baik dialihkan pada hal yang lebih efektif seperti pengurangan bunga bank, pembelian truk baru, fasilitas asuransi kesehatan untuk sopir, dan lain-lain. Dampak Solar bersubsidi ini sangat besar, karena 85% angkutan barang menggunakan jalur darat atau trucking dan semuanya memakai Solar bersubsidi.

Bank Indonesia menegaskan tidak ada lobi apapun terkait Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Bank sentral menegaskan dirinya sebagai lembaga independen dan tidak mengatur kartu kredit ke dalam program GPN. Saat ini GPN masih berfokus pada transaksi kartu debit dan kode QR (quick response). Tidak ada relaksasi ketentuan bank sentral terkait kerja sama yang terjadi antara Mastercard Indonesia dengan satu perusahaan switching lokal. Semua transaksi dalam kerja sama itu mengacu kepada aturan GPN yang sedari awal ditetapkan, yakni semua pemrosesan transaksi harus dilakukan di dalam negeri. Mengutip Reuters, Amerika Serikat disebut berhasil meyakinkan pemerintah Indonesia untuk melonggarkan aturan GPN. Relaksasi itu memastikan GPN tidak akan mengatur kartu kredit, sehingga perusahaan AS tetap dapat memproses transaksi kartu kredit tanpa harus mengikuti aturan GPN. Adapun, saat ini Mastercard telah resmi bermitra dengan perusahaan lokal. Berdasarkan lampiran Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/10/PADG/2017 tentang GPN, Mastercard diperbolehkan menjadi penyedia jasa switching dengan sejumlah ketentuan, satu di antaranya bermitra dengan perusahaan lokal.

Pembahasan kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau (CHT) telah usai. Namun demikian, pemerintah belum mau mengumumkan aturan yang akan menjadi dasar kebijakan tarif cukai 2020 tersebut. Substansi kebijakan tarif cukai pada 2020 dibagi menjadi tiga aspek. Pertama, kenaikan tarif rata-rata tertimbang sebesar 23%. Kedua, kenaikan harga jual eceran (HJE) sebesar 35%. Ketiga, jumlah layer yang tetap sebanyak 10 layer tarif.

Selain masalah regulasi, perilaku petugas pajak yang semena-mena disebut sebagai salah satu penyebab menurunnya daya saing Indonesia dalam kompetisi memperebutkan investasi asing. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, banyak masukan yang diterimanya dari para investor di mana para petugas pajak seringkali meminta perusahaan atau investor untuk membayar pajak terlebih dahulu. Meski tidak sesuai, lanjut Lembong, petugas pajak bertindak seolah tidak mengenal kompromi. Jika ada keberatan, petugas pajak menyarankan investor untuk mengajukan keberatannya ke Pengadilan Pajak.

Lembong juga menjelaskan bahwa pemerintah yang sedang menghadapi sejumlah persoalan serius untuk menarik investasi asing, terus melakukan reformasi dan berbagai macam terobosan untuk meningkatkan daya saing. Pemerintah juga telah menginventaris empat persoalan lainnya. Pertama, persoalan mencakup kesemrawutan regulasi, peraturan yang berlebihan, serta abu-abu atau timpang rindih. Kedua, kepastian mengenai akuisisi lahan untuk membangun pabrik atau investasi lainnya. Ketiga, masalah tenaga kerja. Keempat, dominasi BUMN.

Platform e-dagang berpeluang besar digunakan untuk menggenjot ekspor non migas Indonesia, terutama produk usaha kecil menengah. Intervensi pemerintah melalui berbagai instrumen perdagangan diperlakukan karena perlambatan ekonomi global mulai memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. 

Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, tren perdagangan ke depan akan semakin didominasi oleh platform e-dagang. Keberadaan penjualan secara daring ini akan melengkapi penjualan secara luring. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Dody Edward menambahkan, pemerintah terus mendorong pemilik platform e-dagang untuk mempromosikan dan menjual produk usaha kecil dan menengah (UKM). Namun, pelaku UKM juga perlu membuat produk berkualitas agar tidak kalah dari produk negara lain.

Menteri Keuangan RI mulai mewaspadai risiko perlambatan ekonomi yang membayangi indonesia dengan memantau semua aspek risiko terkait. Data BPS menununjukkan penurunan pertumbuhan ekonomi  atau perlambatan ekonomi dari 5.27 persen pada kuartal kedua tahun 2018 sampai dengan 5.05 persen pada kuartal kedua tahun 2019. Terkait investasi, para investor akan semakin berhati-hati dan irit untuk menggolontorkan investasinya, bahkan dikuatirkan investasi akan tertarik ke luar negeri. Simplifikasi perijinan semakin diperlukan. Situasi politik juga akan mempengaruhi perekonomian dikarenakan tidak kunjung stabil. Setidaknya ada dua faktor yang perlu diantisipasi oleh pemerintah. Faktor internal yaitu stabilitas kondisi sosial-politik dan faktor eksternal yang mencakup kondisi perekonomian negara-negara mintra dagang maupun penanaman modal asing.

Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) memperkirakan, nilai pasar internet of things (IoT) Indonesia mencapai Rp 444 triliun pada 2022. Jumlah tersebut tumbuh signifikan dibandingkan nilai pasar IoT saat ini masih di sekitar Rp 100 triliun. Sementara itu, jumlah perangkat yang terhubung ke internet, atau sensor IoT, diperkirakan mencapai 400 juta pada tahun 2022 yang saat ini masih sekita 100 juta perangkat terhubung. Salah satu perangkat yang menjadi indikator terhubung ke internet adalah ponsel pintar (smartphone). Ketua Umum Asioti Teguh Prastya mengatakan, smartphone merupakan salah satu perangkat IoT yang paling banyak terhubung ke internet. Di dalam smartphone setidaknya terdapat 12 sensor. Sedangkan nilai pasar IoT dapat dihitung dari komposisi perangkat sebesar 13%, jaringan 9% serta platform dan aplikasi sebesar 78%. Belum lama ini juga, Kemenkominfo telah mengungkapkan, terdapat dua isu utama dalam penerrapan IoT di Indonesia. Selain sensor dan konektivitas, ekosistem dan pengolahan data analytic menjadi isu utama dalam penerapan IoT. Karena itu, Kemenkominfo mengajak semua pihak terkait (stakeholder) di Tanah Air untuk turut memikirkan kedua hal tersebut. harapannya, penerapan IoT di Indonesia bisa lebih masif dan memberikan solusi yang nyata dalam mengatasi berbagai persoalan.