Impor komponen kendaraan mengecil seiring dengan penurunan produksi dan kinerja penjualan di pasar domestik. Kinerja peningkatan tingkat kandungan dalam negeri dinilai ikut berkontribusi. Data Gaikindo menyebutkan impor onderdil mobil, di luar impor mobil dalam bentuk terurai utuh, sepanjang Januari-Agusts 2019 menurun 42,13% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu menjadi hanya 69.060 unit.

Pihak Honda mengakui penurunan impor komponen juga berhubungan dengan peningkatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) beberapa model Honda. Misal untuk Brio TKDN mencapai angka 89%. Di sisi lain, pihak Daihatsu mengatakan penurunan impor komponen pada tahun ini sepenuhnya disebabkan oleh faktor kinerja penjualan, dan tidak berkaitan dengan TKDN mobil-mobil Daihatsu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa daya tampung pasar juga menjadi kendala untuk memacu lokalisasi komponen itu. Permintaan mobil di masyarakat yang baru mencapai sekitar 1 juta unit per tahun masih cukup jauh dari kemampuan yang dibutuhkan. Berdasarkan data BPS, total impor kendaraan dan bagiannya sepanjang Januari-September mencapai US$5,38 miliar, turun 11,35% secara tahunan.

Sulit mencegah kasus penyahgunaan data pribadi milik nasabah terkait layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi. Kasus baru bisa ditindaklanjuti jika nasabah korban melapor kepada penegak hukum. Dalam keterangan pers 12 Desember 2018, OJK menegaskan telah melarang penyelenggara aplikasi legal mengakses daftar kontak seluler, berkas gambar dan informasi pribadi dari posel pintar nasabah. 

Pedoman perilaku pemberian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi secara bertanggung jawab diterbitkan oleh Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech). Pedoman ini turut mengatur perlindungan data pribadi. Pada pokok ketiga penerapan prinsip itikad baik, disebutkan soal larangan pengumpulan, penyimpanan dan penggunaan data pribadi tanpa izin nasabah. Sementara di luar entitas legal, menurut Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko, perusahaan pinjam meminjam ilegal masih banyaj beredar di pasar. Teknologi yang dipakai kian canggih.

Langkah tegas pemerintah untuk melindungi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dari gempuran produk impor melalui sejumlah regulasi dinilai akan menjadi angin segar bagi kinerja emiten tekstil. Sejumlah peraturan diterbitkan oleh pemerintah, di antaranya Peraturan Dirjen Bea dan Cukai (PER Bo,02-03/2018) dan usulan revisi Permendag No. 64/2017 dan Permendag No. 87/2015 tentang ketentuan impor produk tertentu. Selain itu, pemerintah juga akan mengenakan bea masuk tambahan atau safeguard atas 121 Harmonizes System (HS) Code TPT.

Assistant President Director PT Asia Pasific Fibers Tbk, Prama Yudha mengapresiasi langkah pemerintah dalam menertibkan impor tekstil dan produk tekstil. Menurutnya selama ini ada kesenjangan antara pertumbuhan konsumsi tekstil dan pertumbuhan industri tekstil. Pertumbuhan konsumsi selalu berada pada level 4,5%-5%, sedangkan pertumbuhan industri hanya pada level 1,5%-2%.Namun Prama menjelaskan perseroan belum berencana meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan potensi pertumbuhan karena saat ini perusahaan masih memiliki kapasitas produksi yang cukup karena utilisasi pabrik baru mencapai 70%-80% dari kapasitas terpasang.

Disamping itu Corporate Secretary PT Pan Brothers Tbk mengatakan perseroan tidak terkena dampak dari tambahan bea masuk (safeguard) atas impor tekstil karena berada di bonded zone (kawasan berikat) yang fokus pada pasar ekspor. Menurutnya pemerintah juga perlu memacu ekspor TPT dengan menjalin perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) lebih banyak. Sebab, pasar ekspor bakal memberikan efek ganda yang lebih besar bagi tenaga kerja dalam negeri.

DJP telah menerbitkan aturan baru terkait mekanisme pendaftaran dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) ritel yang berpartisipasi dalam pengembalian PPN bagi turis asing dalam PER-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

Regulasi ini memuat sejumlah catatan penting bagi peritel. Pertama, PKP yang dimaksud dalam aturan ini wajib mendaftar secara elektronik melalui aplikasi VAT Refund for Tourist. Kedua, PKP tersebut harus menentukan cabang atau toko ritel yang akan berpartisipasi dalam skema ini. Ketiga, setelah persyaratan administrasi selesai, toko ritel memiliki kewajiban untuk mencetak dan memasang logo "Tax Free Shop" dan menyediakan informasi dalam media sosial mengenai pengembalian PPN kepada turis asing. Dalam informasi tersebut juga harus memuat mengenai bandar udara yang ditandai dengan logo "Tax Refund for Tourist". Tak hanya itu, toko ritel tersebut juga wajib menerbitkan faktur pajak khusus melalui aplikasi VAT Refund for Tourists.

Dengan berlakunya skema baru ini, pemerintah berharap sektor pariwisata akan semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga berharap pariwisata membantu meningkatkan pendapatan dan mengerek laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Negara-negara bersaing menarik investor. Kemudahan penanaman modal ditawarkan, demikian juga kelancaran transportasi dan logistik. 

Menteri Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, penghambat pertumbuhan ekonomi antara lain regulasi yang terlalu rumitdan institusi yang masih lemah. Isu lain adalah aspek keterbatasan infrastuktur dan konektivitas. Infrastruktur akan lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam lima tahun mendatang dan menjadi prioritas. 

Stok infrastruktur Indonesia memiliki kontribusi sebesar 43% terhadap PDB. Untuk negara maju dan berkembang kontribusi itu sudah rata-rata 70%. Indonesia kalah dari India dengan kontribusi 58% dan Afrika Selatan yang berkontribusi 87% terhadap PDB. Lebih lanjut menurut Bambang, kinerja logistik Indonesia diposisi 46 kalah dari Thailand (32), Vietnam (39) dan Malaysia (41). Indonesia hanya lebih baik dari Filipina (60). 

Biaya logistik di Indonesia juga masih tinggi. Data terakhir menunjukan biaya logistik Indonesia dilihat dari besaran PDB masih 24%. Hal tersebut menurut Bambang masih susah untuk mendorong investasi.

Ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas dinilai dapat diperbaiki dengan memperkuat perjanjian dagang.  Andry Satrio, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyebutkan porsi terbesar ekspor nonmigas adalah bahan bakar mineral dan lemak dan minyak hewan/nabati. Hanya saja harganya saat ini sedang turun terutama sawit. Oleh karena itu apabila komoditas ini diandalkan untuk senjata ekspor, perjanjian dagang dengan mitra-mitra harus diperkuat. Kinerja ekspor bahan bakar mineral sampai dengan september 2019 turun sebanyak 8,78 persen, sementara ekspor lemak dan minyak hewan/nabati turun 18,78 persen. Pemerintah didorong untuk menyeleksi perjajian perdagangan yang dapat menguntungkan Indonesia, khususnya yang mampu memberikan nilai tambah sembari meningkatkan hilirisasi komiditas tersebut di dalam negeri. Jika tidak mengandalkan komoditas tersebut, langkah lain adalah dengan diversifikasi komoditas ekspor. Diversifikasi memakan waktu lama, dan melemahkan dalam jangka pendek. Meskipun demikian perbaikan neraca dagang diharapkan terjadi untuk jangka panjang. Direktur Riset Center of Reforme on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menanggapi defisit neraca perdagangan sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi, karena pola musiman, impor seharusnya masih melambat. Sedangkan untuk ekspor dalam kondisi perlambatan ekonomi saat ini memang sebaiknya dilakukan dalam periode menengah panjang. Yang harus dilakukan adalah menahan pertumbuhan impor terutama barang-barang yang dapat disediakan di dalam negeri, membangun industri hulu dan hilir yang bisa mengatasi ketergantungan ekspor dan bahkan mendorong ekspor. Sementara itu Menteri Perdagangan RI merasa optimis dengan mengungkapkan sekitar 84 penandatanganan nota kesepahaman dengan 25 negara dari program misi pembelian atau buying mission. Selain itu pemerintah juga telah mengumumkan penyelesaian subsansial perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprenhensif Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA).

PT PLN (Persero) menggandeng 20 mitra perusahaan strategis dalam kerjasama percepatan kendaraan berrmotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Penandatanganan nota kesepahaman MoU (memorandum of understanding) bersama ke 20 perusahaan ini adalah langkah kongkrit dan komitmen bersama untuk mengimplementasikan Perpres 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis batterai (Battery Electric Vehicle). MoU antara PLN dengan beberapa mitra perusahaan antara lain MoU Pengembangan Infrastruktur KBL berbasis baterai dengan BPPT dan LEN, dan MoU kerjasama penyiapan ekosistem Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan penyedia transportasi umum antara lain Grab, Gojek, Bluebird, Transjakarta, Moil Anak Bangsa dan BYD. Selain itu, MoU kerjasama PLN dengan BUMN dalam hal penyediaan SPKLU yakni PT Pos, Jasa Marga, Pertamina dan Angkasa Pura. PLN Jjuga meneken kerja sama dengan Badan Usaha/ Private Sector dalam hal penyediaan SPKLU, antara lain PT Jaya Ancol, BCA dan Lippo Mall. MoU Kerjasama Bundling Produsen Mobil Listrik deilakukan dengan Nissan, BMW, DFSK, Mitsubishi, Prestige Image Motocars, dan Gesits.

World Economic Outlook which has been published Tuesday (10/15), released Indonesia GDP to expand just 5 percent this year, down 2 percentage point from April projection. This forecasting based on weakened manufacturing activity, rising trade and geopolitical tension.

Government have to focus on maintaining household spending, the primary driver of GDP growth in the country. Besides, removing trade barriers should be an ideal scenario to boost confidence and investment. As altenative such scenario would be to utilize fiscal and monetary policy to boost domestic growth.

Perusahaan penyedia platform komunikasi digital supertext asal Swedia bekerjasama dengan Kadin untuk menyediakan kanal komunikasi dan informasi untuk komunitas nelayan dan pembudidaya. Supertext diharapkan bisa memudahkan komunitas perikanan memperoleh dan berbagi informasi mengenai cuaca, teknis operasional, pemetaan pasar perikanan terkini, serta terhubung dengan pembeli. Hal ini akan menunjang peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan. 

CEO Supertext Martin Jacobson menambahkan sekitar 280.000 nelayan di Indonesia telah menggunakan aplikasi Supertext. Investasi yang dialokasikan untuk program ini sekitar 15 juta dolar AS.

Maskapai dalam negeri menindaklanjuti permintaan Badan Penerbangan Federal AS. Ini terkait dengan temuan keretakan struktural pada 38 pesawat dengan seri serupa di seluruh dunia. Sejauh ini operasi 3 pesawat : 1 milik garuda dan 2 milik Sriwijaya diberhentikan. 

Saat ini maskapai yang mengoperasikan pesawat Boeing 737-80 NG adalah Garuda Indonesia (73 pesawat), Lion Air (102 pesawat), Batik Air (14 pesawat), dan Sriwijaya Air (24 pesawat).