PT PLN (Persero) akan membangun 20 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga akhir tahun ini. General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya, Muhammad Iksan Asaad, mengatakan saat ini PLN baru memiliki lima SPKLU yang berdiri di kantor pusat PLN Bulungan dan Mal Senayan City di Jakarta Selatan serta tiga unit di kantor PLN Distribusi Jakarta Raya, Gambir, Jakarta Pusat. Menurut Asaad, SPKLU memerlukan investasi Rp 800 juta per unit. PLN meluncurkan tiga SPKLU berbagai tipe, yaitu stasiun ultra-fast charging dengan daya 150 kilowatt 9kW), fast-charging dengan daya 50kW, dan medium charging dengan daya 24 kW. PLN juga meluncurkan SPKLU untuk sepeda motor dan sepeda lsitrik. Layanan ini gratis sampai akhir tahun.

Asaad menjamin daya listrik di Jakarta sangat cukup untuk memasok 20 SPKLU. Menurut dia, Jakarta memiliki enam subsistem jaringan lsitrik dengan cadangan 5.000 megawatt. Selain itu, kata Asadd, PLN memberikan sejumlah insentif untuk pemasangan SPKLU di perumahan. Dirut PLN, Sripeni, mengatakan PLN telah menggandeng 20 mitra swasta dan badan usaha milik negara untuk membangun SPKLU. Melalui kerja sama tersebut, PLN akan menyediakan SPKLU di sejumlah instansi, termasuk pada area parkir kendaraan bermotor di berbagai perkantoran, dan di pusat- pusat belanja.

Penyelenggara pinjaman online PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) dan modal ventura asal Singapura Golden Gates memimpin pendanaan seri A platform bisnis digital PT Pakar Digital Global (Paper.id) dengan nilai investasi puluhan miliar rupiah. Investasi ini merupakan bagian dari aksi Modalku sebagai korporasi. Namun tak hanya berupa suntikan dana, tetapi juga terdapat kemitraan antara kedua belah pihak untuk memberikan layanan pinjaman invoice kepada pengguna Paper.id. CEO Paper.id mengatakan dana segar ini akan digunakan untuk meningkatkan sistem platform dan menambah layanan seperti manajemen stok dan pembukuan.

Pada 8 Agustus 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap praktik dugaan suap pengurusan izin kuota impor bawang putih pada 2019. Suap dialirkan untuk mengurus 20.000 ton kuota izin impor bawang putih dengan imbalan Rp1.700 sampai dengan Rp1.800 untuk setiap kg bawang putih yang diimpor. Salah satu faktor utama importasi bawang putih adalah karena bisnis yang sangat menggiurkan. Ditemukan juga adanya disparitas yang sangat tinggi antara biaya impor bawang putih (landed price) dengan harga jual eceran di pasar. Di mana selama periode 2014–2018, biaya impor (CIF) bawang putih rerata adalah Rp11.379/kg sementara harga jual di pasar adalah Rp31.359/kg atau dengan kata lain rerata harga jual bawang putih di pasar 2,7 kali lebih mahal dari harga impornya. Semakin besar selisih, makin besar pula keuntungan yang bisa dinikmati oleh importir bawang putih. 

Adapun untuk realisasi impor 2019 sampai data Juni, ICW menemukan adanya indikasi pemasukan bawang putih atau impor yang mendahului surat izin impornya. dan juga temuan ICW hingga akhir 2018 dari realisasi luas panen bawang putih ada indikasi importir yang tidak menjalankan kewajiban penanaman bawang putih seluas 1.767 hektare atau 38,1% dari keseluruhan kewajiban importir.

Banyak dari pelaku importir bawang putih merupakan perusahaan yang bermasalah, baik dari hasil keputusan KPPU maupun tersangkut perkara yang ditangani oleh APH lain seperti Kepolisian tetapi dalam praktiknya tetap saja mendapat izin untuk melakukan kegiatan impor bawang putih. Pengelolaan impor bawang putih yang tertutup serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menciptakan ruang rente atau praktik suap yang masif. Dan juga struktur pasar yang oligopoli, dikuasai sekelompok pemain. 

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan. Pertama, belum adanya desain kebijakan yang komprehensif dalam membangun swasembada komoditas bawang putih. Kedua, perbaikan pada aspek pelaksanaan meliputi belum optimalnya peran pemerintah dalam mengevaluasi kewajaran kenaikan harga bawang putih di pasar. Ketiga, pada aspek pengawasan yang dinilai belum optimalnya pengawasan Kemendag terhadap distribusi penjualan bawang putih impor.

Safeguards ini menjadi salah satu kebijakan yang akan menolong industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Safeguards berupa bea masuk tambahan yang diajukan oleh industri tekstil dan produk tekstil sedang diproses dan akan resmi berlaku pada November 2019. Tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri akan terlindungi dari maraknya impor barang tersebut. Adapun, besaran bea masuk masing-masing produk TPT akan berbeda-beda. Safeguards ini berlaku selama 200 hari selama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan menyelidiki kerugian dari tarif bea masuk sebelumnya. Setelah hasil investigasi selesai, besaran bea masuk yang baru dalam bentuk safeguards tersebut dapat diberlakukan selama tiga tahun. Pembahasan dengan para pelaku industri TPT baik hulu maupun hilir, pengenaan bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTPS) akan dikenakan kepada 121 pos tarif produk TPT yang mencakup benang, kain, tirai maupun produk jadi TPT lainnya. Produk-produk yang diajukan oleh KPPI untuk diberlakukan BMTPS antara lain produk benang, kain dan tirai yang volume impornya melonjak sehingga membuat industri domestik mengalami kebangkrutan.

Pemerintah menghentikan sementara pemberian rekomendasi ekspor nikel selama satu hingga dua pekan ke depan untuk mengevaluasi lonjakan volume pengapalan komoditas mineral tersebut sejak September. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (28/10) mengumumkan pelarangan ekspor bijih nikel berkadar rendah atau nikel ore dipercepat menjadi pada hari ini, Selasa (29/10). Ekspor bijih nikel biasanya dilakukan hanya oleh 30 kapal dalam sebulan. Namun, setelah diumumkan pelarangan ekspor nikel ore yang dimulai 1 Januari mendatang pada September lalu, membuat lonjakan ekspor nikel menjadi rata-rata 100 kapal hingga 130 kapal per bulan. Saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi mengenai pengapalan itu secara terpadu antara Ditjen bea cukai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan TNI Angkatan Laut. Adapun, terdapat tiga pelanggaran diperkirakan dilakukan oleh para oknum itu yakni mulai dari manipulasi kadar nikel, kuota, dan yang tak punya dan tak bangun smelter juga mengekspor. 

Pemerintah menggenjot pengembangan berbagai jalur penghubung infrastruktur penunjang (backbone) di Papua dan Papua Barat. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan koneksi jalan di daratan timur itu dibuat mengikuti kebutuhannya. Proyek Trans Papua yang digeber selama empat tahun terakhir menjadi patokan pengembangan akses ke lokasi strategis tersebut. Merujuk data Direktorat Jenderal Bina Marga, delapan segmen Trans Papua dengan panjang total 2.345 kilometer ditargetkan hampir terbuka seluruhnya pada penghujung 2019.

Meski belum merincikan alokasi yang mengalir khusus untuk Papua dan sekitarnya, Riel membenarkan adanya alokasi Rp 42,9 triliun untuk pengembangan konektivitas oleh Ditjen Bina Marga pada tahun depan, dari pagu total Kementerian PUPR 2020 sebesar Rp 120,2 triliun. Rencana pembangunan jalan baru sepanjang 793,1 kilometer didanai hingga Rp 8,43 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan membangun prasarana transportasi berupa enam pelabuhan dan 10 bandara. Jokowi juga berjanji akan membangun rumah sakit, puskesmas, dan pasar dalam dua-tiga tahun di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berpotensi menambah produksi minyak dan gas dari Lapangan YY di Blok Offshore North West Java (ONWJ). Direktur Utama PHE, Meidawati, menyatakan sumur sumbatan atau relief well di lapangan tersebut bisa berproduksi. Relie Well  yang dimaksud dibor pada Agustus lalu untuk menyumbat sumur YYA-1 yang bocor. Relief Well digali dengan kedalaman 9.000 kaki untuk bisa menembus sumur YYA-1. Melalui sumur sumbatan itu dialirkan lumpur untuk menghentikan kebocoran migas.

Relief well di lapangan YY itu bisa menambah capaian produksi siap jual atau lifting migas nasional. Hingga kuartal III, lifting migas baru mencapai 89 persen dari target 2 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Rinciannya, lifting minyak sebesar 745 ribu BOEPD dan lifting gas 1,05 juta BOEPD. Vice President Relations PHE, Ifki Sukarya, menyatakan bahwa lifting  minyak belum mencapai target karena ada beberapa pekerjaan yang belum terlaksana, baik pengeboran, perbaikan fasilitas, maupun beberapa hasil pengeboran yang masih di bawah target.

Kinerja keuangan bank sebesar di kuartal III-2019 beragam. Sebagian bank berhasil mencetak kenaikan laba bersih yang tinggi, namun sebgaian lain naik tipis. BCA misalnya, meraih laba konsolidasi sebesar Rp 20,9 Triliun atau tumbuh 13% yer on year (yoy). Bank Mandiri juga masih berhasil mencetak laba bersih 11,93 % yoy menjadi Rp 20,25 Triliun. Namun, Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV lain seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank BNI mencatatkan kenaikan laba bersih satu digit dikuartal III-2019, yakni masing-masing 5,4% dan 4,7%. Secara umum , bank besar dihantui kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Hanya Bank Mandiri, Bank Panin dan BNI yang bisa menahan laju NPL. Penyaluran kredit sulit berlari kencang karena permintaan lesu. Dilain sisi, kalangan perbankan juga berhati hati menyalurkan kredit agar NPL tidak meningkat.

Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri mengatakan, realisasi penyaluran kredit secara konsolidasi Bank Mandiri mencapai Rp 806,8 Triliun atau naik 11,5% yoy. Rasio NPL gross Bank Mandiri turun 48 basis pon (bps) menjadi 2,53% dibandingkan dengan posisi September tahun lalu. Sehingga, Bank Mandiri dapat menurunkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 6,27%. Kredit segmen mikro Bank Mandiri dikuartal III-2019 naik 19,4% yoy menjadi Rp 116,4 Triliun dari Rp 97,5 Triliun. Namun beberapa segmen kredit masih lesu seperti korporasi yang hanya naik 7,6% yoy menjadi Rp 327,7 Triliun dan kredit segmen komersial melorot 2,7% yoy menjadi Rp 138 Triliun. Pertumbuhan kredit yang diiringi dengan perbaikan kualitas kredit dan pengendalian biaya operasional melalui dukungan otomatisasi serta digilatisasi menyokong pertumbuhan laba kuarta III-2019.

Presiden Direktur BCA, menjelaskan, penyokong laba BCA adalah kenaikan penyaluran kredit yang tumbuh 10,9% yoy menjadi Rp585 Triliun. Pertumbuhan kredit terutama didukung oleh segmen korporasi yang tumbuh 16,5% menjadi Rp 232 Triliun dan segmen komersial dan UMKM senilai Rp 192,2 Trilun dengan pertumbuhan 10,5 yoy. Sedangkan segmen consumer melandai dengan penyaluran Rp 156,29 Triliun atau tumbuh 4,1 % yoy. Kredit kendaraan bermotor (KKB) BCA turun 2% yoy menjadi Rp 47,82 Triliun dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tumbuh 6,8% yoy menjadi Rp 92,13 Triliun. Rasio NPL BCA naik menjadi 1,6% per September 2019 dibanding September 2018 sebesar 1,4%. Segmen korporasi jadi penopang utama meningkatnya rasio NPL BCA. Kontribusi utama dari industri baja. Bencana alam di Palu, Sulawesi Tengeh juga ikut mendongkrak NPL BCA.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) sebesar 8,51% di tahun 2020 masih menjadi polemik. Bila ditetapkan, ada beberapa perusahaan yang rentan gulung tikar. Tapi bila tidak naik, pendapatan buruh dalam negeri tidk sesuai dengan meningkatnya angka inflasi nasional tahun 2020 sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Kamar Dagang Industri (KADIN) mencatat, bila upah naik usaha yang rentan gulung tikar adalah industri padat karya terutama garmen. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik mengatakan, kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51% dari UMP 2019 memang terbilang memberatkan bagi investor. Sebab, keadaan ekonomi saat ini berat, terlebih untuk industri padat karya. Makanya Kadin mengusulkan, bagi perusahaan yang merasa berat terhadap kenaikan UMP bisa meminta penundaan kenaikan. Akan tetapi untuk yang lainnya dihimbau agar mengikuti kebijakan kenaikan tersebut. Menurutnya yang terpenting ada saling pengertian antara pihak-pihak yang terkait. Jika ada kenaikan UMP diharapkan dapat dibarengi dengan kinerja optimal pekerja.

General Motors, raksasa otomotif Amerika, akan menghentikan penjualan di pasar Indonesia pada akhir Maret 2020. GM memastikan tetap memberikan pelayanan kepada pelanggan Chevrolet dalam bentuk garansi dan purnajual. Hector Villarreal, Presiden GM Asia Tenggara mengatakan bahwa secara global telah mengambil langkah-langkah yang sulit untuk memfokuskan aset dan sumberdaya yang dimiliki. Keputusan yang sulit ini konsisten dengan strategi global GM untuk tetap berfokus pada pasar yang memiliki jalur jelas untuk mencapai keuntungan yang berkesinambungan. Di Indonesia, dia menuturkan, GM tidak memiliki segmen pasar otomotif yang dapat memberikan keuntungan berkesinambungan. Hal ini membuat kegiatan operasional semakin terpengaruh oleh faktor-faktor yang lebih luas di Indonesia, seperti pelemahan harga komoditas dan tekanan mata uang asing.