DJP telah menerbitkan aturan baru terkait mekanisme pendaftaran dan kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) ritel yang berpartisipasi dalam pengembalian PPN bagi turis asing dalam PER-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

Regulasi ini memuat sejumlah catatan penting bagi peritel. Pertama, PKP yang dimaksud dalam aturan ini wajib mendaftar secara elektronik melalui aplikasi VAT Refund for Tourist. Kedua, PKP tersebut harus menentukan cabang atau toko ritel yang akan berpartisipasi dalam skema ini. Ketiga, setelah persyaratan administrasi selesai, toko ritel memiliki kewajiban untuk mencetak dan memasang logo "Tax Free Shop" dan menyediakan informasi dalam media sosial mengenai pengembalian PPN kepada turis asing. Dalam informasi tersebut juga harus memuat mengenai bandar udara yang ditandai dengan logo "Tax Refund for Tourist". Tak hanya itu, toko ritel tersebut juga wajib menerbitkan faktur pajak khusus melalui aplikasi VAT Refund for Tourists.

Dengan berlakunya skema baru ini, pemerintah berharap sektor pariwisata akan semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga berharap pariwisata membantu meningkatkan pendapatan dan mengerek laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Negara-negara bersaing menarik investor. Kemudahan penanaman modal ditawarkan, demikian juga kelancaran transportasi dan logistik. 

Menteri Bappenas Bambang PS Brodjonegoro menuturkan, penghambat pertumbuhan ekonomi antara lain regulasi yang terlalu rumitdan institusi yang masih lemah. Isu lain adalah aspek keterbatasan infrastuktur dan konektivitas. Infrastruktur akan lebih diperhatikan oleh pemerintah dalam lima tahun mendatang dan menjadi prioritas. 

Stok infrastruktur Indonesia memiliki kontribusi sebesar 43% terhadap PDB. Untuk negara maju dan berkembang kontribusi itu sudah rata-rata 70%. Indonesia kalah dari India dengan kontribusi 58% dan Afrika Selatan yang berkontribusi 87% terhadap PDB. Lebih lanjut menurut Bambang, kinerja logistik Indonesia diposisi 46 kalah dari Thailand (32), Vietnam (39) dan Malaysia (41). Indonesia hanya lebih baik dari Filipina (60). 

Biaya logistik di Indonesia juga masih tinggi. Data terakhir menunjukan biaya logistik Indonesia dilihat dari besaran PDB masih 24%. Hal tersebut menurut Bambang masih susah untuk mendorong investasi.

Ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas dinilai dapat diperbaiki dengan memperkuat perjanjian dagang.  Andry Satrio, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menyebutkan porsi terbesar ekspor nonmigas adalah bahan bakar mineral dan lemak dan minyak hewan/nabati. Hanya saja harganya saat ini sedang turun terutama sawit. Oleh karena itu apabila komoditas ini diandalkan untuk senjata ekspor, perjanjian dagang dengan mitra-mitra harus diperkuat. Kinerja ekspor bahan bakar mineral sampai dengan september 2019 turun sebanyak 8,78 persen, sementara ekspor lemak dan minyak hewan/nabati turun 18,78 persen. Pemerintah didorong untuk menyeleksi perjajian perdagangan yang dapat menguntungkan Indonesia, khususnya yang mampu memberikan nilai tambah sembari meningkatkan hilirisasi komiditas tersebut di dalam negeri. Jika tidak mengandalkan komoditas tersebut, langkah lain adalah dengan diversifikasi komoditas ekspor. Diversifikasi memakan waktu lama, dan melemahkan dalam jangka pendek. Meskipun demikian perbaikan neraca dagang diharapkan terjadi untuk jangka panjang. Direktur Riset Center of Reforme on Economic (CORE) Indonesia Piter Abdullah menanggapi defisit neraca perdagangan sebagai hal yang tidak seharusnya terjadi, karena pola musiman, impor seharusnya masih melambat. Sedangkan untuk ekspor dalam kondisi perlambatan ekonomi saat ini memang sebaiknya dilakukan dalam periode menengah panjang. Yang harus dilakukan adalah menahan pertumbuhan impor terutama barang-barang yang dapat disediakan di dalam negeri, membangun industri hulu dan hilir yang bisa mengatasi ketergantungan ekspor dan bahkan mendorong ekspor. Sementara itu Menteri Perdagangan RI merasa optimis dengan mengungkapkan sekitar 84 penandatanganan nota kesepahaman dengan 25 negara dari program misi pembelian atau buying mission. Selain itu pemerintah juga telah mengumumkan penyelesaian subsansial perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprenhensif Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA).

PT PLN (Persero) menggandeng 20 mitra perusahaan strategis dalam kerjasama percepatan kendaraan berrmotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan dan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). Penandatanganan nota kesepahaman MoU (memorandum of understanding) bersama ke 20 perusahaan ini adalah langkah kongkrit dan komitmen bersama untuk mengimplementasikan Perpres 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis batterai (Battery Electric Vehicle). MoU antara PLN dengan beberapa mitra perusahaan antara lain MoU Pengembangan Infrastruktur KBL berbasis baterai dengan BPPT dan LEN, dan MoU kerjasama penyiapan ekosistem Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dengan penyedia transportasi umum antara lain Grab, Gojek, Bluebird, Transjakarta, Moil Anak Bangsa dan BYD. Selain itu, MoU kerjasama PLN dengan BUMN dalam hal penyediaan SPKLU yakni PT Pos, Jasa Marga, Pertamina dan Angkasa Pura. PLN Jjuga meneken kerja sama dengan Badan Usaha/ Private Sector dalam hal penyediaan SPKLU, antara lain PT Jaya Ancol, BCA dan Lippo Mall. MoU Kerjasama Bundling Produsen Mobil Listrik deilakukan dengan Nissan, BMW, DFSK, Mitsubishi, Prestige Image Motocars, dan Gesits.

World Economic Outlook which has been published Tuesday (10/15), released Indonesia GDP to expand just 5 percent this year, down 2 percentage point from April projection. This forecasting based on weakened manufacturing activity, rising trade and geopolitical tension.

Government have to focus on maintaining household spending, the primary driver of GDP growth in the country. Besides, removing trade barriers should be an ideal scenario to boost confidence and investment. As altenative such scenario would be to utilize fiscal and monetary policy to boost domestic growth.

Perusahaan penyedia platform komunikasi digital supertext asal Swedia bekerjasama dengan Kadin untuk menyediakan kanal komunikasi dan informasi untuk komunitas nelayan dan pembudidaya. Supertext diharapkan bisa memudahkan komunitas perikanan memperoleh dan berbagi informasi mengenai cuaca, teknis operasional, pemetaan pasar perikanan terkini, serta terhubung dengan pembeli. Hal ini akan menunjang peningkatan produktivitas dan pendapatan nelayan. 

CEO Supertext Martin Jacobson menambahkan sekitar 280.000 nelayan di Indonesia telah menggunakan aplikasi Supertext. Investasi yang dialokasikan untuk program ini sekitar 15 juta dolar AS.

Maskapai dalam negeri menindaklanjuti permintaan Badan Penerbangan Federal AS. Ini terkait dengan temuan keretakan struktural pada 38 pesawat dengan seri serupa di seluruh dunia. Sejauh ini operasi 3 pesawat : 1 milik garuda dan 2 milik Sriwijaya diberhentikan. 

Saat ini maskapai yang mengoperasikan pesawat Boeing 737-80 NG adalah Garuda Indonesia (73 pesawat), Lion Air (102 pesawat), Batik Air (14 pesawat), dan Sriwijaya Air (24 pesawat). 

Defisit neraca perdagangan selama 9 bulan pertama tahun ini yang terkikis hingga 50% (yoy) membawa optimisme terhadap neraca transaksi berjalan kuartal III/2019 yang diyakini juga akan membaik. Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penurunan defisit perdagangan periode Januari-September tahun ini didorong oleh perbaikan defisit neraca migas menjadi US$6,4 miliar. Hal ini disebabkan oleh tren penurunan harga minyak mentah di pasar internasional dan penurunan volume impor migas. Menurut data BPS, ekspor sepanjang Januari-September 2019 mencapai US$124,17 miliar. Sementara itu,impor pada periode yang sama mencapai US$126,11 miliar.

Khusus untuk September, defisit neraca dagang tercatat sebesar US$160,5 juta. Hal ini disebabkan oleh tekanan pada volume ekspor sampai 8,53% ditambah dengan penurunan harga rata-rata komoditas ekspor sekitar 13,15% secara tahunan. Namun Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro meyakini defisit pada September ini masih bisa menambal pelebaran defisit transaksi berjalan menjadi kisaran 2,6% dari PDB pada kuartal III/2019.

Belum ampuhnya investasi dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi ditandai dengan nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang masih berada di angka 6,3 pada tahun 2018. Angka ini lebih tinggi dari pesaing Indonesia di level global yaitu India dan Vietnam. Faisal Basri mengungkapkan tingginya ICOR disebabkan oleh banyak investasi yang tidak berkualitas dimana industri hasil investasi hanya memanfaatkan sedikit dari kapasitas produksinya ketika beroperasi. Pemerintah hanya cenderung mengundang PMA untuk masuk dan berinvestasi ke Indonesia tanpa mempertimbangkan daya ungkitnya ke perekonomian nasional.

Masalah lain yang perlu dibenahi adalah mengenai sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah menginginkan agar penanaman modal masuk ke sektor industri manufaktur yang padat karya agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja baru. Namun data BKPM menunjukkan investor semakin tertarik berinvestasi di sektor jasa. Di tahun 2017-2019 minat investor bergeser ke sektor jasa dimana pada 2017 realisasi investasinya mencapai Rp293,4 triliun atau 42,3%.

Perum Jasa Tirta II (PJT II) menggandeng PT Hotel Indonesia Natour (Persero) atau HIN dalam kerja sama pengelolaan hotel di sekitar Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Lini usaha pariwisata diharapkan bisa memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar di masa yang akan datang.

Hingga 2018, pendapatan PJT II dari sektor pariwisata masih minim. Lini usaha ini mendatangkan pendapatan sebesar Rp 11,15 miliar atau hanya 1,32% dari total pendapatan PJT II sebanyak Rp 825,52 miliar. Pendapatan PJT II masih ditopang produksi dan distribusi listrik sebesar Rp 467,5 miliar.