PT Garuda Indonesia (persero) Tbk dan sejumlah perusahaan badan usaha milik negara bersinergi mendukung bisnis layanan kargo PT Merpati Nusantara Airlines  (persero). Dukungan ini diharapkan dapat memperpanjang napas Merpati dalam menuntaskan kewajiban restrukturisasi utang.

Direktur Utama Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra mengatakan, pihaknya mendukung pengelolaan usaha kargo milik Merpati untuk layanan pengiriman ke Indonesia Timur khususnya Papua dan Papua Barat. Dalam kerjasama ini, Garuda hanya akan menarik biaya sewa pesawat dan tidak mengambil keuntungan dari bisnis kargo. Kerjasama secara umum berjangka waktu 38 tahun, tetapi akan dievaluasi setiap 5 tahun.

Direktur Utama Merpati Airlines Asep Ekanugraha menyadari upaya bisnis tersebut masih jauh dari kebutuhan restrukturisasi utang. Pihaknya pun belum dapat menjamin apakah maskapainya bisa mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan untuk kembali terbang dalam waktu dekat.

Kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) masih stagnan di kisaran 20%. Angka tersebut bahkan tak dapat melampaui kinerja pada tahun 2014. Pertumbuhan manufaktur juga bertahan di kisaran 4% selama 5 tahun terakhir. Tantangan eksternal datang dari pasar global yang cenderung melemah. Pelemahan permintaan di pasar ekspor menjadi salah satu penyebab stagnansi pertumbuhan kinerja manufaktur di Indonesia.

Kondisi manufaktur yang tidak menggembirakan itu, mendorong pemerintah untuk mengucurkan berbagai insentif fiskal. Sayangnya efek yang diharapkan tidak berhasil mendongkrak berbagai indikator kinerja manufaktur. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan tata cara penyelesaian masalah dalam industri tidak bisa disamaratakan. Salah satu hal yang disoroti Faisal adalah masalah pasokan tenaga kerja. Menurutnya pemerintah harus memeriksa kebutuhan tenaga kerja di masing-masing sektor manufaktur. Selain itu, Faisal menilai generasi saat ini tidak lagi memandang pekerjaan di bidang manufaktur sebagai sektor yang patut dilirik.

Direktur Penelitian Center of Reform on Economics Indonesia menjelaskan rerata kinerja sektor manufaktur selama 5 tahun ini hanya 4% dengan disokong oleh pasar dalam negeri. Sejumlah sektor unggulan, terutama makanan dan minuman, masih menjadi daya penggerak industri nasional. Ekspor produk unggulan di sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki, juga cenderung stagnan. Hal yang sama juga terjadi di industri manufaktur berteknologi tinggi.

Pertumbuhan infrastruktur digital dan populasi pengguna internet di Indonesia menjadi salah satu pendorong investasi. Sekitar 15-20% dari penanaman modal asing (PMA) didukung sektor digital. Investasi langsung berupa PMA di sektor ekonomi digital meningkat pesat. 

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia berpotensi meningkatkan PDB sebesar 150 miliar dollar AS. Penambahan tenaga kerja digital di sektor manufaktur diprediksi 4,5 juta orang, sedangkan tenaga kerja penunjang manufaktur sebanyak 12,5 juta orang. 

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengemukakan, ditengah tekanan ekonomi global ada 2 sektor penyelamat PMA di Indonesia yaitu ekonomi digital dan industri pengolaha. Bahkan dari 11 unicorn di Asia, sebanyak 5 unicorn berada di Indonesia (GoJek, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia dan Ovo). 

Konsumsi panjang Januari-Agustus 2019 mencapai 11,7 juta ton atau melonjak 44% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu. Lonjakan konsumsi terutama dipengaruhi oleh perluasan pemakaian minyak sawit untuk biodiesel. 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mencatat produksi minyak kelapa sawit Indonesia selama Januari sd Agustus 2019 mencapai 34, 7 juta ton (naik 14% pada periode yang sama di tahun 2018). Sekitar 11, 7 juta ton diserap konsumsi domestik dan 22,7 juta ton diekspor. Sementara volume ekspor selama kurun itu naik 3,8%. Kenaikan ekspor minyak kelapa sawit diduga terkait perang dagang AS dan China yang membuat kedelai AS tidak bisa masuk ke China.

Sementara itu, ekspor ke India cenderung turun dari 412.100 ton pada Juli 2019 menjadi 291.320 ton pada Agustus 2019. Tingginya bea masuk 44% untuk minyak sawit dan 54% untuk produk turunanya dinilai menjadi pemicu.

Industri asuransi terus mencatatkan pertumbuhan kinerja di tengah gejolak kondisi perekonomian, baik global maupun domestik. Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Dadang Sukresna menjelaskan bahwa regulasi yang mengatur industri asuransi saat ini masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan industri keuangan lain seperti perbankan. DAI mengusulkan pembuatan regulasi mengenai kewajiban asuransi bagi pemilik kendaraan bermotor. Usulan tersebut penting untuk dipertimbangkan dan dijadikan regulasi karena asuransi kendaraan bermotor merupakan kontributor terbesar untuk kerugian yang didera oleh industri asuransi. Selain itu terdapat usulan mengenai pengembangan regulasi digitalisasi asuransi untuk mendukung praktik bisnis agar paperless dan memanfaatkan e-signature.

Selain regulasi, DAI menjelaskan bahwa insentif merupakan salah satu instrumen yang dapat menggenjot penetrasi asuransi. Insentif pajak misalnya dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk memiliki polis. Menurut Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon, pihaknya tengah melakukan kajian mengenai manfaat pemberlakuan insentif tersebut. menurutnya, insentif pajak akan memberikan efek domino yang positif. Di sektor asuransi jiwa, menurutnya, pemberian insentif dapat meningkatkan penetrasi asuransi karena semakin banyak masyarakat yang membeli asuransi. Dengan proteksi tersebut, masyarakat memiliki mitigasi risiko finansial sehingga dapat mendorong stabilitas perekonomian.

Perekonomian menyisakan sejumlah tantangan untuk meningkatkan investasi, tantangan mesti dituntaskan. Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan untuk menarik investasi ada insentif pajak, tax allowance, dan tax holiday. Akan tetapi, mengapa  China lebih tertarik ke Vietnam dan bukan ke Indonesia. Persoalan yang dihadapi dalam menatik investasi terutama dari sisi regulasi. Terlalu banyak aturan, termasuk saling bertentangan dan menghambat investasi. Teknologi dan ketrampilan tenaga kerja juga harus diperbaiki. 

Guru besar Ilmu Ekonomi UGM Mudrajad Kuncoro menyinggung sejumlah hal fundamental yang tidak berubah dalam lima tahun terakhir. Persoalan tersebut antara lain deindustrialisasi yang terus terjadi. Terkait iklim investasi, selama lima tahun terakhir prosedur izin justru naik. Biaya untuk mendapatkan izin masih 6,1% terhadap PDB per kapita. Seharusnya ada simplikasi prosedur perizinan. 

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat hingga Agustus 2019, produksi minyak sawit Indonesia mencapai 34,94 juta ton, tumbuh 13,9% dari 30,66 juta ton di tahun 2018. Bila melihat pertumbuhan produksi pada bulan Agustus, tercatat produksi minyak sebesar 4,7 juta ton atau tumbuh sekitar 8% dibandingkan produksi minyak sawit bulan Juli yang sebesar 4,3 juta ton. Direktur Eksekutif GAPKI menjelaskan, saat ini iklim kurang bersahabat untuk kelapa sawit. Pasalnya terjadi kekeringan di beberapa wilayah Sumatra dan Kalimantan. Tetapi efek kekeringan tersebut baru akan terasa satu atau dua tahun kemudian.

Sampai Agustus 2019 ekspor minyak sawit (CPO dan processed products) tercatat sebesar 22,65 juta ton, tumbuh 3,8% dibandingkan ekspor tahun lalu yang sebesar 21,81 juta ton. Sementara, ekspor minyak sawit pada Agustus justru turun hampir 1% dibandingkan bulan sebelumnya atau dari 2,91 juta ton menjadi 2,89 juta ton. Penurunan terjadi pada ekspor crude palm oil (CPO) yakni dari 678.000 ton di Juli menjadi 563.000 ton. Namun, ekspor produk turunan CPO masih tercatat tumbuh dari 2,23 juta ton menjadi 2,32 juta ton. Volume ekspor CPO turun sebesar 95.000 ton, yang terkompensasi dengan kenaikan ekspor produk turunannya. Ekspor ke China pada Agustus naik sebesar 150.000 ton dan ke Timur Tengah naik 110.000 ton. Ekspor minyak sawit ke Amerika Serikat (AS) pun naik 90.000 ton. Sementara, penurunan ekspor justru terjadi di India, Bangladesh, Pakistan dan Uni Eropa. Meski ke India terjadi penurunan ekspor, tapi, rujukan ekspor utama minyak sawit Indonesia masih China dan India.

Selanjutnya konsumsi domestik minyak sawit sampai Agustus sebesar 11,7 juta ton atau tumbuh 44% dibandingkan Agustus 2018. Lonjakan konsumsi ini disebabkan konsumsi biodiesel yang meningkat sebesar 122%. Untuk konsumsi domestik Agustus, terjadi pertumbuhan sebesar 5% dari 1,43 juta ton menjadi 1,51 juta ton.

Pemerintah berencana menurunkan bea masuk sejumlah produk hulu dan bahan baku tekstil dan produk tekstil (TPT) asal India menjadi 0%. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kebijakan itu dilakukan agar produk minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan turunannya asal Indonesia dapat terjaga pasarnya di India. Menurutnya, guna menjamin keberlangsungan ekspor CPO RI ke India, pemerintah negara tersebut ingin mendapatkan perlakuan yang sama dengan China terkait bea masuk produk hulu TPT dalam kerangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA).

Menteri Enggartiasto menyebutkan selama ini sejumlah produk bahan baku dan produk hulu TPT asal India rata-rata dikenakan bea masuk 5%. Sementara itu, produk serupa dari China dikenai bea masuk 0% lantaran adanya ACFTA. Dia menegaskan bahwa kebijakan itu tidak akan mempengaruhi rencana pemerintah menerapkan tindak pengamanan (safeguard) terhadap impor TPT dari hulu hingga hilir. Pasalnya, kebijakan pengenaan bea masuk 0% tersebut hanya dilakukan kepada produk yang tidak masuk dalam pengenaan tindak pengamanan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan bahwa pengusaha tidak keberatan apabila pemerintah berencana menetapkan bea masuk 0% untuk produk bahan baku dan hulu TPT. Namun demikian, dia meminta agar pemerintah menetapkan kebijakan itu hanya untuk produk-produk yang tidak bisa diproduksi di Indonesia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta agar pengenaan bea masuk 0% tidak dikenakan pada produk viscose fiber dan nylon filament. Pasalnya, menurutnya produk filamen nilon di dalam negeri tingkat utilitas masih rendah yakni 50% dari total kapasitas produksinya sebesar 40.000 ton/tahun.

Industri manufaktur merupakan salah satu paling lemah perekonomian nasional. Alih-alih meningkat, kinerja industri manufaktur domestik terus menurun. Indonesia mengalami deindustrialisasi atau menurunnya kontribusi industri manufaktur terhadap domestik bruto (PDB) yang cukup parah. Deindustrialisasi dalam satu dekade terakhir mencapai 7%, hampir dua kali lebih cepat dari negara-negara lain di Asean yang hanya 4%. Para ekonom mengingatkan untuk memperkuat industri manufaktur nasional, pemerintah harus membangun industri dasar, industri antara, industri hilir, dan industri barang modal (mesin industri). Dengan demikian, Indonesia bisa mengolah sendiri bahan baku atau sumber daya alam menjadi produk setengah jadi dan produk jadi, dengan menggunakan mesin buatan dalam negeri. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan banyak insentif kepada industri manufaktur padat karya, berorientasi ekspor, dan industri bernilai tambah tinggi. Langkah ini akan mendatangkan dampak pengganda (multiplier effect). Selain dapat mengurangi impor dan meningkatkan ekspor, kebijakan itu akan memangkas angka pengangguran dan kemiskinan serta mendatangkan banyak devisa.

Pemeritnah akan mengucurkan dana sebesar Rp 11,7 triliun untuk pembangunan destinasi wisata super prioritas (DSP) pada tahun 2020. Kelima destinasi tersebut adalah Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (NTT), dan Likupang (Sulawesi Utara). "Dana pembangunan lima DSP tersebut akan berasal dari anggaran lintas kementerian/lembaga dengan total mencapai Rp 11,7 triliun," kata Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya saat membuka acara Rakornas Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) di Jakarta, Kamis (17/10). Menpar menerangkan sebanyak Rp 7,27 triliun akan berasal dari anggaran Kementerian PUPR, disusul Kementerian Pariwisata Rp 1,2 triliun, Kementerian Perhubungan Rp 2,96 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp 163,58 miliar, Badan Ekonomi Kreatif Rp 19,2 miliar, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Rp 82,9 miliar. Danau Toba akan mendapat alokasi terbanyak mencapai Rp 4,04 triliun, kemudian Borobudur sebesar Rp 3,15 triliun, Mandalika Rp 2,02 triliun, labuan Bajo Rp 1,71 triliun, dan Likupang Rp 773,71 miliar.