Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman perantara atau utang senilai US$ 100 juta atau setara Rp 1,4 triliun pada pemerintah Indonesia untuk mengkatalisasi investasi sektor swasta di berbagai proyek infrastruktur. Pinjaman ini akan membantu memobilisasi investasi sektor swasta untuk membangun dan membiayai proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan kata Direktur ADB Winfried F Wicklein.

Infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Basoeki Hadimoeljono yang ada kemungkinan besar ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai Menteri PUPR. Dia mengatakan pembangunan infrastruktur bakal dilanjutkan dengan target perluasan konektivitas. Targetnya adalah menghubungkan infrastruktur yang selama 5 tahun terakhir telah dibangun dengan kawasan strategi khusus seperti Brebes,Magetan,dan Ngawi yang merupakan kawasan industri untuk memudahkan distribusi barang. Isu infrastruktur juga disinggung oleh Jokowi dalam pidato pelantikannya. Ahad lalu Dia mengatakan akan membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, serta mendongkrak lapangan kerja baru.

Di sisi lain Sri Mulyani mengatakan bahwa sebagian tugasnya ialah meningkatkan kualitas supply chain, membangun investasi, serta mendorong kebijakan yang pro penciptaan lapangan kerja. Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance mengatakan daya saing infrastruktur Indonesia relatif rendah. Dia merujuk pada laporan Global Competitiveness Index 2019 yang dirilis World Economic Forum yang menyebutkan peringkat daya saing Indonesia turun ke posisi 50 dari 45 pada 2018

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan inovasi keuangan digital bakal terus berkembang. Otoritas akan proaktif membuat kebijakan yang mewadahi perkembangan perbankan digital hingga industri fintech. Pengawasan yang dilakukan berfokus pada tiga hal, yaitu memastikan kesehatan penyelenggara jasa keuangan, perlindungan konsumen, serta dampak untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Hingga saat ini sudah ada 48 penyelenggara inovasi keuangan digital yang tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dari jumlah itu, 34 penyelenggara ditetapkan sebagai contoh model untuk diuji coba dalam regulatory sandbox tersebut dari total 120 permohonan pencatatan yang masuk. Chief Executive Officer Citibank Indonesia, Batara Sianturi, mengatakan industri perbankan menyadari peluang dalam bisnis ekonomi digital saat ini. Perbankan perlahan meninggalkan proses bisnis konvensional yang mengandalkan banyak kantor cabang bergeser ke platform digital, seperti mobile dan electronic banking. Namun menurutnya masih terdapat berbagai hambatan. Menurut dia, ada perbedaan regulasi industri fintech dengan perbankan. Peraturan teknologi keuangan bersifat agile, sedangkan perbankan lebih rigid, khususnya terkait dengan prinsip kehati-hatian.

Garuda Indonesia mulai menguji pesawat nirawak logistik atau drone kargo pada awal tahun depan. Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Garuda, Mohammad Iqbal, mengatakan akan melayani rute perintis dengan dua drone berdaya angkut 2,2 ton. Garuda mengajukan rencana amhkutan kargo dengan drone kepada pemerintah sejak Juli lalu. Maskapai pelat merah ini menyepakati pengadaan 150 unit drone kargo dengan produsen asal Cina, Beihang Technology Co.Ltd, dengan perkiraan harga US$ 5 juta (Rp 70 miliar) per unit

Hingga bulan depan, Garuda harus merampungkan sertifikasi penggunaan drone Beihang, sambil menunggu revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2016 tentang operasi drone. Menurut Iqbal, rencana operasi drone pada 2021 bisa mendukung penurunan tarif logistik hingga 30 persen. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penghematan diperoleh dari pemangkasan waktu tempuh dibandingkan dengan angkutan kargo biasa yang saat ini dilayani pesawat Boeing 737-800. Kepala Sub-Direktorat Standardisasi dan Prosedur navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan meminta Garuda melayani rute udara yang “sepi” dari penerbangan komersial. Pelaksana tugas Vice President Airport Safety PT Angkasa Pura I (Persero), Salim, memprediksi nilai pasar global penggunaan drone, baik untuk penumpang maupun barang, mencapai US$ 28 miliar pada 2026 mendatang.

Dampak derasnya arus impor baja telah terasa di industri baja hilir yakni terjadi penurunan utilitas pabrikan baja hilir pada tahun ini. Utilitas pabrikan baja hilir kini turun ke level 60% dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu sekitar 70%. Penurunan utilitas tersebut seperti bom waktu yang menunggu meledak jika tidak segera dimitigasi. Guna menjaga agar utilitas pabrikan tidak terus merosot, mendorong agar adanya harmonisasi di seluruh sektor industri baja. Selain itu, perlu mendorong pemberlakuan wajib standar nasional Indonesia (SNI) baja ringan.  pemberlakuan SNI wajib dapat membantu menahan arus impor baja hilir. Saat ini, baja hilir lokal tidak dapat bersaing dengan baja hilir impor hasil penyelewengan pos tarif. Seperti diketahui, baja yang memiliki kandungan boron tidak dikenakan bea masuk lantaran baja tersebut digunakan untuk produksi industri otomotif.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan pemerintah belum bisa memastikan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020. Alasannya, pemerintah Jakarta masih harus mengkaji hasil survei tentang kebutuhan hidup layak (KHL) di Ibu Kota. Menurut Andri, pemerintah Jakarta memang sudah menerima Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 308 Tahun 2019 yang memerintahkan peningkatan upah minimum di Ibu Kota hingga 8,51 persen. Namun pemerintah provinsi bersama Dewan Pengupahan Daerah masih akan mengkaji surat edaran tersebut.

Bila merujuk pada instruksi Menteri Tenaga Kerja, upah minimum DKI Jakarta seharusnya naik sekitar Rp 335 ribu atau naik dari Rp 3,94 juta menjadi Rp 4,27 juta. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Bidang Ketenagakerjaan, Heber Lolo Simbolon, mengatakan pengusaha sebenarnya berkeberatan atas keputusan pemerintah untuk meningkatkan UMP. Alasannya, perekonomian masih lesu. Sejumlah bidang usaha bahkan berada dalam kondisi sangat buruk. Heber mencontohkan pengusaha retail dan konvensional tengah kehilangan pasar akibat perkembangan dunia digital.

DJPPR Kementerian Keuangan kembali melelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) untuk pembiayaan APBN 2019 besok. Penawaran yang masuk pada lelang kali ini diperkirakan bakal kembali tinggi (oversuscribed) seiring dengan sentimen positif perekonomian dalam negeri. Ekonom PT Pefindo, Fikri C. Mengatakan pasar surat utang saat ini sedang menghadapai tren suku bunga acuan yang terus turun. Sejak Juli lalu, Bank Indonesia telah tiga kali menurunkan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate hingga 75 basis point ke level 5,25 persen.

Adapun lelang yang digelar hari ini menyodorkan tujuh seri SUN yaitu SPN03200123, SPN 12200703, FR0081, FR0082, FR0080, FR0079, dan FR0076. Kemenkeu menetapkan target indikatif dalam pelaksanaan lelang ini mencapai Rp 15 triliun dengan target maksimal Rp 30 triliun. Lelang pada enam seri SUN terakhir merupakan pembukaan kembali (reopening), kecuali SPN03200123 sebagai seri baru. Sepanjang tahun ini pemerintah berencana menerbitkan SBN senilai 825,7 triliun melalui 24 kali lelang. Dananya akan digunakan untuk menutup defisit dalam APBN 2019 yang dipatok 1,84 persen dari produk domestik bruto. Hingga 8 Oktober, pemerintah sudah 20 kali melelang SUN.

Fikri mengatakan sentimen positif lainnya juga berasal dari kondisi politik domestik. Dia menilai, pelaku pasar cenderung optimistis bahwa Presiden Joko Widodo akan memiliki menteri di bidang ekonomi dari kalangan profesional.

Upaya pemerintah mengerek investasi di sektor perikanan budi daya menghadapi beberapa tantangan berat. Dirjen Perikanan Budi Daya mengatakan salah satunya adalah terkait dengan penataan dan pembenahan ruang laut untuk penggunaan perikanan budi daya. Saat ini setiap daerah memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Namun, kata dia, belum semua daerah memiliki aturan mengenai batas kuantitas usaha budi daya, seperti jumlah maksimal keramba jaring apung (KJA) yang diperbolehkan di wilayah itu. Slamet memberi contoh Norwegia, yang menerapkan pembatasan budi daya perikanan mengacu pada kemampuan produksi dan populasi ikan di daerah tertentu.

Tantangan lain adalah teknologi. Menurut dia, perluasan investasi perikanan budi daya terhambat kendala penggunaan teknologi yang berbeda-beda, sehingga pemerintah daerah yang berurusan dengan pengusaha harus terus berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah membidik investasi US$ 50 juta atau Rp 700 miliar dari Norwegia, dengan perkiraan produksi 2.500 ton ikan per tahun. Berdasarkan catatan Kementerian Kelautan, realisasi investasi perikanan budi daya sepanjang tahun ini sudah mencapai Rp 893 miliar atau mencetak nilai tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Pemerintah telah menetapkan McKinsey Indonesia sebagai konsultan terpilih dalam membantu Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan kajian pendalaman (pramasterplan) pada lokasi ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur. "Masterplan akan dilaksanakan pada awal 2020 mendatang," kata Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (21/10). Konsultan ini dipilih karena telah memenuhi sejumlah persyaratan penting termasuk keharusan untuk mengutamakan penggunaan tenaga ahli lokal (nasional) dan memiliki pengalaman bekerja sama dengan pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga keuangan, maupun BUMN dan BUMD. Lingkup pekerjaan tim kajian pendalaman ini meliputi analisis lokasi beserta aspek-aspek terkait seperti proyeksi penduduk, tahapan pemindahan IKN, risiko pembiayaan, dan sosial ekonomi. Lalu penyusunan konsep awal masterplan dan zonasi kawasan IKN beserta kawasan penyangganya, penyusunan konsep mobilisasi investasi dan insentif relokasi serta kelembagaan dan regulasi yang diperlukan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan bahwa masih ada sejumlah hal yang harus dilakukan di periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Adapun sejauh ini Bappenas sudah menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019-2024 secara teknokratik. "Tentunya kami harapkan pemerintahan berikut bisa menerjemahkan RPJMN selanjutnya. Kami melihat RPJMN yang tidak terlalu optimis tetapi juga tidak terlalu pesimis. Misalkan pertumbuhan ekonomi kami sarankan rata-rata 5,4%," ucap Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro. Ia mengatakan , untuk lima tahun ke depan Indonesia harus ramah terhadap investasi agar perekonomian semakin membaik. Indonesia mau tidak mau harus fokus dan ramah terhadap investasi karena itu yang bisa membuat pertumbuhan lebih tinggi dari pada yang biasa kita alami dalam lima tahun terakhir.