Safeguards ini menjadi salah satu kebijakan yang akan menolong industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Safeguards berupa bea masuk tambahan yang diajukan oleh industri tekstil dan produk tekstil sedang diproses dan akan resmi berlaku pada November 2019. Tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri akan terlindungi dari maraknya impor barang tersebut. Adapun, besaran bea masuk masing-masing produk TPT akan berbeda-beda. Safeguards ini berlaku selama 200 hari selama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kementerian Perdagangan menyelidiki kerugian dari tarif bea masuk sebelumnya. Setelah hasil investigasi selesai, besaran bea masuk yang baru dalam bentuk safeguards tersebut dapat diberlakukan selama tiga tahun. Pembahasan dengan para pelaku industri TPT baik hulu maupun hilir, pengenaan bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTPS) akan dikenakan kepada 121 pos tarif produk TPT yang mencakup benang, kain, tirai maupun produk jadi TPT lainnya. Produk-produk yang diajukan oleh KPPI untuk diberlakukan BMTPS antara lain produk benang, kain dan tirai yang volume impornya melonjak sehingga membuat industri domestik mengalami kebangkrutan.

Pemerintah menghentikan sementara pemberian rekomendasi ekspor nikel selama satu hingga dua pekan ke depan untuk mengevaluasi lonjakan volume pengapalan komoditas mineral tersebut sejak September. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada Senin (28/10) mengumumkan pelarangan ekspor bijih nikel berkadar rendah atau nikel ore dipercepat menjadi pada hari ini, Selasa (29/10). Ekspor bijih nikel biasanya dilakukan hanya oleh 30 kapal dalam sebulan. Namun, setelah diumumkan pelarangan ekspor nikel ore yang dimulai 1 Januari mendatang pada September lalu, membuat lonjakan ekspor nikel menjadi rata-rata 100 kapal hingga 130 kapal per bulan. Saat ini pemerintah tengah melakukan evaluasi mengenai pengapalan itu secara terpadu antara Ditjen bea cukai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan TNI Angkatan Laut. Adapun, terdapat tiga pelanggaran diperkirakan dilakukan oleh para oknum itu yakni mulai dari manipulasi kadar nikel, kuota, dan yang tak punya dan tak bangun smelter juga mengekspor. 

Pemerintah menggenjot pengembangan berbagai jalur penghubung infrastruktur penunjang (backbone) di Papua dan Papua Barat. Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan koneksi jalan di daratan timur itu dibuat mengikuti kebutuhannya. Proyek Trans Papua yang digeber selama empat tahun terakhir menjadi patokan pengembangan akses ke lokasi strategis tersebut. Merujuk data Direktorat Jenderal Bina Marga, delapan segmen Trans Papua dengan panjang total 2.345 kilometer ditargetkan hampir terbuka seluruhnya pada penghujung 2019.

Meski belum merincikan alokasi yang mengalir khusus untuk Papua dan sekitarnya, Riel membenarkan adanya alokasi Rp 42,9 triliun untuk pengembangan konektivitas oleh Ditjen Bina Marga pada tahun depan, dari pagu total Kementerian PUPR 2020 sebesar Rp 120,2 triliun. Rencana pembangunan jalan baru sepanjang 793,1 kilometer didanai hingga Rp 8,43 triliun. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan membangun prasarana transportasi berupa enam pelabuhan dan 10 bandara. Jokowi juga berjanji akan membangun rumah sakit, puskesmas, dan pasar dalam dua-tiga tahun di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berpotensi menambah produksi minyak dan gas dari Lapangan YY di Blok Offshore North West Java (ONWJ). Direktur Utama PHE, Meidawati, menyatakan sumur sumbatan atau relief well di lapangan tersebut bisa berproduksi. Relie Well  yang dimaksud dibor pada Agustus lalu untuk menyumbat sumur YYA-1 yang bocor. Relief Well digali dengan kedalaman 9.000 kaki untuk bisa menembus sumur YYA-1. Melalui sumur sumbatan itu dialirkan lumpur untuk menghentikan kebocoran migas.

Relief well di lapangan YY itu bisa menambah capaian produksi siap jual atau lifting migas nasional. Hingga kuartal III, lifting migas baru mencapai 89 persen dari target 2 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019. Rinciannya, lifting minyak sebesar 745 ribu BOEPD dan lifting gas 1,05 juta BOEPD. Vice President Relations PHE, Ifki Sukarya, menyatakan bahwa lifting  minyak belum mencapai target karena ada beberapa pekerjaan yang belum terlaksana, baik pengeboran, perbaikan fasilitas, maupun beberapa hasil pengeboran yang masih di bawah target.

Kinerja keuangan bank sebesar di kuartal III-2019 beragam. Sebagian bank berhasil mencetak kenaikan laba bersih yang tinggi, namun sebgaian lain naik tipis. BCA misalnya, meraih laba konsolidasi sebesar Rp 20,9 Triliun atau tumbuh 13% yer on year (yoy). Bank Mandiri juga masih berhasil mencetak laba bersih 11,93 % yoy menjadi Rp 20,25 Triliun. Namun, Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV lain seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank BNI mencatatkan kenaikan laba bersih satu digit dikuartal III-2019, yakni masing-masing 5,4% dan 4,7%. Secara umum , bank besar dihantui kenaikan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Hanya Bank Mandiri, Bank Panin dan BNI yang bisa menahan laju NPL. Penyaluran kredit sulit berlari kencang karena permintaan lesu. Dilain sisi, kalangan perbankan juga berhati hati menyalurkan kredit agar NPL tidak meningkat.

Direktur Bisnis dan Jaringan Bank Mandiri mengatakan, realisasi penyaluran kredit secara konsolidasi Bank Mandiri mencapai Rp 806,8 Triliun atau naik 11,5% yoy. Rasio NPL gross Bank Mandiri turun 48 basis pon (bps) menjadi 2,53% dibandingkan dengan posisi September tahun lalu. Sehingga, Bank Mandiri dapat menurunkan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) sebesar 6,27%. Kredit segmen mikro Bank Mandiri dikuartal III-2019 naik 19,4% yoy menjadi Rp 116,4 Triliun dari Rp 97,5 Triliun. Namun beberapa segmen kredit masih lesu seperti korporasi yang hanya naik 7,6% yoy menjadi Rp 327,7 Triliun dan kredit segmen komersial melorot 2,7% yoy menjadi Rp 138 Triliun. Pertumbuhan kredit yang diiringi dengan perbaikan kualitas kredit dan pengendalian biaya operasional melalui dukungan otomatisasi serta digilatisasi menyokong pertumbuhan laba kuarta III-2019.

Presiden Direktur BCA, menjelaskan, penyokong laba BCA adalah kenaikan penyaluran kredit yang tumbuh 10,9% yoy menjadi Rp585 Triliun. Pertumbuhan kredit terutama didukung oleh segmen korporasi yang tumbuh 16,5% menjadi Rp 232 Triliun dan segmen komersial dan UMKM senilai Rp 192,2 Trilun dengan pertumbuhan 10,5 yoy. Sedangkan segmen consumer melandai dengan penyaluran Rp 156,29 Triliun atau tumbuh 4,1 % yoy. Kredit kendaraan bermotor (KKB) BCA turun 2% yoy menjadi Rp 47,82 Triliun dan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) tumbuh 6,8% yoy menjadi Rp 92,13 Triliun. Rasio NPL BCA naik menjadi 1,6% per September 2019 dibanding September 2018 sebesar 1,4%. Segmen korporasi jadi penopang utama meningkatnya rasio NPL BCA. Kontribusi utama dari industri baja. Bencana alam di Palu, Sulawesi Tengeh juga ikut mendongkrak NPL BCA.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) sebesar 8,51% di tahun 2020 masih menjadi polemik. Bila ditetapkan, ada beberapa perusahaan yang rentan gulung tikar. Tapi bila tidak naik, pendapatan buruh dalam negeri tidk sesuai dengan meningkatnya angka inflasi nasional tahun 2020 sebesar 3,39% dan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan.

Kamar Dagang Industri (KADIN) mencatat, bila upah naik usaha yang rentan gulung tikar adalah industri padat karya terutama garmen. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Moneter, Fiskal, dan Kebijakan Publik mengatakan, kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51% dari UMP 2019 memang terbilang memberatkan bagi investor. Sebab, keadaan ekonomi saat ini berat, terlebih untuk industri padat karya. Makanya Kadin mengusulkan, bagi perusahaan yang merasa berat terhadap kenaikan UMP bisa meminta penundaan kenaikan. Akan tetapi untuk yang lainnya dihimbau agar mengikuti kebijakan kenaikan tersebut. Menurutnya yang terpenting ada saling pengertian antara pihak-pihak yang terkait. Jika ada kenaikan UMP diharapkan dapat dibarengi dengan kinerja optimal pekerja.

General Motors, raksasa otomotif Amerika, akan menghentikan penjualan di pasar Indonesia pada akhir Maret 2020. GM memastikan tetap memberikan pelayanan kepada pelanggan Chevrolet dalam bentuk garansi dan purnajual. Hector Villarreal, Presiden GM Asia Tenggara mengatakan bahwa secara global telah mengambil langkah-langkah yang sulit untuk memfokuskan aset dan sumberdaya yang dimiliki. Keputusan yang sulit ini konsisten dengan strategi global GM untuk tetap berfokus pada pasar yang memiliki jalur jelas untuk mencapai keuntungan yang berkesinambungan. Di Indonesia, dia menuturkan, GM tidak memiliki segmen pasar otomotif yang dapat memberikan keuntungan berkesinambungan. Hal ini membuat kegiatan operasional semakin terpengaruh oleh faktor-faktor yang lebih luas di Indonesia, seperti pelemahan harga komoditas dan tekanan mata uang asing.

Pemerintah harus berupaya untuk mereformasi perizinan berrusaha di Indonesia dengan lebih cepat dan fokus. Pasalnya, kebijakan yang telah banyak dilakukan belum mampu membawa perubahan iklim usaha dan investasi secara signifikan. Mekanisme shorcut paling mudah adalah dengan adanya omnibus law, agar semua kebijakan yang diambil bisa mengubah secara signifikan rezim perizinan di masa depan. Selama lima tahun terakhir Indonesia masih sulit melakukan perbaikan terhadap jumlah indikator penilaian kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) yang dikeluarkan Bank Dunia. Alhasil, Indonesia gagal mencapai peringkat 40 di tahun ini. Indikator tersebut diantaranya adalah prosedur memulai usaha (starting business). Terkait di Indikator ini, Indonesia masih di peringkat 140 dari 190 negara. Kemudian biaya dan waktu untuk menyelesaikan perselisihan masih di posisi 139 dari 190 negara. Diantara indikator lain, yang mengalami peningkatan signifikan selama kurun waktu lima tahun terakhir hanya indikator EoDB getting electricity dan paying taxes (membayar pajak), karena keberhasilan pembangunan infrastruktur energi dan program tax amnesty.

Hongkong menghadapi resesi dan tak mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi apa pun tahun ini, dipicu oleh gelombang demonstrasi yang berlangsung selama lima bulan. Menteri Keuangan Hong Kong Paul Chan mengatakan perkiraan awal produk domestik bruto (PDB) kuartal ketiga akan menunjukkan dua kuartal berturut-turut kontraksi, sebuah definisi teknis dari resesi. Pertumbuhan ekonomi antara nol dan satu persen, kendati pemerintah melakukan sutikan dana. Penghentian demonstrasi dipandang sebagai cara utama untuk memulihkan ekonomi. Sejumlah 255 juta dolar AS telah disiapkan untuk memulikan perekonomian dengan mendukung industri transportasi, pariwisata, dan ritel yang tetekan. Pada bulan Agustus lalu Hongkong telah mengucurkan 2,4 milyar dolar AS untuk menopang aktivitas bisnis yang terdampak demonstrasi, dana itupun dialokasikan untuk membantu warga kurang mampu. Aksi demonsrasi di hongkong telah terjadi sejak Juni 2019 dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Pemicu utama demonstrasi adalah rancangan undang-undang ekstradisi yang dianggap sebagai ancaman independensi proses hukum peradilan disana. Namun setelah RUU tersebut diputuskan untuk ditarik September lalu, tuntutan meluas agar pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengundurkan diri serta menyerukan agar otorias Hong Kong membebaskan para demonstran yang ditangkap lebih dari 2600 orang.

Kementerian ESDM masih menggodok peraturan menteri yang mengatur penggunaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Beleid tersebut tidak hanya akan mengatur tarif saja, melainkan juga standar keamanan SPKLU dan pola pengusahaan bisnis SPKLU. Khusus soal tarif, pemerintah sedang mempertimbangkan sejumlah faktor terutama mengenai jenis SPKLU. Adapun dengan jenis SPKLU yang terdiri atas ultra fast charging, fast charging, maupun medium charging dinilai akan memberikan besaran tarif yang berbeda. Dalam hal pembangunan SPKLU, PLN secara terbuka bekerjasama dengan berbagai pihak, baik perusahaan swasta maupun BUMN lainnya.