Deregulasi atau penyederhanaan aturan, khususnya untuk menarik investasi, kembali menjadi arah Kabinet Indonesia Maju. Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Jokowi meminta agar tidak ada lagi investasi yang terganjal. Luhut menyatakan salah satu bentuknya ialah harmonisasi sejumlah aturan. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan tetap akan mencari peluang di tengah kondisi perekonomian global yang suram. Dia pun berjanji akan memangkas hambatan di dalam negeri, seperti tumpang tindih perizinan.

Ekonom dari Intitute for development of Economics and Finance, Eko Listyantoyanto, menilai kemudahan berusaha dalam lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan. Mengacu pada laporan Ease of Doing Business yang dikeluarkan World Bank, peringkat Indonesia perlahan naik dari posisi ke 114 dari 190 negara pada 2014 menjadi ke-73 pada 2018. Di Asean, peringkat kemudahan berusaha tertinggi masih ditempati Singapura, Malaysia, dan Thailand dengan skor kemudahan berbisnis masing- masing 85.2; 80.6; dan 78.4. Sementara itu Indonesia berada di peringkat keenam dengan skor 67.9 yang diikuti Filipina dengan skor 57.6.

Kendaraan dengan platform full teknologi listrik kini menjadi tren global dan membuat pabrikan otomotif dunia berlomba-lomba menjual produk barunya. Adapun Indonesia menjadi salah satu pasar potensial yang mereka tuju. Adanya apresiasi dari dunia usaha atas kebijakan pemerintahan yang telah mengeluarkan aturan kendaraan listrik. Dia berharap aturan baru tersebut akan mendukung ekosistem mobil listrik di Indonesia untuk lebih berkembang. Namun, masih ada banyak kendala yang memengaruhi harga jual mobil listrik, terutama masalah pajak. Mineral langka sebagai bahan baku baterai lithium-ion sangat mahal. Nah, jika ada keringanan pajak, mungkin bisa menurunkan harga jual. 

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi mobil listrik melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.73 tahun 2019. Dalam beleid itu pemerintah memastikan bahwa mobil yang menggunakan teknologi plug-in hybrid electric vehicles, battery electic vehicles, atau fuel cell electic vehicles dengan konsumsi bahan bakar setara 28 km/liter atau tingkat emisi CO2 sampai dengan 100 gram per kilometer bisa memperoleh tarif sebesar 0%.

Maskapai Garuda Indonesia akan mendatangkan 100 unmanned aerial vehicle/UAV/drone pengangkut kargo udara senilai total US$ 500 juta yang bakal beroperasi mulai 2021. Maskapai pelat merah itu meyakini pemanfaatan pesawat tanpa awak dapat mereduksi biaya logistik hingga 30%. Pemanfaatan drone untuk logistik ini cukup besar. Pasalnya, pertumbuhan lalu lintas kargo udara rata-rata mencapai 11% per tahun. Kontribusi terbesar pertumbuhan tersebut didorong melalui pelayanan angkutan untuk komoditas e-commerce yang kenaikan rata-rata nya mencapai 50% per tahun.

Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman perantara atau utang senilai US$ 100 juta atau setara Rp 1,4 triliun pada pemerintah Indonesia untuk mengkatalisasi investasi sektor swasta di berbagai proyek infrastruktur. Pinjaman ini akan membantu memobilisasi investasi sektor swasta untuk membangun dan membiayai proyek infrastruktur yang sangat dibutuhkan kata Direktur ADB Winfried F Wicklein.

Infrastruktur masih menjadi prioritas pemerintah Joko Widodo-Ma’ruf Amin di bidang ekonomi. Hal tersebut diungkapkan Basoeki Hadimoeljono yang ada kemungkinan besar ditunjuk kembali untuk menjabat sebagai Menteri PUPR. Dia mengatakan pembangunan infrastruktur bakal dilanjutkan dengan target perluasan konektivitas. Targetnya adalah menghubungkan infrastruktur yang selama 5 tahun terakhir telah dibangun dengan kawasan strategi khusus seperti Brebes,Magetan,dan Ngawi yang merupakan kawasan industri untuk memudahkan distribusi barang. Isu infrastruktur juga disinggung oleh Jokowi dalam pidato pelantikannya. Ahad lalu Dia mengatakan akan membangun infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, serta mendongkrak lapangan kerja baru.

Di sisi lain Sri Mulyani mengatakan bahwa sebagian tugasnya ialah meningkatkan kualitas supply chain, membangun investasi, serta mendorong kebijakan yang pro penciptaan lapangan kerja. Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance mengatakan daya saing infrastruktur Indonesia relatif rendah. Dia merujuk pada laporan Global Competitiveness Index 2019 yang dirilis World Economic Forum yang menyebutkan peringkat daya saing Indonesia turun ke posisi 50 dari 45 pada 2018

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan inovasi keuangan digital bakal terus berkembang. Otoritas akan proaktif membuat kebijakan yang mewadahi perkembangan perbankan digital hingga industri fintech. Pengawasan yang dilakukan berfokus pada tiga hal, yaitu memastikan kesehatan penyelenggara jasa keuangan, perlindungan konsumen, serta dampak untuk mendorong peningkatan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi.

Hingga saat ini sudah ada 48 penyelenggara inovasi keuangan digital yang tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Dari jumlah itu, 34 penyelenggara ditetapkan sebagai contoh model untuk diuji coba dalam regulatory sandbox tersebut dari total 120 permohonan pencatatan yang masuk. Chief Executive Officer Citibank Indonesia, Batara Sianturi, mengatakan industri perbankan menyadari peluang dalam bisnis ekonomi digital saat ini. Perbankan perlahan meninggalkan proses bisnis konvensional yang mengandalkan banyak kantor cabang bergeser ke platform digital, seperti mobile dan electronic banking. Namun menurutnya masih terdapat berbagai hambatan. Menurut dia, ada perbedaan regulasi industri fintech dengan perbankan. Peraturan teknologi keuangan bersifat agile, sedangkan perbankan lebih rigid, khususnya terkait dengan prinsip kehati-hatian.

Garuda Indonesia mulai menguji pesawat nirawak logistik atau drone kargo pada awal tahun depan. Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Garuda, Mohammad Iqbal, mengatakan akan melayani rute perintis dengan dua drone berdaya angkut 2,2 ton. Garuda mengajukan rencana amhkutan kargo dengan drone kepada pemerintah sejak Juli lalu. Maskapai pelat merah ini menyepakati pengadaan 150 unit drone kargo dengan produsen asal Cina, Beihang Technology Co.Ltd, dengan perkiraan harga US$ 5 juta (Rp 70 miliar) per unit

Hingga bulan depan, Garuda harus merampungkan sertifikasi penggunaan drone Beihang, sambil menunggu revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2016 tentang operasi drone. Menurut Iqbal, rencana operasi drone pada 2021 bisa mendukung penurunan tarif logistik hingga 30 persen. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penghematan diperoleh dari pemangkasan waktu tempuh dibandingkan dengan angkutan kargo biasa yang saat ini dilayani pesawat Boeing 737-800. Kepala Sub-Direktorat Standardisasi dan Prosedur navigasi Penerbangan Kementerian Perhubungan meminta Garuda melayani rute udara yang “sepi” dari penerbangan komersial. Pelaksana tugas Vice President Airport Safety PT Angkasa Pura I (Persero), Salim, memprediksi nilai pasar global penggunaan drone, baik untuk penumpang maupun barang, mencapai US$ 28 miliar pada 2026 mendatang.

Dampak derasnya arus impor baja telah terasa di industri baja hilir yakni terjadi penurunan utilitas pabrikan baja hilir pada tahun ini. Utilitas pabrikan baja hilir kini turun ke level 60% dari realisasi pada periode yang sama tahun lalu sekitar 70%. Penurunan utilitas tersebut seperti bom waktu yang menunggu meledak jika tidak segera dimitigasi. Guna menjaga agar utilitas pabrikan tidak terus merosot, mendorong agar adanya harmonisasi di seluruh sektor industri baja. Selain itu, perlu mendorong pemberlakuan wajib standar nasional Indonesia (SNI) baja ringan.  pemberlakuan SNI wajib dapat membantu menahan arus impor baja hilir. Saat ini, baja hilir lokal tidak dapat bersaing dengan baja hilir impor hasil penyelewengan pos tarif. Seperti diketahui, baja yang memiliki kandungan boron tidak dikenakan bea masuk lantaran baja tersebut digunakan untuk produksi industri otomotif.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan pemerintah belum bisa memastikan persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020. Alasannya, pemerintah Jakarta masih harus mengkaji hasil survei tentang kebutuhan hidup layak (KHL) di Ibu Kota. Menurut Andri, pemerintah Jakarta memang sudah menerima Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 308 Tahun 2019 yang memerintahkan peningkatan upah minimum di Ibu Kota hingga 8,51 persen. Namun pemerintah provinsi bersama Dewan Pengupahan Daerah masih akan mengkaji surat edaran tersebut.

Bila merujuk pada instruksi Menteri Tenaga Kerja, upah minimum DKI Jakarta seharusnya naik sekitar Rp 335 ribu atau naik dari Rp 3,94 juta menjadi Rp 4,27 juta. Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri DKI Jakarta Bidang Ketenagakerjaan, Heber Lolo Simbolon, mengatakan pengusaha sebenarnya berkeberatan atas keputusan pemerintah untuk meningkatkan UMP. Alasannya, perekonomian masih lesu. Sejumlah bidang usaha bahkan berada dalam kondisi sangat buruk. Heber mencontohkan pengusaha retail dan konvensional tengah kehilangan pasar akibat perkembangan dunia digital.

DJPPR Kementerian Keuangan kembali melelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN) untuk pembiayaan APBN 2019 besok. Penawaran yang masuk pada lelang kali ini diperkirakan bakal kembali tinggi (oversuscribed) seiring dengan sentimen positif perekonomian dalam negeri. Ekonom PT Pefindo, Fikri C. Mengatakan pasar surat utang saat ini sedang menghadapai tren suku bunga acuan yang terus turun. Sejak Juli lalu, Bank Indonesia telah tiga kali menurunkan suku bunga acuan BI 7-Days Reverse Repo Rate hingga 75 basis point ke level 5,25 persen.

Adapun lelang yang digelar hari ini menyodorkan tujuh seri SUN yaitu SPN03200123, SPN 12200703, FR0081, FR0082, FR0080, FR0079, dan FR0076. Kemenkeu menetapkan target indikatif dalam pelaksanaan lelang ini mencapai Rp 15 triliun dengan target maksimal Rp 30 triliun. Lelang pada enam seri SUN terakhir merupakan pembukaan kembali (reopening), kecuali SPN03200123 sebagai seri baru. Sepanjang tahun ini pemerintah berencana menerbitkan SBN senilai 825,7 triliun melalui 24 kali lelang. Dananya akan digunakan untuk menutup defisit dalam APBN 2019 yang dipatok 1,84 persen dari produk domestik bruto. Hingga 8 Oktober, pemerintah sudah 20 kali melelang SUN.

Fikri mengatakan sentimen positif lainnya juga berasal dari kondisi politik domestik. Dia menilai, pelaku pasar cenderung optimistis bahwa Presiden Joko Widodo akan memiliki menteri di bidang ekonomi dari kalangan profesional.