Bank Indonesia terus mendukung upaya percepatan pemulihan ekonomi Jawa Timur (Jatim) di tengah pandemi covid 19 ini. Salah satunya penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi digital.

“QRIS mendapat respon positif di masyarakat Jatim. Tercatat sekitar 560.000 merchant QRIS,” kata Din Ahmad Johansyah, Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur (BI Jatim), saat wawancara zoom meeting bersama Surya, Senin (3/11).

Penggunaan transaksi digital ini merupakan cara efektif berinteraksi antara produsen dengan konsumen di saat pandemi, Difi meyakini bila masyarakat kembali berbelanja, maka pertumbuhan ekonomi Jatim kembali normal.

Saat ini tantangan yang harus diselesaikan adalah menumbuhkan confidence atau kepercayaan diri masyarakat agar mau berbelanja lagi. Terutama di sektor jasa seperti hotel, pariwisata dan restauran. “Masyarakat harus didorong untuk adapter terhadap prokes yang mendukung peningkatan kepercayaan dalam belanja,” cetus Difi.

Memasuki kuartal IV di bulan Oktober, Din memprediksi beberapa daerah kemungkinan akan mulai mencatatkan inflasi. Inflasi Ini bisa mendorong ekonomi tumbuh, seperti yang sudah terlihat di Kediri, kemudian Surabaya, Malang. Batu, Madiun dan Banyuwangi Tidak hanya sektor jasa, daerah dengan sektor pertanian juga diprediksi tumbuh, di Madiun dan Blitar.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memaksimalkan layanan digitalnya kepada para peserta. Yang terbaru adalah program “Pandawa” akronim dari Pelayanan Administrasi Melalui WhatsApp.

“Kami agresif sosialisasikan 'Pandawa' ke seluruh cabang BPJS Kesehatan, termasuk di Jawa Timur (Jatim). Ini bentuk komitmen kami untuk mendukung pemerintah dalam menjalankan PSBB di masa pandemi Covid-19,” kata i Made Puja Yasa, Deputi Direksi BPJS Jatim.

Sejak dikenalkan pada Oktober 2020, respons peserta BPJS Kesehatan di Jatim cukup tinggi. Karena hampir sebagian besar peserta telah memiliki dan menggunakan aplikasi WhatsApp ini.

Penduduk Jatim yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) sampai akhir September 2020 mencapai 30,3 juta. Jumlah itu sudah mencapai 74 persen dari total penduduk Jatim yang mencapai 40 juta lebih.

Sementara itu iuran, diakui masih mengalami defisit dibanding klaim. Sampai September2020, penerimaan luran BPJS Kesehatan Jatim mencapai Rp 5,7 triliun Sedangkan klaim dan biaya operasional lainnya telah mencapai Rp 10,5 trillun.

DPRD Jawa Timur mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dalam melakukan recovery sektor ekonomi riil di bidang pertanian pasca pandemi Covid-19. Pertanyaan tersebut muncul setelah Pimpinan Dewan Jatim, Anik Maslachah turut serta dalam agenda sidak ke UPT Pengembangan Benih Hortikultura Jatim yang ada di Kabupaten Magetan beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua DPRD Jatim itu menemukan adanya pemangkasan anggaran untuk pengembangan benih hortikultura untuk tahun 2021 yang direncanakan berada pada angka Rp 800 juta, sedangkan di tahun sebelumnya sebesar Rp 1,2 miliar.

Dalam sidak tersebut, politisi PKB Jatim itu juga menemukan lahan pertanian yang luasnya 10 hektare hanya bisa digunakan 1 hektare saja. “UPT yang kita sidak kebetulan fokus pembenihan kentang. Dari lahan 10 hektare milik pemprov idealnya bisa dibuat benih bibit 4 hektare, namun hanya bisa dipakai 1 hektare, “ ungkap Anik, Selasa (10/11).

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertingggi di triwulan II/2020 berdasarkan rumus Q to Q terjadi di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,26 persen. “Yang tidak kalah penting, Jatim itu merupakan buffer stock kebutuhan pangan nasional diberbagai komoditi prodik pertanian,” tuturnya.

Untuk itu, Ketua Perempuan Bangsa Jawa Timur itu meminta Pemprov Jatim untuk kembali membuat grand design terkait pengembangan pertanian. Mulai mapping lokasi yang cocok untuk pengembangan hortikultura, pendistribusian bibit dan juga pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian.

Gerakan Nasional Budidaya Lele (GerNas Bule) kini sedang digencarkan di Jawa Timur. Ketua Tim Penggerak PPK Jatim Arumi Bachsin Dardak mengatakan, GerNas Bule mempunyai beberapa manfaat. Salah satunya bisa menekan angka stunting.

Menurutnya, lele memiliki kandungan gizi yang banyak dan beragam untuk menunjang kesehatan. Selain mengandung banyak protein, harga lele juga lebih terjangkau bagi masyarakat prasejahtera. “Ikan lele ini murah, tapi gizinya bagus sekali dan lele juga mudah perawatannya,” kata Arumi di acara Gerakan Nasional Budi Daya Lele untuk Kemandirian Pangan di Gedung Dharma wanita Surabaya, Selasa (10/9).

Selain murah dan mengandung gizi yang tinggi, perawatan lele terbilang mudah. Mulai perawatan air, wadah, hingga pakan lele cukup mudah dicari di pasaran.

Di samping itu, inisiator GerNas Bule Chusnur Ismiati Hendro mengatakan, budi daya lele ini untuk memajukan ketahanan pangan dan memenuhi gizi keluarga sekaligus meningkatkan perekonomian keluarga. Satu ember, lanjut Chusnur, bisa di buat menampung 50 ekor bibit lele. “Jadi budi daya lele ini sangat mudah. Karena pemeliharaannya gampang. Bisa dilakukan dengan memanfaatkan lahan halaman rumah,” kata Chusnur.

Tata niaga impor sejumlah barang memantik persoalan di lapangan. Kabar terbaru, para pengusaha alat penyejuk udara atau air conditioner (AC) mengaku kesulitan mengurus izin impor.

Usut punya usut, ini akibat sulitnya proses pengurusan persetujuan impor (PI) di Kementerian Perdagangan. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/2020 j.o. Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, serta Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga menjadi akar persoalan.

Gara-gara izin impor tak kunjung keluar, PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) kehilangan potensi penjualan AC Rp 100 miliar Oktober tahun ini. “Penjualan terganggu karena tak bisa impor,” ungkap Senior General Manager National Sales SEID Andri Adi Utomo kepada KONTAN, Senin (10/11)

PT Haier Sales Indonesia (HSI) juga mengaku belum mendapatkan persetujuan impor Kemendag, padahal izin impor sudah mengajukan September 2020. “Penjualan AC terganggu. Produk kami 100% impor,”  ungkap Import Manager HSI, Tjiputra Halim.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga mengeluhkan implementasi aturan impor baru itu. “Permendag oke, jika ada batas waktu pemrosesan PI. Persetujuan harus jelas kapan terbit. Jika ditolak, jelas juga alasannya”, ujar Direktur Eksekutif Aprisindo, Firman Bakri.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Didi Sumedi berdalih pemberian izin terkendala korona. “Kami masih menerapkan SDM 25%-50%. Permohonan impor AC sudah 8 juta unit. Petugas harus verifikasi seluruh persyaratan impor,” kata dia, kemarin. Didi berjanji PI segera keluar.

Perusahaan uang elektronik masih terus mendapatkan pendanaan dari investor.Yang terbaru, LinkAja. Perusahaan ini mengumumkan baru saja mendapatkan pendanaan sejumlah investor yang dipimpin oleh Grab.

Haryati Lawidjaja, Direktur Utama LinkAja menjelaskan, LinkAja meyakini, kerja sama strategis yang didukung oleh investasi dan kekuatan teknologi Grab ini akan memperkuat layanan perusahaan tersebut. Terutama dalam menghadirkan solusi memberikan akses ke keuangan dan ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

Langkah Grab ini memang semakin menguatkan perusahan transportasi online tersebut di bisnis pembayaran. Sebelumnya Grab juga membenamkan investasi di Ovo. “Kolaborasi LinkAja dan ekosistem digital kami yang di dalamnya termasuk Ovo dan Tokopedia memungkinkan kami menyediakan beragam layanan cashless bagi masyarakat Indonesia,” tutur Neneng Goenadi, Managing Director Grab Indonesia.

Ovo juga menganggap pendanaan Grab ke Link Aja merupakan bagian dari penguatan ekosistem “Kebutuhan pasar saat ini masih sangat besar dan belum berhasil dijawab oleh pelaku transaksi pembayaran yang ada,” ujar Head of Corporate Communication OVO Harumi Supit.

Pemerintah membidik pemenuhan kebutuhan biomassa di Jepang karena ada peluang besar ekspor komoditas itu terutama berasal dari cangkang kelapa sawit dan pelet kayu.

“Pemerintah Indonesia terus berusaha menjaga kualitas dan kuantitas produk biomassa agar dapat memenuhi standar yang dibutuhkan pasar di Jepang,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kick off virtual rencana kerja pasar bioenergi Jepang di Jakarta. Selasa (10/11).

Menurut dia, peluang ekspor biomassa itu terbuka lebar karena Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Untuk pemenuhan dalam negeri, pemerintah berupaya meningkatkan pemanfaatan biomassa sebagai alternatif membangkitkan energi listrik dan industri. Upaya itu sejalan dengan target pemerintah menurunkan emisi hingga 29 persen tahun 2030 atau 41 persen jika mendapat dukungan internasional menuju sistem energi yang lebih bersih.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menambahkan pengembangan bio energi merupakan salah satu strategi dalam mitigasi gas rumah kaca. Selain itu, juga sekaligus mendorong kesejahteraan rakyat untuk pemanfaatan bio energi.

 la menyebutkan target penggunaan energi baru terbarukan di Indonesia sebesar 23 persen tahun 2025 dan 31 persen tahun 2050. Saat ini, lanjut dia, pencapaian di Indonesia baru mencapai 9,5 persen dan Jepang tahun 2030 menargetkan 22-24 persen dari seluruh kebutuhan energinya.

Realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai Rp10,25 triliun untuk membiayai sebanyak 100.176 unit rumah per Jumat (6/11) pekan lalu. Adapun total penyaluran dana FLPP dari tahun 2010 hingga 2020 telah mencapai 755.778 unit atau senilai Rp 54,62 triliun.

Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan ( PPDPP) Arief Sabaruddin optimistis, pihaknya dapat menyalurkan dana FLPP sesuai target yang ditetapkan Pemerintah hingga akhir tahun ini.

Penyaluran dana FLPP tahun ini disalurkan oleh 41 bank pelaksana dari 42 bank yang bekerja sama dengan PPDPP tahun 2020. Dana FLPP tertinggi disalurkan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebanyak 39.942 unit.

Kemudian disusul PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sebanyak 13.003 unit, Bank BRI Syariah sebanyak 11.228 unit, BTN Syariah sebanyak 6.591 unit, dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk atau BJB sebanyak 4.491 unit.

Lalu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebanyak 4.116 unit, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebanyak 2.501 unit, Bank NTB Syariah sebanyak 1.658 unit, Bank Sumselbabel sebanyak 1.460 unit dan sisanya oleh bank pelaksana lainnya.

Dalam triwulan terakhir 2020, beberapa perusahaan baru (start-up) maupun perusahaan besar yang sudah lama berdiri dapat meraup keuntungan yang sangat besar. PT. NFC Indonesia Tbk (NFCX) yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi, digital dan telekomunikasi melaporkan bahwa perusahaan tersebut dapat meraup setidaknya Rp 30,4 Miliar, dengan membawahi 16 anak perusahaan.

Selain perusahaan tersebut terdapat perusahaan (start-up) lainnya yang juga berhasil melaporkan bahwa keuntungan yang didapat sebesar Rp 85,4 Miliar. Perusahaan tersebut yaitu PT. M Cash Integrasi Tbk (MCAS) yang merupakan penyedia self-kiosk digital dan layanan solusi IT yang inovatif, seperti pulsa dan token listrik, pembayaran tagihan, pemesanan tiket, e-ticket dan voucher digital.

Keduanya memiliki keunggulan yang sama untuk masyarakat, yaitu untuk memfasilitasi permintaan dari sekian banyaknya kosumen yang cenderung melakukan segala aktivitas dari rumah dan secara online, Selama pandemi berlangsung maka permintaan, aktivitas transaksi serta kebutuhan pelayanan digital akan mengalami kenaikan yang cukup drastis.

Tidak hanya itu, perusahaan yang bergerak pada sektor kesehatan juga mengalami peningkatan yang cukup baik. Seperti PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa penyediaan jasa dan produk layanan kesehatan.

Dalam triwulan-2 tahun 2020, KAEF membukukan bahwa keuntungan yang dapat diperolah selama PSBB diberlangsungkan sebesar Rp.4,68 Miliar, dengan harga per lembar saham yang juga menanjak tajam pada akhir Maret harga KAEF adalah Rp. 1.165, per lembar saham meningkat menjadi Rp. 2. 910,- perlembar saham pada akhir September.