Usaha menyudahi polemik yang mendera industri garam nasional seperti mengurai segumpalan benang kusut. Entah kapan dan bagaimana akan selesai, tidak jelas muaranya. Tarik ulur antara produsen (petambak) dan industri pengguna soal penyerapan garam, membuat persoalan yang membelit komoditas itu tak kunjung menemukan titik temu.

Bahkan, sejak Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah No. 9/2018 yang mengalihkan kewenangan rekomendasi impor garam industri ke Kementerian Perindustrian dari sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap saja persoalan ‘pergaraman’ tak serta merta beres. Padahal, Indonesia seharusnya bisa terbebas dari impor garam, mengingat sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan memiliki garis pantai terpanjang ke-2 di dunia.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang mengakibatkan garam lokal sulit diserap oleh industri pengguna.

Pertama, mutu garam yang dihasilkan petani masih belum dapat mencapai kadar NaCl>97%. Kedua, garam lokal masih memiliki impuritas yang tinggi, produktivitas rendah, dan tidak terjamin kelancarannya. Ketiga, industri pengolahan garam refinery masih sangat terbatas.

Untuk itu, menurut Gati, dibutuhkan berbagai upaya guna pengembangan dan penguatan daya saing produk industri garam. Di antaranya dengan pengawasan SNI, pembangunan dan perluasan pabrik pengolahan garam, dan peningkatan kapasitas refinery garam, serta mendorong investasi industri hilir.

Dari kacamata petambak, minimnya dukungan pemerintah turut berkontribusi kenapa pemanfaatan garam lokal masih belum optimal. Mulai dari kebijakan impor garam, dukungan peningkatan daya saing, hingga anjloknya harga sehingga menyebabkan stok menumpuk, menjadi serentetan persoalan yang dihadapkan pada petambak. Seperti yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, kesulitan mencari pabrikan pengguna garam sepanjang tahun ini membuat pemerintah daerah itu urung menambah investasi tambak garam dalam waktu dekat

Namun demikian, masalah kedua yang dihadapi petambak asal Sabu Raijua adalah lokasinya yang jauh yang berdampak pada penurunan harga jual. Untuk diketahui harga garam sempat mencapai puncaknya pada Juli 2017 di level Rp3.500 per kilogram. Namun, harganya terus turun ke level Rp2.600 per kilogram pada Januari—Mei 2018, dan terus tertekan ke level Rp350 per kilogram per Oktober—November 2020.

“Bayangkan saja dari revenue-nya 100% tinggal 30%. Kenapa bisa fluktuatif? Sebelum 2017 harganya tidak segitu, tapi terus naik tinggi, terus turun jauh sekali. Itu kaitannya sama supply-demand,” ujar Direktur Utama Garam Achmad Ardianto kepada Bisnis, Senin (16/11). Menurut dia, keberadaan garam impor menjadi salah satu pemicu penurunan harga garam lokal, kendati memang garam impor masih lebih kompetitif karena kualitasnya. Sejauh ini garam impor masih mendominasi bahan baku garam yang digunakan hingga 80%. Adapun, preferensi ke garam impor tersebut disebabkan oleh tingkat kebersihan garam rakyat yang dinilai hanya akan menambah biaya produksi.

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) sebelumnya menyatakan bahwa investasi di industri pengolahan garam masih prospektif lantaran pertumbuhan industri kimia mencapai 5%—8% per tahun dan industri mamin setidaknya tumbuh 5% per tahun.“Untuk menjadikan dia prospektif, pengadaan garam sebagai bahan baku diperlancar. Kalau lancar, industri yang menggunakan bahan baku akan tumbuh, dan investasinya akan tumbuh,” kata Ketua Umum AIPGI Toni Tanduk. Dia menilai pasokan bahan baku industri pengolah garam bisa berasal dari produk lokal maupun impor. Menurut dia, peran pemerintah daerah dalam produksi garam rakyat merupakan strategi yang bagus. Pasalnya, hal tersebut dinilai dapat memberikan ruang gerak bagi petani garam dan jaminan pada investor.

Industri keuangan kembali dihebohkan dengan kasus gagal bayar instrumen high yield promissory notes yang diterbitkan PT Indosterling Optima Investama. Kasus yang diperkirakan bernilai Rp1,9 triliun menambah panjang daftar kasus gagal bayar di Indonesia, dari produk asuransi hingga koperasi. Indosterling Optima Investama menerbitkan atau menjual high yield promissory notes menjual surat utang dengan imbal bunga 9-12 persen per tahun pada 2018-2019. Sejak April 2020, Indosterling Optima Investama tidak lagi membayarkan kupon hingga pelunasan saat jatuh tempo.

Sebelum kasus Indosterling merebak, dalam beberapa tahun terakhir, kasus gagal bayar juga sempat bikin heboh, mulai dari Asuransi Jiwasraya, Asuransi Kresna Life, dan Bumiputera. Beberapa kasus bahkan sempat melibatkan koperasi, seperti KSP Indosurya dan Koperasi Cipaganti.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, berikut tunggakan klaim dari kasus gagal bayar yang melibatkan asuransi

• Asuransi Jiwasraya, tunggakan klaim Rp19,48 triliun
• Asuransi Bumiputera, tunggakan klaim Rp5,3 triliun
• Asuransi Jiwa Kresna, tunggakan bermasalah Rp6,4 triliun

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, beberapa kasus sudah mulai menemui titik terang di mana pihak penghimpun dana sudah berencana membayar kewajibannya kepada nasabah.

Secara khusus, untuk kasus Jiwasraya, pemerintah telah penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp20 triliun unuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. PMN tersebut merupakan langkah awal untuk menyelesaikan kasus gagal bayar produk JS Saving Plan besutan Jiwasraya.

Kasus ini berakhir di pengadilan saat Koperasi Cipaganti dinyatakan pailit dan harus mengembalikan dana mitranya melalui penjualan seluruh aset. Pada 2015 bos Cipaganti Andrianto Setiabudi divonis 18 tahun dan denda Rp 150 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena dianggap melakukan penipuan terhadap lebih dari 20 ribu nasabah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berpotensi menarik investasi hingga Rp380 triliun setelah berhasil mengaktifkan kembali sejumlah investasi yang mangkrak.Angka tersebut berasal dari realisasi investasi pada semester I/2020 senilai Rp86,3 triliun, serta persiapan investasi dari 11 perusahaan global dan nasional senilai Rp347 triliun. Dari 11 perusahaan tersebut, dua di antaranya adalah Hyundai Motors dan Amazon Web Service. Kontributor berikutnya adalah komitmen investasi 5 proyek BUMD senilai Rp4,01 triliun, dan 16 proyek investasi yang ditawarkan di ajang West Java Investment Summit (WJIS) 2020 senilai Rp40 triliun.

Menurutnya, angka Rp380 triliun datang dari komitmen investor yang digaet dalam ajang WJIS pada tahun lalu. Pemprov Jawa Barat bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga terus memberikan fasilitas dan pengawalan, sehingga perusahaan besar seperti Hyundai dan Amazon melakukan tahapan realisasi investasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Jawa Barat Noneng Komara mengatakan tingginya nilai investasi itu ditopang oleh realisasi, eksekusi investasi yang mangkrak, komitmen, dan tawaran proyek.Menurutnya, sumbangan dari kategori investasi yang memasuki tahapan akan bergulir dalam 3—5 tahun ke depan. Mengawal investasi besar tersebut menurutnya akan menjadi komitmen Pemprov Jawa Barat agar arus investasi terus terjaga.Di tempat yang sama, President Director PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Landi R. Mangaweang menyatakan komitmen pemerintah, baik pusat dan daerah, sangat penting dalam menjaring minat investor karena menjamin kemudahan bisnis.

PT JIEP bersama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT Pembangunan Perumahan akan membangun Grand Rebana City yang berlokasi di Kabupaten Subang dengan luas sekitar 1.300 hektare.Landi mengatakan keseriusan pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Subang, akan membuat proses pembangunan Grand Rebana City berjalan optimal.

Penurunan impor minyak dan gas (migas) bumi menjadi salah satu faktor penyebab terus membaiknya surplus neraca perdagangan. Impor migas pada Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 1,08 miliar, turun 8% dibanding September 2020, bahkan merosot 38,54% dibanding Oktober 2019 (year on year/yoy). 

Selama 10 bulan pertama (Januari-Oktober), impor migas juga anjlok 3,6% (yoy), dari US$ 17,617 miliar menjadi US$ 11,689 miliar. Sementara itu, surplus perdagangan selama Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 3,61 miliar, sedangkan secara kumulatif Januari-Oktober 2020 mencapai US$ 17,07 miliar atau setara Rp 240 triliun.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Setianto dalam konferensi pers secara virtual di Jakarta, Senin (16/11/2020) menyatakan, surplus sebesar US$ 3,61 miliar merupakan selisih antara nilai ekspor Oktober 2020 sebesar US$ 14,39 miliar dan impor US$ 10,78 miliar. Surplus tersebut lebih tinggi dibanding September 2020 sebanyak US$ 2,39 miliar.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tutuka Ariadji mengatakan, mulai tahun 2026, tidak akan ada lagi impor bahan bakar minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan domestik. Hal ini didorong oleh peningkatan produksi BBM dari kilang dan program mandatori bahan bakar nabati (BBN). Pada tahun ini, kata Tutuka, permintaan BBM dalam negeri memang jauh lebih besar dari produksi dari kilang nasional, sehingga impor BBM diperlukan untuk menutup konsumsi domestik.

Akan tetapi impor BBM kembali meningkat menjadi 10,45 juta KL pada 2024 dan mencapai 12,67 juta KL pada 2025. Proyeksi impor tersebut dengan asumsi konsumsi BBM naik sebesar 3,16% per tahun. Kebutuhan BBM nasional diperkirakan akan naik dari sebesar 69,72 juta KL pada tahun ini, di kisaran 72-77 juta KL pada 2021-2022, tembus di level 80-87 juta KL pada 2024-2027, dan mencapai 90-96 juta KL pada 2028-2030.

Di sisi lain, pemanfaatan BBN nasional diproyeksikan terus meningkat dari 8,43 juta KL pada tahun ini menjadi 10,5 juta KL pada 2023, dan menembus 12,8 juta KL pada 2025. Setelah itu, pemanfaatan BBN terus naik di kisaran 13,1-13,7 juta KL pada 2027-2029 dan mencapai 16,1 juta KL pada 2030. Pemanfaatan BBN menutup selisih produksi dan kebutuhan BBM mulai dari 2026 hingga 2030.

Lebih lanjut Setianto menyatakan, secara kumulatif, neraca perdagangan Januari-Oktober 2020 mencatat surplus fantastis, sebesar US$ 17,07 miliar atau setara Rp 240 triliun. Posisi ini lebih baik periode sama 2019 yang defisit sebesar US$ 2,12 miliar atau periode Januari-Oktober 2018 yang defisit lebih dalam lagi, senilai US$ 8,7 miliar. Khusus ekspor nonmigas terjadi kenaikan 3,54% (mtm) serta turun 1,84% secara tahunan (yoy) pada Oktober. Industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar, yaitu US$ 11,79 miliar pada Oktober, atau tumbuh 2,08% (mtm) dan 3,86% (yoy). Diikuti oleh sektor pertambangan dan lainnya sebesar US$ 1,55 miliar atau meningkat 16,98% (mtm), namun merosot 33,31% secara tahunan. Ekspor dari sektor pertanian mencapai US$ 420 juta, naik 1,26% secara bulanan dan melonjak 23,8% secara tahunan (yoy). 

Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro berpendapat, untuk mempertahankan surplus neraca perdagangan, pemerintah harus melakukan substitusi produk impor. Khususnya untuk bahan baku/penolong, barang setengah jadi, dan barang modal. Hal ini dilakukan agar saat pertumbuhan ekonomi meningkat, kestabilan neraca perdagangan bisa terjaga. Ari Kuncoro meyakini, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja akan mempercepat subsitusi produk impor, karena UU tersebut akan menghadirkan banyak investor baru 

Sementara itu, jika dilihat struktur impor berdasarkan penggunaan, barang konsumsi mengalami kontraksi 7,58% secara mtm dan dan minus 27,88% secara tahunan. Bahan baku/ penolong terkontraksi sebesar 5% (mtm) dan kontraksi 27,4% (yoy). Barang modal juga negatif sebesar 13,33% (mtm) dan minus 24,24 secara tahunan. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjadja Kamdani mengatakan, impor barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal masih kontraksi karena tertahan oleh ketidakpastian global pada bulan Oktober 

Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL) asal RRT bakal membangun pabrik baterai mobil dan kendaraan listrik yang lain di Indonesia senilai US$ 5,1 miliar, atau setara Rp 72,1 triliun (kurs Rp 14.139 per dolar AS). Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat, Amazon, juga bakal membangun infrastruktur pusat data (data center) senilai Rp 40 triliun. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, produsen baterai kendaraan listrik asal Tiongkok itu telah melakukan penandatanganan kerja sama. Groundbreaking (peletakan batu pertama) pembangunan pabrik akan dimulai 2021. Pabrikan baterai kendaraan lain asal Korea Selatan, lanjut dia, juga berencana berinvestasi di Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan, perusahaan teknologi raksasa asal AS Amazon bakal membangun data center di Jawa Barat, dengan nilai investasi mencapai Rp 40 triliun. Amazon Web Service (AWS) akan membangun fasilitas layanan cloud computing.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong investasi masuk ke dalam negeri, di tingkat nasional maupun daerah, sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional. Ia mengatakan, investasi daerah merupakan salah satu kunci mendorong pemulihan ekonomi nasional. 

Sebelumnya, lanjut Perry, pihaknya juga telah melakukan promosi investasi di Jawa Tengah bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Capaian realisasi dan komitmennya juga cukup besar.

Ridwan Kamil menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan investor tertarik memilih Jawa Barat sebagai tempat berinvestasi. Pertama, memiliki kelebihan di bidang infrastruktur yang berkualitas dan terhubung. Jabar juga menarik investasi karena terkait produktivitas sum ber daya manusia yang tinggi, dan dinilai paling produktif di Indonesia. Berdasarkan survei terbaru terkait daya kompetitif tenaga kerja menunjukkan, Jawa Barat dapat bersaing dengan Thailand dan Vietnam. Faktor-faktor tersebut menjadi modal besar dalam meningkatkan kepercayaan investor untuk berinvestasi di Jawa Barat. Bahkan, Jabar menjadi rumah bagi 60% total industri di Indonesia.

Bahlil Lahadalia mengatakan lebih lanjut, BKPM juga telah memfasilitasi investasi mangkrak sebesar Rp 474,9 triliun atau 67,1% dari total investasi mangkrak selama empat tahun yang mencapai Rp 708 triliun. Investasi mangkrak ini disebabkan tiga persoalan besar. Pertama, adanya ego sektoral yang terjadi antarkementerian. Kedua, tumpang tindih regulasi antara kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Ketiga, permasalahan di lapangan terkait lahan yang akan digunakan oleh calon investor.

BKPM juga memaparkan realisasi investasi langsung selama kuartal III-2020 sebesar Rp 209 triliun. Realisasi ini naik tipis 1,6% dibanding periode sama tahun lalu (year on year/ yoy) dan naik 8,9% dibandingkan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/qtq). Rinciannya, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di kuartal III-2020 senilai Rp 102,9 triliun, naik 9,1% qtq atau naik 2,1% yoy. Sedangkan PMA senilai Rp 106,1 triliun atau naik 8,7% qtq atau 1,1% yoy.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mendukung penegakan hukum kepada PT Indosterling Optima Investa,yang menawarkan bentuk investasi berupa surat utang sanggup bayar dengan imbal hasil tinggi atau high yield promissory notes (HYPN).Produk investasi Indosterling Optima Optima tersebut menimbulkan polemik lantaran gagal bayar dan tidak terdaftar di OJK.

Ketua Satuan Tugas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing mengatakan, Puhaknya mempersilahkan nasabah yang dirugikan Indosterling Optima menempuh jalur hukum.

“Ketika itu,Indosterling Optima menjelaskan bahwa mereka tidak pernah menerbitkan proposal investasi seperti itu,mereka menyatakan menawarkan produk tapi sifatnya hanya bilateral atau tidak ditawarkan ke publik”jelas dia Kepada investor daily.

Secara terpisah,kuasa Hukum PT Indosterling Optima Investa Hardodi mengatakan, pandemi covid-19 menjadi faktor yang menyebabkan klien nya mengalami gagal bayar,Adapun SWH tercatat sebagai komisaris utama PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH). Manajemen Indosterling Technomedia menjelaskan, kasus yang menimpa SWH Dipastikan tidak berdampak terhadap operasional dan keuangan perusahaan.

Kabar start up e-commerce, Tokopedia kembali mendapatkan suntikan dana terjawab sudah. Akhirnya, CEO Co-Founder Tokopedia William Tanuwijaya menjawab kabar investasi Google dan perusahaan investasi Temasek Holdings.

“Kami sangat senang menyambut Temasek dan Google sebagai pemegang saham Tokopedia. Kami merasa terhormat dan berterima kasih atas kepercayaan dan dukungan mereka kepada Tokopedia dan Indonesia,” kata William dalam unggahan yang diberi judul Generasi Transformasi.

Sebelumnya, pada pemberitaan Bloomberg, Senin (26/10), Google dan Temasek dikabarkan menyuntikkan dana ke Tokopedia dengan total nilai US$ 350 juta. Angka tersebut setara Rp 5,11 triliun (kurs Rp 14.600 per dollar AS).

Mengutip Asia.nikei.com, Sabtu (14/11), Google memiliki 1,6% saham Tokopedia. Adapun Anderson Investments yang terafiliasi dengan Temasek mengempit 3,3% saham. Data itu mengacu dokumen Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada 4 November 2020.

Saat ini, saham Tokopedia yang dipegang Google bernilai US$ 1,1 juta atau Rp 16,7 miliar. Sedangkan saham yang dimiliki Anderson (Temasek) bernilai Rp 33,4 miliar. Perlu dicatat, angka tersebut adalah total keseluruhan nilai saham yang dimiliki Google dan Anderson di Tokopedia.

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) Bima Laga menilai, perkembangan start-up di Indonesia masih cukup menarik bagi investor. Hal itu didorong potensi pasar digital di Indonesia yang masih sangat besar. Sederet keunggulan Indonesia seperti potensi bonus demografi dengan populasi milenial yang tinggi. Maklumlah, kelompok usia milenial dikenal akrab dengan dunia digital, sehingga investasi di dunia digital menjadi menarik.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca dagang di bulan tersebut adalah yang terbesar sepanjang tahun ini yang tercatat sebesar US$ 3,61 milliar. Berarti neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama enam kali berturut sejak bulan Mei 2020.

Terjadinya surplus di periode tersebut didorong oleh penurunan nilai impor, di tengah meningkatnya nilai ekspor di periode serupa. Terperinci, total nilai ekspor pada Oktober tercatat US$ 14,39 miliar atau naik 3,09% secara bulanan atau month to month (mom) dibandingkan dengan September 2020. Sementara total nilai impor pada bulan tersebut sebesar US$ 10,78 miliar atau turun 6,79% mom dari bulan sebelumnya.

Penurunan impor terjadi di jenis penggunaan barang. Baik itu impor barang konsumsi, impor bahan baku penolong, serta impor barang modal. Adapun ekspor yang melonjak itu terjadi akibat adanya kenaikan ekspor nonmigas. Seperti di produk pertanian, industri pengolahan serta pertambangan.

Dari sisi ekspor non migas, ekspor sektor pertanian pada Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 420 juta. Nilai tersebut naik 1,26% mom. Kemudian ekspor sektor industri pengolahan pada bulan tersebut tercatat US$ 11,79 miliar. Ini meningkat 2,08% mom dari bulan September 2020. Sementara itu, ekspor sektor pertambangan pada Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 1,55 miliar atau naik 16,98% mom.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan meski terjadi lonjakan ekspor non migas di periode tersebut, tapi ada ada potensi penurunan ekspor lagi yang disebabkan potensi lockdown yang terjadi di negara mitra dagang Indonesia, terutama di negara yang tergabung dalam Uni Eropa. “Kemungkinan pembatasan yang terjadi di November bisa sampai bulan Desember nanti,” katanya kepada KONTAN, Senin (16/11).

 

Izin operasional ratusan toko modern atau minimarket di Kota Pahlawan mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Kota Surabaya, Pasalnya, selama beberapa bulan ini izin operasionalnya sudah habis dan belum diperpanjang.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz mengatakan, ada seratus lebih toko modern atau minimarket di kota ini yang izinnya sudah habis, “Kalau tidak ditutup, toko-toko itu melanggar Perda, artinya tanpa izin, kenapa ini dibiarkan?,” ujarnya, Senin (16/11).

Meski saat ini masih rapat pembahasan APBD tahun 2021, pihaknya akan menindak lanjut dengan mengundang kembali Disperindag dan Satpol PP Surabaya. “Sementara ini kita biarkan, nanti kita akan undang kembali Disperindag dan Satpol PP,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwik Widayati mengaku sudah pernah mengirimkan surat permohonan bantuan penertiban (Bantib) ke Satpol Surabaya terkait keberadaan toko retail modern yang sudah habis perizinannya. “Kami sudah pernah memberikan surat permohonan bantib ke Satpol PP,” ujarnya.