Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui Dinas Kehutanan dan empat kabupaten (Humbahas, Taput, Tapteng dan Pakpak Bharat) terkait, sangat mendukung Program Food Estate (Lumbung Pangan) yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2020 di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Ke depan Gubernur Sumut akan minta seluruh kabupaten di Sumut menyiapkan lahan food estate-nya masing-masing. Sebab 80% lahan lumbung pangan ini akan dikelola masyarakat. Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Kehutanan Sumut Herianto kepada wartawan, Minggu (15/11), di Medan.

Menurutnya, seluas 1.000 hektare lahan telah digarap untuk tanaman kentang, bawang putih dan bawang merah. “Pak Gubernur Edy Rahmayadi sangat serius menyukseskan food estate ini dan didukung oleh para bupati terkait. Terlebih ini sudah jadi atensi dan program nasional,” ujarnya.

Saat ini, tahapan alih fungsi hutan yang sedianya seluas 61.042 hektare itu sedang di tahap penelitian tim ahli yang terdiri dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Sumatera Utara (USU), Dinas Kehutanan dan instansi terkait lainnya.

Bahwa dari 61.042 hektare hutan yang diusulkan untuk berubah fungsi jadi areal food estate, secara rinci, usulan alih fungsi lahan Food Estate itu tersebar di empat kabupaten, yakni Kabupaten Humbahas seluas 23.225 ha, Kabupaten Taput 16.833 ha, Kabupaten Tapteng seluas 12.665 ha dan Kabupaten Pakpak Bharat seluas 8.329 ha.

Kementerian Koperasi dan UKM RI melalui Deputi Produksi dan Pemasaran Koperasi dan UKM mengatakan, saat ini pemerintah melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Hal itu dikatakan Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Viktorya Simanungkalit didampingi Kabid Kelembagaan Diskop dan UKM Sumut Unggul Sitanggang dan Kabag Perencanaan Setdeputi Produksi dan Pasar Kemenkop UKM Fiko Silaen usai pembukaan Pelatihan Teknis Pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Hotel JW Marriot , Medan, Rabu (11/11).

Kemenkop mendorong, alokasi dana yang disediakan pemerintah Rp307 triliun itu benar-benar dapat diserap para pelaku UMKM. Tetapi memang ada tantangannya. Pertama, UMKM harus paham digital. Kedua, meningkatkan daya saing produknya, melalui standarisasi dan sertifikasi dan memiiki kontrak dengan pemerintah.

Dipaparkannya soal sosialisasi LKPP, saat ini Kemenkop telah melakukan di 5 provinsi se-Indonesia dan terakhir 2021 akan diadakan di Riau. “Ini semua untuk memberikan kesadaran khusus Dinas Koperasi agar dapat belanja kebutuhan dinas di UMKM. Baik itu dalam pengadaan barang dan jasa di bawah Rp 50 juta maupun LPSE dan ketalog untuk lelang- lelang oleh dinas,” ujamya.

Sebanyak 8.284 UMKM di Kabupaten Balangan terdaftar untuk diusulkan mendapat Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian Kabupaten Balangan, Hairani, mengatakan data total UMKM yang mendaftar tersebut langsung diserahkan ke Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalsel.

“Datanya sudah kami kirim ke Dinas Koperasi UKM Provinsi Kalsel sebanyak 8.284 UMKM, “ ucap Hairani, Minggu (15/11).

Pengumuman bantuan tersebut akan diberitahukan kepada pelaku UMKM melalui SMS atau situs web eform. bri. co.id/bpum. “Kemudian yang bersangkutan bisa menghubungi pihak BRI untuk pencairan, “ ujarnya.

Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Guntur Saragih, Kamis (12/11/2020), mengatakan, KPPU telah melakukan advokasi sejak Juli 2020 dan memanggil beberapa asosiasi pengusaha kelautan dan perikanan, pembudidaya perikanan, pelaku usaha kargo, serta Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Penyelidikan terhadap kasus dugaan monopoli itu berjalan sejak 8 November 2020. “Kami melihat ada potensi indikasi persaingan usaha yang tidak sehat, di mana ada kegiatan yang membuat jasa pengiriman (ekspor benih lobster) hanya terkonsentrasi pada pihak tertentu saja,” ujarnya dalam telekonferensi pers.

Guntur menyatakan, KPPU melihat tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk sengaja menunjuk satu pelaku usaha logistik tertentu untuk menangani jasa kargo ekspor benih lobster. KPPU juga belum mengungkapkan identitas perusahaan yang diduga melakukan praktik monopoli itu.

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan Susan Herawati mengatakan, mekanisme kontrol dari Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya diperketat untuk mengontrol arus pengiriman ekspor benih lobster.

Indikasi praktik monopoli dalam bisnis ekspor benih lobster ini sudah terendus sejak lama di lapangan. “Praktik bisnis ekspor benih lobster yang bermasalah dari hulu ke hilir hanya akan memperkaya makelar, melainkan tak memedulikan nasib penangkap benih lobster,” katanya.

Prestige Motorcars menggandeng Tokopedia meluncurkan Tesla by Prestige Motorcars. Kolaborasi ini tercipta untuk memudahkan pencinta otomotif membeli mobil listrik Tesla secara online. Di sisi lain, kerjasama ini mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan lebih banyak populasi kendaraan listrik di Tanah Air.

Presiden Direktur Prestige Corp, Rudy Salim mengatakan, rencana Prestige berkolaborasi untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap mobil listrik, mengingat pemerintah sedang gencar memfasilitasi pengembangan kendaraan listrik, karena jauh lebih ramah lingkungan.

“Kebetulan mobil listrik yang kami perkenalkan di Indonesia adalah Tesla. Kami harap, dengan kemunculan Tesla di platform online, kesadaran dan penjualan mobil Tesla meningkat drastic,” jelas dia kepada KONTAN, Rabu (11/11).

Rudy bilang, dilihat dari sisi harga, Tesla juga relatif terjangkau dibandingkan mobil lain di Prestige Motorcars. Selain itu, ada beberapa keuntungan memiliki Tesla, seperti bebas aturan ganjil genap di Jakarta dan bebas pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Meski dibeli secara daring, pelanggan bisa melakukan test drive di rumah saja. Untuk urutan prosesnya, konsumen membayar booking fee sebesar Rp 100 juta, setelah itu SPK akan diproses secara online.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Jatim, Soesilo Efendy, mengatakan kerjasama berbagai pihak dibutuhkan untuk kembali menggairahkan dunia properti.

“Kinerja sektor properti sangat penting untuk tetap dijaga karena setidaknya ada 175 industri pendukung lainnya yang bergantung pada bidang ini,” kata Soesilo Efendy, Ketua DPD REI Jatim, dalam seminar online bertema "Sinergi Pemulihan Industri Properti" yang digelar DPD REI Jatim, Rabu (11/11).

Menurut Soesilo, pandemi ini merupakan kesempatan untuk melakukan sinergi dengan berbagai sektor. Direktur Utama PT SMF, Ananta Wiyogo, menyatakan pihaknya juga mendukung sinergi dalam bidang properti. “Untuk 2021, KPR FLPP disiapkan sebanyak 157.500 unit rumah. Dari jumlah tersebut, rencana dana SMF sebanyak Rp 6,37 dan PPDPP sebanyak Rp 19,12 trilliun,” jelas ananta

Ketua DPP REI, Paulus Totok Lucida, sebagai keynote speaker dalam acara itu meminta pemerintah memberi keringanan kredit bagi konsumen properti. “Untuk OJK, banyak konsumen yang mengalami penurunan penghasilan sehingga mereka meminta penundaan pembayaran angsuran misalnya selama enam bulan karena mereka ini membutuhkan rumah,” ungkap Totok, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD REI Jatim tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengendus praktik monopoli pada jasa pengiriman logistik ekspor benih lobster. Direktur Investigasi KPPU Gopera Panggabean mengatakan, “Dari informasi yang kita peroleh, terkait dengan tarif biaya ekspor ini jadi dinilai dan dirasakan cukup mahal bagi pelaku ekspor. Karena tidak ada pilihan lain terhadap pengiriman ekspor benih lobster, semua hanya bisa lewat Bandara Soetta, sementara budidaya benih lobster ini tersebar sampai Bali, NTT, NTB,” ungkap Gopera dalam forum jurnalis KPPU secara virtual, Kamis (12/11).

Juru bicara sekaligus komisioner KPPU Guntur Saragih juga menambah, hal ini bisa membuat risiko usaha eksportir benih lobster meningkat. “Ini bisa menciptakan pasar tidak efisien. Salah satunya ini resiko yang ditanggung pengusaha baby lobster, karena ini kan barang hidup, apakah bisa tahan kalau dibawa ke Jakarta dulu baru dikirim ke target pasarnya,” kata Guntur.

Harga daging ayam potong dan telur ayam broiler, yang diperdagangkan di pasar-pasar tradisional Pematangsiantar, Kamis (12/11) semakin melonjak. Untuk harga daging ayam potong hanya Rp 30.000 per kg, saat ini melonjak hingga mencapai Rp 35.000 per kg, telur ayam broiler dari sebelumnya Rp 1.300 per butir, menjadi Rp 1.500 per butir.

Di pihak lain, Br Silalahi seorang pedagang mengungkapkan, “Kondisi saat ini sangat sulit, karena harga semakin melambung, kami tidak berani memasok barang dagangan dalam jumlah yang banyak, takut tidak habis dijual, mengingat pembeli saat ini berkurang,” ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata pertumbuhan volume impor terbesar terjadi pada kuartal II/2020 atau melesat 69,58% secara tahunan menjadi 8.05 juta kilogram. Sementara itu, pertumbuhan nilai impor terbesar terjadi pada kuartal III/2020 atau melonjak 54,24% secara tahunan menjadi US$39,3 juta.

Menurut Ketua Umum AIIPI, Rudiyono, permintaan sepeda di dalam negeri memang melonjak sepanjang 2020 dan diperkirakan berlanjut pada 2021. Namun, imbuhnya, tren maraknya sepeda impor di dalam negeri juga akan berlanjut pada tahun depan. 

Adapun, Asosiasi Pengusaha Sepeda Indonesia (Apsindo) mendata sepeda impor yang akan masuk ke dalam negeri adalah sepeda murah di rentang harga Rp1 juta-Rp2 juta dan menengah di kisara Rp2,5 juta-Rp5juta.

Sekretaris Jendral Asosiasi Pengusaha Sepeda dan Mainan Eko Wibowo sebelumnya mengatakan permintaan sepeda yang tinggi tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Sayangnya, produsen sepeda lokal belum mampu memenuhi permintaan yang ada, mengingat masih terbatasnya kapasitas pabrikan.

Kemenperin dan AIPI sepakat bahwa permintaan sepeda hingga akhir tahun akan mencapai 8 juta unit, naik 14% dari realisasi 2019 sekitar 7 juta unit. Sementara itu, Direktur Jendral Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufik Bawazier mengatakan pihaknya akan berusaha untuk meningkatkan pangsa sepeda lokal pada 2021.

Di sisi lain, Taufik menilai penerbitan Permendag No. 68/2020 merupakan langkah yang baik karena dapat menyeleksi laju sepeda impor.

#APK