Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) Mohamad Periadi mengatakan momentum Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) bakal membawa angin segar bagi pengiriman paket selama pandemi Covid-19. Menurutnya, Harbolnas akan menutup pemasukan yang hilang dari lini bisnis pengiriman kurir antar-perusahaan akibat terdampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar.

Feriadi yang juga Direktur Utama PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) menyatakan belum bisa menyampaikan persentase lonjakan pengiriman selama momen Harbolnas 11.11. Alasannya, data peningkatan pengiriman barang dimiliki perusahaan kurir atau pelantar dagang-el yang melaksanakan promosi Harbolnas. Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Asperindo Trian Yuserma menambahkan ada beberapa perusahaan jasa kurir terdampak pandemi Covid-19 walaupun ada Harbolnas.

Chief Marketing Officer PT Sicepat Ekspres Wiwin Dewi Herawati menuturkan Sicepat mengintegrasikan teknologi informasi (TI) dengan pelantar dagang-el selama Harbolnas 11.11. Salah satu produk andalannya adalah Halu atau Harga Mulai Rp5.000 yang sangat membantu untuk mendongkrak kenaikan bisnis sekaligus membantu menggerakan perekonomian selama pandemi.

CEO J&T Express Robin Lo menuturkan perusahaannya mempersiapkan beberapa bulan sebelum Harbolnas 11.11 berlangsung, mulai dari penambahan armada, SDM, hingga perlengkapan lainnya. Untuk layanan baru, dia meluncurkan J&T Eco yang memberikan tarif terjangkau. Layanan ini baru tersedia di marketplace Shopee dan pengiriman di area Jabodetabek.

Pemain utama jasa pengiriman ekspres JNE juga tidak mau ketinggalan. VP of Marketing JNE Eri Palgunadi menyatakan perusahaannya memberikan promosi gratis ongkos kirim pada Harbolnas 11.11. Eri juga menambahkan JNE menyiapkan dua langkah utama agar tetap beroperasi pada masa pandemi Covid-19.

CEO Anteraja Suryanto Tjoeng menuturkan, menghadapi Harbolnas, Anteraja menyiapkan promosi menarik bagi pelanggan, serta memberikan layanan penjemputan barang dari pengirim tanpa batas minimal. Saat ini, Anteraja menargetkan segmen B-to-B di samping memperluas jaringan kerja sama dengan e-commerce dan terus melakukan pembukaan layanan di kota-kota baru dan penguatan kurir Anteraja.

#APK

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman membenarkan kenaikan harga gula akibat produksi yang turun di Thailand, salah satu pemasok utama Indonesia. Indeks harga pangan Organisasi Perdagangan Dunia (FAO) mencapai angka rata-rata 100,9 poin pada Oktober. Angka ini naik 3,1% dibandingkan September 2020 dan 6% lebih tinggi daripada poin pada periode yang sama tahun lalu.

Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko gangguan aktivitas pada awal tahun, Adhi berharap pemerintah bisa mempercepat proses perizinan agar pelaku usaha bisa segera mencari alternatif pasokan. Menurut dia, sejumlah pabrikan mulai kesulitan mendapat pasokan gula rafinasi, karena stok dari pabrik pengolah gula mentah kian menipis.

Dalam kaitan itu, Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI) Bernardi Dharmawan mengemukakan persediaan gula rafinasi masih memadai sampai akhir tahun ini tetapi dibayangi kekhawatiran stok awal tahun. Dia memperkirakan kebutuhan gula mentah untuk industri pada 2021 bisa tumbuh 5% jika merujuk pada proyeksi GAPMMI.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia Ratna Sari Loppies mengatakan sejauh ini para produsen terigu belum melaporkan adanya gangguan pasokan dan kenaikan harga. Dia memperkirakan aktivitas produksi masih akan aman untuk waktu dekat.

#APK

Seretnya serapan anggaran itu bak pisau bermata dua. Di satu sisi, dapat memperkecil pembengkakan defisit APBN yang pada tahun ini ditargetkan 6,34% dari produk domestik bruto (PDB). Di sisi lain, tak maksimalnya pelaksanaan belanja memberi kesan pengguna anggaran yang berasal dari pembiayaan tak berjalan dengan baik alias mubazir.

Sekedar informasi, tren sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) APBN memang terus meningkat. Pada 2017 Silpa APBN mencapai Rp. 18,7 triliun, angka ini kemudian melonjak menjadi Rp40,4 triliun pada 2018 , dan menjadi Rp46,4 triliun pada 2019. Menurutnya, pemerintah akan terus memonitor proses penyerapan anggaran yang sudah ada. Jika memang tidak bisa diserap, anggaran yang tidak terbelanjakan itu bisa untuk mengurangi defisit fiskal tahun ini.

Tauhid Ahmad berpendapat, penyerapan belanja di kondisi pandemi saat ini akan jauh lebih berat dibandingkan dengan kondisi normal. Oleh karena itu, dia menilai anggaran sebesar Rp1.269,06 triliun tidak akan seluruhnya terserap.

Di sisi lain, pemerintah terus menarik pinjaman secara bilateral untuk memenuhi kebutuhan dana penanganan Covid-19 dan menjaga defisit fiskal tetap di bawah kendali. Direktur Riset Core Indonesia Piter Abdullah mengatakan, pinjaman dilakukan untuk menambal defisit.

#APK

Pakta perdagangan bebas itu dipandang sebagai keberhasilan Tiongkok dalam memperluas pengaruhnya di seluruh kawasan tersebut. Menurut para analisis, usai ditandatangani pada 15 November 2020, perjanjian RCEP akan menjadi pakta perdagangan terbesar di dunia dalam hal produk domestik bruto (PDB).

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc juga memastikan pakta itu akan ditandatangani pada pekan ini, selama pidato pembukaan di pertemuan puncak daring (online). India sendiri, sedianya akan menandatangani pakta itu namun menarik diri pada tahun lalu, karena khawatir dengan masuknya barang-barang murah Tiongkok ke negerinya.

Penandatangan pakta itu diprediksi segera terjadi menyusul perjuangan 10 anggota Asean untuk mengurangi biaya virus corona Covid-19 yang melumpuhkan.

Di sisi lain, pakta tersebut juga sebagai mekanisme bagi Tiongkok untuk menyusun aturan perdagangan Asia-Pasifik, setelah AS menarik diri bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.

Menurut Kaewkamol Pitakdumrongkur, asisten professor di Pusat Studi Multilateralisme S. Rajaratnam School of Internasional Studies, Singapura, RCEP dapat membantu meringankan kesulitan keuangan. Mengingat Covid-19, RCEP dapat memungkinkan Asean untuk bangkit kembali lebih cepat karena kesepakatan semacam itu memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk mendiverifikasi rantai pasokan mereka, dan meningkatkan ketahanan ekonomi regional.

#APK

Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) menyepakati untuk menjaga serta meningkatkan kerja sama ekonomi dan bisnis. Ini dilakukan karena kedua negara menyadari bahwa kolaborasi adalah strategi kunci untuk bersama-sama mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Bahlil menyampaikan di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, upaya percepatan dalam menjaga dan menarik investor justru semakin diperlukan. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong investasi strategis dan berkualitas masuk ke Indonesia.

Keduanya juga membahas perbaikan iklim usaha untuk perusahaan-perusahaan Korsel yang berinvestasi di Indonesia, seperti di Industri baja, kimia, mobil, dan tekstil. Jika merujuk pada peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, saat ini Indonesia berada di peringkat 73 Dari 11 Indikator yang menjadi kajian dalam EoDB.

Indonesia dan Korea Selatan telah membuat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) pada November tahun lalu dan saat ini sedang menunggu tindak lanjut Implementasinya. Melalui CEPA ini, diharapkan hubungan Indonesia dan Korea Selatan dapat terus terjalin dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi kedua negara.

Dalam catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), nilai ekspor minyak sawit atau produk sawit pada September 2020 mencapai US$ 1,87 miliar atau naik 10% dibanding Agustus 2020 sebesar US$1,69 miliar. Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan, pada September 2020, ekspor sawit ke Tiongkok 645 ribu ton atau lebih tinggi dari Agustus yang 618 ribu ton, ekspor ke India tidak mengalami perubahan atau tetap 351 ribu ton. Lalu, ekspor ke Uni Eropa dan Pakistan pada September lebih rendah dari Agustus. Kenaikan ekspor terjadi dengan tujuan Brasil, Malaysia, Rusia dan Afrika.

Mukti juga mengatakan produksi minyak sawit Indonesia telah menunjukkan pemulihan, ini terlihat dari kenaikan yang konsisten dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, konsumsi sawit dalam negeri untuk pangan dalam empat bulan terakhir menunjukkan kenaikan konsisten dan pada September menacapai 667 ribu ton. Secara yoy sampai September, konsumsi sawit untuk pangan masih rendah 15,80% dari tahun lalu.

Sementara itu, Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud sebelumnya mengatakan, tiga sektor usaha yang selalu bersaing menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara adalah minyak sawit, migas dan batubara, serta pariwisata melalui wisatawan mancanegara (wisman).

Sedangkan harga minyak mentah turun tajam menjadi US$ 20 perbarel, batubara yang pada 2019 masih US$ 75 per ton kini US$ 50 per ton. Selain harga rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi global mempengaruhi ekspor komoditas migas dan batubara.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menyampaikan, salah satu proses bisnis fintech adalah menggunakan rekam jejak digital (digital footprint) untuk melakukan verifikasi dan memanfaatkan data pihak ketiga guna menekan biaya operasional. Oleh karena itu, big data menjadi fitur yang mesti dioptimalkan para penyelenggara fintech. Menurut Bambang, sudah seharusnya solusi dan inovasi yang dilakukan fintech adalah dengan mengoptimalkan big data. Sehingga proses verifikasi tidak hanya melihat data formal, tapi masuk lebih jauh dalam konteks Know Your Customer (KYC), data-data transaksi, untuk juga bisa melihat kebutuhan dari customers.

Menristek menuturkan, kombinasi dari transformasi digital dan pandemic yang sedang di alami akan menghasilkan less contact economy. Jadi ekonomi produktif tapi dengan kontak antara manusia yang akan berkurang.

Pada kesempatan itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, fintech sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM. Dia mengharapkan fintech bisa terus mendukung akses pembiayaan dari pemerintah untuk UMKM.

Selain akses pembiayaan, Teten menambahkan, UMKM ini juga perlu literasi keuangan. Perlu ada pendampingan untuk merencanakan usaha, membuat pembukuan yang baik, memakai modal kerja seoptimal mungkin.

Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mengatakan bahwa alokasi APBD jangan seluruhnya diarahkan untuk pemberian bantuan sosial atau bansos dalam rangka membantu kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Tito meminta pemerintah daerah turut memberi perhatian terhadap program 3T yakni testing atau pengujian Covid-19 kepada masyarakat melalui tes PCR (polymerase chain reaction). Tito merekomendasikan pemda aktif dalam melakukan pencegahan Covid-19 dengan melakukan tes massal untuk warga, apabila penanganan atau penelusuran terhadap warga yang terindikasi terinfeksi Covid-19 bisa dilakukan secara lebih cepat, hal itu akan semakin baik untuk menjaga kesehatan warga masyarakat lainnya.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Andisasmito mengingatkan pemda agar meningkatkan pemeriksaan warga yang terindikasi terinfeksi Covid-19. Data secara nasional mengalami peningkatan kasus positif sebesar 8,2%. Satgas Penanganan Covid-19 mengapresiasi lima provinsi yang pada pekan lalu berhasil keluar dari lima besar provinsi dengan kenaikan kasus Covid-19 tertinggi, di antaranya Sumatra Barat, Kepulauan Riau, DIY, Papua Barat dan Papua.

Sayangnya, provinsi yang sebelumnya keluar dari lima besar, kembali masuk ke jajaran tersebut. Yakni Jawa Tengah naik 919 kasus, Jawa Barat naik 833 kasus, DKI Jakarta naik 410 kasus, Kalimantan Timur naik 207 kasus, dan Kalimantan Barat naik 199 kasus. Pihaknya mendorong seluruh provinsi untuk meningkatkan angka kesembuhan. 

Penurunan Impor akan didorong dalam 3 tahun ke depan, selain terus memacu penambahan kapasitas produksi agar bisa mencapai target pengembangan. Apalagi, sepanjang kuartal III/2020, sumbangsih industri agro masih signifikan terhadap produk domestik bruto ( PDB ) sektor pengolahan non-migas, yakni mencapai 52,94%. Direktur Jendral Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim mengatakan investasi sektor agro tersebut dibagi dalam tiga industri yaitu, makanan, hasil laut, dan perikanan meliputi antara lain gula, tepung, pakan, dan penggilingan jagung. Industri makanan ini total akan ada sembilan proyek dengan investasi senilai Rp. 19,94 triliun. 

Hasil tembakau, dan bahan penyegar yang meliputi air minum dalam kemasan, susu dan olahan susu, minuman ringan, serta produk cokelat. Dari sektor ini total akan ada 7 proyek dengan investasi sebesar Rp. 2,66 triliun. Industri hasil hutan dan perkebunan yang meliputi penyulingan dan fraksinasi sawit, blodiesel, minyak sawit, pulp, dan kertas. Untuk total proyek ada 10 dengan Investasi sekitar Rp. 10 triliun. Dengan investasi Rp. 32,5 triliun itu kinerja industri agro diharapkan dapat terungkit. Selain itu juga menambah keyakinan pelaku usaha bahwa kapasitas produksi pabrikan akan meningkat.

Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia Bernardi Dharmawan mengatakan, saat ini kapasitas produksi II pabrikan gula rafinasi hanya berkisar 60% karena mengikuti permintaan pasar. Sejak keluarnya Perpres No. 36/2010, pabrik gula kristal rafinasi ( GKR ) tidak dapat dibangun baru karena masuk ke daftar investasi tertutup. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman mengatakan, peluang investasi pada industri gula dan garam nasional masih besar.

Industri makanan dan minuman tergolong tangguh ditengah berbagai tekanan akibat pandemi. Ditengah pertumbuhan industri non-migas yang terkontraksi 4,20%, industri makanan dan minuman tetap tumbuh meski tipis atau hanya 0,66%. Pada Januari – Agustus 2020 total nilai ekspor industri agro menembus US$ 29,27 miliar atau berkontribusi 35,36% terhadap ekspor sektor manufaktur sebesar US$ 82,76 miliar. Dari realisasi nilai investasi PMA dan PMDN di sektor industri pengolahan non-migas yang mencapai Rp. 201,9 triliun pada Januari hingga September 2020, kontribusi industri agro Rp. 91,9 triliun. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Jabar Noneng Komara mengatakan penawaran 27 proyek tersebut akan dilakukan dalam program West Jaya Investment Summit ( WUS ) pada 16 – 19 November 2020. Ratusan calon investasi itu berasal dari dalam negeri dan luar negeri seperti perusahaan dari Jepang, Amerika Serikat dari Prancis, Singapura, Malaysia, Finlandia. “ Nilai proyek sekitar Rp 32 triliun, ini sudah kami pasarkan dari beberapa hari yang lalu, “ katanya di salah satu hotel Kota Bandung, Rabu ( 11/11 ).

Ke 27 proyek investasi unggulan tersebut di antaranya, Subang Smartpolitan, Clater Agro Tourism, Karawang New Industry, Pasar Kreatif, Pondok Seni Pangandaran hingga TPPAS Cirebon Raya. Ditempat yang sama, perwakilan dari PT. Surya Cipta Swadaya Grace menyatakan sudah menyiapkan kawasan Subang Smartpolitan memiliki luas 2.700 hektare. Pada fase pertama, Subang Smartpolitan hanya menawarkan lahan seluas 400 hektare dan direncanakan peletakan batu pertama pada 18 November 2020.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengatakan minat investor menanam modal ke Jawa Barat masih tinggi, kendati ada pandemi Covid – 19. Data Badan Pusat Statistik ( BPS ) Jawa Barat mencatat perekonomian provinsi itu sepanjang 2019 tumbuh 5,07% melambat dibandingkan dengan 2018 sebesar 5,66% year on year. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa real estat sebesar 9,54%. Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai Rp. 2.125,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 1.491,71 triliun.