Dalam catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), nilai ekspor minyak sawit atau produk sawit pada September 2020 mencapai US$ 1,87 miliar atau naik 10% dibanding Agustus 2020 sebesar US$1,69 miliar. Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan, pada September 2020, ekspor sawit ke Tiongkok 645 ribu ton atau lebih tinggi dari Agustus yang 618 ribu ton, ekspor ke India tidak mengalami perubahan atau tetap 351 ribu ton. Lalu, ekspor ke Uni Eropa dan Pakistan pada September lebih rendah dari Agustus. Kenaikan ekspor terjadi dengan tujuan Brasil, Malaysia, Rusia dan Afrika.

Mukti juga mengatakan produksi minyak sawit Indonesia telah menunjukkan pemulihan, ini terlihat dari kenaikan yang konsisten dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, konsumsi sawit dalam negeri untuk pangan dalam empat bulan terakhir menunjukkan kenaikan konsisten dan pada September menacapai 667 ribu ton. Secara yoy sampai September, konsumsi sawit untuk pangan masih rendah 15,80% dari tahun lalu.

Sementara itu, Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud sebelumnya mengatakan, tiga sektor usaha yang selalu bersaing menjadi penyumbang devisa terbesar bagi negara adalah minyak sawit, migas dan batubara, serta pariwisata melalui wisatawan mancanegara (wisman).

Sedangkan harga minyak mentah turun tajam menjadi US$ 20 perbarel, batubara yang pada 2019 masih US$ 75 per ton kini US$ 50 per ton. Selain harga rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi global mempengaruhi ekspor komoditas migas dan batubara.

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro menyampaikan, salah satu proses bisnis fintech adalah menggunakan rekam jejak digital (digital footprint) untuk melakukan verifikasi dan memanfaatkan data pihak ketiga guna menekan biaya operasional. Oleh karena itu, big data menjadi fitur yang mesti dioptimalkan para penyelenggara fintech. Menurut Bambang, sudah seharusnya solusi dan inovasi yang dilakukan fintech adalah dengan mengoptimalkan big data. Sehingga proses verifikasi tidak hanya melihat data formal, tapi masuk lebih jauh dalam konteks Know Your Customer (KYC), data-data transaksi, untuk juga bisa melihat kebutuhan dari customers.

Menristek menuturkan, kombinasi dari transformasi digital dan pandemic yang sedang di alami akan menghasilkan less contact economy. Jadi ekonomi produktif tapi dengan kontak antara manusia yang akan berkurang.

Pada kesempatan itu, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyatakan, fintech sangat dibutuhkan bagi pelaku UMKM. Dia mengharapkan fintech bisa terus mendukung akses pembiayaan dari pemerintah untuk UMKM.

Selain akses pembiayaan, Teten menambahkan, UMKM ini juga perlu literasi keuangan. Perlu ada pendampingan untuk merencanakan usaha, membuat pembukuan yang baik, memakai modal kerja seoptimal mungkin.

Menteri Dalam Negeri M. Tito Karnavian mengatakan bahwa alokasi APBD jangan seluruhnya diarahkan untuk pemberian bantuan sosial atau bansos dalam rangka membantu kelompok masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Tito meminta pemerintah daerah turut memberi perhatian terhadap program 3T yakni testing atau pengujian Covid-19 kepada masyarakat melalui tes PCR (polymerase chain reaction). Tito merekomendasikan pemda aktif dalam melakukan pencegahan Covid-19 dengan melakukan tes massal untuk warga, apabila penanganan atau penelusuran terhadap warga yang terindikasi terinfeksi Covid-19 bisa dilakukan secara lebih cepat, hal itu akan semakin baik untuk menjaga kesehatan warga masyarakat lainnya.

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Andisasmito mengingatkan pemda agar meningkatkan pemeriksaan warga yang terindikasi terinfeksi Covid-19. Data secara nasional mengalami peningkatan kasus positif sebesar 8,2%. Satgas Penanganan Covid-19 mengapresiasi lima provinsi yang pada pekan lalu berhasil keluar dari lima besar provinsi dengan kenaikan kasus Covid-19 tertinggi, di antaranya Sumatra Barat, Kepulauan Riau, DIY, Papua Barat dan Papua.

Sayangnya, provinsi yang sebelumnya keluar dari lima besar, kembali masuk ke jajaran tersebut. Yakni Jawa Tengah naik 919 kasus, Jawa Barat naik 833 kasus, DKI Jakarta naik 410 kasus, Kalimantan Timur naik 207 kasus, dan Kalimantan Barat naik 199 kasus. Pihaknya mendorong seluruh provinsi untuk meningkatkan angka kesembuhan. 

Penurunan Impor akan didorong dalam 3 tahun ke depan, selain terus memacu penambahan kapasitas produksi agar bisa mencapai target pengembangan. Apalagi, sepanjang kuartal III/2020, sumbangsih industri agro masih signifikan terhadap produk domestik bruto ( PDB ) sektor pengolahan non-migas, yakni mencapai 52,94%. Direktur Jendral Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim mengatakan investasi sektor agro tersebut dibagi dalam tiga industri yaitu, makanan, hasil laut, dan perikanan meliputi antara lain gula, tepung, pakan, dan penggilingan jagung. Industri makanan ini total akan ada sembilan proyek dengan investasi senilai Rp. 19,94 triliun. 

Hasil tembakau, dan bahan penyegar yang meliputi air minum dalam kemasan, susu dan olahan susu, minuman ringan, serta produk cokelat. Dari sektor ini total akan ada 7 proyek dengan investasi sebesar Rp. 2,66 triliun. Industri hasil hutan dan perkebunan yang meliputi penyulingan dan fraksinasi sawit, blodiesel, minyak sawit, pulp, dan kertas. Untuk total proyek ada 10 dengan Investasi sekitar Rp. 10 triliun. Dengan investasi Rp. 32,5 triliun itu kinerja industri agro diharapkan dapat terungkit. Selain itu juga menambah keyakinan pelaku usaha bahwa kapasitas produksi pabrikan akan meningkat.

Ketua Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia Bernardi Dharmawan mengatakan, saat ini kapasitas produksi II pabrikan gula rafinasi hanya berkisar 60% karena mengikuti permintaan pasar. Sejak keluarnya Perpres No. 36/2010, pabrik gula kristal rafinasi ( GKR ) tidak dapat dibangun baru karena masuk ke daftar investasi tertutup. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman mengatakan, peluang investasi pada industri gula dan garam nasional masih besar.

Industri makanan dan minuman tergolong tangguh ditengah berbagai tekanan akibat pandemi. Ditengah pertumbuhan industri non-migas yang terkontraksi 4,20%, industri makanan dan minuman tetap tumbuh meski tipis atau hanya 0,66%. Pada Januari – Agustus 2020 total nilai ekspor industri agro menembus US$ 29,27 miliar atau berkontribusi 35,36% terhadap ekspor sektor manufaktur sebesar US$ 82,76 miliar. Dari realisasi nilai investasi PMA dan PMDN di sektor industri pengolahan non-migas yang mencapai Rp. 201,9 triliun pada Januari hingga September 2020, kontribusi industri agro Rp. 91,9 triliun. 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Jabar Noneng Komara mengatakan penawaran 27 proyek tersebut akan dilakukan dalam program West Jaya Investment Summit ( WUS ) pada 16 – 19 November 2020. Ratusan calon investasi itu berasal dari dalam negeri dan luar negeri seperti perusahaan dari Jepang, Amerika Serikat dari Prancis, Singapura, Malaysia, Finlandia. “ Nilai proyek sekitar Rp 32 triliun, ini sudah kami pasarkan dari beberapa hari yang lalu, “ katanya di salah satu hotel Kota Bandung, Rabu ( 11/11 ).

Ke 27 proyek investasi unggulan tersebut di antaranya, Subang Smartpolitan, Clater Agro Tourism, Karawang New Industry, Pasar Kreatif, Pondok Seni Pangandaran hingga TPPAS Cirebon Raya. Ditempat yang sama, perwakilan dari PT. Surya Cipta Swadaya Grace menyatakan sudah menyiapkan kawasan Subang Smartpolitan memiliki luas 2.700 hektare. Pada fase pertama, Subang Smartpolitan hanya menawarkan lahan seluas 400 hektare dan direncanakan peletakan batu pertama pada 18 November 2020.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Herawanto mengatakan minat investor menanam modal ke Jawa Barat masih tinggi, kendati ada pandemi Covid – 19. Data Badan Pusat Statistik ( BPS ) Jawa Barat mencatat perekonomian provinsi itu sepanjang 2019 tumbuh 5,07% melambat dibandingkan dengan 2018 sebesar 5,66% year on year. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa real estat sebesar 9,54%. Berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai Rp. 2.125,16 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 1.491,71 triliun.

Dalam Economic Outlook 2021: Menebak Arah Ekonomi 2021, Peluang dan Tantangan yang digelar Bisnis Indonesia Rabu, ( 11/11 ), ekonom Chatib Basri memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan sekitar 3,5% - 4%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target pemerintah yakni 4,5% - 5,5%. Menurut Chatib, melesetnya proyeksi ini disebabkan oleh pengadaan vaksin yang penuh ketidakpastian, sehingga protokol kesehatan tetap harus diterapkan pada 2021. Jika demikian, kapasitas dunia usaha diperkirakan hanya 70% - 80%. “ Omnibus Law ( UU Cipta Kerja ) belum berdampak kalau pandemi masih ada. Jadi harus ditangani ini, dampaknya baru akan terasa 2 tahun dari sekarang, “ kata Chatib.

Pemerintah juga harus mengevaluasi pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ). Pasalnya, saat PSBB masyarakat kelas menengah keatas tetap tinggal dirumah tanpa harus bekerja karena memiliki tabungan yang cukup. Sebaliknya, masyarakat kelas menengah ke bawah harus keluar rumah dan bekerja. Berdasarkan indikator selama kuartal III/2020, pembalikan ekonomi telah terjadi dimana optimisme pelaku ekonomi menunjukkan tren positif. Adaptasi dan kondisi psikologis masyarakat juga makin baik.

Pinjaman nasional per September 2020 mencapai Rp. 128,7 triliun, meningkat 113% year on year, “ kata Presiden saat membuka acara “ Indonesia Fintech Summit 2020 & Pekan Fintech Nasional “ yang disiarkan secara virtual, Rabu ( 11/11/2020 ). Presiden Jokowi menyebutkan, hingga September 2020 terdapat 89 penyelenggara fintech yang berkontribusi mencapai Rp. 987 triliun pada transaksi layanan jasa keuangan Indonesia. Penyelenggara fintech crowdfunding juga telah berkembang luar biasa dengan penyaluran sebesar Rp. 15,5 triliun. Indeks inklusi keuangan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara Asean. Pada 2019, indeks inklusi keuangan Indonesia 76%, lebih rendah di bandingkan Singapura sebesar 98%, Malaysia 85%, atau Thailand 82%. Tingkat literasi keuangan digital Indonesia pun masih rendah, baru sekitar 35,5%. Masih banyak masyarakat yang menggunakan layanan keuangan informal dan hanya 31,26% masyarakat yang pernah menggunakan layanan digital.

Pada acara yang sama, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) Wimboh Santoso menyampaikan, Indonesia punya modal secara alami yang cukup menjanjikan untuk fintech tumbuh dengan cepat. Pertama, basis 272 juta penduduk. Apalagi banyak penduduk yang tinggal di daerah dan secara fisik sulit dijangkau sektor keuangan konvensional lainnya. Kedua, sambung dia, kebijakan oleh otoritas yang akomodatif menjadi sangat penting di samping berbagai diskusi terus OJK bersama pelaku usaha. Alhasil, buah pikir yang kemudian bisa direalisasikan membuat masyarakat memperoleh layanan dnegan cepat dengan ongkos lebih murah berikut kualitas mumpuni.

Fintech mengaku terus mendukung pendekatan kolaboratif lintas sektor jasa keuangan dan mengupayakan lebih kontributif pada pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, hal tersebut juga perlu didukung regulasi yang lebih terpadu. Ketua AFSI Ronald Wijaya menyampaikan, regulasi saat ini mencoba untuk memfasilitasi berbagai aspek kolaborasi, utamanya kerja sama antara bank dan fintech. Adapun OJK sudah mengadopsi pembuatan regulasi berdasarkan prinsip.

Forum Bisnis Indonesia – Amerika Latin dan Karibia ( INA-LAC ) 2020 yang diselenggarakan pada 9 – 11 November 2020 menghasilkan komitmen dagang senilai US$ 71,02 juta ( Rp. 998,32 miliar ) serta potensi kesepakatan bisnis US$ 14,36 juta ( Rp. 202,34 miliar ). Nilai ini meningkat lebih dari dua kali dibandingkan hasil pada forum Bisnis INA – LAC 2019 sebesar US$ 33,1 JUTA.

Penutupan tanggal 11 November 2020, Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri Ngurah Swajaya berharap, kesepakatan kerja sama ini dapat mendukung penguatan hubungan ekonomi antar kawasan serta berkontribusi terhadap kemakmuran masyarakat di tengah situasi pandemi Covid – 19.

INA – LAC 2020 diselenggarakan secara hybrid dan di ikuti dengan peluncuran Platform Digital Forum Bisnis INA – LAC sebagai wadah interaksi para pengusaha dari Indonesia dan Amerika Latin dan Karibia. Platfom ini memuat informasi bisnis, serta produk ekspor potensial Indonesia serta 108 proyek investasi di 10 sektor di berbagai provinsi di Indonesia. “ Melalui INA – LAC 2020, telah disepakati berbagai kesepakatan kerja sama di antaranya Pernyataan Kehendak Kerja Sama Pendirian Gerai Indonesia antara Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia ( Gapmmi ) dan BADAX Commercial ( Brasil ) sebagai Indonesia Trading House pertama di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Serta Exclusive Distributive Agreement antara Kokola Group dan BADAX Commercial ( Brasil ), “ ujar Ngurah.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengajak semua instansi, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk bersama-sama bergandengan tangan guna mengatasi dampak pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi. Pemulihan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan perolehan pajak di Sumut.

Edy Rahmayadi mengatakan, sampai saat ini pemerintah fokus melakukan intervensi dan menyalurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Pemprov Sumut juga menggulirkan anggaran Rp300 miliar untuk memberikan stimulus ekonomi pada pelaku usaha dan bantuan pada para pekerja.

Dirjen Pajak RI Suryo Utomo dalam kesempatan itu menyatakan, hingga saat ini Dirjen Pajak baru mengumpulkan Rp150 triliun atau -17% dari target capaian perolehan pajak. Diharapakan beberapa bulan terakhir pemulihan ekonomi, penerimaan pajak akan dapat terpenuhi.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Sumut II Romadhaniah mengatakan perkembangan kinerja penerimaan DJP Sumut II sudah mencapai 5,9% dan SPT 60,91% dan diharapkan penerimaan ini dapat terus meningkat.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menilai, Indonesia belum memenuhi rekomendasi revisi peraturan yang berkaitan dengan kekalahan sengketa dagang terkait produk dan daging ayam dengan Brasil. Meskipun Pemerintah Indonesia sudah merevisi sejumlah aturan, laporan panel kesesuaian (compliance panel) WTO menyatakan Indonesia belum memenuhi rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body). Laporan ini terbit di laman resmi WTO, Selasa (10/11/2020) waktu setempat.

Hingga kini, Indonesia sudah mengubah sejumlah peraturan menteri perdagangan, peraturan menteri pertanian, dan undang-undang (UU). UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menjadi sorotan Brasil, telah direvisi lewat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan data, rata-rata harga daging ayam Brasil di tingkat konsumen mencapai Rp. 16.000 per kilogram (kg). Di sisi lain, harga daging ayam Indonesia mencapai Rp 32.000 per kg. Artinya, daging ayam produksi Brasil lebih murah dibandingkan dengan ayam Indonesia.

Ketersediaan data Menurut akademisi IPB University, Rachmat Pambudy, ketersediaan data kandang serta populasi ayam siap potong (final stock/FS) mendesak bagi penataan industri perunggasan nasional. Data ini akan mencerminkan kelebihan suplai secara wilayah.

Idealnya, Indonesia memiliki data populasi riil galur murni (grandparent stock/GPS), induk ayam potong (parent stock/PS), dan FS, baik yang masih hidup di kandang maupun yang berbentuk karkas di tempat pemotongan. Data ini bisa jadi landasan penyusunan peta jalan industri perunggasan nasional yang lebih berdaya saing.