Direktur Keuangan PT Unilever Indonesia Tbk Arif Hudaya menyebutkan pasar pada 2021 bakal cukup menantang jika merujuk pada perkembangan Covid-19 yang dipenuhi ketidakpastian. Dimana pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi bakal menjadi dua indikator yang akan terus diamati pelaku usaha. “Tahun 2021 Ini sangat menarik. Saya rasa masih cukup menantang. Kita tidak tahu apakah situasi akibat Covid-19 akan terus berlanjut atau justru menjadi periode pemulihan ketika pertumbuhan PDB kembali terjadi,” Kata Arif dalam acara Indonesia Industry.

Secara umum, Arif meyakini bahwa barang konsumsi tetap akan diperlukan oleh masyarakat. Penjualan produk FMCG Unilever tercatat masih tumbuh dengan akumulasi selama Januari – September senilai Rp32,45 triliun atau naik 0,27% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 32,36 triliun.

Secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dalam sambutannya saat membuka IIO 2021 Conference Mengemukakan bahwa Indonesia telah menunjukkan sinyal pemulihan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan bergerak rentang -1,6% sampai 0,6% sepanjang 2020. “Kita masih punya kesempatan untuk tumbuh di rentang lebih baik dari negara lain.” Ujarnya

Di sisi lain, pertumbuhan penjualan FMCG pada 2021 bakal amat tergantung pada perfoma di general trade atau toko tradisional. Penjualan di segmen ini tercatat mengalami kontraksi dalam lantaran daya beli kelompok menengah ke bawah yang kehilangan daya beli.

Staff Ahli Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan pengamat ritel Yongky Susilo mengatakan jumlah toko mencapai 3,5 juta unit secara nasional, kontribusi penjualan FMCG di general trade menyumbang sampai 65% setiap tahunnya. Namun dengan kontribusi yang besar itu, penjualannya justru tumbuh negatif. Namun, dia meyakini pada 2021 penjualan pada segmen general trade dan modern trade bakal sangat membaik, didukung dengan optimism vaksin Covid-19 serta kemudahan yang di tawarkan Undang-Undang Cipta Kerja.

Kementerian Keuangan menerbitkan empat peraturan terkait dengan tata cara pengenaan tarif bea masuk yang didasarkan pada perjanjian perdagangan bebas. Antara lain tentang:

Pertama, Berdasarkan Persetujuan Pembentukan Kawasan Per­da­gangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru. Kedua, Berdasarkan Persetujuan Antar Pemerintah Anggota Per­him­punan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea. Ketiga, Berdasarkan Persetujuan Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik India. Keempat, Ber­dasarkan Persetujuan antara Per­himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rak­yat Tiongkok.

“Diharapkan PMK tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dalam memahami ketentuan perdagangan bebas yang akan di gunakan dalam kegiatan importasi di Indonesia,” kata Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat, Rabu (4/11) 

Udang tangkapan dan hasil budidaya dari tiga kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pembudidaya udang tambak dari Kotabaru, Kalsel, resmi diekspor ke Jepang, Rabu (4/11). Pelepasan ekspor udang tersebut dilaksanakan berbarengan dengan peresmian Program Akselerasi UMKM Berorientasi Ekspor Bank Indonesia Kalsel (Pamor Baintan) secara virtual.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalsel, Amanlison Sembiring mengatakan, pihaknya melakukan kurasi produk UMKM berpotensi ekspor untuk mendapatkan perluasan akses pasar khususnya pasar ekspor.

Total produksi udang yang berhasil diekspor dari ketiga kelompok pembudidaya tersebut pada 2019 mencapai 334,9ton atau senilai Rp 26,7 miliar. Kemudian, pada 2020 sampai dengan September 2020 hasil produksi udang mencapai 189 ton atau Rp 15,1 miliar. Kendati demikian, 90 persen dari nilai. 

Berdasarkan data ekspor udang dari Kalsel pada 2019, tercatat mencapai 14,74 juta US Dollar atau 1,06 persen dari ekspor udang nasional dan di 2020 sampai dengan Agustus sudah mencapai 8,80 juta US Dollar atau 0,88 persen dari ekspor udang nasional.

Selain sektor perikanan, potensi ekspor lainnya juga didorong melalui UMKM sektor kreatif, meliputi fashion, handycraft, aksesoris, dan makanan olahan.

Rencana pemerintah menjadikan Pulau Rinca (Taman Nasional Komodo) sebagai kawasan wisata superpremium mendapat sorotan. Sejumlah kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di NTT, Labuan Bajo (terutama wilayah Pulau Rinca dan Pulau Komodo) menjadi daerah yang kini disorot. Penyebabnya,rencana pembangunan infrastruktur diwilayah itu bersinggungan langsung dengan wilayah habitat komodo (Varanus komodoensis) yang menjadi kebanggaan Indonesia.

Pemerintah memandang kekayaan hayati di pulau ini merupakan asset berharga bagi pengembangan pariwisata dan mendongkrak pendapatan negara di sektor tersebut. Posisi Labuan Bajo merupakan titik awal menuju lokasi Taman Nasional Komodo (TNK). Dari sana, jarak menuju Pulau Komodo sekitar 50 kilometer dan menuju Pulau Rinca sekitar 40 kilometer.

Pulau Rinca menurut rencana menjadi destinasi wisata premium dengan pendekatan konsep geopark. Melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan Rp 69,96 miliar untuk menata kawasan Pulau Rinca dengan segala bangunan yang menunjang keperluan wisata.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 21/IV-Set/2012 tertanggal 24 Februari 2012, TNK memiliki luasan 173.300 hektar, terdiri dari 34.311 hektar zona inti dan 22.187 hektar zona rimba.

Menanggapi isu itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa tidak ada upaya privatisasi kawasan. KLHK menegaskan bahwa izin ini berada di ruang usaha pada zona pemanfaatan. Prosedur penerbitan izin kedua perusahaan juga sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan dibukanya izin pembangunan oleh pihak swasta ini, masyarakat setempat cemas akan bahaya kerusakan lingkungan sekitar dan kawasan yang mereka huni saat ini. Misalnya, dilakukan penggalian sumur bor untuk mengambil air demi kebutuhan hotel dan infrastruktur lainnya, sementara NTT masih rentan bencana kekeringan air setiap tahun.

Jika melihat kembali rencana KSPN,terdapat dua pulau lagi yang disasar, yakni Pulau Muang dan Bero (Pulau Rohbong). Keduanya terletak di antara Pulau Rinca dan Golo Mori. Dua pulau ini masing-masing menjadi zona rimba dan zona inti TNK. Pulau Muang merupakan tempat bertelur penyu, sementara Pulau Bero atau Rohbong menjadi habitat kakaktua kecil jambul kuning.

Maka, proyek KSPN berhadapan dengan dilema antara kepentingan mendongkrak pendapatan negara dan usaha konservasi lingkungan serta pembangunan masyarakat setempat. Perlu ada mediasi dan pembangunan berbasis lingkungan hidup yang didasari penelitian yang akurat. Jangan sampai percepatan ekonomi mengorbankan kepentingan masyarakat setempat dan kelestarian alam.

Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) Ernando Emily mengatakan pihaknya sebagai salah satu agen tunggal pemegang merek (ATPM) Isuzu mencoba membidik sektor logistik. “Isuzu meningkatkan produktivitas unit kendaraan yang digunakan oleh pelaku usaha, termasuk sektor logistic,” kata Ernando, Rabu (4/11).

Alhasil, pangsa pasar Isuzu meningkat mulai Juni 2020, dari 25,7 persen naik menjadi 28,6 persen pada Juli 2020. Tapi sedikit melemah pada Agustus 2020 menjadi 25,1 persen, kemudian meningkat menjadi 26,3 persen pada September 2020.

Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan mobil wholesales di Indonesia berangsur membaik pada Juni, yakni 12.623 lalu Juli 25.283, Agustus naik lagi menjadi 37.277, dan September yang tertinggi selama pandemi Covid-19 dengan 48.554 unit.

Sebelumnya, data Kementerian Keuangan menyebutkan selama pandemic transaksi pembelian lewat e-commerce meningkat 18,1 persen menjadi 98,3 juta transaksi dengan total nilai transaksinya meningkat 9,9 persen menjadi Rp 20,7 triliun.

Indonesia akan memasuki ASEAN Connectivity pada 2025, nantinya tidak hanya orang tapi juga barang yang terhubung. Dampaknya, akan terjadi penurunan biaya lebih dari 6 persen dari seluruh proses dari hulu sampai hilir.

Wali Kota Tebingtinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan, MM menyampaikan apresiasi kepada Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Tebing tinggi karena telah lulus seleksi dari Rumah Kemasan Pertamina pusat untuk dibina menjadi pengusaha binaan Pertamina untuk bersaing di kancah internasional nantinya.

“UMKM Tebingtinggi ada 4jenis dari 5 yang terpilih se-Sumut untuk dibina menjadi pengusaha binaan Pertamina,” ujar juru bicara Pemko Tebingtinggi Dedi Parulian Siagian, Rabu (4/11) saat di wawancarai SIB, di ruang kerjanya.

Dedi Siagian lebih lanjut mengatkan dari kurang lebih 900 pengusaha UMKM Indonesia yang masuk mendaftar telah terjaring 150 pengusaha UMKM dari seluruh indonesia dan dari Sumut terpilih pengusaha UMKM dan 4 pengusaha tersebut dari Kota Tebingtinggi.

“Adapun ke 4 pengusaha itu adalah Aumah Rajutan Fita, Tebing Batik Colection, E-craft Lukisan Kulit Telur, UD Karya Mandiri/Kue Nastar Rini, Saat ini mereka sedang mengikuti pembinaan dan pelatihan yang dilakukan Pertamina melalui rumah binaan BUMN Pertamina,” ucap Dedi P Siagian.

Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelap sawit di Kabupaten Labusel, terus mengalami kenaikan. Kondisi itu membuat para petani bersemangat untuk meningkatkan hasil panen.

Disebutkan, harga jual TBS kelapa sawit pada tingkat petani (timbang lapangan) saat ini berkisar Rp1.550 hingga Rp1.600 per Kg. Sedangkan tingkat agen atau Pabrik Kelapa Sawit (PKS), kata dia, kini sudah mencapai Rp1.880, bahkan ada yang Rp1.900/Kg.

Petani kelapa sawit M Yunan (34), warga Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang menuturkan, kenaikan harga TBC saat ini sangat membantu masyarakat khususnya pemilik kebun kelapa sawit, karena harga tinggi. Tingginya harga TBS tersebut kata dia, membuat petani kelapa sawit mulai bersemangat meningkatkan produksi.

Wakil Sekretaris Apkasindo Kabupaten Labusel, Agus Dermawan mengharapkan agar pemerintah dapat mengontrol situasi ini, sehingga harga tetap stabil dan tidak anjlok lagi, Menurutnya, naiknya harga TBS kelapa sawit saat ini cukup membantu para petani, terlebih dalam situasi pandemi Covid-19.

“Naiknya TBS kelapa sawit membuat ekonomi masyarakat terbantu, di tengah hantaman pandemi yang sudah lebih dan setengah tahun ini Warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

Sepanjang September 2020 negara Tiongkok, Amerika Serikat dan India merupakan bangsa ekspor terbesar Sumatera Utara, masing-masing sebesar 140,46 juta dolar AS, 83,22 juta dolar AS dan US 62,82 juta dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 37,57 %.

Sementara ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara September 2020 mengalami kenaikan dibandingkan Agustus 2020, yaitu dari 683,15 juta dolar AS menjadi 762,58 juta dolar AS atau naik sebesar 11,63%.

“Bila dibandingkan dengan September 2019, ekspor Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 10,19%,” ungkap Kepala Bidang Statistik Distribusi BPS (Badan Pusat Statistik) Sumut Dinar Butarbutar dan Kabid Statistik Produksi BPS Sumut Dwi Pranoto saat live streaming dengan wartawan, Senin (2/11).

Disebutnya, untuk nilai ekspor periode Januari-September 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019, maka negara tujuan utama yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar yakni Malaysia sebesar 88,94 juta dolar AS (65,69%) diikuti Myanmar sebesar 76,87 juta dolar AS (91,05%) dan india sebesar 58,32 juta dollar AS (14,06%).

Sedangkan negara yang mengalami penurunan nilai ekspor terbesar Jepang sebesar 47,40 juta dollar AS (-13,72%), Kamboja turun sebesar 27,61 juta dolar AS(-14,30%) dan Mesir sebesar 17,81 juta dolar AS(-11,19%). Secara keseluruhan, pada periode Januari-September 2020, ekspor ke sepuluh negara tujuan utama mengalami kenaikan sebesar 3,44 % dibanding periode Januari-September 2019.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Kalsel, Amanlison Sembiring mengatakan, pihaknya melakukan kurasi produk UMKM berpotensi ekspor untuk mendapatkan perluasan akses pasar khususnya pasar ekspor.

Total produksi udang yang berhasil diekspor dari ketiga kelompok pembudidaya tersebut pada 2019 mencapai 334,9ton atau senilai Rp 26,7 miliar. Kemudian, pada 2020 sampai dengan September 2020 hasil produksi udang mencapai 189ton atau Rp 15,1 miliar. Kendati demikian, 90 persen dari nilai. Kemudian, pada 2020 sampai dengan September 2020 hasil produksi udang mencapai 189 ton atau Rp 15,1 miliar.

Berdasarkan data ekspor udang dari Kalsel pada 2019, tercatat mencapai 14,74 juta US Dollar atau 1,06 persen dari ekspor udang nasional dan di 2020 sampai dengan Agustus sudah mencapai 8,80 juta US Dollar atau 0,88 persen dari ekspor udang nasional. Selain sektor perikanan, potensi ekspor lainnya juga didorong melalui UMKM sektor kreatif, meliputi fashion, handycraft, aksesoris, dan makanan olahan.

Kementerian Keuangan kembali merilis empat aturan impor dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas atau free trade area (FTA) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Beleid FTA ini menyusul PMK Nomor 131/PMK.04/2020 yang mengatur tentang ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA).

Empat beleid itu meliputi, pertama, ASEAN-Australia-New Zealand FTA yang tertuang dalam PMK No 168/PMK.04/2020. Kedua, ASEAN-Korea FTA yang tertuang dalam PMK No 169/PMK.04/2020. Ketiga, ASEAN-India-FTA yang tertuang di PMK No 170/PMK.04/2020. Keempat, ASEAN-China FTA di tertuang di PMK No 171/PMK.04/2020.

Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Syarif Hidayat mengungkapkan, penerbitan empat PMK tersebut sebagai landasan hukum dan pedoman bagi instansi terkait mengenai tata laksana pemberian tarif preferensi atas empat skema FTA.

“Dengan ditetapkannya empat PMK tersebut, ketentuan yang sebelumnya mengacu pada PMK Nomor 229/PMK.07/2017, sekarang mengacu pada PMK ini. Diharapkan PMK tersebut dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jasa dalam memahami ketentuan FTA yang akan digunakan dalam kegiatan importasi di Indonesia, “ ujar Syarif, Rabu (4/11).

Syarif menambahkan bahwa ketentuan dalam empat PMK ini berlaku terhadap barang impor yang pemberitahuan pabeannya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sejak berlakunya PMK ini. “Adapun empat PMK tersebut berlaku setelah tujuh hari sejak tanggal diundangkan, yaitu mulai tanggal 3 November 2020, artinya aturan baru ini akan berlaku mulai Selasa, 10 November 2020, “ ujarnya.