Produsen obat Rusia Pharmasyntez minta izin Kremlin untuk memproduksi versi generik dari remdesivir Covid-19 versi AS Gilead Sciences, meski tanpa paten.

Vedomosti, Senin (11/2) melaporkan, CEO Pharmasyntez Vikram Punia sejak awal tahun sudah mendekati Gilead untuk minta izin untuk memproduksi dan mendistribusikan obat tersebut. Hanya saja, Gilead tidak menanggapi permintaan. Gilead sejauh ini hanya memberikan izin produksi ke di 127 negara.

Pharmasyntez menyebut telah menyelesaikan uji klinis obat generik Remdeform terhadap 300 pasien. Maka, CEO Punia minta pemerintah Rusia untuk mengaktifkan proses lisensi memproduksi vaksin yang dipatenkan di Rusia, tanpa izin pemegang paten demi keamanan dan pertahanan nasional.

Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan bisnis perikanan kakap dan tuna yang berkelanjutan di Laut Arafura dan Sawu. Prakarsa itu, antara lain, berupa pembiayaan Coastal Fisheries Initiative Challenge Fund sebesar 1 juta dollar AS dari Fasilitas Lingkungan Global atau GEF.

Program digarap bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Program Kelautan Berkelanjutan Indonesia (ISOP) Bank Dunia melibatkan calon pemodal dalam mengembangkan rencana bisnis dan mempromosikan peluang investasi sektor perikanan berkelanjutan.

Secara terpisah, Practice Manager Environment, Natural Resources and Blue Economy Bank Dunia Ann Jeannette Glauber menilai, peluang investasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan di Indonesia masih terbatas.

“Tujuan dari Challenge Fund adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial dari sektor ini serta mendukung kesejahteraan dan mata pencarian orang-orang yang bergantung pada perikanan pesisir,” kata Ann Jeannette Glauber, dalam siaran pers.

Secara terpisah, Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengemukakan, inisiatif pendanaan yang masuk untuk investasi perikanan harus mempertimbangkan stok ikan, keterlibatan pemerintah daerah dan nelayan lokal, serta penguatan pembangunan perikanan berbasis wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI.

Relasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan perikanan berbasis WPP belum berjalan optimal. Imbasnya, perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan oleh pusat dan daerah tidak didasarkan pada angka jumlah tangkapan yang diperbolehkan terkait produktivitas kapal dan alat tangkap yang dipakai.

Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumut dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut memberikan bantuan kepada pelaku UKM di 33 kabupaten / kota.

Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Secara simbolis bantuan diserahkan Ketua Dekranasda Sumut Nawal Edy Rahmayadi kepada Ketua Dekranasda kabupaten di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman No 41 Medan, Jumat (23/10).

“Kami berharap UKM mampu bertahan di masa sulit ini dan me ningkatkan kemampuan ekonomi menjalankan usahanya. Selain itu juga ada sebagian perajin kriya yang bisa alih usaha untuk mempertahankan perekonomiannya,” kata Ketua Dekranasda Sumut Nawal Edy Rahmayadi, usai acara memberikan bantuan secara simbolis.

Ada 600 paket yang diberikan untuk pelaku  usaha binaan Dekranasda, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, usaha kecil binaan Bhayangkari daerah Sumut dan Dharma Pertiwi Sumut Bantuan yang diberikan berupa peralatan  memasak seperti tabung gas dan perlengkapannya, kuali, gelas. pisau, dandang dan lainnya. Ada juga bahan makanan seperti gula, tepung terigu, minyak goreng dan juga bubuk teh dan juga gerobak untuk berjualan.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ridha Haykal Amal mengatakan, saat ini Pemprov Sumut dan Dekranasda fokus pada pelaku usaha kuliner karena mayoritas ibu rumah  tangga bergerak di bidang ini. Selain itu, kuliner juga masih memiliki daya tarik yang cukup besar bagi masyarakat.

Sansevieria atau lidah mertua tergolong tanaman yeng sangat populer masyarakat sebagai penghias ruangan. Bentuknya cantik dan dapat tumbuh dalam kondisi yang minim cahaya matahari dan air.

Bagi pehobi, Sansevieria menjadi primadona yang harganya bisa tembus puluhan sampai ratusan juta rupiah. “Paling mahal, sampai Rp 120 juta. Ini yang tower varigata,” ungkap pehobi sekaligus petani tanaman hias. Ecward Shua, Minggu (1/11).

Pria kelahiran Surabaya 45 tahun lalu itu menunjukkan sejumlah sansevieria yang harganya fantastis di sela gelaran Kontes Latber Sansevieria oleh Komunitas Indo Sanse & Succulent di kawasan Mastrip Kedurus.

“Kalau bentuk dar warnanya semakin bagus dan serasi, maka harga jualnya semakin tinggi. Misalnya, daun rapi dari atas sampai bawah. Kalau dari segi warna, varigata ada tiga, kuning, krem, dan putih,” kata pehobi tanaman sejak 2001 ini.

Berbisnis sansevieria menjadi potensi yang bagus. Terlebih lagi, tanaman ini mudah diperbanyak. Tahun ini saja dirinya berhasil transaksi sansevieria sampai Rp 75 juta.

PT Elang Mulia Abadi Sempurna (PT EMAS) atau Lotus Archi terus agresif mengenalkan manfaat investasi emas. Terbaru, perusahaan yang memiliki produk LA Gold atau yang dikenal dengan Emas Merah Putih itu, menggelar kegiatan menabung emas lewat ‘Laga Emas’.

Membidik segmen anak muda, kegiatan itu menghadirkan figur artis, Raffi Ahmad dan Boy William. Stefan Ko. VP Business Development Lotus Archi, mengatakan, “Jadi kami melombakan antara tim Boy dan tim Raffi, siapa yang paling banyak bisa menjual dan mengajak masyarakat untuk menabung lewat emas,” jelas Stefan, Minggu (1/11).

 Pihaknya juga bekerjasama dengan Tokopedia, sehingga pembelian bisa dilakukan langsung di smartphone, dan Emas Merah Putih yang bisa diantar langsung ke depan rumah.

Calon pembeli dapat berpartisipasi dalam ‘Laga Emas’ dengan cara melakukan pembelian produk emas investasi lewat aplikasi Tokopedia dari tanggal 25 Oktober - 1 Desember 2020. Pilih varian emas dan gramasi yang diinginkan, lalu pilih di antara ‘Tim Boy atau Tim Raffi’. kemudian lakukan checkout dan proses pembayaran. Tim yang terlebih dahulu dapat menjual 75kg emas akan digelari ‘Raja Emas’ dari Lotus Archi.

Kinerja pasar obligasi di 10 bulan terakhir cukup memuaskan. Mengutip Bloomberg, aset obligasi yang tercermin dalam Indobex Government Total Return memberikan imbal hasil 10% ytd hingga Oktober. Di periode yang sama memberikan imbal hasil 8% ytd.

Direktur IndoSterling Asset Management Fitzgerald Stevan Purba mengatakan kinerja pasar obligasi saat ini cukup tinggi dan tercermin dari yield Surat Utang Negara (SUN) tenor 10 tahun yang terus menguat hingga menyentuh level di bawah 6,6% atau mendekati level sebelum pandemi menyerang.

Secara historis Stevan mengamati riil yield SUN masih di atas rata-rata riil yield 10 tahun terakhir. Begitu juga dengan spread SUN dengan US Treasury yang di atas rata-rata 10 tahun terakhir. Artinya, pasar obligasi masih memiliki ruang untuk melanjutkan kinerja positif di tahun depan.

Susanto memproyeksikan di 2021 pasar obligasi masih berpotensi untuk tumbuh, apalagi jika vaksin ditemukan dapat didistribusikan secara lancar, maka Bank Indonesia berpeluang menurunkan suku bunga untuk memberikan stimulus ke perekonomian. Serta berpeluang meningkatkan investasi investor asing ke Indonesia pasca disahkannya UU Cipta Kerja.

K?tua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengatakan, perkembangan temuan vaksin di Indonesia sangat mempengaruhi penjualan di sektor properti.

Paulus menjelaskan, pemulihan sektor properti nampak dari penjualan di kuartal III-2020 yang langsung melonjak. Menurutnya, itu tercermin dari penjualan perumahan Sumarecon dan Ciputra yang laku keras.

“Jadi trennya meningkat, bahkan lebih dari sebelum adanya PSBB, naik berlipat-lipat, di atas 100 persen,” ujarnya dalam webinar baru-baru ini.

Tren pemulihan ini, Kata Paulus, akan berlanjut di kuartal IV-2020 sebab pasar terus melihat perkembangan vaksin Covid-19 di Indonesia yang memang dikabarkan memiliki progres yang baik.

Oleh sebab itu, ia meyakini, ketika vaksin sudah resmi ditemukan dan vaksinasi dilakukan secara massal, maka ekonomi Indonesia akan kembali bergeliat, termasuk di sektor properti.

Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan bisnis perikanan kakap dan tuna yang berkelanjutan di Laut Arafura dan Sawu. Prakarsa itu, antara lain, berupa pembiayaan Coastal Fisheries Initiative Challenge Fund sebesar 1 juta dollar AS dari Fasilitas Lingkungan Global atau GEF.

Program digarap bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Program Kelautan Berkelanjutan Indonesia (ISOP) Bank Dunia melibatkan calon pemodal dalam mengembangkan rencana bisnis dan mempromosikan peluang investasi sektor perikanan berkelanjutan.

Secara terpisah, Practice Manager Environment, Natural Resources and Blue Economy Bank Dunia Ann Jeannette Glauber menilai, peluang investasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan di Indonesia masih terbatas.

“Tujuan dari Challenge Fund adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial dari sektor ini serta mendukung kesejahteraan dan mata pencarian orang-orang yang bergantung pada perikanan pesisir,” kata Ann Jeannette Glauber, dalam siaran pers.

Secara terpisah, Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengemukakan, relasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan perikanan berbasis WPP belum berjalan optimal. Imbasnya, perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan oleh pusat dan daerah tidak didasarkan pada angka jumlah tangkapan yang diperbolehkan terkait produktivitas kapal dan alat tangkap yang dipakai.

Otoritas pajak, mulai awal November 2020 ini, akan melaksanakan pertukaran data informasi keuangan melalui program Automatic Exchange of Information (AEoI). Data yang dipertukarkan antara lain berasal dari wajib pajak dalam negeri yang berada di luar negeri dan informasi wajib pajak asing yang beroperasi di Indonesia.

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) John Hutagaol menyebut, tahun ini, pihaknya menargetkan bisa menerima data informasi keuangan AEoI dari 103 negara atau yurisdiksi. Sebaliknya, Indonesia mengirimkan data serupa kepada 85 yurisdiksi.

Adapun, tahun 2020 merupakan tahun ketiga Indonesia berpartisipasi dalam pertukaran informasi data keuangan secara otomatis. Alasan keterlambatan itu karena data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mundur sampai akhir Oktober lalu. “Selanjutnya, DJP Kementerian Keuangan akan mengirimkan data AEoI tersebut ke yurisdiksi mitra paling lambat akhir November 2020,” kata John, Minggu (1/11).

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji berpendapat, pertukaran data informasi keuangan diperlukan untuk mengatasi penghindaran pajak dan pengelakan pajak lintas yurisdiksi. Menurut Bawono, data AEoI relevan dengan lanskap pajak Indonesia saat ini, baik untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi; terutama bagi kelompok high net worth individual.  

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, AEoI bisa menjadi instrumen untuk memperbaiki kinerja penerimaan pajak yang loyo di masa pandemi korona. “Jadi ini semakin urgent,” kata Fajry kepada KONTAN.