Badan Pusat Statistika (BPS) menyebut bahwa Jawa Timur mengalami deflasi 0,02 persen pada Oktober 2020, Dari 103,96 pada September lalu menjadi 103,94 pada Oktober.

Kepala BPS Jatim Dadang Hardiawan mengatakan, faktor deflasi dipengaruhi adanya penurunan harga sebagian indeks kelompok pengeluaran. “K?moditas yang mengalami penurunan harga pada Oktober 2020 antara lain angkutan udara, mangga, emas perhiasan, apel, semangka, tariflistrik, alpukat, daging sapi, daging ayam ras, dan wortel,” ujarnya, Senin (2/11).

Dadang menambahkan, “Tingkat inflasi tahun kalender Jatim hingga Oktober 2020 sebesar 0,72 persen, dan tingkat inflasi tahun ke tahun 1,39 persen, “ katanya.

Berdasarkan angka inflasi di delapan kota, indeks harga konsumen (IHK) di Jatim sepanjang Oktober 2020, empat kota mengalami inflasi dan empat kota mengalami deflasi. Kota yang mengalami inflasi yaitu Probolinggo, Madiun, Banyuwangi, dan Jember. “Sedangkan kota yang mengalami deflasi yaitu Sumenep sebesar, Malang, Kediri, dan Surabaya,” terangnya.

Lebih lanjut Dadang mengungkapkan, dibandingkan tingkat inflasi tahun kalender Januari hingga Oktober 2020 di delapan kota IHK Jatim, Jember merupakan kota dengan inflasi tahun kalender tertinggi. Yakni mencapai 1,27 persen. “Sedangkan kota yang mengalami inflasi tahun kalender terendah adalah Surabaya yang mengalami inflasi sebesar 0,62 persen,” pungkasnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan kontribusi nilai ekspor alat pelindung diri (APD) dan masker bisa mencapal 4,56 miliar dolar AS hingga akhir 2020.

Ini seiring kebijakan pemerintah yang membuka kembali keran ekspor alat kesehatan tersebut. Pemerintah sempat melarang ekspor alat kesehatan melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 34 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik. Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker.

Namun, Kemendag memutuskan membuka kembali ekspor alat kesehatan tersebut dengan penerbitan Permendag Nomor 57 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan Alat Pelindung Diri.

Hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kapasitas produk dan diversifkasi produk pada sektor industri dalam negeri, sehingga kebutuhan terhadap APD dan masker pun mulai tercukupi untuk skala nasional.

Negara tujuan ekspornya beragam, antara lain Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, AfrIka Selatan, Belanda, Perancis, Australia, Singapura, dan Hong Kong.

Kenaikan harga cabai merah dan bawang merah dalam beberapa tahun lalu memicu terjadinya inflasi di Sumatera Utara selama Oktober 2020 sebesar 0,47%. Lima kota IHK (Indeks Harga Konsumen) di Sumut menempatkan cabai merah dan bawang merah di urutan teratas sebagai komoditi yang memberikan andil inflasi terbesar.

“Jadi selama Oktober 2020, seluruh kota IHK di Sumatera Utara inflasi, yaitu Sibolga sebesar 1,04 % Pematangsiantar sebesar 0,46%, Medan sebesar 0,45%, Padangsidimpuan sebesar 0,52%; dan Gunung Siantar sebesar 0,71% Dengan demikian, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara pada inflasi Oktober 2020 0, 47%,” ungkap Kepala Bidang Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara Dinar Butarbutar didampingi Kabid Statistik Produksi BPS Sumut Dwi Pranoto dalam live streaming, Senin (2/11).

Disebutnya, komoditas utama penyumbang inflasi selama Oktober 2020 di Sumatera Utara juga daging ayam ras, cabai hijau, ikan dencis, minyak goreng, dan jeruk. Bulan Oktober 2020, inflasi tercatat 0,45% atau peningkatan IHK dari 102,71 pada September 2020 menjadi 103,17 pada Oktober 2020.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,32%, kelompok perlengkapan, peralatan, pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,01%, kelompok kesehatan sebesar 0,31%, kelompok transportasi sebesar 0,15% kelompok penyediaan makanan dan minuman / restoran sebesar 0,02% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,41%. Sedangkan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami penurunan indeks 0,04%.

Dari 24 kota IHK di Pulau Sumatera, 23 kota inflasi dan hanya 1 kota yang mengalami deflasi. Inflasi tertinggi di Sibolga sebesar 1,04% dengan IHK sebesar 104,43 dan terendah di Bengkulu sebesar 0,02% dengan IHK 103,82.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel merilis data perkembangan transportasi selama Agustus hingga September 2020. Kepala BPS Sulsel, Yos Rusdiansyah melalui jaringan streaming, Senin (2/11) mengungkapkan jumlah total penumpang penerbangan domestik yang datang, berangkat dan transit mengalami penurunan 4.08 persen.

“Selama September tahun ini, tidak ada penumpang internasional yang datang, berangkat dan transit di Bandara Hasanuddin,” terang Yos Rusdiansyah.

Sebaliknya, terjadi kenaikan penumpang angkutan laut domestik. Mau itu kedatangan dan keberangkatan. BPS Sulsel mencatat kenaikan 24.81 persen dari 16.733 orang pada Agustus menjadi 20.884 orang di September 2020. Kalau dibandingkan periode sama tahun lalu, jumlah penumpang hanya 73.365 orang atau terjadi penurunan 71.53 persen.

Di dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, kawasan ini tidak harus berorientasi ekspor. Berdasarkan data Dewan Nasional KEK per Februari 2020, ada 11 KEK yang telah beroperasi dan 4 KEK dalam tahap pembangunan. Sebagian besar KEK difokuskan pada pengolahan sumber daya alam, seperti kelapa sawit, bauksit, karet, kayu, nikel dan bijih besi, perikanan, serta perkebunan.

Dalam RUU Cipta Kerja, daya tarik KEK juga ditingkatkan melalui berbagai kemudahan dan pemberian insentif, seperti pembebasan atau penangguhan bea masuk untuk impor bahan baku, bebas pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah untuk barang konsumsi, dan kemudahan perizinan.

Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Enoh Suharto Pranoto mengatakan, RUU Cipta Kerja mengubah kekhususan yang selama ini dilekatkan pada KEK. Salah satu kekhususan yang berubah tersebut perihal layanan perizinan. “Pegawai yang memberikan izin harus profesional. Perekrutan pegawai dibuka untuk non-aparatur sipil negara,” kata Enoh.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menambahkan, RUU Cipta Kerja paling tidak akan mengatasi empat hambatan investasi, termasuk di lingkup KEK. Keempat hambatan itu terkait tumpang-tindih regulasi pusat dan daerah, ketidakpastian proses birokrasi, efisiensi industri, serta koordinasi antar-pemangku kebijakan.

Produsen obat Rusia Pharmasyntez minta izin Kremlin untuk memproduksi versi generik dari remdesivir Covid-19 versi AS Gilead Sciences, meski tanpa paten.

Vedomosti, Senin (11/2) melaporkan, CEO Pharmasyntez Vikram Punia sejak awal tahun sudah mendekati Gilead untuk minta izin untuk memproduksi dan mendistribusikan obat tersebut. Hanya saja, Gilead tidak menanggapi permintaan. Gilead sejauh ini hanya memberikan izin produksi ke di 127 negara.

Pharmasyntez menyebut telah menyelesaikan uji klinis obat generik Remdeform terhadap 300 pasien. Maka, CEO Punia minta pemerintah Rusia untuk mengaktifkan proses lisensi memproduksi vaksin yang dipatenkan di Rusia, tanpa izin pemegang paten demi keamanan dan pertahanan nasional.

Bank Dunia bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan bisnis perikanan kakap dan tuna yang berkelanjutan di Laut Arafura dan Sawu. Prakarsa itu, antara lain, berupa pembiayaan Coastal Fisheries Initiative Challenge Fund sebesar 1 juta dollar AS dari Fasilitas Lingkungan Global atau GEF.

Program digarap bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Program Kelautan Berkelanjutan Indonesia (ISOP) Bank Dunia melibatkan calon pemodal dalam mengembangkan rencana bisnis dan mempromosikan peluang investasi sektor perikanan berkelanjutan.

Secara terpisah, Practice Manager Environment, Natural Resources and Blue Economy Bank Dunia Ann Jeannette Glauber menilai, peluang investasi penangkapan ikan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan di Indonesia masih terbatas.

“Tujuan dari Challenge Fund adalah untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial dari sektor ini serta mendukung kesejahteraan dan mata pencarian orang-orang yang bergantung pada perikanan pesisir,” kata Ann Jeannette Glauber, dalam siaran pers.

Secara terpisah, Direktur Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengemukakan, inisiatif pendanaan yang masuk untuk investasi perikanan harus mempertimbangkan stok ikan, keterlibatan pemerintah daerah dan nelayan lokal, serta penguatan pembangunan perikanan berbasis wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI.

Relasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan perikanan berbasis WPP belum berjalan optimal. Imbasnya, perizinan perikanan tangkap yang diterbitkan oleh pusat dan daerah tidak didasarkan pada angka jumlah tangkapan yang diperbolehkan terkait produktivitas kapal dan alat tangkap yang dipakai.

Pemerintah Provinsi Sumut melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumut dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumut memberikan bantuan kepada pelaku UKM di 33 kabupaten / kota.

Hal itu sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Secara simbolis bantuan diserahkan Ketua Dekranasda Sumut Nawal Edy Rahmayadi kepada Ketua Dekranasda kabupaten di Posko Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman No 41 Medan, Jumat (23/10).

“Kami berharap UKM mampu bertahan di masa sulit ini dan me ningkatkan kemampuan ekonomi menjalankan usahanya. Selain itu juga ada sebagian perajin kriya yang bisa alih usaha untuk mempertahankan perekonomiannya,” kata Ketua Dekranasda Sumut Nawal Edy Rahmayadi, usai acara memberikan bantuan secara simbolis.

Ada 600 paket yang diberikan untuk pelaku  usaha binaan Dekranasda, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, usaha kecil binaan Bhayangkari daerah Sumut dan Dharma Pertiwi Sumut Bantuan yang diberikan berupa peralatan  memasak seperti tabung gas dan perlengkapannya, kuali, gelas. pisau, dandang dan lainnya. Ada juga bahan makanan seperti gula, tepung terigu, minyak goreng dan juga bubuk teh dan juga gerobak untuk berjualan.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Ridha Haykal Amal mengatakan, saat ini Pemprov Sumut dan Dekranasda fokus pada pelaku usaha kuliner karena mayoritas ibu rumah  tangga bergerak di bidang ini. Selain itu, kuliner juga masih memiliki daya tarik yang cukup besar bagi masyarakat.

Sansevieria atau lidah mertua tergolong tanaman yeng sangat populer masyarakat sebagai penghias ruangan. Bentuknya cantik dan dapat tumbuh dalam kondisi yang minim cahaya matahari dan air.

Bagi pehobi, Sansevieria menjadi primadona yang harganya bisa tembus puluhan sampai ratusan juta rupiah. “Paling mahal, sampai Rp 120 juta. Ini yang tower varigata,” ungkap pehobi sekaligus petani tanaman hias. Ecward Shua, Minggu (1/11).

Pria kelahiran Surabaya 45 tahun lalu itu menunjukkan sejumlah sansevieria yang harganya fantastis di sela gelaran Kontes Latber Sansevieria oleh Komunitas Indo Sanse & Succulent di kawasan Mastrip Kedurus.

“Kalau bentuk dar warnanya semakin bagus dan serasi, maka harga jualnya semakin tinggi. Misalnya, daun rapi dari atas sampai bawah. Kalau dari segi warna, varigata ada tiga, kuning, krem, dan putih,” kata pehobi tanaman sejak 2001 ini.

Berbisnis sansevieria menjadi potensi yang bagus. Terlebih lagi, tanaman ini mudah diperbanyak. Tahun ini saja dirinya berhasil transaksi sansevieria sampai Rp 75 juta.