Kementerian Perindustrian memprediksi, nilai ekspor dari Kawasan Industri Morowali pada 2023 akan menembus US$ 11,6 miliar atau Rp 168,2 triliun. Dorongan ekspor itu akan disokong industri berbasis nikel dan produk turunannya, seperti Feronikel (FeNi), Stainless Steel Slab (SS), Hot Rolled Coil (HRC), dan Cold Rolled Coil (CRC).

Untuk produksi SS Slab seri 200 pada 2019 sebanyak 86.305 ton. Sedangkan produksi SS Slab Seri 300 di 2019 naik 19,9% menjadi 2.533.582 ton. Selanjutnya, produksi HRC pada 2019 meningkat 16,8%, produksi AP naik 50,5% dan produksi CRC menanjak 125,7% secara tahunan.

Saat ini, total tenaga kerja Indonesia di kawasan industri Morowali tercatat 40.000 orang. Adapun tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 4.500 orang. “Tahun 2023, tenaga kerja Indonesia langsung akan mencapai 60.000 orang. Adapun tenaga kerja Indonesia yang langsung dan tidak langsung akan mencapai 100.000 orang,” kata Warsito kepada KONTAN, Minggu (1/11).

Saat ini tercatat ada 11 tenant di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang menjadi penyokong pesatnya pertumbuhan kawasan industri Morowali. Terdapat tiga klaster utama. Pertama, klaster baja nirkarat dengan kapasitas 3 juta ton per tahun (mtpa). Kedua, klaster baja karbon dengan kapasitas 3,5 mtpa. Ketiga, klaster komponen baterai dengan kapasitas 110 ktpa Ni.

Pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp 20 triliun. Anggaran terbesar untuk membeli vaksi senilai Rp 18 triliun. Anggaran lain untuk persiapan vaksinasi sebesar Rp 3,7 triliun. Rencananya penyuntikkan vaksin akan dilakukan kepada sebanyak 160 juta penduduk dalam setahun ke depan untuk mencapai herd immunity, atau terciptanya kekebalan masyarakat terhadap virus Covid-19.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo dalam Media Workshop BPJS Kesehatan, Kamis (22/10). Menurut Yustinus selain untuk mengantisipasi vaksinasi, anggaran tahun depan target bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19 serta mendukung penguatan sistem kesehatan nasional antara lain untuk sarana prasarana, litbang dan PCR yang terbagi ke Kementerian Kesehatan Rp 1,1 triliun dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Rp 0,1 triliun.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona Covid-19 Wiku Adi Sasmito menegaskan pemerintah akan sangat berhati-hati dalam masalah vaksin. Wiku menjelaskan, hingga saat ini belum ada negara yang mampu memproduksi vaksin Covid-19 secara massal. Meskipun demikian Indonesia saat ini terus berupaya untuk mendapatkan dan memproduksi vaksin secara mandiri di dalam negeri.

Beberapa kerjasama pemerintah untuk mendapatkan vaksin telah dilakukan dengan produsen seperti Sinovac, Sinopharm/GN 42, Cansino, AstraZeneca dan Ginexin.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah memegang prinsip kehati-hatian dalam kebijakan vaksinasi virus Covid-19.  “Perlu diadakan persiapan yang baik dalam pemilihan jenis vaksin serta persiapan pelaksanaannya,” ujar Zubairi Djoerban, Ketua Satgas Covid-19 PB IDI, Kamis (22/10).

Zubairi meminta pemerintah memenuhi syarat mutlak bagi vaksin yang akan digunakan. Syarat ini meliputi efektivitasnya, imunogenitas serta keamanannya. Hal ini dibuktikan dari hasil yang baik pada saat uji klinik fase 3 yang sudah dipublikasikan.

Ia mencontohkan vaksin Sinovac yang diuji coba di Brazil sudah dilaksanakan ke 9.000 relawan . Namun hasilnya baru akan dikeluarkan segera setelah selesai dilakukan vaksinasi pada 15.000 relawan. “Negara tetap menunggu data hasil uji klinis fase 3, “ terang Zubairi.

Empat bulan terakhir, 2.603 warga negara China masuk ke Indonesia lewat Bandara Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara. Mereka ialah tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di sejumlah lokasi di Sulawesi dan Maluku Utara. Kantor Imigrasi Kelas I Manado memastikan mereka menggunakan visa izin tinggal terbatas, bukan visa wisata (Kompas, 22/10/2020).

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Suhartono, Kamis (22/10/2020), mengatakan, kedatangan 2.603 TKA pada periode Juni-September 2020 itu dimungkinkan karena sejumlah perusahaan yang mempekerjakan TKA di Sulawesi dan Maluku/Maluku Utara mulai beroperasi.

Perusahaan  itu antara lain PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) di Morowali dan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT IWIP) di Halmahera Tengah yang mempekerjakan TKA dari China. Ada pula PT Virtue Dragon Nickel Industry (PT VDNI) yang berlokasi di Konawe.

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 228 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dapat Diduduki oleh Tenaga kerja Asing mengatur jenis jabatan pekerjaan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA.

Izin RPTKA dari perusahaan pemberi kerja TKA harus memenuhi syarat-syarat jabatan itu. Jabatan yang boleh diisi TKA umumnya terbatas pada posisi profesional dan berkeahlian khusus seperti manajer, ahli teknik, ahli mesin, analis keuangan, penasihat/konsultan, dan spesialis.

Sekretaris Front Nasional Pejuang Buruh Indonesia Sulawesi Tengah Jois A Laota mengatakan, TKA dari China diketahui banyak bekerja di pabrik pemurnian logam. Berdasar laporan dari para pekerja di lapangan, para TKA awalnya bekerja sebagai buruh kasar.

Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dan Penyelesaian Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulteng Joko Pranowo menyatakan, ”Izin dan posisi kerja mereka di lapangan sesuai dengan jabatan yang diatur untuk TKA. Jika tidak sesuai sistem, tentu tidak bisa diproses,” katanya.

Juru bicara PT IMIP, Dedy Kurniawan, menyatakan, saat ini, TKA China di kawasan industri itu kebanyakan bekerja di posisi permesinan, antara lain pengawas teknik, pengawas mekanik, dan kepala departemen feronikel, yang memang membutuhkan keahlian.

Pekan lalu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, ada sekitar 153 perusahaan yang siap masuk ke Indonesia pasca-UU Cipta Kerja diimplementasikan. Beberapa perusahaan berasal dari China, Korea, Taiwan, Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara di Eropa.

Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim menyatakan, kinerja industri baja pada triwulan III-2020 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dia berharap tren itu berlanjut pada triwulan IV-2020 hingga 2021, salah satunya karena perbaikan kinerja sektor konstruksi.

Kinerja sektor industri pengolahan nasional pada triwulan III-2020, menurut data Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI), terindikasi membaik meski masih berada dalam fase kontraksi. PMI-BI triwulan III-2020 tercatat 44,91 persen atau naik dibandingkan dengan triwulan II-2020 yang 28,55 persen meski masih di bawah indeks triwulan III-2019 yang tercatat 52,04 persen.

Menurut Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Trisasongko Widianto, kebutuhan baja konstruksi tahun 2021 mencapai 1,04 juta ton. Guna memenuhi kebutuhan itu, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 149,81 triliun.

Sepanjang tahun 2020, Kementerian PUPR mengubah angka kebutuhan baja, semula 848.711 ton (sebelum pandemi Covid-19) menjadi 511.331 ton. Penurunan itu salah satunya karena realokasi anggaran tahun 2020 dari Rp 120,21 triliun menjadi Rp 75,63 triliun.

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR Nicodemus Daud menyatakan, pihaknya tengah menghitung kebutuhan baja berdasarkan zona atau letak geografis. Perhitungan ini mengaitkan antara kebutuhan dan pasokan baja yang ada di suatu wilayah. Keseimbangan permintaan dan suplai menjadi salah satu perhatian.

Direktur Operasi III PT. Waskita Karya (Persero) Tbk Gunadi menyebutkan, terdapat 93 proyek yang berlangsung sepanjang 2020 dengan kebutuhan baja sekitar 170.620 ton.

SVP Strategic Planning, Engineering and Technology PT PP (Persero) Tbk Budi Suanda memperkirakan, potensi pasar besi/baja nasional sepanjang 2020-2024 pada kisaran Rp 135 triliun-Rp 175 triliun. Dari jumlah itu, kebutuhan PT PP mencapai 590.000 ton. Kementerian Perindustrian memperkirakan kapasitas terpakai industri baja nasional baru sekitar 40 persen.

Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan (HSS) menyebut, penambangan tanpa izin (peti) batu bara di Desa Madang. Kecamatan Padang Batung, sudah merambah dua hektar lahan di sekitar situs sejarah Benteng Madang. Aktivitas penambangan ilegal tersebut baru dilaporkan pengacara PT Antang Gunung Meratus (AGM) pada 6 Oktober 2020 melalui surat laporan ke Polres HSS.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminalitas (Kasat Reskrim) Polres HSS, AKP Bala Putra Dewa, menuturkan, surat Pengacara PT AGM yang menjadi dasar penyelidikan pihaknya.

“Memang hasil pengecekan ke lokasi yang ada di sekitar dua hektare lahan sudah dibuka. Namun saat ke lapangan, tidak ada kegiatan aktivitas penambangan lagi. Saat dilokasi sudah dilakukan tindakan koordinator keamanan PT AGM dan Bagian Objek Vital Polda Kalsel. Lokasi sudah diberi garis polisi,” jelas kasat reskrim.

Disebutkan, area yang dibuka penambang ilegal tersebut berada dalam kawasan izin PKP2B PT AGM, yang lokasinya sangat dekat dengan situs sejarah Benteng Madang.

Pada Rabu kemarin, DPRD Kabupaten HSS memantau lokasi penambangan batu bara tanpa izin di Desa Madang tersebut. Dipimpin Ketua DPRD H Achmad Fahmi, serta dua wakil Ketua HM Kusasi dan Rodi Maulid serta lima anggota dewan lainnya, mereka menyaksikan sendiri bukaan lahan yang mengandung batu bara telah dikeruk menggunakan alat berat.

HM Kusasi menyesalkan sikap PT Antang Gunung Meratus (AGM) selaku pemilik izin PKP2B yang seolah tutup mata terkait adanya penambangan ilegal di daerah sekitar situs sejarah Benteng Madang tersebut.  “Barangkali ini tidak rahasia lagi, karena itu tugas mereka. Mereka pasti tahu, karena penambangan menggunakan alat sebelum itu pasti memakan waktu,” duga Kusasi.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim di masa pandemi covid 19 di tahun 2020 ini mengaku bila angka Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet mengalami peningkatan. Hingga akhir triwulan III atau September 2020 mencapai 4,49 persen. Sementara sampai akhir tahun 2019 lalu, masih di 2,77 persen.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, mengakui “Hal ini membuat kami melakukan beberapa upaya. Diantaranya dengan restrukturisasi kredit dengan seleksi ketat,” jelas Busrul saat analyst meeting dan press conference secara virtual, Kamis (22/10).

Untuk relaksasi kredit berupa restrukturisasi, telah mencapai Rp1,69 triliun untuk 2.753 debitur. Sebanyak Rp 359 miliar restrukturisasi masih dalam proses, “Tren bulanan restrukturisasi sudah melandai, permohonan restrukturisasi Juli Rp 241 millar, lalu Agustus berkurang menjadi Rp 113 miliar,” jelas Busrul.

Sementara itu, untuk kinerja keuangan triwulan III 2020, menunjukkan performa yang bagus dan tumbuh bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya (Year on Year / YoY). Berdasarkan kinerja triwulan III, aset Bank Jatim tercatat Rp 82,08 triliun atau tumbuh 13,80 persen (YoY), Dana Pihak Ketiga (DPK) mencatatkan pertumbuhan 13,99 persen (YoY) yaitu sebesar Rp 69,77 Trillun.

BUMD Pemprov Jatim ini tetap mampu mencatatkan pertumbuhan penyaluran kredit sebesar Rp 40,38 triliun atau tumbuh 7,03 persen (YoY). Kredit di sektor UMKM menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar Rp 6,46 triliun atau tumbuh 12,24 persen (YoY) diikuti dengan pertumbuhan kredit korporasi yaitu sebesar Rp 10,01 triliun atau tumbuh 9,86 persen.

Rancangan merger Bank BRI Syariah Tbk (BRIS), Bank Mandiri Syariah, dan Bank BNI Syariah sudah terang. Dalam prospektus merger yang terbit Rabu (21/10), Bank Mandiri Tbk (BMRI) akan menguasai 51,2% saham bank syariah hasil merger.

Bank Mandiri juga akan menjadi pengendali bank hasil merger tiga bank syariah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, entitas anak usahanya, yaitu Bank Mandiri Syariah, memiliki ekuitas tertinggi dibandingkan bank syariah BUMN lain.

Berdasarkan penilaian wajar, valuasi Bank Mandiri Syariah senilai Rp 16,33 triliun. Sementara valuasi BNI Syariah Rp 7,99 triliun dan BRI Syariah Rp 7,59 triliun. Alhasil, pascamerger, bank syariah BUMN ini mempunyai valuasi Rp 31,91 triliun.

Akibatnya, kepemilikan saham publik di BRIS bakal terdilusi menjadi 4,4%. Per September 2020 publik memiliki 18,47% saham BRIS. Porsi kepemilikan publik ini bakal di bawah ketentuanfree floatyang yang sebesar 7,5%.

Meski demikian, Direktur Utama BEI, Inarno Djayadi menyatakan, manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan relaksasi. “Setidaknya BRIS pascamerger bisa diberikan waktu satu hingga dua tahun untuk memenuhi ketentuan itu, “ ujar Inarno kepada KONTAN, Rabu (21/10).

Kepala Riset Samuel Sekuritas Suria Dharma menambahkan, pacamerger BRIS tidak wajib menggelar penawaran (tender offer) kepada pemilik saham publik. Karena ada kepentingan pemerintah juga. “BRI hanya akan membeli saham pemilik BRI Syariah yang tidak setuju merger, “ kata Suria.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, perubahan pengendalian karena penggabungan usaha dikecualikan dari tender offer wajib.

Dalam rancangan merger, BRI, induk BRIS, menawarkan akan membeli saham publik BRIS Rp 781,29 per saham. Harga itu merujuk valuasi BRI Syariah per Juni 2020 senilai total Rp 7,59 triliun atau Rp 781,29 per saham.

Transaksi digital, terutama e-commerce terus melaju. Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan total nilai transaksi e-commerce terus meningkat pada tahun ini seiring dengan adanya pandemi yang membelenggu aktivitas masyarakat. Hal ini sejalan dengan data yang diterima KONTAN dari bank sentral.

Total nilai transaksi di 4 portal marketplace di Indonesia pada Agustus 2020 tercatat Rp 21,95 triliun atau naik 4,77% mom dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp 20,95 triliun.

Sedangkan total nilai transaksi perdagangan barang dari bulan Januari 2020 hingga Agustus 2020, sebesar Rp 157,31 triliun, atau sudah mendekati total nilai transaksi marketplace di sepanjang tahun 2019 yang sebesar Rp 205,5 triliun.

“Perkiraan kami, akan berada di Rp 429 triliun hingga akhir tahun 2020 ini. Sejalan dengan kenaikan transaksi e-commerce, transaksi digital banking dan transaksi uang elektronik juga meningkat,” kata Perry, Rabu (21/10).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira melihat, peningkatan nilai transaksi di marketplace ini disebabkan oleh semakin bergantungnya masyarakat terhadap belanja secara online. “Selain itu, masyarakat juga nampak nyaman untuk berbelanja online, katanya ke KONTAN,“ Rabu (21/10).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy  dan Bhima memprediksi transaksi marketplace akan semakin meningkat secara gradual. Puncak peningkatan diperkirakan terjadi pada bulan Desember 2020 karena ada momen Natal dan Tahun Baru.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) memastikan tarif cukai rokok tetap naik di tahun depan. Kabarnya, sampai sekarang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati belum melaporkan besaran tarif cukai 2021 ke Presiden RI Joko Widodo.

Namun, ada kabar Jokowi sudah memberi ancar-ancaran besaran kenaikan cukai rokok, yakni antara 13%-20%. Menkeu dikabarkan mengambil jalan tengah dengan merekomendasikan kenaikan cukai sebesar 17% dan kemungkinan menjadi angka final. Sementara Harga Jual Eceran (HJE) tahun depan masih tetap 85%.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Heryanto mejelaskan, kenaikan tarif cukai rokok masih pembahasan internal Kementerian Keuangan. Tanpa merinci besarannya, ia menyebut untuk tarif cukai 2021 di atas 8%. Pertimbangannya outlook pertumbuhan ekonomi 5% dan inflasi 3% di 2021.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan, pihaknya butuh waktu untuk menentukan tarif cukai rokok 2021. Alasannya, tak lain adalah dampak ekonomi akibat pandemi korona yang memberikan pukulan berat kepada industri rokok yang padat karya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, penerimaan cukai rokok dipatok Rp 172,7 triliun. Angka ini naik 4,7% dibandingkan dengan outlook akhir 2020 sebesar Rp 164,94 triliun.

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Agus Parmuji berharap pemerintah tidak menaikan tarif cukai rokok sebesar 17% tahun depan. Bila besaran itu diberlakukan, pemerintah sudah tega membuat hajat hidup petani makin sengsara.

Dengan tarif kenaikan cukai rokok 2020 sebesar 23% saja sudah jadi pukulan berat. Apalagi dampak ekonomi akibat pandemi sangat dirasakan petani tembakau. “Jangankan melanjutkan pertanian lagi, untuk hidup saja susah. Itu disebabkan salah satunya dari cukai tahun ini yang naik 23%,” katanya kepada KONTAN, (21/10).

Maka ia berharap tahun depan tarif cukai rokok tidak naik. Namun, bila pemerintah tetap pada pendiriannya, maka menurut Agus kenaikan tarif cukai 2021 maksimal 5%. “Itu angka wajar. Sebab, pemerintah masih untung dan bisa merealisasikan target cukai 2021,” harapnya.

Darmawan Junaidi ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dalam rapat umum pemegang saham luar biasa, Rabu (21/10/2020) sore. Darmawan mengisi kursi pucuk pimpinan Bank Mandiri setelah direktur utama sebelumnya, Royke Tumilaar, ditunjuk untuk memimpin PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Darmawan, yang sebelumnya menjabat Direktur Treasury, International Banking, and Special Asset Management Bank Mandiri, memastikan dukungan dan keterlibatan Bank Mandiri dalam pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, Bank BUMN syariah menuntaskan rencana penggabungan usaha untuk membentuk entitas baru dengan total aset Rp 214,6 triliun. Aksi korporasi ini diharapkan menjawab kesulitan menggenjot pangsa pasar ekonomi syariah di Tanah Air.

Bank yang akan merger ialah PT BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT BNI Syariah. Penggabungan usaha ditargetkan tuntas pada 1 Februari 2021 dengan BRI Syariah sebagai entitas penerima penggabungan.

Ketua Project Management Office Integrasi dan Peningkatan Nilai Bank Syariah BUMN Hery Gunardi, Rabu, menyampaikan, merger ketiga bank syariah itu menjadi harapan bagi Indonesia untuk mewujudkan perbankan syariah berskala internasional.