Indonesia perlu menimba ilmu dari Korea Selatan untuk mengembangkan UMKM, hal ini terutama terkait dengan kebijakan pemerintah, proaktif perusahaan-perusahaan besar dan orientasi pelaku UMKM Korsel.

Pemerintah Korsel mengategorikan usaha mikro yang beromzet 800.000 dollar AS sampai 9,8 juta dollar AS per tahun. Usaha menengah beromzet 30 juta dollar AS sampai 125 juta dollar AS per tahun. Jika bergerak disektor manufaktur, perusahaan tersebut dalam tiga tahun berturut-turut beromzet di bawah 130 juta dollar AS. Pemerintah Korsel juga mendorong UMKM sebagai motor penggerak transformasi ekonomi melalui program Smart SMEs (UKM cerdas) penguatan merk, produk, perusahaan inklusif dan kerjasama global. Dalam mendorong digitalisasi dengan mengadopsi teknologi Smart IT.

Sejak tahun 2017 sd 2019, Korsel telah mendirikan 12.660 pabrik cerdas. Hasilnya peningkatan produktivitas hingga 30%, ketepatan waktu  15,5%, efisiensi biata produksi 15,9% dan pengurangan kecelakaan kerja hingga 18,3%. Terkait dampak otomatisasi terhadap penyerapan tenaga kerja dibatasi 70% maksimal, sehingga 30% masih menggunakan tenaga manusia.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dihadapkan pada risiko lonjakan utang selama pandemi Covid-19. Lonjakan utang disebakan penurunan pendapatan negara  dan peningkatan defisit anggaran. Dalam statistik utang internasional 2021, Bank Dunia menyebutkan Indonesia termasuk sepuluh besar negara berpendapatan menengah rendah dengan utang tertinggi pada 2018 sebesar 379,59 juta dollar As dan pada 2019 sebesar 402,08 juta dollar AS.

Managing Director and Chief Economist Group Research DBS Bank Taimur Baig menuturkan, ekspansi fiskal masih dibutuhkan paling tidak sampai 2021. Bila belum ada lepastian penemuan penemuan dan pendistribusian vaksin, pelonggaran defisit fiskal dan peningkatan utang akan berlanjut pada 2022 khususnya untuk melindungi kelompok rentan.

Direktur Utama PT Mining and Industry Indonesia (MIND ID) Orias Petrus Moedak mengatakan holding Indonesia Battery dengan investasi US$ 12 miliar itu akan rampung sebelum akhir tahun ini.

Dua perusahaan asing, yaitu Contemporary Amperex Technology Co, Ltd (CATL) dari Cina dan LG Chem Ltd asal Korea, masuk proyek pengembangan baterai lewat skema joint venture. Ada tiga opsi lokasi pabrik, yaitu Sulawesi Tenggara, Halmahera, dan Papua. Pembangunan pabrik rampung dalam tiga tahun ke depan.
Dalam produksi baterai tersebut, Orias mengatakan salah satu bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri adalah litium, sehingga perlu diimpor.

Orias berharap industri baterai berjalan beriringan dengan pengembangan kendaraan listrik. Apabila permintaan di dalam negeri tidak besar, Orias mengatakan ada opsi ekspor untuk memenuhi pasokan global. Selain untuk kendaraan listrik, produk Indonesia Battery bisa digunakan untuk energi di pulau kecil dan daerah wisata.

Senior Vice President Corporate Secretary Antam, Kunto Hendrapawoko, mengatakan perusahaan akan mengambil peran dalam penambangan serta pengolahan nikel sulfat dan sedang menyusun studi kelayakan, termasuk menjajaki calon mitra strategis dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, mengatakan holding tersebut akan menguatkan posisi perseroan sebagai penyedia energi. Selain masuk bagian holding baterai, Fajriyah mengatakan Pertamina ikut dalam joint venture di masing-masing proses bisnis.

Analis dari Mirae Asset Sekuritas, Hariyanto Wijaya, mengatakan rencana pemerintah untuk membangun holding Indonesia Battery sebagai produsen baterai kendaraan listrik memberikan sentimen positif pada pasar modal. Hal tersebut sempat membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,8 persen dalam penutupan perdagangan pada Selasa lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan surplus neraca perdagangan pada September lalu senilai US$ 2,44 miliar. Angka tersebut diperoleh dari selisih ekspor, dengan impor.

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan nilai ekspor naik 6,97 persen dibanding pada Agustus, yang ditopang oleh ekspor non-minyak dan gas naik 6,47 persen. Peningkatan ekspor selama September terjadi pada beberapa produk hortikultura, seperti sayuran, buah, kopi, lada, dan udang hasil tangkap.

Surplus neraca perdagangan kali ini melanjutkan tren yang terjadi sejak Mei lalu. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan neraca transaksi berjalan akan surplus. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor dan penurunan impor karena konsumsi yang belum membaik.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyatakan surplus perdagangan yang kelima kalinya ini mengindikasikan kondisi ekonomi yang masih terkontraksi. Permintaan di negara tujuan utama, seperti di Asia Tenggara, menurun 13,5 persen dan di Uni Eropa turun 11,9 persen pada Januari-September 2020.

Bhima mengatakan pemerintah harus memperhatikan penurunan impor barang konsumsi hingga 6,12 persen secara bulanan dan 9,36 persen secara tahunan. Penurunan tersebut, dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat kelas menengah untuk menunda belanja.

Menurut Bhima, stimulus untuk menunjang ekspor, termasuk untuk usaha kecil menengah, pencarian pasar-pasar alternatif, serta perbaikan daya beli masyarakat, harus dipercepat.

Pemerintah memastikan kenaikan jumlah utang tetap terkendali, sehingga tak mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Terlebih, tahun ini pemerintah telah melebarkan rentang defisit anggaran dari sebelumnya maksimal 3 persen menjadi 6,34 persen.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan pemerintah mengupayakan perbaikan di semua lini, dari daya beli untuk mendorong konsumsi masyarakat hingga iklim investasi untuk mendorong dunia usaha.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menyebutkan kinerja perpajakan bakal terus didorong agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi nominal. Namun upaya menggenjot penerimaan pajak pada tahun ini dan tahun depan diproyeksi masih akan berat. Kinerja perpajakan menjadi krusial karena terdapat efek domino yang mengintai bila performanya tak sesuai dengan harapan.

Berdasarkan realisasi APBN hingga Agustus 2020, penerimaan pajak baru mencapai 56,5 persen atau Rp 676,9 triliun dari target tahun ini sebesar Rp 1.198,8 triliun. Penerimaan pajak terkontraksi 15,6 persen. Penurunan penerimaan pajak itu disumbang oleh anjloknya pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi hingga 45 persen, sedangkan pajak nonmigas terkontraksi 14,1 persen.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Ubaidi Socheh, mengungkapkan dampak langsung dari peningkatan defisit anggaran adalah peningkatan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020 menjadi 37,6 persen.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dihadapkan pada risiko lonjakan utang selama pandemi Covid-19. Dalam Statistik Utang Internasional 2021, Bank Dunia menyebutkan, Indonesia termasuk sepuluh besar negara berpendapatan menengah rendah dengan utang tertinggi pada 2018 sebesar 379,59 juta dollar AS dan pada 2019 sebesar 402,08 juta dollar AS.

Managing Director and Chief Economist Group Research DBS Bank Taimur Baig menuturkan, ekspansi fiskal masih dibutuhkan paling tidak sampai 2021. “Jika belum ada kepastian penemuan dan pendistribusian vaksin, pelonggaran defisit fiskal dan peningkatan utang akan berlanjut pada 2022, khususnya untuk melindungi kelompok rentan,” ujarnya, Kamis (15/10/2020)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada September 2020, Indonesia mencatatkan nilai ekspor sebesar US$ 14,01 miliar. Pada periode yang sama, nilai impor Indonesia sebesar US$ 11,57 miliar. Alhasil, Indonesia menangguk surplus sekitar US$ 2,44 miliar. “Sudah lima bulan berturut-turut sejak Mei 2020, Indonesia mengalami surplus. Surplus September ini juga lebih besar dari surplus Agustus 2020 yang sebesar US$ 2,35 miliar,” kata Suhariyanto, Kepala BPS, kemarin (15/10).

BPS mencatat total nilai impor bahan baku atau bahan penolong pada September 2020 mencapai US$ 8,32 miliar. Nilai ini naik 18,96% dibanding dengan Agustus 2020. Suhariyanto menjelaskan, kenaikan impor bahan baku secara bulanan berasal dari impor gandum dari Ukraina, lalu raw sugar of other cane sugar dari Thailand, juga kenaikan impor cero alloy dari Afrika Selatan.

BPS juga mencatat, impor barang modal tumbuh 19% di periode itu senilai US$ 2,13 miliar. Nilai ini setara dengan 18,45% dari keseluruhan nilai impor di periode tersebut.

Surplus neraca perdagangan pada September 2020 juga berkaitan erat dengan kenaikan harga sejumlah komoditas unggulan ekspor Indonesia. Misalnya, harga minyak kelapa sawit (CPO) naik 4,97% dibanding harga bulan sebelumnya atau month on month (mom), dan bahkan melesat 37,5% dibanding dengan harga pada September 2019 atau secara year on year (yoy). Harga karet juga naik 9,07% mom dan secara tahunan naik 23,9% yoy.

Di sisi lain, harga sejumlah komoditas juga merosot. Misalnya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) turun 10% mom dari US$ 41,63 per barel menjadi US$ 37,43 per barel. Dibandingkan dengan September 2019, ICP bahkan turun tajam sebesar 38,5%.

Di samping itu BPS juga mencatat, impor barang konsumsi turun pada September 2020. Nilainya sebesar US$ 1,12 miliar atau turun 6,12% mom. Bila dibandingkan dengan September 2019, impor konsumsi pada periode tahun ini tercatat turun 20,38% yoy.

Secara umum, Direktur Eksekutif Informasi, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko menambahkan, neraca dagang pada September 2020 menunjukkan perbaikan ekonomi Indonesia.

PT Indofarma Tbk (INAF) ikut terlibat dalam pengembangan vaksin korona (Covid-19). Anggota Holding BUMN Farmasi ini menjajaki pengadaan vaksin lewat perusahaan bioteknologi asal Amerika Serikat, Novavax Inc, yang menggelar cilinical trial fase ketiga di Inggris.

Adapun uji klinis tahap ketiga ini melibatkan relawan 10.000 orang dengan rentang usia 18-84 tahun. Seluruh responden tidak memiliki penyakit penyerta. Pengujian berlangsung selama empat hingga enam pekan ke depan. Sebagai informasi, NVX-CoV2373 adalah protein prefusi stabil yang dibuat menggunakan teknologi nanopartikel protein rekombinan Novavax yang mencakup bahan pembantu MatrixM milik Novavax.

Sekretaris Perusahaan PT Indofarma Tbk, Arie Genipa Suhendi menambahkan, saat ini pengadaan vaksin tersebut menunggu arahan Holding Farmasi, yakni PT Bio Farma dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Indofarma sebagai perusahaan yang memiliki fasilitas distribusi rantai dingin (cold chain) siap memenuhi kebutuhan logistik vaksin.

Mengenai distribusi vaksin, anak usaha INAF yang bergerak di bidang logistik, PT Indofarma Global Medika (IGM) telah menyiapkan fasilitas distribusi rantai dingin. Selain siap dengan infrastruktur rantai dingin berupa freezer, lemari es, alarm suhu dan lainnya, IGM sudah mengantongi sertifikat Cold Chain Product (CCP).

Direktur PT Indofarma Tbk, Herry Triyatno menerangkan mengenai vaksin dari Novavax, Indofarma siap mendistribusikan dan berkoordinasi dengan Holding BUMN Farmasi untuk pengadaannya. “Sejauh ini masih aktif mengantisipasi segala kebutuhan, namun belum ada progres yang dapat kami share karena masih tahap koordinasi,” ungkap dia.

Selain menyiapkan alat kesehatan dan vaksin, INAF menjual obat-obatan yang digunakan untuk terapi penyembuhan Covid-19 yakni Remdesivir dan Oseltamivir. Ketersediaan untuk bulan ini sebanyak 400.000 vial. Indofarma menjual Remdesivir dengan harga Rp 1,3 juta per vial.

Selain itu, Indofarma memproduksi Oseltamivir 75gr Caps dan sudah memiliki sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40,06%. INAF memproduksi sendiri Oseltamivir dengan kapasitas produksi sebesar 4,9 juta kapsul per bulan.

Indofarma merilis empat produk yang berkaitan dengan virus korona seperti teledoc, emergency ventilator, masker dan hand sanitizer pada Juli 2020. “Kemudian ada juga produk lain seperti hemodialisis atau alat pencuci darah dan inbody test yang mampu mendeteksi kebutuhan vitamin dan nutrisi,” jelas Arief.