PT Pertamina (Persero) melalui Marketing Operation Region (MOR) V Jatimbalinus Kembali menyalurkan bantuan modal sebesar Rp 2,135 miliar melalui Program Kemitraan, kepada 25 UMKM Binaan yang berada di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Selama 2020 Pertamina telah salurkan modal untuk 191 UMKM mitra binaan. Program Kemitraan (PK) merupakan program untuk meningkatkan kemampuan UMKM menjadi Mitra Binaan Pertamina agar menjadi Tangguh dan mandiri, sekaligus memberikan multiplier effect bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah operasi perusahaan khususnya, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya guna mendukung kegiatan Pertamina dan juga mitra bisnis.

Executive General Manager Pertamina Regional Jatimbalinus, CD Sasongko menyampaikan,”Dengan adanya bantuan akses permodalan ini, UMKM binaan Pertamina juga bisa mendapatkan pendampingan dan bimbingan dalam menylasati pengelolaan model usaha untuk menjadi lebih tangguh,” ujar Sasongko.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) masih menyiapkan alokasi anggaran bantuan keuangan untuk daerah senilai Rp 500 miliar pada tahun 2021. Jumlah tersebut sama dengan tahun 2020 ini. Dari sebelumnya Rp300 miliar pada 2019.

“Kawasan wisata perlu perhatian, bupati dan walikota harus lebih kreatif. Kalau bersinergi melakukan terobosan di daerah, saya kira tidak ada hambatan. Contoh Bira, kita bersama bupati, dengan Toraja untuk pembangunan bandara bersinergi program,” kata Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Selasa (20/10). Hal tersebut disampaikan pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel tahun 2018-2023 di Hotel Claro, JI AP Pettarani, Makassar.

Pengembangan destinasi wisata unggulan yang diadaptasikan kebiasaan baru pasca pandemi serta pengembangan sentra industri dengan tetap menjadikan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ujung tombak pergerakan ekonomi masyarakat.

Pada awal kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, kata NA, pihaknya telah mencanangkan berbagai program. Beberapa program strategis nasional juga dilanjutkan. “Perlu mendapat perhatian ke depan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar dan diharapkan dapat memacu pengembangan infrastruktur pendukung bidang pariwisata,” jelasnya.

Pada musrenbag ini digelar dialog bertema Percepatan Pemulihan Ekonomi Sulawesi Selatan. Beberapa narasumber hadir memberi arahan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbanda) Sulsel, Junaedi Bakri, menjelaskan, penyusunan perubahan RPJMD 2018-2023 diawali Orientasi Penyusunan Perubahan RPJMD serta Renstra OPD.

Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) menyelenggarakan Webinar Nasional dengan tema BUMN, Keuangan Mikro, dan Pertumbuhan Ekonomi. Kegiatan yang menjadi salah satu rangkaian Dies Natalis ke-72 FEB Unhas tersebut berlangsung melalui aplikasi konferensi video, Selasa (20/10).

Hadir sebagai narasumber Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Erick Thohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia.

Bahlil dalam pemaparannya bertema Sinergitas Kebijakan Investasi dan Pemberdayaan UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatakan, dampak pandemi Covid-19 sangat besar pada pranata kehidupan ekonomi.

Pertumbahan Ekonomi Indonesia pada kuartal kedua turun 5,32 persen dan Foreign Direct Investment (FDI) global diprediksi turun 30-40 persen. Sekitar 7 juta tenaga kerja Indonesia terdampak baik kena pemutusan hubungan kerja (PHK), dirumahkan, dan sebagainya.

Meski demikian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 120 juta dari 133 juta angkatan kerja bekerja di sektor UMKM baik formal maupun informal.

Selain itu, 98,7 persen dari total unit usaha di Indonesia atau sekitar 64,2 Juta merupakan UMKM. “UMKM memiliki peran dan kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian nasional. Sekitar 61,7 persen dari PDB Indonesia disumbang oleh UMKM dengan mayoritas 37,77 persen berada di usaha mikro,” jelas Bahlil.

Harapan industri otomotif untuk mendongkrak penjualan kendaraan bermotor di tengah pandemi Covid-19 dengan meminta pemerintah untuk membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kandas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menolak permintaan ini. “Kami tidak mempertimbangkan untuk memberikan keringanan pajak mobil baru seperti yang disampaikan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan industri otomotif,” kata Sri Mulyani saat memaparkan Realisasi APBN 2020 September, Senin (19/10).

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta Kemenkeu untuk membebaskan pajak atas mobil baru agar penjualan mobil meningkat. “Kami sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk relaksasi pajak mobil baru 0% sampai dengan bulan Desember 2020,” kata Agus.

Kemperin sebelumnya menyebut peran industri otomotif terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia 2019 mencapai 3,98% dari PDB. Tahun ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor (Gaikindo) memperkirakan penjualan mobil cuma 600.000 unit. Tapi hingga September, penjualannya baru realisasi 372.046 unit atau 62% .

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengapresiasi sikap tegas Menkeu Sri Mulyani. Keputusan Menkeu tersebut sudah tepat.

“Pertimbangan pemberian insentif bagi sektoral tentu juga harus mempertimbangkan faktor keadilan. Karena tidak hanya sektor otomotif saja yang berdampak serta faktor dampak penggandanya bagi ekonomi secara umum,” kata Bawono kepada KONTAN, Senin (19/20).

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada baiknya pemerintah memberikan insentif pajak sesuai dengan kebutuhan pajak sektor usaha. Tak terkecuali bagi industri otomotif.

Data Biro Statistik Nasional (NBS) China yang dirilis pada Senin (19/10/2020) menunjukkan, produk domestik bruto (PDB) China tumbuh 4,9 persen pada periode Juli-September, dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Angka itu lebih lambat dari perkiraan 5,2 persen oleh analis dalam jajak pendapat Reuters. Namun, capaian itu lebih tinggi dari pertumbuhan 3,2 persen di triwulan II-2020. Sepanjang sembilan bulan ini ekonomi China tumbuh 0,7 persen.

Pada periode tiga bulan pertama tahun ini, ekonomi China mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 6,8 persen. Kondisi pada triwulan I-2020 itu adalah yang terburuk bagi China, setidaknya sejak pertengahan era 1960-an.

Penjualan ritel dilaporkan tumbuh 3,3 persen pada September dari capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan ritel di China pada September adalah yang tercepat sejak Desember tahun lalu, sekaligus melanjutkan pertumbuhan 0,5 persen dari Agustus lalu. Adapun output industri yang tum-buh 6,9 persen setelah mencatat kenaikan 5,6 persen pada Agustus menunjukkan pemulihan aktivitas manufaktur China meraih momentumnya.

Investasi aset tetap China naik 0,8 persen dalam sembilan bulan pertama dari tahun sebelumnya. Data itu menunjukkan sektor itu kembali ke pertumbuhan untuk pertama kalinya tahun ini dilihat dari waktu tahun berjalan. Pertumbuhan juga terdata di sektor properti dengan kenaikan 12 persen secara tahunan.

Pemerintah China memang telah meluncurkan serangkaian langkah termasuk lebih banyak pengeluaran fiskal, keringanan pajak, dan pemotongan suku bunga pinjaman. Beijing juga mengatur ulang persyaratan cadangan bank untuk menghidupkan kembali ekonomi yang dilanda pandemi dan juga guna mendukung lapangan kerja.

Ekspor bersih menyumbang 0,6 poin persentase ke ekspansi PDB China, Juli-September 2020. Pada basis antar-triwulanan, PDB China naik 2,7 persen pada triwulan terakhir. Pada triwulan kedua tahun ini PDB China naik 11,5 persen daripada triwulan sebelumnya.

Data NBS menunjukkan rincian PDB bahwa konsumsi akhir menyumbang pertumbuhan 1,7 poin persentase terhadap PDB. Adapun pembentukan modal menyumbang 2,6 poin persentase dan ekspor bersih menyumbang 0,6 poin persentase.

“Satu-satunya hal terpenting bagi ekonomi China dalam beberapa bulan mendatang adalah apakah konsumsi jasa dapat mengatasi ketertinggalannya,” kata Larry Hu, kepala ekonomi China di lembaga Macquarie Capital di Hong Kong.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Langkat menggelar rapat evaluasi gerakan menuju Smart City tahun 2020 di ruang rapat Sekdakab Langkat Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (19/10). “Salah satu program unggulan dari Smart City kita adalah E-Pasar yang merupakan aplikasi dan web yang berisikan informasi tentang produk-produk UMKM masyarakat Langkat,” ujarnya.

Selain itu, Syahmadi menambahkan, di dalam E-Pasar tidak hanya produk kerajinan UMKM saja yang ditampilkan, tetapi destinasi wisata juga ditampilkan,  yang menjadi salah satu program unggulan di Langkat. Syahmadi mengingatkan OPD di lingkungan Pemkab Langkat, agar aktif membantu pengisian kuisioner dan evaluasi Quick Win sebagai bahan evaluasi capaian 100 smart city di Kabupaten Langkat.

Hingga saat ini tingkat hunian hotel (okupasi) di masa pandemik Covid-19 di Surmatera Utara masih sepi yakni khusus di Kota Medan angkanya di kisaran 20 sampai 30%. Sedangkan di daerah wisata bisa di atas 50%, ungkap Ketua PHRI (Hotel Perhimpunan dan Restoran Indonesia) Sumatera Utara Denny S Wardhana, Jumat (16/10).

Disebutnya, pengunjung yang datang atau menginap di hotel umumnya masyarakat lokal belum terlihat orang asing atau wisman. Namun ke depan, katanya, pihaknya melakukan upaya agar tingkat hunian hotel bisa pulih yakni dengan membuat mice di hotel. MICE yakni akronim bahasa Inggris “Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition”, dalam industri pariwisata atau pameran, adalah suatu jenis kegiatan pariwisata di mana suatu kelompok besar, direncanakan dengan matang, berangkat bersama untuk suatu tujuan tertentu.

Konjen Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Medan dan Perhimpunan Masyarakat Indonesia Tionghoa Sumatera Utara (MITSU) menyalurkan bantuan 3000 paket sembako kepada 22 lembaga adat di Medan melalui Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Medan.

Paket sembako itu termasuk dan 10 Kg beras, 2 Kg gula dan 2 liter minyak goreng sebanyak 2000 paket dari Konjen RRT di Medan dan 1000 paket dari Perhimpunan MITSU. Penyerahan bantuan itu dilaksanakan di Gedung MITSU Kampus Hijau Sekolah Tinggi Bahasa Asing Persahabatan Internasional Asia (STBA-PIA), Jumat (16/10) via online sesuai suasana pandemi Covid-19.

Bantuan Ketua Harian Perhimpunan MITSU Juswan Tjoe mewakili Kanjen RRT di Medan, Madam (Mdm) Qiu Wei Wei dan Ketua Umum Perhimpunan MITSU Fajar Suhendra kepada Ketua FPK Kota Medan, Prof Wan Syaifuddin MA PhD didampingi Wakil Ketua Dr dr H Delyuzar MKed (PA) Sp PA (K) dan Sekretaris Arwin Harahap MSi mewakili para tokoh / lembaga adat di Kota Medan.

Madam Qiu Wei Wei dalam sambutannya secara online mengemukakan, sejak merebaknya pandemi, Tiongkok dan Indonesia telah saling membantu dan saling memberikan dukungan yang kuat dan bantuan yang tulus Presiden RRT Xi Jinping dan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), ujar Qiu Wei Wei, telah melakukan komunikasi melalui telepon sebanyak tiga kali dan saling bertukar surat dan telegram.

“Semoga bantuan sembako yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan disalurkan kepada masyarakat etnis/lembaga yang berhak, khususnya yang terdampak Virus Corona atau Covid-19 yang masih mewabah, “ harap Mdm Qiu Wei Wei.

Sementara, Ketua FPK Kota Medan Prof Wan Syaifuddin menyampaikan terimakasih kepada Pemerintahan RRT dalam hal ini Konjen RRT di Medan dan Perhimpunan MITSU yang telah memberikan 3000 paket sembako yang akan disalurkan kepada kurang lebih 22 masyarakat etnis/ lembaga adat yang ada di Medan.

Pemerintah belum juga merealisasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk pembiayaan korporasi nilainya cukup besar, mencapai Rp 53,57 triliun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Keuangan Kunta Wibawa menjelaskan, pembiayaan korporasi sudah mulai berjalan dengan skema penjaminan kredit korporasi non-UMKM dan padat karya dengan pagu Rp 7 triliun dalam program PEN.

Anggaran pembiayaan korporasi tersebut dialokasikan untuk tiga program. Pertama, penempatan dana untuk restrukturisasi korporasi padat karya sebesar Rp 3,42 triliun. Kedua, penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 20,5 triliun. Ketiga, investasi pemerintah untuk modal kerja BUMN Rp 29,65 triliun, serta Penjaminan Kredit Korporasi.

Pada program ini, pemerintah tidak menyalurkan pinjaman secara langsung dari uang pemerintah, melainkan dalam bentuk dorongan untuk modal kerja korporasi dalam bentuk penjaminan kredit. Pemerintah menargetkan pada Oktober 2020 ini anggaran pembiayaan korporasi akan segera dicairkan.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede melihat, pemerintah perlu berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan korporasi ini sehingga perlu membuat aturan yang bisa dipertanggungjawabkan. “Bila regulasi ini belum bisa difinalisasi, ada baiknya, pemerintah mengalihkan anggarannya ke bantuan sosial demi menopang perekonomian,”kata Josua kepada KONTAN.

Pemerintah memberikan insentif super tax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk 11 sektor usaha. Diskon bagi kegiatan libang ini diberikan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu Di Indonesia.

Beleid ini berlaku mulai 9 Oktober 2020. PMK ini merupakan pelaksana Pasal 30 huruf d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan PPh tahun berjalan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Pande Putu Oka menjelaskan, beleid ini diterbitkan agar membuka kesempatan bagi dunia usaha untuk mengembangan research and development (R&D) pada sebelas sektor.

Salah satu, fokus pemerintah adalah mendorong R&D dengan penawaran pengurangan penghasilan bruto hingga 300% yakni farmasi. Pemerintah ingin dengan peningkatan penelitian dan pengembangan bahan farmasi, terutama farmasi manusia, lalu obat tradisional, industri fitofarmaka, industri ekstrak dan bahan alami, serta alat kesehatan dan laboratorium.