Konsep yang disebut korporasi tani ini berupaya diwujudkan Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia (Intani). Caranya, dengan menginisiasi kemitraan untuk menggarap 1.000 hektar lahan milik petani di Ujung Genteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Penanaman padi perdana berlangsung pada Sabtu (17/10/2020).

Menurut rencana, lahan 1.000 hektar itu akan digarap 15 kelompok tani yang masing-masing beranggotakan rata-rata 200 orang. Mereka didampingi anggota pesantren setempat dan sekitar 20 orang yang telah memperoleh pendidikan vokasi di bidang pertanian dan agrobisnis.

Kolaborasi ini menggandeng TaniFund dari TaniHub Group, PT Mitra Bumdes Nusantara, PT Pupuk Indonesia Pangan (Persero), PT Pupuk Kujang, dan Pesantren Pemberdayaan Al-Muhtadiin. Produktivitas lahan diperkirakan 6 ton per hektar. Berdasarkan simulasi bisnis, petani berpotensi meraih pendapatan Rp 13,5 juta-Rp 15 juta per orang saat panen.

Pesantren yang menjadi pendamping sedang mendirikan koperasi. Nantinya, mesin pengering dan penggiling padi akan diberikan kepada koperasi sehingga beras yang dihasilkan dapat dijual secara daring. Selain itu,PT Mitra Bumdes Nusantara dan PT Pupuk Indonesia Pangan (Persero) berperan sebagai penyerap hasil panen.

Direktur TaniFund Edison Tobing menyatakan, TaniHub Group berkontribusi membantu menyelesaikan permasalahan petani dari sisi pemanfaatan teknologi dan pasar. VP of Business Development TaniFund (TaniHub Group) Grace Astari menambahkan, TaniFund menyalurkan lebih dari Rp 20 miliar kepada 15 kelompok tani yang menggarap lahan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, berpendapat, “Sebisa mungkin, nilai tambah itu dinikmati secara lokal. Produk yang keluar dari wilayah itu minimal sudah bersifat setengah jadi,” katanya.

Berdasarkan data JLL Indonesia, kegiatan per gudangan logistik di Indonesia meningkat dalam enam bulan terakhir di masa pandemi Covid-19. Hal serupa terjadi di negara-negara kawasan Asia Tenggara.

“Permintaan akan gudang penyimpanan untuk produk impor ataupun produk dalam negeri tinggi. Kini diperlukan kapasitas penyimpanan yang lebih luas,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar, Minggu (18/10/2020).

Kepala Ekonom IMF Gita Gopinath menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan kembali ke zona positif pada tahun depan. Adapun pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan diprediksi bakal tumbuh di kisaran 5,2 persen. Asesmen tersebut lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya, yakni sebesar 5,4 persen.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengatakan tingkat ketidakpastian yang masih tinggi menjadikan proyeksi pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen belum sepenuhnya realistis. Proyeksi pemulihan ekonomi berpotensi semakin rendah bila pandemi semakin tidak terkontrol atau angka penyebaran justru semakin tinggi.

Shinta menuturkan keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja juga termasuk sebagai faktor yang diperhitungkan. Kepala Ekonom PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2021 hanya akan mencapai 3,8 persen secara tahunan.

Meski demikian, Adrian mengatakan terdapat beberapa sektor ekonomi yang berpeluang pulih lebih cepat atau mencatatkan kinerja positif, di antaranya bisnis packaging berbahan plastik, e-commerce, gadget atau gaming console, telekomunikasi, bisnis pengantaran, alat kesehatan, dan digital banking.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan terus bekerja keras untuk memulihkan perekonomian nasional dengan mengombinasikan pelbagai kebijakan fiskal dan moneter.

Kepala Ekonom PT Bank CIMB Niaga Tbk Adrian Panggabean mengatakan pelemahan aktivitas ekonomi berpotensi akan berlanjut hingga triwulan pertama tahun depan. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan terakhir tahun ini pun diperkirakan masih akan berada di zona negatif, yaitu terkontraksi sebesar minus 2,3 persen.

Adrian mengatakan kecenderungan kenaikan aktivitas penduduk masih terkonsentrasi oleh mobilitas intra-kota. Aktivitas konsumsi domestik, indikator angka deflasi yang terus terjadi di triwulan ketiga, meningkatnya angka kemiskinan, dan terus turunnya nilai impor barang konsumsi menguatkan kesimpulan bahwa kontraksi dalam konsumsi rumah tangga masih cukup dalam.

Dinamika di pasar pembiayaan juga menunjukkan pelemahan. Pertumbuhan kredit bank masih bergerak turun dan mencapai titik terendah, yaitu hanya 0,1 persen pada September 2020.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede berujar bahwa salah satu penyebab pemulihan ekonomi yang masih lambat adalah angka kasus Covid-19 yang masih tinggi beberapa waktu terakhir dan adanya penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota Jakarta pada awal September.

Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah harus mengoptimalkan belanja, khususnya realisasi penyerapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pembiayaan korporasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Apalagi anggaran program PEN untuk mendukung sisi produksi atau suplai masih rendah jika dibanding realisasi anggaran untuk sisi konsumsi, seperti bantuan sosial.

IMF memprediksi kontraksi pertumbuhan ekonomi bakal lebih dalam, yakni sebesar -1,5 persen.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani berujar, pada triwulan keempat, pelaku usaha di berbagai sektor berharap terjadi peningkatan konsumsi musiman menjelang akhir tahun, baik dari domestik maupun pasar global.

Indonesia perlu menimba ilmu dari Korea Selatan untuk mengembangkan UMKM, hal ini terutama terkait dengan kebijakan pemerintah, proaktif perusahaan-perusahaan besar dan orientasi pelaku UMKM Korsel.

Pemerintah Korsel mengategorikan usaha mikro yang beromzet 800.000 dollar AS sampai 9,8 juta dollar AS per tahun. Usaha menengah beromzet 30 juta dollar AS sampai 125 juta dollar AS per tahun. Jika bergerak disektor manufaktur, perusahaan tersebut dalam tiga tahun berturut-turut beromzet di bawah 130 juta dollar AS. Pemerintah Korsel juga mendorong UMKM sebagai motor penggerak transformasi ekonomi melalui program Smart SMEs (UKM cerdas) penguatan merk, produk, perusahaan inklusif dan kerjasama global. Dalam mendorong digitalisasi dengan mengadopsi teknologi Smart IT.

Sejak tahun 2017 sd 2019, Korsel telah mendirikan 12.660 pabrik cerdas. Hasilnya peningkatan produktivitas hingga 30%, ketepatan waktu  15,5%, efisiensi biata produksi 15,9% dan pengurangan kecelakaan kerja hingga 18,3%. Terkait dampak otomatisasi terhadap penyerapan tenaga kerja dibatasi 70% maksimal, sehingga 30% masih menggunakan tenaga manusia.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia dihadapkan pada risiko lonjakan utang selama pandemi Covid-19. Lonjakan utang disebakan penurunan pendapatan negara  dan peningkatan defisit anggaran. Dalam statistik utang internasional 2021, Bank Dunia menyebutkan Indonesia termasuk sepuluh besar negara berpendapatan menengah rendah dengan utang tertinggi pada 2018 sebesar 379,59 juta dollar As dan pada 2019 sebesar 402,08 juta dollar AS.

Managing Director and Chief Economist Group Research DBS Bank Taimur Baig menuturkan, ekspansi fiskal masih dibutuhkan paling tidak sampai 2021. Bila belum ada lepastian penemuan penemuan dan pendistribusian vaksin, pelonggaran defisit fiskal dan peningkatan utang akan berlanjut pada 2022 khususnya untuk melindungi kelompok rentan.

Direktur Utama PT Mining and Industry Indonesia (MIND ID) Orias Petrus Moedak mengatakan holding Indonesia Battery dengan investasi US$ 12 miliar itu akan rampung sebelum akhir tahun ini.

Dua perusahaan asing, yaitu Contemporary Amperex Technology Co, Ltd (CATL) dari Cina dan LG Chem Ltd asal Korea, masuk proyek pengembangan baterai lewat skema joint venture. Ada tiga opsi lokasi pabrik, yaitu Sulawesi Tenggara, Halmahera, dan Papua. Pembangunan pabrik rampung dalam tiga tahun ke depan.
Dalam produksi baterai tersebut, Orias mengatakan salah satu bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri adalah litium, sehingga perlu diimpor.

Orias berharap industri baterai berjalan beriringan dengan pengembangan kendaraan listrik. Apabila permintaan di dalam negeri tidak besar, Orias mengatakan ada opsi ekspor untuk memenuhi pasokan global. Selain untuk kendaraan listrik, produk Indonesia Battery bisa digunakan untuk energi di pulau kecil dan daerah wisata.

Senior Vice President Corporate Secretary Antam, Kunto Hendrapawoko, mengatakan perusahaan akan mengambil peran dalam penambangan serta pengolahan nikel sulfat dan sedang menyusun studi kelayakan, termasuk menjajaki calon mitra strategis dari dalam negeri maupun luar negeri. 

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman, mengatakan holding tersebut akan menguatkan posisi perseroan sebagai penyedia energi. Selain masuk bagian holding baterai, Fajriyah mengatakan Pertamina ikut dalam joint venture di masing-masing proses bisnis.

Analis dari Mirae Asset Sekuritas, Hariyanto Wijaya, mengatakan rencana pemerintah untuk membangun holding Indonesia Battery sebagai produsen baterai kendaraan listrik memberikan sentimen positif pada pasar modal. Hal tersebut sempat membuat indeks harga saham gabungan (IHSG) menguat 0,8 persen dalam penutupan perdagangan pada Selasa lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan surplus neraca perdagangan pada September lalu senilai US$ 2,44 miliar. Angka tersebut diperoleh dari selisih ekspor, dengan impor.

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan nilai ekspor naik 6,97 persen dibanding pada Agustus, yang ditopang oleh ekspor non-minyak dan gas naik 6,47 persen. Peningkatan ekspor selama September terjadi pada beberapa produk hortikultura, seperti sayuran, buah, kopi, lada, dan udang hasil tangkap.

Surplus neraca perdagangan kali ini melanjutkan tren yang terjadi sejak Mei lalu. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memperkirakan neraca transaksi berjalan akan surplus. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya ekspor dan penurunan impor karena konsumsi yang belum membaik.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, menyatakan surplus perdagangan yang kelima kalinya ini mengindikasikan kondisi ekonomi yang masih terkontraksi. Permintaan di negara tujuan utama, seperti di Asia Tenggara, menurun 13,5 persen dan di Uni Eropa turun 11,9 persen pada Januari-September 2020.

Bhima mengatakan pemerintah harus memperhatikan penurunan impor barang konsumsi hingga 6,12 persen secara bulanan dan 9,36 persen secara tahunan. Penurunan tersebut, dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat kelas menengah untuk menunda belanja.

Menurut Bhima, stimulus untuk menunjang ekspor, termasuk untuk usaha kecil menengah, pencarian pasar-pasar alternatif, serta perbaikan daya beli masyarakat, harus dipercepat.

Pemerintah memastikan kenaikan jumlah utang tetap terkendali, sehingga tak mengganggu target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini. Terlebih, tahun ini pemerintah telah melebarkan rentang defisit anggaran dari sebelumnya maksimal 3 persen menjadi 6,34 persen.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, Iskandar Simorangkir, mengatakan pemerintah mengupayakan perbaikan di semua lini, dari daya beli untuk mendorong konsumsi masyarakat hingga iklim investasi untuk mendorong dunia usaha.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menyebutkan kinerja perpajakan bakal terus didorong agar selaras dengan pertumbuhan ekonomi nominal. Namun upaya menggenjot penerimaan pajak pada tahun ini dan tahun depan diproyeksi masih akan berat. Kinerja perpajakan menjadi krusial karena terdapat efek domino yang mengintai bila performanya tak sesuai dengan harapan.

Berdasarkan realisasi APBN hingga Agustus 2020, penerimaan pajak baru mencapai 56,5 persen atau Rp 676,9 triliun dari target tahun ini sebesar Rp 1.198,8 triliun. Penerimaan pajak terkontraksi 15,6 persen. Penurunan penerimaan pajak itu disumbang oleh anjloknya pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi hingga 45 persen, sedangkan pajak nonmigas terkontraksi 14,1 persen.

Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal, Ubaidi Socheh, mengungkapkan dampak langsung dari peningkatan defisit anggaran adalah peningkatan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020 menjadi 37,6 persen.