Pengadaan vaksin ini ditargetkan bisa terealisasi November 2020. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah menggelar pertemuan dengan pimpinan tiga perusahaan produsen vaksin Covid-19 yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac pada Sabtu (10/10) dalam kunjungan kerjanya ke China.

Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose) pada bulan November 2020, dan sekitar 15 juta-20 juta untuk tahun 2021. Sementara itu, G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose) tahun ini, yang 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.

Selanjutnya, Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama November 2020. Dan 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, plus 15 juta dosis vaksin.

Selanjutnya pada tahun 2021, Sinopharm juga mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose). Single dose artinya satu orang hanya membutuhkan 1 dosis vaksin, sementara dual dose membutuhkan 2 kali vaksinasi untuk satu orang.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Indonesia membutuhkan sekitar 320 juta dosis vaksin untuk 160 juta orang.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan, “Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik,” kata dia.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menempuh berbagai cara untuk meredam beban keuangan yang membengkak akibat berbagai pembatasan selama pandemi Covid-19. Komisaris Utama Garuda Indonesia Triawan Munaf mengatakan penghematan terbesar berasal dari negosiasi ulang biaya sewa pesawat serta pembenahan operasinya.

Laporan keuangan perseroan mencatat rugi bersih hingga US$ 712,7 juta atau lebih dari Rp 10 triliun sepanjang semester pertama 2020. Padahal emiten berkode GIAA ini bisa menghasilkan laba bersih sebesar US$ 24,11 juta pada periode serupa tahun lalu.

Banyaknya armada yang dikelola Garuda membuat manajemen mendahulukan rencana renegosiasi dengan lessor untuk mengurangi anggaran leasing. Hingga kini, ucap Triawan, sudah ada 18 lessor yang menyetujui proposal renegosiasi dari Garuda Indonesia.

Hingga akhir 2020, kata Triawan, perusahaan menargetkan penghematan hingga Rp 1,16 triliun.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan manajemennya juga menunda penyewaan pesawat baru yang sudah dipesan, menata frekuensi dan rute, serta mengoptimalkan kinerja kargo.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Bayu Sutanto memperkirakan bisnis maskapai baru akan pulih pada 2024-2025.

Pemerintah menargetkan produksi massal vaksin Merah Putih untuk menangkal pandemi Covid-19 terlaksana pada triwulan ketiga 2021. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini enam kandidat vaksin buatan dalam negeri sedang diuji oleh sejumlah lembaga dan perguruan tinggi. Setelah pengujian laboratorium selesai, kandidat vaksin itu akan diserahkan kepada PT Bio Farma (Persero) untuk diuji klinis pada tahun depan.

Kandidat vaksin yang terpilih akan menjalani tiga tahap uji klinis sebelum diproduksi massal. Setelah calon vaksin lolos uji klinis, Bio Farma akan memproduksi massal vaksin tersebut. Bambang menuturkan, perusahaan farmasi swasta pun bakal digandeng untuk memenuhi tingginya kebutuhan vaksin. Dia menyatakan imunisasi vaksin Covid-19 ada kemungkinan akan dilakukan lebih dari satu kali untuk setiap orang. 

Selain mengandalkan vaksin Merah Putih, pemerintah membeli sejumlah vaksin anti-virus yang dikembangkan di luar negeri dengan menjemput 50 juta dosis vaksin Covid-19 buatan AstraZeneca PLC. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perusahaan yang berbasis di Inggris itu telah berkomitmen mengirimkan 150 juta dosis vaksin ke Indonesia.

Pemerintah juga telah menjalin kerja sama dengan perusahaan asal Cina, Sinovac Biotech Ltd, untuk memasok 3 juta dosis vaksin secara bertahap. Sinovac pun berkomitmen menyediakan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk konsentrat.

Pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Cansino Biologics untuk menyediakan 100 ribu vaksin dosis tunggal pada awal November nanti. Jumlah vaksin itu akan bertambah sekitar 15-20 juta hingga 2021. Pasokan vaksin di dalam negeri ditambah pula oleh G42-Sinopharm yang bakal menyediakan 15 juta vaksin dosis ganda.

Proses pemberian vaksin ditargetkan bisa dimulai pada akhir 2020 hingga 2022 dengan mengerahkan sekitar 11 ribu puskesmas. Petugas penanggulangan Covid-19 di garda terdepan akan menjadi orang pertama yang memperoleh vaksin. Mereka, antara lain, adalah tenaga medis, paramedis, serta petugas pelayanan publik, seperti aparat penegak hukum.

Facebook membantu Rp 12 miliar untuk 400 UKM di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. ”Kami mendengar tantangan yang dihadapi pemilik UKM dan ingin memberi dukungan bermanfaat, termasuk finansial, untuk membantu mereka bangkit kembali, menata ulang strategi, dan memulihkan kinerja usaha,” kata Pieter Lydian, Country Director Facebook untuk Indonesia, Sabtu (10/10/2020).

Berdasarkan platform penyedia jasa bug bounty Hackerone, jumlah peretas etis terdaftar berlipat ganda selama tahun 2019, menjadi 600.000 orang secara global. Meski asal peretas ini masih didominasi dari India (18 persen dari total temuan celah keamanan) dan AS (11 persen), diyakini peretas etis juga kian bertambah di seluruh dunia. Selama tahun 2019 hingga Februari 2020, komunitas peretas etis secara global mendapatkan hadiah total sebesar 40 juta dollar pada 2019 atau setara Rp 587,1 miliar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni mengizinkan pembukaan bioskop, makan di restoran, tempat rekreasi, fitnes, dan ruang pertemuan di hotel. Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin (12/10) hingga 25 Oktober 2020.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembukaan aktivitas usaha seperti bioskop, hotel dan izin makan di restoran (dine in) mempertimbangkan tren penurunan angka positif Covid-19. Kebijakan ini juga melalui evaluasi berbagai pakar. “Kami akan terus melakukan operasi yustisi. Jika melanggar, bisa kena denda progresif sampai dengan penutupan operasi,” kata dia dalam Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (11/10).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafrudin senang bioskop boleh beroperasi, meski pengunjung dibatasi 25% kapasitas. Dia berharap tidak ada lagi diskriminasi dalam kebijakan buka-tutup tempat usaha.

Selama tujuh bulan tak beroperasi, ada beberapa perusahaan yang sudah merumahkan karyawan. Bukan hanya itu, biaya perawatan tetap keluar kendati bioskop tutup. “Ada biaya listrik, mesin dan gedung, serta upah karyawan. Kami bisa mengeluarkan Rp 50 juta per bulan per bioskop, meski tak beroperasi”, kata Djony.

Pemilik Restoran Solaria Aliuyanto mengatakan kebijakan dine in di restoran ini bagus. Setidaknya mencegah lebih banyak orang kehilangan pekerjaan, imbuh dia. Pemilik gerai resto Shabu Hachi, Githa Nafeeza, bersyukur sudah bisa dine in di restoran. “Mari pebisnis resto dan kafe jaga protokol. Jangan sampai kita dianggap sebagai klaster penyebaran yang bisa membuat dine in dilarang lagi”, kata dia.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja jadi andalan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia untuk mendongkrak realisasi investasi tahun depan. Salah satu caranya dengan mendorong investasi sektor primer yang tergolong padat karya. Misalnya, pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia investasi sektor primer masih jarang di Indonesia karena persoalan perizinan yang berbelit. Untuk itu Bahlil memastikan, peraturan pemerintah (PP) selesai awal November 2020 untuk mempercepat pelayanan ke investor.

Adapun persoalan utama sektor padat karya yakni soal perizinan lintas kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) baik di tingkat provinsi maupun sampai kabupaten dan kota. Untuk memotong birokrasi itu, seluruh perizinan berada dalam satu sistem yakni online single submission (OSS) yang dikelola oleh BKPM.  

Nantinya NSPK bisa diakses investor di portal OSS. Jika ada hambatan perizinan di portal tersebut, maka aplikasi akan memberikan notifikasi. Sebagi gambaran saat ini persoalan perizinan yang banyak kendala adalah izin lokasi dari kepala daerah.

Bahlil menargetkan realisasi investasi 2021 sebesar Rp 886 triliun atau tumbuh 8,4% terhadap target akhir tahun 2020 senilai Rp 817 triliun. BKPM pun menjamin, ke depan investasi Indonesia tidak didominasi oleh sektor tersier seperti jasa seperti pergudangan dan pelabuhan, melainkan sektor primer dan sekunder. Maklum realisasi sektor primer tahun lalu turun sebesar 2,87% year on year (yoy).

Sementara itu, berdasarkan data BKPM, realisasi investasi sektor jasa sepanjang semester I-2020 sebesar Rp 220,9 triliun. Angka tersebut setara dengan 54,9% dari total investasi langsung di periode Januari-Juni 2020 sebesar Rp 402,6 triliun.

Bisnis fintech peer to peer (P2P) lending semakin menjadi incaran perusahaan e-commerce di Indonesia. Potensi bisnis khususnya pembiayaan produktif atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar menjadi alasan pelaku e-commerce menggandeng pelaku fintech lending untuk menggarap bisnis ini.

Tokopedia, yang masuk bisnis ini melalui Dhanapala, memberikan layanan pinjaman berbasis daring kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan situs resmi Dhanapala, perusahaan ini telah menyalurkan pinjaman Rp 24,2 miliar hingga Maret 2020. Pinjaman tersebut mengalir kepada 4.777 peminjam dengan dana pinjaman berjalan Rp 23,8 miliar.

AVP of Investment Payment Solutions Bukalapak, Dhinda Arisyiya mengatakan, sejak meluncur awal Juli 2020, perusahaan ini telah menyalurkan pembiayaan kepada ratusan mitra Bukalapak. “Kami berhasil menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 6.000 kreditur yang aktif”, ujar Dhinda, Jumat (9/10).

Bhinneka juga mengajak Koinworks mengucurkan pembiayaan modal bisnis kepada UMKM sejak September 2020 melalui Koin bisnis. Fasilitas ini memungkinkan para pelanggan termasuk merchant mendapatkan pembiayaan belanja bisnis, atau belanja modal mulai Rp 5 juta hingga Rp 2 miliar, dengan bunga mulai 0,75% per bulan.

Manajemen PT Timah Tbk (TINS) menyatakan proyek smelter atau fasilitas pemurnian timah berteknologi TSL Ausmelt Furnace terhambat pandemi korona. Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Muhammad Zulkarnaen mengatakan, penyelesaian proyek smelter ini bakal mundur dari jadwal semula yang ditetapkan perusahaan ini, yakni pada tahun 2021. “Pandemi ini mengakibatkan kemunduran penyelesaian proyek ini sehingga diperkirakan selesai tahun 2022”, kata dia, Jumat (9/10) .

Kendati begitu, Zulkarnaen memastikan sampai saat ini belum ada perubahan alokasi dana belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk proyek tersebut. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek smelter ini mencapai US$ 80 juta.

Proyek smelter ini dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektare (ha). TINS menggandeng PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) untuk menggarap proyek smelter tersebut. Saat smelter ini beroperasi, TINS dapat memproduksi 40.000 ton timah per tahun. Dari proyek ini, perusahaan ini berpotensi memperoleh pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau EBITDA tahunan sekitar US$ 126,31 juta.

Selama semester pertama tahun ini, TINS mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 18,49% year-on-year (yoy) menjadi Rp 7,98 triliun. Mereka juga menderita kerugian bersih sebesar Rp 390,07 miliar di semester I-2020. Di periode yang sama tahun lalu, anak usaha Holding BUMN Pertambangan (Mind Id) ini masih membukukan laba bersih senilai Rp 205,29 miliar.

Manajemen TINS menaruh harapan bahwa kinerja bisnisnya akan membaik di sisa tahun ini lantaran harga timah cenderung membaik. Mengutip Bloomberg, harga timah kontrak tiga bulanan di London Metal Exchange (LME) di level US$ 18.270 per ton pada Jumat (9/10) lalu. Jumlah itu meningkat 6,37% (ytd). Tren kenaikan harga timah mulai terjadi memasuki kuartal kedua tahun ini. Di pertengahan Maret lalu, harga timah global sempat jatuh ke level US$ 13.000 per ton.

Pemerintah membebaskan royalti tambang batu bara dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk menarik investasi di sektor hilir atau pengolahan. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia mengatakan pembebasan royalti untuk penghiliran batu bara membantu investor.

Namun, kata Hendra, pengusaha perlu tambahan insentif fiskal akibat tingginya risiko dari proyek tersebut. Hendra juga meminta pemerintah menjamin harga serta pasar produk hasil pengolahan batu bara. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum Singgih Widagdo menyatakan pemerintah perlu terlebih dulu menyusun rencana detail peningkatan nilai tambah batu bara hingga ke tingkat rantai pasok. 

Singgih menyarankan pemerintah tak terlalu berharap mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui penghiliran dalam waktu dekat, karena tidak banyak perusahaan bersedia meningkatkan nilai tambah, kecuali pemegang kontrak yang ingin memperpanjang masa operasinya. Pasalnya, penghiliran menjadi salah satu syarat mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Pembebasan royalti diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pekan lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan pemberian royalti dapat membantu nilai keekonomian proyek penghiliran batu bara. Nilai keekonomian proyek penghiliran batu bara menjadi faktor penentu lantaran sifatnya padat modal.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, mencontohkan pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi elpiji. Dengan pengurangan royalti, harga DME bisa lebih kompetitif dari elpiji.

Peneliti dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan pemerintah tak seharusnya memberikan insentif royalti hingga 0 persen demi menarik minat pengusaha melakukan penghiliran, karena berpotensi menghilangkan pendapatan negara di sektor pertambangan.