Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni mengizinkan pembukaan bioskop, makan di restoran, tempat rekreasi, fitnes, dan ruang pertemuan di hotel. Kebijakan tersebut berlaku mulai Senin (12/10) hingga 25 Oktober 2020.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pembukaan aktivitas usaha seperti bioskop, hotel dan izin makan di restoran (dine in) mempertimbangkan tren penurunan angka positif Covid-19. Kebijakan ini juga melalui evaluasi berbagai pakar. “Kami akan terus melakukan operasi yustisi. Jika melanggar, bisa kena denda progresif sampai dengan penutupan operasi,” kata dia dalam Kompas Petang di Kompas TV, Minggu (11/10).

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafrudin senang bioskop boleh beroperasi, meski pengunjung dibatasi 25% kapasitas. Dia berharap tidak ada lagi diskriminasi dalam kebijakan buka-tutup tempat usaha.

Selama tujuh bulan tak beroperasi, ada beberapa perusahaan yang sudah merumahkan karyawan. Bukan hanya itu, biaya perawatan tetap keluar kendati bioskop tutup. “Ada biaya listrik, mesin dan gedung, serta upah karyawan. Kami bisa mengeluarkan Rp 50 juta per bulan per bioskop, meski tak beroperasi”, kata Djony.

Pemilik Restoran Solaria Aliuyanto mengatakan kebijakan dine in di restoran ini bagus. Setidaknya mencegah lebih banyak orang kehilangan pekerjaan, imbuh dia. Pemilik gerai resto Shabu Hachi, Githa Nafeeza, bersyukur sudah bisa dine in di restoran. “Mari pebisnis resto dan kafe jaga protokol. Jangan sampai kita dianggap sebagai klaster penyebaran yang bisa membuat dine in dilarang lagi”, kata dia.

Undang-Undang (UU) Cipta Kerja jadi andalan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia untuk mendongkrak realisasi investasi tahun depan. Salah satu caranya dengan mendorong investasi sektor primer yang tergolong padat karya. Misalnya, pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia investasi sektor primer masih jarang di Indonesia karena persoalan perizinan yang berbelit. Untuk itu Bahlil memastikan, peraturan pemerintah (PP) selesai awal November 2020 untuk mempercepat pelayanan ke investor.

Adapun persoalan utama sektor padat karya yakni soal perizinan lintas kementerian dan lembaga (K/L) hingga pemerintah daerah (Pemda) baik di tingkat provinsi maupun sampai kabupaten dan kota. Untuk memotong birokrasi itu, seluruh perizinan berada dalam satu sistem yakni online single submission (OSS) yang dikelola oleh BKPM.  

Nantinya NSPK bisa diakses investor di portal OSS. Jika ada hambatan perizinan di portal tersebut, maka aplikasi akan memberikan notifikasi. Sebagi gambaran saat ini persoalan perizinan yang banyak kendala adalah izin lokasi dari kepala daerah.

Bahlil menargetkan realisasi investasi 2021 sebesar Rp 886 triliun atau tumbuh 8,4% terhadap target akhir tahun 2020 senilai Rp 817 triliun. BKPM pun menjamin, ke depan investasi Indonesia tidak didominasi oleh sektor tersier seperti jasa seperti pergudangan dan pelabuhan, melainkan sektor primer dan sekunder. Maklum realisasi sektor primer tahun lalu turun sebesar 2,87% year on year (yoy).

Sementara itu, berdasarkan data BKPM, realisasi investasi sektor jasa sepanjang semester I-2020 sebesar Rp 220,9 triliun. Angka tersebut setara dengan 54,9% dari total investasi langsung di periode Januari-Juni 2020 sebesar Rp 402,6 triliun.

Bisnis fintech peer to peer (P2P) lending semakin menjadi incaran perusahaan e-commerce di Indonesia. Potensi bisnis khususnya pembiayaan produktif atau usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang besar menjadi alasan pelaku e-commerce menggandeng pelaku fintech lending untuk menggarap bisnis ini.

Tokopedia, yang masuk bisnis ini melalui Dhanapala, memberikan layanan pinjaman berbasis daring kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Berdasarkan situs resmi Dhanapala, perusahaan ini telah menyalurkan pinjaman Rp 24,2 miliar hingga Maret 2020. Pinjaman tersebut mengalir kepada 4.777 peminjam dengan dana pinjaman berjalan Rp 23,8 miliar.

AVP of Investment Payment Solutions Bukalapak, Dhinda Arisyiya mengatakan, sejak meluncur awal Juli 2020, perusahaan ini telah menyalurkan pembiayaan kepada ratusan mitra Bukalapak. “Kami berhasil menyalurkan pinjaman kepada lebih dari 6.000 kreditur yang aktif”, ujar Dhinda, Jumat (9/10).

Bhinneka juga mengajak Koinworks mengucurkan pembiayaan modal bisnis kepada UMKM sejak September 2020 melalui Koin bisnis. Fasilitas ini memungkinkan para pelanggan termasuk merchant mendapatkan pembiayaan belanja bisnis, atau belanja modal mulai Rp 5 juta hingga Rp 2 miliar, dengan bunga mulai 0,75% per bulan.

Manajemen PT Timah Tbk (TINS) menyatakan proyek smelter atau fasilitas pemurnian timah berteknologi TSL Ausmelt Furnace terhambat pandemi korona. Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Muhammad Zulkarnaen mengatakan, penyelesaian proyek smelter ini bakal mundur dari jadwal semula yang ditetapkan perusahaan ini, yakni pada tahun 2021. “Pandemi ini mengakibatkan kemunduran penyelesaian proyek ini sehingga diperkirakan selesai tahun 2022”, kata dia, Jumat (9/10) .

Kendati begitu, Zulkarnaen memastikan sampai saat ini belum ada perubahan alokasi dana belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk proyek tersebut. Nilai investasi yang dibutuhkan untuk merampungkan proyek smelter ini mencapai US$ 80 juta.

Proyek smelter ini dibangun di atas lahan seluas 2,1 hektare (ha). TINS menggandeng PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) untuk menggarap proyek smelter tersebut. Saat smelter ini beroperasi, TINS dapat memproduksi 40.000 ton timah per tahun. Dari proyek ini, perusahaan ini berpotensi memperoleh pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau EBITDA tahunan sekitar US$ 126,31 juta.

Selama semester pertama tahun ini, TINS mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 18,49% year-on-year (yoy) menjadi Rp 7,98 triliun. Mereka juga menderita kerugian bersih sebesar Rp 390,07 miliar di semester I-2020. Di periode yang sama tahun lalu, anak usaha Holding BUMN Pertambangan (Mind Id) ini masih membukukan laba bersih senilai Rp 205,29 miliar.

Manajemen TINS menaruh harapan bahwa kinerja bisnisnya akan membaik di sisa tahun ini lantaran harga timah cenderung membaik. Mengutip Bloomberg, harga timah kontrak tiga bulanan di London Metal Exchange (LME) di level US$ 18.270 per ton pada Jumat (9/10) lalu. Jumlah itu meningkat 6,37% (ytd). Tren kenaikan harga timah mulai terjadi memasuki kuartal kedua tahun ini. Di pertengahan Maret lalu, harga timah global sempat jatuh ke level US$ 13.000 per ton.

Pemerintah membebaskan royalti tambang batu bara dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk menarik investasi di sektor hilir atau pengolahan. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia Hendra Sinadia mengatakan pembebasan royalti untuk penghiliran batu bara membantu investor.

Namun, kata Hendra, pengusaha perlu tambahan insentif fiskal akibat tingginya risiko dari proyek tersebut. Hendra juga meminta pemerintah menjamin harga serta pasar produk hasil pengolahan batu bara. Ketua Indonesian Mining and Energy Forum Singgih Widagdo menyatakan pemerintah perlu terlebih dulu menyusun rencana detail peningkatan nilai tambah batu bara hingga ke tingkat rantai pasok. 

Singgih menyarankan pemerintah tak terlalu berharap mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui penghiliran dalam waktu dekat, karena tidak banyak perusahaan bersedia meningkatkan nilai tambah, kecuali pemegang kontrak yang ingin memperpanjang masa operasinya. Pasalnya, penghiliran menjadi salah satu syarat mendapatkan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Pembebasan royalti diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan pekan lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyatakan pemberian royalti dapat membantu nilai keekonomian proyek penghiliran batu bara. Nilai keekonomian proyek penghiliran batu bara menjadi faktor penentu lantaran sifatnya padat modal.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, mencontohkan pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether (DME) sebagai substitusi elpiji. Dengan pengurangan royalti, harga DME bisa lebih kompetitif dari elpiji.

Peneliti dari CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan pemerintah tak seharusnya memberikan insentif royalti hingga 0 persen demi menarik minat pengusaha melakukan penghiliran, karena berpotensi menghilangkan pendapatan negara di sektor pertambangan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara tak akan terganggu oleh pembebasan royalti yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, menyatakan insentif tersebut untuk meningkatkan nilai tambah batu bara.

Insentif ini diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Cipta Kerja. Pemerintah gencar mendorong peningkatan nilai tambah batu bara melalui empat cara, yaitu meningkatkan produksi briket melalui PT Bukit Asam (Persero) Tbk., peningkatan kapasitas produksi kokas (cokes making) milik PT Megah Energi Khatulistiwa, serta penambahan tiga fasilitas coal upgrading PT ZJG Resources Technology Indonesia.

Penghiliran juga dicanangkan melalui pengolahan batu bara menjadi dimethyl ether. Bukit Asam menargetkan produk ini dapat menggantikan gas elpiji pada 2024. Sedangkan PT Kaltim Prima Coal akan mengolah batu bara menjadi metanol untuk bahan baku pupuk.

Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pemerintah masih bisa menarik pendapatan dari produk-produk tersebut. Namun, kata dia, potensi kehilangan pendapatan dari royalti cukup tinggi. Pemerintah sudah sangat dermawan dalam memberikan insentif bagi pengusaha tambang. Kewajiban pembangunan smelter sebagai syarat ekspor dijalankan dengan sangat longgar. Kontrak pertambangan batu bara terintegrasi akan mendapat perpanjangan operasi hingga 30 tahun.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabby Tumiwa, menyebutkan pembebasan royalti untuk penghiliran batu bara terlalu berlebihan.

Indonesia dan Singapura tengah membahas skema reciprocal green lane (RGL) dalam program safe travel corridor atau koridor perjalanan aman. Program penerbangan internasional tersebut dikhususkan bagi perjalanan bisnis dan wisata selama masa pandemi Covid-19. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta akan menjadi gerbang koridor perjalanan Indonesia-Singapura pada masa pandemi.

Melalui RGL, Indonesia dan Singapura mewujudkan safe travel corridor di tengah masa pandemi dan hal ini sangat berdampak baik terhadap konektivitas udara kedua negara. Persiapan Bandara Soekarno-Hatta meliputi penyediaan slot time penerbangan, penerapan protokol kesehatan, dan pengetatan titik pemeriksaan dokumen.

Selain menyiapkan pembukaan koridor perjalanan Indonesia-Singapura, Angkasa Pura II dalam waktu dekat bakal mengusulkan program yang sama untuk penerbangan rute Jakarta-Jeddah.

PT Angkasa Pura I (Persero) menyiapkan koridor penerbangan khusus dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Korea Selatan maupun sebaliknya. Sekretaris Perusahaan Angkasa Pura I, Handy Heryudhitiawan, mengatakan kerja sama yang dijalin dengan Incheon International Airport Corporation (IIAC) itu masih harus melalui fase inspeksi agar sesuai dengan pedoman Inisiatif Koridor Aman (Safe Corridor Initiative/SCI) yang disepakati kedua pihak.

Bila berhasil mengantongi sertifikat SCI, Bali akan dipromosikan oleh grup pengelola bandara Korea Selatan sebagai destinasi penerbangan yang aman dan higienis. Dengan begitu, kolaborasi kedua pihak bakal meluas menjadi penjadwalan koridor penerbangan khusus (Travel Corridor Arrangement/TCA) atau travel bubble.

Holding perusahaan mineral MIND ID memulai sinergi untuk memajukan industri pertambangan dengan PT Vale Indonesia setelah menyelesaikan transaksi akuisisi saham.

MIND ID resmi memiliki 20 persen saham Vale Indonesia pada 7 Oktober lalu. Perusahaan membeli 14,9 persen saham yang dilepas Vale Canada Limited serta 5,1 persen saham milik Sumitomo Metal Mining Co, Ltd.

Divestasi saham ini merupakan kewajiban Vale Indonesia sesuai dengan amendemen kontrak karya pada 2014. Dalam perjanjian itu, divestasi seharusnya rampung dalam lima tahun. Namun penandatanganan jual-beli saham pada 2019 sempat diundur dua kali hingga baru terealiasasi saat ini.

Transaksi ini menjadikan MIND ID sebagai pemilik saham terbesar kedua di Vale Indonesia. Fokus perusahaan saat ini adalah mengamankan pasokan bahan baku industri hilir berbasis nikel. Sebab, komoditas tersebut memiliki potensi diolah menjadi produk bernilai tinggi, dari stainless steel hingga baterai kendaraan listrik.

Direktur Keuangan Vale Indonesia Bernardus Irmanto menyatakan pihaknya berfokus pada pengembangan smelter seusai divestasi. Perusahaan sedang mengkaji potensi optimalisasi kapasitas produksi smelter yang ada saat ini di Sorowako, Sulawesi Selatan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan divestasi saham Vale Indonesia menjadi bagian penting dalam mengembangkan penghiliran industri di sektor pertambangan, langkah bagus untuk memperkuat value chain di Indonesia.

Dengan sinergi kedua perusahaan, dia menargetkan produksi produk turunan nikel dalam negeri dapat meningkat 4-5 kali lipat lebih besar dari produk hulu.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengatakan pandemi Covid-19 telah mengubah kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), 72,6 persen pelaku UMKM binaan mengalami penurunan kinerja, baik itu karena berkurangnya omzet maupun karena terhambatnya penyaluran modal.

Meski demikian, ucap Doni, beberapa UMKM justru berhasil menambah saluran pemasaran pada masa sulit ini, pandemi telah menjadi katalisator dalam proses adopsi teknologi di masyarakat.

Doni menilai, sangat relevan bagi UMKM untuk menyesuaikan model bisnis dari konvensional menuju digital dengan memanfaatkan platform digital. BI pun ikut mendorong digitalisasi melalui penyediaan instrumen sistem pembayaran, salah satunya melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Budi Hartawan menuturkan adopsi teknologi digital dapat mendorong UMKM berinovasi dengan produk barang dan jasa. Tingkat literasi dan adopsi teknologi akan menjadi penentu seberapa jauh bisnis dapat melangkah. Sayangnya, banyak UMKM yang masih tertinggal dan belum siap go digital.

Kementerian Koperasi dan UKM juga berencana meluncurkan program rumah koperasi digital bernama IDXCOOP, yang menjadi wadah bagi pelaku koperasi untuk bertukar informasi, pengetahuan, dan pengalaman bisnis.

Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi Rulli Nuryanto menargetkan dapat mendorong 500 koperasi untuk memasuki ekosistem digital hingga akhir tahun ini. Namun, baru sekitar 8 juta atau 14 persen pelaku UMKM yang sudah terdigitalisasi.

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (IdEA) Bima Laga menuturkan penjualan melalui platform e-commerce naik sebesar 25 persen selama pandemi, baik untuk kesehatan, kebutuhan sehari-hari, maupun hobi. Hal tersebut mendorong anggota IdEA bersama pemerintah mengusung gerakan Bangga Buatan Indonesia untuk membantu UMKM Indonesia.

PT Bank Permata Tbk akan merampungkan proses integrasi usaha atau merger dengan Bangkok Bank Indonesia (BBI) paling lambat akhir tahun ini. Proses ini sudah mengantongi restu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah Bangkok Bank Public Company Limited, yang merupakan induk usaha BBI, mengakuisisi 89,12 persen saham Bank Permata pada 20 Mei lalu.

Direktur Utama Bank Permata, Ridha Wirakusumah, mengatakan, setelah merger, ada peluang untuk memperluas pemasaran produknya dengan bantuan jaringan bank terbesar Thailand itu.

Sokongan permodalan Bangkok Bank akan mendongkrak status Bank Permata, dari bank umum kelompok usaha (BUKU) III menjadi BUKU IV, dengan modal inti di atas Rp 30 triliun.

Menurut Ridha, penggabungan akan direalisasi melalui pengalihan aset berkualitas baik dan kewajiban tertentu dari BBI ke Bank Permata. Karyawan BBI otomatis bergabung ke Bank Permata, yang beroperasi di 62 kota di seluruh Indonesia.

Manajemen Bank Permata pun berniat menggenjot layanan digital banking yang tengah meningkat pada masa pandemi Covid-19, fitur PermataMobile X dan PermataNet naik hingga 675 persen dibanding pada periode yang sama tahun lalu.

Pengamat perbankan dari Universitas Gadjah Mada, Paul Sutaryono, memperkirakan Bank Permata akan banyak menyasar segmen korporasi, termasuk untuk pembiayaan proyek infrastruktur nasional. Namun Bank Permata juga masih akan menggarap segmen retail serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjanjikan margin tebal.