Batas atas tarif tes usap dengan metode reaksi berantai polimerase atau tes PCR untuk deteksi Covid-19 mulai diberlakukan pada Senin (5/10/2020). Pemerintah menetapkan batas tarif tertinggi untuk tes PCR yang dilakukan secara mandiri sebesar Rp 900.000.

Pemberlakuan tarif tertinggi itu sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 3713 Tahun 2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (PCR). Penetapan tarif ini mempertimbangkan sejumlah aspek, yakni komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi, dan komponen lainnya.

Dalam surat edaran itu disampaikan, batas tarif tertinggi yang ditetapkan berlaku untuk masyarakat yang menjalani tes RT-PCR atas permintaan sendiri atau mandiri.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Iwan Taufiq Purwanto menuturkan, penetapan batas tertinggi biaya tes PCR mandiri akan disertai pengawasan ketat fasilitas kesehatan.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang -Undang (RUU) Cipta Kerja dalam rapat paripurna Senin (5/10). Beleid sapu jagat atau omnibus law masih terus menuai kontroversi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, UU Cipta Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah untuk keluar dari jerat negara berpenghasilan menengah. Semangat UU ini untuk menyederhanakan sinkronisasi dan memangkas regulasi penghambat penciptaan lapangan kerja.

Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot optimistis, UU Cipta Kerja ini akan mengerek peringkat kemudahan berusaha (EoDB) dari 73 tahun ini jadi 60 tahun depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani melihat pengesahan beleid ini membuat Indonesia lebih kompetitif untuk menggaet investasi baru dan memperluas lapangan kerja.

Protes lain datang dari sekelompok investor asing di investasi portofolio pemilik aset sekitar US$ 4,1 triliun. Melalui surat terbuka yang beredar, 35 investor ini sejatinya mengapresiasi upaya pemerintah dan DPR membenahi regulasi investasi. Namun mereka khawatir UU Cipta kerja berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Mereka berharap pengembangan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan berjalan beriringan.

Pemerintah segera membentuk lembaga pengelola dana investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) di sisa tahun ini. Tujuannya untuk mengungkit daya saing investasi Indonesia, sehingga ekonomi bisa tumbuh positif di tahun depan. Payung hukum lembaga pengelola investasi tersebut ada dalam UU Cipta Kerja yang disahkan DPR, Senin (5/10).

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan lembaga pengelola dana investasi tersebut untuk mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri, yang difokuskan sebagai pembiayaan proyek infrastruktur supaya tidak lagi bergantung dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemerintah berharap pertumbuhan ekonomi tahun 2021 bisa mencapai 5% dengan pembentukan SWF itu. Jika target itu tercapai, ekonomi Indonesia sama saja melesat dibandingkan dengan prediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini yang ditaksir -1,7% hingga -0,6%.

Sebagai catatan, proyeksi pemerintah kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada kuartal III-2020, diperkirakan -8,5 hingga -6,6%. Sementara sampai dengan akhir tahun -5,6% hingga minus 4,4 %. Perkiraan ini lebih baik dibanding realisasi PMTB pada kuartal II-2020 yang minus 8,61% secara tahunan. Masuknya investasi bagi pemerintah mempunyai peran penting bagi pemerintah untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5%.

Pemerintah menyiapkan pendirian SWF di akhir 2020 agar proyek infrastruktur 2021 dapat terlaksana dengan lancar, sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Sebagai gambaran, anggaran infrastruktur tahun depan sebesar Rp 419 triliun.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad optimistis, keberadaan lembaga pengelola investasi bakal dilirik oleh investor ketimbang skema lainnya karena risikonya relatif rendah, likuiditasnya bagus dan ada hitungan imbal hasil.

Namun, SWF untuk sementara bukanlah sebagai instrumen investasi utama tapi masih menjadi pemanis. Tapi, efeknya bisa menumbuhkan PMTB 5%-6% tahun depan. “SWF ini sifatnya masih sebagai vitamin tambahan, bukan utama,” ujar Tauhid.

Pemerintah membuka impor gula dan garam untuk kebutuhan industri. Impor kini harus dilakukan langsung oleh industri pengguna agar lebih menyederhanakan prosedur importasi gula dan garam industri.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Senin (5/10) menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sudah setuju industri makanan yang membutuhkan garam dan gula untuk mengimpor langsung dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. “Jadi tidak ada lagi importir lain gula dan garam agar tidak ada permainan,”ujar Luhut dalam konfrensi pers daring seusai Sidang kabinet.

Total produksi garam di dalam negeri saat ini bisa mencapai 2,4 juta ton per tahun. Menurut Menteri Riset dan Teknologi/ Ketua Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro kebutuhan industri sekitar 2,9 juta ton pertahun. Industri pengguna garam dan gula impor diantaranya adalah industri makanan dan minuman, industri pulp and paper dan terbesar adalah untuk industri kaca.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan, Kementerian Perindustrian (Kemprin) akan menunjuk Sucofindo untuk melakukan verifikasi kebutuhan garam dan gula impor oleh industri, agar mendapatkan data objektif kebutuhan bahan baku impor. “Kami akan berikan sanksi tegas, bahan baku industri tidak boleh merembes ke pasar,”katanya.

Di sisi lain pemerintah berupaya meningkatkan kualitas NaCL garam produksi dalam negeri yang saat ini rata rata sekitar 86% menjadi di atas 97% agar bisa diterima oleh industri dalam negeri. Pemerintah akan membangun industri terpadu pengolahan garam petani agar bisa memasok kebutuhan industri.

Perusahaan pelat merah dan swasta bidang farmasi menggenjot produksi dan penjualan berbagai obat penanganan virus Covid-19. PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk, misalnya, sudah meracik sejumlah produk untuk gejala awal dan berat virus Covid-19, termasuk untuk pencegahannya.

Direktur Utama Kimia Farma Verdi Budidarmo mengatakan perusahaannya sedang mengoptimalkan produksi Favipiravir, obat terapi Covid-19. Izin produksi generik Favipiravir diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk penggunaan kondisi darurat (emergency use authorization/EUA). BPOM pun menerbitkan izin distribusi untuk PT Beta Pharmacon, bagian dari produsen farmasi Dexa Group, yang mengedarkan Favipiravir dengan merek dagang Avigan.

Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto mengatakan perusahaan masih mengunggulkan Oseltamivir untuk gejala ringan hingga sedang. 

Presiden Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius mengatakan entitasnya akan memproduksi Hidroxychloroquine secara mandiri sebelum akhir tahun ini. Direktur PT Kalbe Farma Michael Bujung Nugroho menambahkan, manajemen juga ikut menjual suplemen, sejumlah vitamin, termasuk antibiotik, seperti Azithromycin atau Levofloxacin. 

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan, lembaganya menggelar patroli cyber sejak Maret hingga September lalu untuk menyisir produk obat yang diklaim dapat menyembuhkan Covid-19.

Ketua Departemen Farmakologi dan Terapi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Wawaimuli Arozal, yakin obat yang sudah teruji klinis di luar negeri, termasuk Remdesivir untuk gejala berat, bisa dikembangkan dengan kapasitas produsen dalam negeri.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) turun tangan menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terlilit kasus gagal bayar tunggakan klaim nasabah pemegang polis JS Saving Plan senilai Rp 16,5 triliun. Opsi penyelamatan dengan skema bail in alias menyuntikkan modal dipilih sebagai jalan keluar.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan skema ini memungkinkan pemerintah sebagai pemegang saham menyuntikkan modal ketika perusahaan merugi.

Pemerintah sebenarnya memiliki opsi lain, yakni melikuidasi Jiwasraya, tapi tidak diambil karena akan memperkecil nilai pengembalian dana yang bakal diterima nasabah polis JS Saving Plan dan polis tradisional setelah proses likuidasi tuntas.   

Pemerintah akan menugasi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia/BPUI (Persero) untuk membentuk anak usaha baru bernama Indonesia Financial Group Life (IFG Life) yang bertugas menampung polis nasabah Jiwasraya yang haknya belum dibayarkan sejak 2018.

Direktur Utama BPUI Robertus Billitea menyatakan IFG Life akan berdiri pada akhir tahun ini. Adapun izin dari Otoritas Jasa Keuangan diharapkan bisa terbit pada Desember mendatang. 

Direktur Utama Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko, menyatakan telah berbicara dengan para pemegang polis mengenai rencana pengalihan ke IFG Life. Dia mengklaim mayoritas pemegang polis setuju terhadap rencana itu. Saat ini, dari 2,63 juta pemegang polis Jiwasraya, terdapat 216 nasabah yang telah dialihkan ke IFG Life.

Criteo, perusahaan teknologi global, melalui hasil risetnya, mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pengunduhan aplikasi untuk berbelanja, komunikasi, dan hiburan di Indonesia selama pandemic Covid-19. Sebanyak 49% konsumen Indonesia mengaku telah mengunduh setidaknya satu aplikasi belanja ritel, makanan, atau toko bahan makanan/alcohol selama puncak wabah Covid-19. Selain itu, hampir tiga dari 10 responden mengatakan telah mengunduh aplikasi belanja ritel baru dalam beberapa minggu terakhir. “ Kata Direktur Komersial untuk konsumen skala besar, Asia Tenggara di Criteo, Pauline Lemaire, dalam keterangannya, Senin ( 5/10 ). 

Menurut dia, Criteo melihat bahwa hal tersebut dapat terus menjadi tren, bahkan, pada tahap pemulihan setelah lockdown sekalipun. Alasannya, konsumen telah terlanjur merasakan dan menikmati manfaat penggunaan aplikasi. Selain aplikasi belanja, sekitar 56% konsumen di Indonesia ia mengaku sudah mengunduh aplikasi jejaring/media sosial selama periode pemutus penyebaran Covid-19. Responden mangaku, jejaring sosial merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh sebelum masa pandemi Covid-19, kemudian diikuti oleh podcast, music dan audio, serta game. 

Sementara itu, selama pandemi Covid-19, penggunaan aplikasi untuk jejaring sosial mencapai 70% podcast, music dan audio sebesar 51%, dan game 41%, atau mengalami peningkatan tertinggi. Selain kategori di atas, ada aplikasi yang paling banyak digunakan, termasuk aplikasi pengiriman makanan sebesar 44%, pengiriman bahan makanan 35%, dan aplikasi belanja ritel 34%. Pengguna juga banyak menggunakan untuk aplikasi Pendidikan sebesar 20%, konferensi video dan produktivitas 31%, keuangan 32%, serta aplikasi pereda stres 28%. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengunduhan aplikasi ditengah pandemi Covid-19. Beberapa diantaranya iklan di jejaring sosial dan televisi yang mencapai 55% dan rekomendasi teman, atau keluarga 44%. Hal tersebut terjadi terutama pada aplikasi hiburan sebesar 43% dan aplikasi belanja 36%. Sebab, mereka memiliki preferensi yang lebih tinggi untuk penggunaan aplikasi, seperti yang diamati pada sebagian besar kategori produk, bahkan, sebelum pandemi Covid-19.

Pemerintahan perlu mengevaluasi efektivitas perjanjian penghindaran pajak berganda ( P3B ) atau tax treaty dengan sejumlah negara menyusul banyaknya korporasi yang melakukan pelanggaran melalui praktik treaty shopping. Dalam laporan yang dirilis oleh Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis ( Central Planbureau/CPB ), tertulis bahwa Indonesia mengalami kerugian dari praktik P3B atau tax treaty dengan Belanda, Hong Kong, serta Uni Emirat Arab. 

CPB mencatat, Indonesia kehilangan 53,8% dari total potensi penerimaan pajak dari dividen. Adapun potensi penerimaan pajak dari pembayaran bunga serta royalti yang hilang mencapai 44,1% dan 46,6% dari potensi penerimaan aslinya. Khusus royalti, total penerimaan pajak yang hilang akibat perjanjian antara Indonesia dan Uni Emirat Arab serta Indonesia dan Hong Kong, di mana perjanjian antara Indonesia dan Uni Emirat Arab bertanggung jawab atas 97% dari total potensi penerimaan pajak atas royalti yang hilang. 

Terkait dengan potensi pajak yang hilang serta banyaknya perusahaan multinasional yang melakukan praktik treaty shopping, Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kementrian Keuangan John Hutagaol dan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementrian Keuangan Hestu Yoga Saksama tidak bersedia memberikan keterangan terkait hal tersebut. 

Berdasarkan data Infovesta Utama per 30 September 2020, reksa dana pasar uang yang digambarkan dalam Infovesta 90 Money Market Fund Index membukukan imbal hasil paling tinggi di antara jenis reksa dana lainnya yakni 0,40% secara bulanan. Sementara itu, reksa dana saham dan reksa dana campuran kompak mencetak imbalan hasil negatif, masing – masing -7,03% dan -1,16%. Kinerja reksa dana pasar uang memang tercatat konsisten tiap bulannya.Secara year to date, kinerja indeks reksa dana pasar uang tercatat pada kisaran 3,60%. 

Pasalnya, potensi imbal hasil dari deposito perbankan tahun ini menurun karena sepanjang tahun berjalan Bank Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan sebanyak empat kali dengan akumulasi penurunan sebesar 100 bps atau 1% menjadi 4%. Mengacu pada data Otoritas Jasa Keuangan per 31 Agustus 2020, dana kelolaan atau nilai aktiva bersih ( NAB ) reksa dana pasar uang mencapai Rp. 79,29 triliun dari total dana kelolaan secara industri yang sebesar Rp. 520,84 triliun.  Platform perencana keuangan digital FUNDtastic mencatat pertumbuhan dana kelolaan mereka mengalami kenaikan selama pandemi dengan rata – rata 10% - 20% setiap bulannya setelah sempat terkoreksi selama Maret – Mei 2020.

Co-founder dan Chief Investment officer FUNDtastic Franky Chandra mengatakan per akhir September dana kelolaan platform yang berdiri sejak akhir 2019 ini telah mencapai Rp. 106 miliar, dengan komposisi 70% di antaranya adalah produk reksa dana pasar uang. Franky juga menilai masyarakat saat ini mulai menyadari akan pentingnya mempersiapkan dana darurat, terutama di era resesi dan krisis seperti saat ini.

Sementara itu, bagi perusahaan manajer Investasi PT KISI Asset Management ( KISI AM ), portfolio surat berharga menjadi andalan pendongkrak kinerja reksa dana pasar uang miliknya. Berdasarkan data Infovesta per 30 September, reksa dana besutan KISI AM yakni KISI Money Market Fund tercatat membukukan kinerja 4,73% secara year to date. Hal ini terlihat dari alokasi portofolio produk yang terdiri atas 77,13%, obligasi dengan jatuh tempo kurang dari setahun, baru sisanya 22,87% instrumen pasar uang.