Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anung Herlianto mengatakan, dalam delapan bulan terakhir, pandemi  Covid-19 turut mempercepat akselerasi sistem keuangan digital. Hal ini terlihat dari kenaikan transaksi e-dagang yang bisa mencapai 400 persen per bulan.

Sepanjang 2019, jumlah transaksi mobile banking 2,4 miliar kali dengan nilai hampir Rp4.000 triliun. Sebelum pandemi, 97 persen transaksi perbankan sudah dilakukan di luar kantor bank.

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan literasi keuangan syariah, salah satunya tentang sukuk berbasis wakaf. Deputi Gubernur BI Sugeng menuturkan, “Saat ini tidak semua orang tahu bahwa wakaf tidak hanya berbentuk tanah dengan peruntukan yang terbatas, tetapi bisa bermacam-macam bentuk, termasuk uang tunai,” ujarnya dalam seminar tingkat tinggi Festival Ekonomi Syariah Indonesia (ISEF) 2020 ”Akselerasi Gerakan Wakaf Menuju Indonesia Maju”, Kamis (8/10/2020).

Kementerian Keuangan berencana menerbitkan kembali sukuk berbasis wakaf untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penerbitan sukuk ini diharapkan bisa meringankan beban fiskal negara untuk mengimplementasi program-program sosial.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, penerbitan sukuk berbasis wakaf tunai (CWLS) yang ditawarkan pada 9 Oktober-12 November ini mencatatkan komitmen penyaluran wakaf produktif Rp 30,32 miliar.

Pada awal Maret 2020, pemerintah sudah menerbitkan sukuk berbasis wakaf pertama dengan seri SW001. Penjualannya terealisasi Rp 50,849 miliar. Dana CWLS ini digunakan untuk pengembangan investasi sosial dan pemanfaatan wakaf produktif di Indonesia.

Penggunaan plastik kresek mulai ditinggalkan seiring adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Aturan yang mulai berlaku pada Juli 2020 itu melarang penggunaan kantong plastik kresek di toko swalayan.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mencatat utilitas produksi kantong kresek plastik terus menurun dan saat ini berada di bawah 40%. Adapun kantong plastik modern packaging, utilitasnya terus meningkat atau mencapai 70%.

Pada kondisi normal atau sebelum pandemi Covid-19, utilitas plastik modern packaging ini mampu mencapai 90%-95%, terang Sekjen Inaplas, Fajar Budiono kepada KONTAN, Selasa (6/10). Dia bilang, 40% penjualan plastik modern packaging itu terserap industri makanan minuman.

Selebihnya, farmasi, pertanian dan lain-lain dengan bentuk kemasan yang beragam, baik kemasan fleksibel (flexible packaging) maupun kemasan kaku (rigid packaging) seperti misalnya botol obat yang terbuat dari plastik dan sebagainya.

Pandemi Covid-19 memicu percepatan pertumbuhan transaksi keuangan digital. Ini menjadi kesmpatan bagi para penyelenggara jasa layanan transaksi keuangan digital meningkatkan inklusi keuangan.

Menurut Direktur Eksekutif Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK Anung Herlianto, dalam 8 bulan terakhir pandemi turut mempercepat akselerasi sistem keuangan digital. Hal ini terlihat dari kenaikan transaksi e-dagang yang mencapai 400% per bulan.

Sepanjang 2019, jumlah transaksi mobile banking 2,4 miliar kali dengan nilai hampir Rp 4.000 triliun. Sebelum pandemi 97% transaksi perbankan sudah dilakukan di luar kantor bank. Penutupan kantor cabang perbankan semakin marak. Disisi lain, pembukaan ATM baru semakin menurun. Fenomena ini terjadi sepanjang pandemi. Untuk itu, mobile banking dimanfaatkan sebagai infrastruktur inklusi keuangan hingga pelosok wilayah Indonesia.

Citra BUMN kembali tercoreng setelah Dirut PT BTN (persero) 2012-2019, Maryono ditetapkan sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan ditahan pada Selasa (6/10/2020). Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, dalam kurun 2013 sampai 2015, Maryono diduga menerima hadiah atau gratifikasi melalui rekening menantunya atas nama Widi Kusua Purwanto. Hadiah tersebut diduga terkait pemberian fasilitas kredit dan pencairan kredit dari BTN ke PT Pelangi Putera Mandiri dan PT Titanium Property.

Warga negara asing kini bisa memiliki properti jenis apartemen. Hal itu termaktub dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menjelaskan warga asing bisa mendapatkan status hak milik atas satuan rumah susun. Ketentuan hak milik atas satuan rusun itu tertera di Pasal 144 UU Cipta Kerja sektor properti. Sebelum ada UU Cipta Kerja, minat asing untuk membeli apartemen di Indonesia cukup besar. Namun realisasinya tidak sebanding dengan permintaan

Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengakui, ketentuan warga asing bisa memperoleh hak milik ketika membeli apartemen sudah sesuai usulan REI kepada pemerintah. “Orang asing jumlahnya tidak banyak, tapi mereka tetap pasar potensial. Karena sudah bisa hak milik, sekarang WNI dan WNA statusnya sama,”ungkap dia, Rabu (7/10).

Wakil Direktur Utama PT Metropolitan Kentjana Tbk (MKPI) Jeffri Tanudjaja menganggap, ketentuan terkait hak milik apartemen oleh WNA merupakan hal positif. “Bagi MKPI, hal ini bagus. Apalagi WNA membeli apartemen yang harganya Rp 5 miliar ke atas. Produk kami pun di harga tersebut. Selain itu, lokasi sekitar apartemen kami di Pondok Indah kerap dilintasi orang asing,” kata dia.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menilai, pemerintah berupaya menggerakkan pasar apartemen di kalangan WNA yang notabene mayoritas berasal dari kalangan menengah atas. Dia juga meyakini, aturan tersebut tidak akan membuat seolah-olah apartemen di Indonesia bakal didominasi hak miliknya oleh orang asing.