Berharap Efek Gulir Omnibus Law Cipta Kerja
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang -Undang (RUU) Cipta Kerja dalam rapat paripurna Senin (5/10). Beleid sapu jagat atau omnibus law masih terus menuai kontroversi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, UU Cipta Kerja merupakan salah satu upaya pemerintah untuk keluar dari jerat negara berpenghasilan menengah. Semangat UU ini untuk menyederhanakan sinkronisasi dan memangkas regulasi penghambat penciptaan lapangan kerja.
Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot optimistis, UU Cipta Kerja ini akan mengerek peringkat kemudahan berusaha (EoDB) dari 73 tahun ini jadi 60 tahun depan.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani melihat pengesahan beleid ini membuat Indonesia lebih kompetitif untuk menggaet investasi baru dan memperluas lapangan kerja.
Protes lain datang dari sekelompok investor asing di investasi portofolio pemilik aset sekitar US$ 4,1 triliun. Melalui surat terbuka yang beredar, 35 investor ini sejatinya mengapresiasi upaya pemerintah dan DPR membenahi regulasi investasi. Namun mereka khawatir UU Cipta kerja berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Mereka berharap pengembangan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan berjalan beriringan.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023