Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, surplus neraca dagang di bulan tersebut adalah yang terbesar sepanjang tahun ini yang tercatat sebesar US$ 3,61 milliar. Berarti neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus selama enam kali berturut sejak bulan Mei 2020.

Terjadinya surplus di periode tersebut didorong oleh penurunan nilai impor, di tengah meningkatnya nilai ekspor di periode serupa. Terperinci, total nilai ekspor pada Oktober tercatat US$ 14,39 miliar atau naik 3,09% secara bulanan atau month to month (mom) dibandingkan dengan September 2020. Sementara total nilai impor pada bulan tersebut sebesar US$ 10,78 miliar atau turun 6,79% mom dari bulan sebelumnya.

Penurunan impor terjadi di jenis penggunaan barang. Baik itu impor barang konsumsi, impor bahan baku penolong, serta impor barang modal. Adapun ekspor yang melonjak itu terjadi akibat adanya kenaikan ekspor nonmigas. Seperti di produk pertanian, industri pengolahan serta pertambangan.

Dari sisi ekspor non migas, ekspor sektor pertanian pada Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 420 juta. Nilai tersebut naik 1,26% mom. Kemudian ekspor sektor industri pengolahan pada bulan tersebut tercatat US$ 11,79 miliar. Ini meningkat 2,08% mom dari bulan September 2020. Sementara itu, ekspor sektor pertambangan pada Oktober 2020 tercatat sebesar US$ 1,55 miliar atau naik 16,98% mom.

Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengingatkan meski terjadi lonjakan ekspor non migas di periode tersebut, tapi ada ada potensi penurunan ekspor lagi yang disebabkan potensi lockdown yang terjadi di negara mitra dagang Indonesia, terutama di negara yang tergabung dalam Uni Eropa. “Kemungkinan pembatasan yang terjadi di November bisa sampai bulan Desember nanti,” katanya kepada KONTAN, Senin (16/11).

Izin operasional ratusan toko modern atau minimarket di Kota Pahlawan mendapat sorotan dari Komisi B DPRD Kota Surabaya, Pasalnya, selama beberapa bulan ini izin operasionalnya sudah habis dan belum diperpanjang.

Sekretaris Komisi B DPRD Kota Surabaya, Mahfudz mengatakan, ada seratus lebih toko modern atau minimarket di kota ini yang izinnya sudah habis, “Kalau tidak ditutup, toko-toko itu melanggar Perda, artinya tanpa izin, kenapa ini dibiarkan?,” ujarnya, Senin (16/11).

Meski saat ini masih rapat pembahasan APBD tahun 2021, pihaknya akan menindak lanjut dengan mengundang kembali Disperindag dan Satpol PP Surabaya. “Sementara ini kita biarkan, nanti kita akan undang kembali Disperindag dan Satpol PP,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Wiwik Widayati mengaku sudah pernah mengirimkan surat permohonan bantuan penertiban (Bantib) ke Satpol Surabaya terkait keberadaan toko retail modern yang sudah habis perizinannya. “Kami sudah pernah memberikan surat permohonan bantib ke Satpol PP,” ujarnya.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya sudah mengeksekusi investasi mangkrak senilai Rp 474,9 triliun dari total Rp 708 triliun yang mandek.

“Investasi mangkrak Rp 708 triliun ini sudah kita selesaikan 67% atau Rp 474,9 triliun, di mana di dalamnya termasuk beberapa investasi yang ada di Jawa Barat seperti contoh Tanjung Jati Power di Cirebon. Kemudian Hyundai yang sekarang lagi jalan. Kemudian listrik yang ada di sungai, PLTS Sungai Cirata,” kata dia dalam West Java Investment Summit 2020 yang tayang virtual, Senin (16/11/2020)

Dirinya menjelaskan penyebab investasi mangkrak bertahun-tahun di Indonesia. Ada tiga persoalan utama. “Yang pertama adalah persoalan ego sektoral antar kementerian. Yang kedua aturan tumpang tindih antara kabupaten/kota/provinsi dan pusat. Yang ketiga adalah ada persoalan-persoalan tanah yang harus saya jujur mengatakan dalam bahasa saya itu adalah adanya pemain-pemain yang dapat dirasakan tapi tidak bisa dipegang. Nah ini lah kira-kira persoalan ini,” tambahnya.

Pengusaha kuliner paling merasakan dampak diawal mewabahnya Covid-19. Apalagi adanya kebijakan dari pemerintah Pemko Banjarmasin menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama dua bulan, hingga Juni 2020.

“Walau pun saat itu tidak menerapkan lock down, penghasilan pelaku kuliner sempat drop hingga 90 persen, “ kata Geman Yusuf, owner Rumah Makan Depot Sari Patin Banjarmasin dalam acara B-Talk, Senin (16/11).

Menurut dia, bagi pebisnis seperti dirinya, untung rugi dalam usaha merupakan hal biasa. Dirinya berusaha mempertahankan bagaimana rumah makan tetap eksis dengan penghasilan 10 persen tanpa memberhentikan karyawan.

Selain itu, kata Geman, kulinernya bisa bertahan. menaati anjuran pemerintah karyawannya memakai masker, pakai sarung tangan memasak, cuci tangan, menjaga jarak, menyemprot tiap hari ruangan dan tempat duduk.

“Awal pandemi, juga sempat tamu yang makan dibatasi hanya 40-60 orang, padahal luas rumah makan di tempat kami 1.400 M3. Alhamdulillah sekarang kami menerapkan jarak dan tetap menerapkan protokol kesehatan, “ ucapnya.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) sudah menyiapkan aturan turunan dalam tiga bidang utama atas klaster perpajakan itu. Yakni pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ada delapan pasal yang disiapkan sebagai perubahan empat PP.Pertama: PP 94 /2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan, yang telah diubah dengan PP 45 /2019. Kedua, PP 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 8 /1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan Penjualan Barang Mewah (PPn BM);Ketiga, PP 74 /2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Intinya; pemerintah akan memberikan keringanan dan kemudahan perpajakan bagi para wajib pajak , baik perorangan maupun korporasi. Misal pajak penghasilan (PPh), tarifnya akan turun seperti tarif PPh bunga obligasi internasional, baik bunga premium maupun diskonto yang diterima wajib pajak (WP) luar negeri. Saat ini berlaku tarif final atas bunga premium dan diskonto 15% dan luar negeri 20%

Pengamat pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menilai klaster perpajakan di Cipta Kerja punya efek positif wajib pajak. Lantaran bisa jadi daya dukung kemudahan berusaha dan punya nilai lebih. Kemudian insentif juga ditujukan untuk menarik investasi.

Sejumlah pelaku usaha menanggapi beragam rencana pelarangan minuman berakohol yang disertai sanksi pidana bagi pelanggarnya. Ketentuan ini tertuang dalam draf RUU Larangan Minuman Beralkohol yang disodorkan legislator di Senayan.

Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk, Sarman Simanjorang menilai , “ Kalau RUU-nya bersifat melarang, sama saja pelan-pelan mematikan industri minuman beralkohol dalam negeri, yang sudah puluhan tahun berada di Indonesia,” ungkap dia saat dihubungi KONTAN, Minggu (15/11).

Hal itu sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74/2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, yang intinya menata penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu. Dengan demikian, sebenarnya urgensi RUU ini tak mendesak, namun semuanya kembali ke DPR, sebut Sarman.

Potensi masuknya daging ayam Brasil dipandang bakal kian memperberat kinerja industri perunggasan, terutama untuk skala usaha peternak mandiri. Kepala Bidang Hukum dan Humas Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Indonesia Cecep M. Wahyudin mengatakan tanpa adanya impor, harga ayam di dalam negeri kerap menghadapi gejolak akibat pasokan yang berlebih dan permintaan yang anjlok.

Sepanjang 2020, harga jual livebird di tingkat peternak beberapa kali mencapai di bawah harga pokok produksi yaitu Rp18.000/kg. Buntut dari tak seimbangnya pasokan dan permintaan ini adalah dikeluarkannya kebijakan pemangkasan populasi lewat pemusnahan telur siap tetas sebanyak 7 juta butir tiap pekan pada awal Oktober. Perusahaan pembibitan pun diminta afkir dini bibit ayam kelas parent stock (PS) yang berusia lebih dari 50 pekan.

Harga ayam dari Brasil sendiri diperkirakan lebih murah 20%—30% saat tiba di Tanah Air. Permintaan mungkin akan datang dari industri pengolahan karena lebih efisien. Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati mengutarakan kondisi peternakan unggas di dalam negeri tengah tertekan, sehingga pemerintah harus tetap melakukan proteksi. Selain itu, produksi di dalam negeri pun masih bisa memenuhi kebutuhan. “Indonesia sedang oversupply ayam dan di UU Pangan kita jelas, jika kebutuhan di dalam negeri cukup, pemerintah tidak diperbolehkan impor,” kata Enny.