Jakarta, CNN Indonesia - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengatakan, aturan main terhadap bank digital akan ditentukan lebih lanjut setelah diterbitkannya Peraturan OJK No.12/2021 tentang Bank Umum bersamaan dengan dua POJK lainnya. OJK juga akan memberi panduan bank digital agar ke depan dapat mengelola risikonya, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi dan cyber security. Cyber security menjadi sangat penting di zaman serba digital seperti ini. Sebab, di era digital perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang wajib jadi prioritas.

Karena itu, ke depan, OJK akan memberi panduan untuk bank digital seperti tata kelola, layanan cyber security, hingga penyelenggaraan produk digital. Dalam panduan tersebut juga akan diatur soal data nasabah bank, agar data tidak disalahgunakan.  Dalam POJK 12/2021 dijelaskan bahwa bank digital adalah bank yang melakukan transaksi secara elektronik dan tidak perlu mempunyai cabang yang banyak. Bank digital boleh beroperasi hanya dengan satu kantor pusat, atau menjalankan bisnis dengan kantor fisik dalam jumlah yang terbatas. Pada POJK 12/2021 juga diatur mengenai modal inti pendirian bank baru, yakni sebesar Rp 10 triliun. Sementara modal inti bank yang sudah eksis dan bertransformasi menjadi bank digital harus sesuai dengan POJK konsolidasi bank umum, yakni sebesar Rp 3 triliun.

Untuk produk bank dasar, bank hanya melaporkan kepada OJK tanpa proses perizinan. Dengan demikian bank boleh langsung melakukan pembuatan produk dasar. Perubahan regulasi ini akan berdampak pada penghematan waktu lebih cepat. Diketahui, belakangan isu keamanan digital marak terjadi. Misalnya kebocoran data 2 juta nasabah dan dijual hacker di Raid Forum beberapa waktu lalu yang ramai jadi perbincangan di media sosial. Begitu juga dengan 279 juta data peserta layanan kesehatan mengalami kebocoran dan juga dijual di Raid Forum. Kemkominfo sendiri telah memblokir Raid Forum. Kominfo juga turut memblokir tautan bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Tiga tautan itu sebelumnya digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mencairkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 92,2 triliun pada semester kedua tahun ini. Anggaran suntikan modal negara tersebut, ditujukan untuk sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan institusi lain milik negara. Pertama, PT Hutama Karya sebesar Rp 25,2 triliun. Kedua, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2,3 triliun. Ketiga, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp 1 triliun. Keempat, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun.

Jakarta, CNN Indonesia - Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku khawatir banyak pengusaha yang mengajukan penundaan pembayaran hingga pailit karena omzet merosot selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Relaksasi kredit yang diberikan pemerintah kepada pengusaha tidak selamanya diberikan. Sehingga, diminta kepada pemerintah untuk memperhatikan faktor ekonomi dan sosial saat membuat keputusan PPKM. 

Sektor usaha yang sudah mulai dibuka dan beroperasi pekan lalu bisa terus diperluas. Pasalnya, berbagai langkah dilakukan pengusaha untuk dapat menjalankan bisnis di tengah PPKM seperti vaksinasi karyawan hingga cek sertifikat vaksin bagi pengunjung. Sebagai informasi, sejak perpanjangan PPKM pemerintah mengizinkan sektor usaha tertentu untuk membuka usahanya di wilayah PPKM Level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan. Selain itu, sektor industri esensial berbasis ekspor boleh menerapkan work from office (WFO) sepenuhnya, dengan syarat dibagi minimal menjadi dua shift.  Di sisi lain, Kadin Indonesia sendiri tengah berupaya agar percepatan vaksin di masyarakat dapat digenjot dengan mengirimkan tim untuk memperluas akses vaksin. Diharapkan agar upaya penanganan Covid-19 terus dilakukan untuk dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.

Ada enam unicorn di Indonesia yakni Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO, J&T Express, dan Online Pajak. Selain itu, satu decacorn, Gojek. Ini dinilai menjadi alasan raksasa teknologi membangun pusat data (data center) dan menyediakan solusi komputasi awan (cloud) di Tanah Air. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) Cisco dan Boston Consulting Group (BCG) menjelaskan, banyaknya unicorn serta tingginya pengeluaran teknologi informasi (IT) dari perusahaan di Indonesia menjadi peluang. President Cisco ASEAN Naveen Menon mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menghasilkan banyak startup. Selain itu, “ada banyak unicorn dan superapp seperti Tokopedia dan Gojek. Mereka menghasilkan banyak data," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/8). 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa Google Cloud meminta Indonesia untuk menjadi hub pusat data di Asia. "Saya berbicara dengan Google Cloud. Mereka akan minta Indonesia menjadi hub Google Cloud di Asia. Saya kira ini permintaan yang sangat wajar," kata Luhut dalam webinar bertema ‘Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)’, Juni tahun lalu (23/6/2020).

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengajak berbagai pihak memanfaatkan potensi sumber daya sektor kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan di laut Indonesia, yang mencapai senilai Rp132 triliun."Dari potensi 10,2 juta ton, JTB (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) yang kita miliki, yang dimanfaatkan baru sekitar 6,7 juta ton. Maka, kira-kira ada 3,5 juta ton lagi peluang yang bisa dimanfaatkan, yang nilainya itu kira-kira sebesar Rp132 triliun," katanya dalam webinar mengenai arah kebijakan tata kelola perikanan berkelanjutan yang digelar di Jakarta, Selasa. Zaini menegaskan angka Rp132 triliun itu bukanlah nilai keseluruhan dari produksi perikanan yang bisa ditangkap di kawasan perairan Indonesia, tetapi sisa peluang sumber daya ikan yang masih bisa dimanfaatkan.

Pelaku industri sepeda menyebut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM menambah tekanan pada tren pembelian sepeda yang melandai sejak booming tahun lalu.

Ketua Forum Pengusaha Industri Sepeda Indonesia (Fopsindo) Eko Wibowo Utomo mengatakan akibatnya banyak produsen dan penjual menurunkan harga. Menurut Eko, jika tahun lalu sepeda lipat rerata di atas Rp 2 juta sekarang sudah turun di bawah Rp 2 juta.

Pengusaha mematok penjualan nasional pun di level sangat pesimistis atau bakal turun 50 persen dari perolehan tahun lalu.

Menurut Eko, tahun lalu penyerapan produk sepeda mencapai lebih dari  7 juta unit. Artinya, jika tahun ini penjualan sepeda bisa berada di level 3,5 jutaan saja maka kinerja masih terbilang baik untuk para produsen maupun importir.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI), PT Arutmin Indonesia telah kembali memperoleh izin ekspor batubara.

Sebelumnya, nama Arutmin masuk dalam daftar 34 perusahaan batubara yang dikenai sanksi larangan ekspor karena dianggap tidak memenuhi kewajiban pasokan batubara untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan atau PT PLN Batubara periode 1 Januari hingga 31 Juli 2021.

Kepala Pokja Informasi Kementerian ESDM Sony Heru Prasetyo mengungkapkan izin untuk Arutmin sudah diberikan. Dengan demikian kini ada tiga perusahaan yang boleh melakukan ekspor batubara kembali. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Arutmin Indonesia, PT Borneo Indobara dan PT Bara Tabang.

Sebelumnya, Direktur dan Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir Arutmin telah memenuhi persyaratan Domestic Market Obligation (DMO). Bahkan Dileep memastikan hal yang sama juga berlaku untuk tahun ini dimana pihaknya telah memenuhi besaran proporsi yang ada.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa, sepeda motor listrik, baik konversi maupun pembelian baru, mesti mengikuti selera konsumen. "Sayangnya, konversi ke sepeda motor listrik belum ekonomis," ujarnya saat dihubungi, Minggu. Biaya konversi ke sepeda motor listrik berkisar Rp 15 juta - Rp 20 juta per unit, sedangkan harga sepeda motor berbasis BBM yang baru juga berada di rentang yang sama. Sepeda motor berbasis BBM bekas sekitar Rp 8 juta - Rp 15juta per unit, tergantung tipe dan usia penggunaan. Dengan demikian, pilihan konversi ke sepeda motor listrik menjadi kurang menarik. Di saat yang bersamaan, lanjut Fabby, pemerintah perlu meningkatkan minat pasar pada kendaraan listrik. Pemerintah bersama dengan perusahaan tersebut juga mesti merumuskan skema pembiayaan konversi sepeda motor bagi mitranya. 

Pada Rabu , Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif meluncurkan proyek percontohan "Konversi Sepeda Motor Mesin Penggerak BBM ke Motor Listrik" dalam rangka mempercepat program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Arifin menilai, konversi ke sepeda motor listrik dapat berdampak ganda dan menciptakan lapangan kerja. 

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana memperinci, proyek itu menyasar 108 unit sepeda motor di Kementerian ESDM yang memiliki nilai buku Rp 0 per Juni 2021. Menurut dia, Kementerian ESDM dapat membina bengkel skala UMKM yang belum memiliki alat dan fasilitas memadai untuk mengonversi sepeda motor berbasis BBM ke listrik. Peraturan Menteri Perhubungan No 65/2020 tentang Konversi Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Sepeda Motor Listrik Berbasis Baterai menyatakan, persetujuan bengkel umum untuk melakukan konversi diberikan Kementerian Perhubungan. Untuk memenuhi target jumlah sepeda motor listrik pada 2030, Fabby menilai, konversi menjadi langkah yang relatif mudah ditempuh.

OJK mengubah pengelompokan bank dari kategori bank umum kegiatan usaha (BUKU) menjadi kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI). Kini, tidak lagi perbedaan kegiatan usaha antara bank modal kecil dan besar.Otoritas Jasa Keuangan membuat aturan baru terkait pengelompokan bank berdasarkan modal inti. Dengan aturan ini, tidak ada lagi perbedaan kegiatan usaha tiap-tiap kelompok bank seperti sebelumnya. Bank dengan modal inti kecil pun kini diperbolehkan melakukan kegiatan usaha yang sebelumnya hanya boleh dilakukan bank bermodal inti besar.Pengelompokan bank dengan kriteria baru ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum yang dirilis pada Kamis (19/8/2021). Klasifikasi bank kini diatur dalam kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) yang terbagi dalam empat kelompok.KBMI 1 untuk bank yang memiliki modal inti kurang dari Rp 6 triliun, KBMI 2 untuk bank yang memiliki modal inti Rp 6 triliun sampai Rp 14 triliun, KBMI 3 untuk bank yang memiliki modal inti Rp 14 triliun sampai Rp 70 triliun. Adapun KBMI 4 untuk bank yang memiliki modal inti lebih dari Rp 70 triliun.Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menjelaskan, aturan baru ini secara otomatis menggugurkan pengategorian bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) yang diatur dalam POJK Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Industri minuman dan makanan terus beradaptasi dengan PPKM demi menjaga target pertumbuhan pada tahun ini. Industri olahan daging menyebut sangat merasakan dampak dari pemberlakuan kebijakan PPKM. Alasannya, selain jam operasional ritel yang dibatasi produsen juga harus menyesuaikan dengan daya beli masyarakat saat ini. 

Ketua Umum Nasional Meat Producer Assosoation Ishana Mahisa mengatakan tak hanya penjualan di ritel modern atau mall yang membuat channel pendistribusian menurun, tetapi juga sejumlah pusat penjualan makanan daging olahan yang biasa buka 24 jam harus melakukan penyesuaian jam operasional toko. 

"Di daerah banyak pusat frozen food yang buka sampai malam atau 24 jam. Kemarin di Bandung sampai dijaga aparat, jadi kami cukup terdampak, padahal dulu PSBB tidak seperti ini," katanya kepada Bisnis, Minggu (22/8). Meski demikian pihaknya tetap bersepakat dengan pemberlakuan PPKM yang sudah berjalan hampir 2 bulan ini karena terbukti  berhasil menurunkan kasus aktif Covid-19."Jadi, strategi produsen saat ini mengecilkan kemasannya sampai dijual per 100 gram untuk menyesuaikan dengan kemampuan beli masyarakat.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syaifrudin mengatakan jika tahun lalu produksi yang dihitung dari komsumsi bahan baku kedelai bisa mencapai 3,3 juta ton, tahun ini kemungkinan hanya akan sekitar 3 juta ton. "Memang tergantung daerahnya juga, ada yang produsen bilang hanya turun 10% ada yang bilang sampai 30%. Namun, lebih karena daya beli, bukan karena pembatasan mall hanya sekitar 10%," tuturnya. (YTD)