Bank Indonesia dan bank sentral Thailand, yakni Bank of Thailand, menjalin kerja sama yang memungkinkan sistem pembayaran dengan cara kode cepat (QR code) antar kedua negara. Dengan kerja sama ini,konsumen dan pedagang di kedua negara bisa melakukan dan menerima pembayaran untuk barang dan jasa lintas negara. Sistem pembayaran ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada triwulan I-2022. Pengguna telepon seluler Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran ataupun untuk transaksi e-dagang lintas negara dengan memindai QR code di telepon seluler.

Selain merilis ketentuan bank digital di POJK tentang Bank Umum, Otoritas Jasa Keuangan juga mereformasi proses perizinan produk melalui POJK tentang penyelenggaraan produk bank umum. Melalui POJK tersebut, OJK memenuhi janjinya untuk merelaksasi perizinan berbasis regulasi/peraturan (rules based) menjadi supervisi berbasis prinsip (principles based). Perubahan ini memang sangat signifikan, namun terbatas. Rezim principles based hanya berlaku bagi produk bank lanjutan, bukan produk dasar. OJK mendefinisikan produk bank lanjutan sebagai produk, layanan, dana atau jasa yang berbasis teknologi informasi, berkaitan dengan kegiatan lembaga jasa keuangan selain bank, memerlukan izin dari otoritas lain atau bersifat kompleks.

Meski bersifat terbatas, perubahan radikal ini patut diapresiasi. Rezim principles based sejalan dengan karakter bank digital yang membutuhkan kecepatan dalam menciptakan berbagai inovasi baru. Dengan pemangkasan proses perizinan produk, bank digital semakin tertantang untuk melakukan terobosan baru namun tetap dalam koridor ketentuan.

Dalam memproses izin produk bank lanjutan, OJK memperkenalkan tiga mekanisme. Pertama, izin dengan proyek uji coba terbatas (piloting review). Bank melakukan piloting review sebelum mengajukan izin kepada OJK dan dibuktikan dalam kegiatan proof on concept. Kedua, izin tanpa melalui piloting review. Berdasarkan pertimbangan tertentu, bank dapat mengajukan izin kepada OJK tanpa melakukan piloting review terlebih dahulu. Ketiga, izin dengan pemberitahuan (instant approval). Bank mengajukan izin melalui pemberitahuan kepada OJK.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menjamin penerapan dan pengawasan pelindungan data pribadi guna mencegah penyalahgunaan. Bahkan, pemerintah mendorong adanya tata kelola ekonomi yang berbasis data bisa terus tumbuh dan berkembang di Tanah Air. Menurut dia, dalam Pidato Kenegaraan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD HUT ke-76 Proklamasi Kemerdekaan RI, pekan lalu, Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan akan terus mendorong pertumbuhan ekosistem ekonomi digital berbasis data untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. “Mengingat ekonomi berbasis data, atau data-driven economy kini berkembang di dunia dan produksi data semakin terdesentralisasi. Karena itu, diperlukan tata kelola yang kuat untuk mengantisipasi masifnya penyalahgunaan data pribadi,“ ujar Johnny, dalam Webminar Indonesia Banking School dari Jakarta, Jumat (20/8). 

Dalam pemaparannya, Menkominfo juga menjelaskan bahwa ekonomi berbasis data memiliki lima karakteristik yang khas. Pertama, kondisi asimetri informasi akibat kesenjangan akses data diantara pelaku ekosistem. Kedua, pengadopsian pembelajaran mesin (machine learning) sebagai bagian dari inovasi artifisial intelijen, ketiga, peningkatan konsentrasi pasar, keempat, hadirnya bentuk baru perdagangan dan pertukaran nilai, serta kelima, adanya risiko sistemik baru terhadap perekonomian.

Masyarakat belum akan menikmati penurunan tarif tes RT-PCR dalam waktu dekat. Para penyedia layanan tes Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) Covid-19 meminta waktu penyesuaian untuk mengikuti aturan terbaru tes PCR. Pada 16 Agustus 2021, Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI merilis Surat Edaran Nomor HK 02.02/I/2845/2021 yang menetapkan penurunan tarif layanan PCR dari Rp 900.000 menjadi Rp 495.000 (wilayah Jawa dan Bali) dan Rp 525.000 (Luar Jawa-Bali). Saat ini 90% kebutuhan alkes untuk PCR seperti mesin PCR, stik swab dan reagen masih impor karena hanya sedikit perusahaan lokal yang sudah bisa memproduksi. Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS Patklin), Aryati mengatakan, penurunan harga layanan PCR yang tiba-tiba membuat rumah sakit, klinik, serta laboratorium panik."Kami belum siap, jadi mohon diberi waktu, dua minggu atau tiga minggu. Kami juga butuh perlindungan lab PCR jangan sampai ada intimidasi," ujar dia.

Pemerintah masih akan mengandalkan pembiayaan utang untuk menopang belanja negara. Ini nampak dari pembiayaan utang di Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Targetnya tahun depan, penerbitan SBN sebesar Rp 991,3 triliun. Meski angka ini turun tipis 0,2% dari outlook pembiayaan utang APBN 2021 sebesar Rp 992,9 triliun, ini artinya penerbitan SBN menuju Rp 1.000 triliun.

Ketergantungan pemerintah terhadap pembiayaan utang dilakukan untuk menambal defisit anggaran di 2022 yang dipatok 4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB) senilai Rp 868 triliun. Tambahan utang ini imbas dari proyeksi penerimaan negara yang masih minim. Hanya rencana ini menghadapi tantangan berat. Tahun depan The Fed bakal melakukan pengetatan kebijakan moneter (tapering off), yang berakibat berkurangnya likuiditas di pasar global. Ini berpotensi terjadi perebutan dana di pasar keuangan global.

Perdagangan barang-barang global akan mendekati stabil. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyebutkan, pandangan itu di tengah prospek ekonomi yang diselimuti wabah virus korona yang memperlambat aktivitas ekonomi. Mengutip Bloomberg, Kamis (19/8), barometer perdagangan barang WTO naik menjadi 110,4 pada Maret 2021 yang merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2016. Sementara itu, indeks masih di atas rata-rata jangka panjang dengan kenaikan melambat. Ini bisa menandakan momentum kenaikan perdagangan sudah mencapai puncaknya. Masing-masing komponen pengukur seperti angkutan udara, pengiriman peti kemas, bahan baku dan produk otomotif masih menunjukkan pertumbuhan di atas tren.

WTO masih konsisten dengan perkiraan volume perdagangan barang dunia meningkat sekitar 8% sepanjang tahun 2021 setelah penurunan 5,3% pada tahun 2020. "Prospek perdagangan dunia terus dibayangi oleh risiko penurunan, termasuk disparitas regional, berlanjutnya pelemahan perdagangan jasa, dan jadwal vaksinasi yang tertinggal, terutama di negara-negara miskin," kata WTO dalam laporannya

Sekretaris Jendral Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia sekaligus Ketua Umum Pemakai Jasa Angkatan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan meroketnya ocean freight di tengah kelangkaan peti kemas sudah tidak terkendali lagi di seluruh rute pelayaran utama, sehingga menghambat ekspor nasional yang mulai menggeliat. Dalam hal ini, kata Toto, Presiden Joko Widodo bisa menginstruksikan kepada jajaran Kementerian dan Lembaga terkait segera menangani kelangkaan peti kemas tujuan ekspor yang telah meresahkan pebisnis tersebut. Kerugian yang dialami oleh pelaku usaha sudah sangat besar dari sisi nominal akibat barang yang tertunda berangkat dan menumpuk seperti yang terjadi di Bali dan Jawa Timur, karena tidak tersedia peti kemas. 

Namun Ketua Indonesia national Shipowners Assosiation Carmelita Hartono menegaskan operator kapal internasional sudah berusaha menyediakan kapal dan container baru. Dengan sejumlah proyeksi yang ada, namun menyebutkan pada akhir kuartal 1/2020 level freight akan mulai kembali normal seiring berkurangnya dampak pandemi. Persoalan krisis container juga menjadi pembelajaran supaya Indonesia tidak hanya bergantung pada operator kapal asing. Untuk itu, pendiri Indonesian SEA yang mampu berekspansi ke luar negeri menjadi agenda mendesak. 

Disisi lain Direktur Eksekutif National Maritime Institute Siswanto Rusdi mengatakan isu kelangkaan peti kemas yang menaikkan biaya pengapalan harus menjadi perhatian bersama. Dia mengusulkan operator pelabuhan BUMN yang berencana merger juga perlu dilibatkan guna mencari solusi pemenuhan peti kemas tujuan ekspor. (YTD)

Sejumlah perusahaan rintisan yang didanai BUMN mulai menunjukkan pertumbuhan valuasi, ditopang pendanaan berkelanjutan dari perusahaan pelat merah. CEO BRI Ventures Nicko Widjaya mengatakan beberapa perusahaan rintisan startup yang telah didanai terus mengalami pertumbuhan. Bahkan, beberapa diantaranya tengah tumbuh untuk manyandang gelar centaur atau perusahaan rintisan dengan valuasi mencapai US$100 juta. Sebagai investornya, Nicko mengatakan BRI Ventures tidak hanya melihat perusahaan dari sisi valuasi, misalnya unicorn, dan lain sebagainya.”Sebagai CVC BUMN, kami wajib memperhitungkan segala resiko yang ada dan mengambil langkah mitigasi sesuai dengan keadaan yang ada.”kata Nicko. Tidak hanya itu, katanya, BRI Ventures juga memiliki kerangka kerja 5P framework yang merupakan turunan dari 5C framework di analisis perbankan. 

CEO PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) Eddi Danusaputro juga menyatakan ada beberapa startup yang di danai MCI terus mencatatkan pertumbuhan. “Semua investasi kami baik unicorn atau bukan, kami harapkan bisa membawa manfaat financial juga energy. Pada November 2020, MCI telah berinvestasi dengan total nilai mencapai Rp 1 trilliun kepada 14 perusahaan rintisan. 

Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis UNJ Dianta Sebayang menilai perusahaan rintisan calon unicorn masih terbuka peluang untuk gagal. “Stabilitas operasionalnya tetapi belum untung. Banyak unicorn pun masih bakar uang terus dan merugi,” kata Dianta. (YTD)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sudah menghentikan ekspor nikel mentah. Kini Indonesia mulai mengeskpor bahan jadi nikel yakni baja. Nilai ekspornya mencapai U$ 10,5 miliar setara Rp 151 triliun (kurs Rp 14.391).

Kira-kira ekspor besi baja kita dalam 1,5 tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih US$ 10,5 miliar," ujar Jokowi. dalam Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia secara virtual, Kamis (26/8/2021).

Hilirisasi nikel itu menjadi salah satu dari tiga strategi besar dalam memulihkan ekonomi. Selain itu, ada strategi digitalisasi UMKM. Jokowi membeberkan hari ini sudah ada 15,5 juta UMKM yang sudah masuk dalam platform e-commerce. Jokowi ingin mendorong ada 60 juta UMKM agar masuk ke platform digital.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani kembali melepas ekspor 250 ton kacang hijau ke Filipina. Hingga bulan ini, sudah enam kali ekspor kacang hijau dari petani Gresik untuk memenuhi kebutuhan warga di Filipina.

Puluhan kontainer kacang hijau yang akan berangkat menuju Filipina di gudang milik PT Agrotani Sukses Sejahtera. Orang nomor satu di Gresik ini berharap ke depan tidak hanya kacang hijau, tetapi komoditi pertanian lain bisa mengikuti. Sektor pertanian lainnya ke depan harus terus digenjot.

Hari ini melepas kacang hijau yang diekspor ke Filipina. Hari ini 250 ton dari total 1.000 ton yang akan dikirim. Dunia pertanian harus kita support. Di tengah pandemi kita masih mampu mengekspor dengan 25 kontainer.