BPJS Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 4,4 juta orang keluar dari kepesertaan program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan hingga kemarin, Rabu (18/8).Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin menyebut penyebab keluarnya para peserta sebagai dampak pandemi corona terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. "Kalau lihat lebih mikro di kepesertaan kami, kami juga mencatat jumlah tenaga kerja yang keluar misalnya di sektor formal, kami lihat sampai posisi kemarin itu sudah 4,4 juta orang," jelasnya, dalam Webinar TNP2K Bantuan Subsidi Upah di Masa Pandemi Covid-19, Kamis (19/8). Banyak pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data BPS, tiga sektor usaha yang paling banyak melakukan PHK adalah industri pengolahan, konstruksi, serta akomodasi dan makan minum. "Jadi, memang bahwa pandemi covid-19 ini menyebabkan dampak ke ekonomi, ke sektor ketenagakerjaan. Dari angka baik secara makro, dari pemerintah dan BPS, maupun mikro dari kepesertaan kami, sepertinya terkonfirmasi," imbuh dia.

(Oleh - HR1)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat potensi ekonomi dari komoditas porang dan meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serius mengembangkan komoditas tersebut karena diprediksi akan menjadi makanan sehat masa depan.

Selain bermanfaat untuk kesehatan, porang juga bisa diolah menjadi produk lain yang menghasilkan nilai tambah (value added) secara ekonomi.

Berdasarkan data otomasi Indonesia Quarantine Full Automation System (IQFAST) Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, volume ekspor porang pada semester I 2020 lalu mencapai 14,8 ribu ton.

Angkanya naik 9.000 ton atau 160 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Negara tujuan ekspor porang antara lain China, Vietnam dan Thailand.

Kementerian Pertanian menyatakan peningkatan ekspor ini menjadi salah satu yang penyumbang kenaikan ekspor pertanian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor pertanian naik 9,6 persen pada Januari hingga Juni 2020 dibanding periode yang sama pada 2019.

Bank Indonesia (BI) mengklaim telah membeli surat berharga negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp131,96 triliun. Jumlah itu terhitung sejak awal tahun ini hingga 16 Agustus 2021. Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan pembelian SBN ini dilakukan lewat lelang utama sebesar Rp56,5 triliun dan lelang tambahan (green shoe option/GSO) sebesar Rp75,46 triliun.

Selain itu, BI juga menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sebesar Rp114,15 triliun. Hal ini terhitung sejak awal Januari 2021 hingga 16 Agustus 2021.

Injeksi likuiditas itu dilakukan melalui pembelian SBN dari pasar sekunder, penyediaan likuiditas ke perbankan dengan mekanisme term-repurchase agreement (repo), dan penurunan giro wajib minimum (GWM).

Perry mengatakan bukti likuiditas perbankan longgar terlihat dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni 32,51 persen secara tahunan. Selain itu, pertumbuhan DPK sebesar 10,43 persen secara tahunan.

Sementara itu, likuiditas perekonomian juga terlihat meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) yang naik 14,9 persen dan uang beredar dalam arti luas (M2) naik 8,9 persen pada Juli 2021.

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, Indonesia saat ini tengah berevolusi dari negara pengekspor barang mentah setengah jadi menjadi eksportir barang industri dan industri berteknologi tinggi. Hal ini terlihat dari 5 besar ekspor Indonesia  pada tahun 2020-2021 yang didominasi oleh produk industri yang berteknologi tinggi. Menurut Mendag,  itupun sebenarnya sudah dikenakan ancaman oleh Tiongkok karena 69% dari besi stainless steel Indonesia kembali ke Tingkok. Artinya, barang Indonesia terutama komoditas pertambangan yang dikerjakan dengan disiplin, menadikan komoditas tersebut mempunyai struktur harga yang sangat kompetitif.

"Perlu diketahui, Filipina adalah negara pasar ekspor mobil. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa indonesia dapat merajai pasar Filipina. Itu artinya barang Indonesia bisa karena kita mampu," ucap Lutfi. Pada kesempatan itu, dia juga membantah adanya banjir barang import ditengah pandemi. Justru yang terjadi adalah penurunan impor. Lutfi menerangkan, pada 2020 impor terus turun secara serentak. Berdasarkan data BPS, secara tahun berjalan, impor bahan baku atau penolong naik tinggi.  "Barang komsumsi kalau kita lihat antara semester 1-2021 dibanding semester 1-2020 justru turun dari 10,6% menjadi 9,4%," tutur Mendag.

Dalam acara yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, pihaknya juga berusaha untuk mengurangi impor melalui kebijakan subtitusi impor 35% hingga tahun 2022. Untuk mencapai itu, Kementerian Perindustrian berusaha memperbanyak dan memperluas investasi di sekitar manufaktur. "Kebijakan itu merupakan wujud keberpihakan terhadap produk dalam negeri. Semua negara pasti menggunakan berbagai intrusmen untuk melindungi industrinya dan membentengi sektor produksinya," pungkas Agus. (YTD)

Jakarta - Ada dua krisis global yang saat ini sedang menantang para pemimpin dunia. Yang pertama adalah krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19, dan yang kedua, dan sesungguhnya lebih besar, adalah krisis ekologi yang bermuara pada pemanasan global. Kedua krisis sedang terjadi, memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi dengan signifikansi dan urgensi yang kurang lebih sebanding. Oleh karena itu, banyak pemimpin dunia yang mencoba melakukan solusi efisien, menembakkan satu peluru untuk kedua sasaran, yakni memulihkan ekonomi sekaligus bertransformasi menuju ekonomi hijau (green economy). 

Dunia sudah mencoba melakukan aksi bersama untuk mengatasi krisis iklim melalui Perjanjian Paris. Intinya, semua negara sepakat bahwa sepanjang abad 21 kenaikan suhu bumi tidak boleh melebihi 1,5C. Dalam perspektif lingkungan, pandemi Covid-19 sesungguhnya memiliki dampak positif. Banyak kota metropolitan melaporkan kualitas udara membaik seiring dengan kebijakan pembatasan pergerakan manusia. Karena itu muncul kecemasan baru, apa yang akan terjadi setelah pandemi berakhir. Dunia usaha pasti akan kembali beroperasi dengan skala penuh, bahkan lebih besar lagi untuk mengompensasi aneka kerugian selama krisis. 

Kegiatan ekonomi ini berakibat pada semakin rendahnya kemampuan hutan menyerap karbon, sementara pertanian (dengan pupuk kimia dan pestisidanya) dan peternakan industri menambahi atmosfer dengan gas metana. Belum lagi eksploitasi atas sumberdaya mineral yang tak terbarukan, termasuk dan terutama untuk kebutuhan energi, dan ini menjadi penyumbang terbesar (65%) terhadap pemanasan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku kebijakan mandatory biodiesel melalui campuran 30 persen atau (B30) sudah memperlihatkan manfaatnya untuk petani. Airlangga menuturkan, kebijakan ini membuat Indonesia justru tidak bergantung pada negara lain untuk menjual CPO. Di saat yang sama, kebijakan B30 justru membuat konsumsi sawit di dalam negeri meningkat. Hal ini berdampak pada keuntungan petani sawit.

Berdasarkan laporan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), petani mendapatkan harga tinggi untuk tandan buah sawit (TBS) mereka. Hal ini akibat kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Januari 2021 kemarin. Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) saat itu menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021. Yakni, pemenuhan target peremajaan sawit rakyat seluas 180 hektare dengan alokasi anggaran Rp 5.567 triliun.

Ketua Umum DPP APKASINDO Gulat Manurung mengaku, dalam sejarahnya Republik Indonesia berdiri, baru tahun ini petani menikmati manisnya harga TBS sawit. Ia menyebut dari 22 provinsi dan 136 kabupaten, harga TBS menunjukkan tren positif. Biasanya harga TBS di bawah Rp 1.000/kg di sejumlah provinsi. Namun, tahun ini rerata harga TBS berada di atas Rp 1.000/kg, Misalnya, di Provinsi Banten, harga TBS sempat menembus Rp 1.800/kg. Di Kalimantan Selatan, harga TBS juga menyentuh angka Rp 2.100/kg berdasarkan penetapan provinsi. Sementara di Kalimantan Barat, penetapan harga TBS provinsi mencapai Rp 2.542/kg. Harga tinggi TBS juga ditunjukkan di Provinsi Jambi yang menyentuh angka Rp 2.620/kg pada periode 13-19 Agustus kemarin. Bahkan, di Riau dan Sumatra Utara, harga TBS mencapai masing-masing Rp 2.730 dan Rp 2.769 per kilogram.

Konglomerat seperti Elang Mahkota Teknologi (Emtek), Djarum, Salim Group, dan Sinar Mas sudah berinvestasi di startup dalam beberapa tahun terakhir. Namun kini mereka mulai memperkuat ekosistem lewat integrasi layanan dengan para unicorn dan decacorn seperti Grab, Bukalapak, Gojek, Tokopedia.

Co-Founder sekaligus Managing Partner di Ideosource dan Gayo Capital Edward Ismawan Chamdani menyampaikan, setiap konglomerasi mempunyai potensi layanan yang bisa disinergikan. Tren kedepan, sinergi demand dan supply melalui masing-masing platform.

Menurut Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nainul Huda, masuknya Emtek, Sinar Mas, dan Djarum dalam penawaran PIPE IPO Grab menunjukkan kepercayaan terhadap bisnis decacorn, khususnya di Indonesia.

Itu juga menguntungkan konglomerasi. Sebab, perusahaan yang bersedia membeli saham publik Grab melalui PIPE akan mendapatkan harga yang lebih rendah dari harga jual perdana di bursa saham.

Keuntungan bagi Grab yakni kepastian penjualan saham dari Djarum dan Sinar Mas. Sedangkan konglomerasi mendapatkan saham Grab dengan harga yang lebih murah.

Kinerja positif Indonesia pada paruh pertama tahun ini diharapkan terus berlanjut dan dapat menopang target pertumbuhan ekonomi sampai 5,5%, pada 2022. Meskipun tren ekspor Indonesia masih kokoh, kalangan pelaku usaha, tetap memberi sejumlah catatan terkait kinerja perdagangan pada masa pemulihan ekonomi. 

Wakil Ketua Umum Assosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta.W Kamdani mengatakan terdapat beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan soal kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, meski harga komoditas bisa naik, Shinta mengatakan kenaikan tetap akan terbatas, "Bila ekspor komoditas yang mendominasi postur ekspor nasional memiliki volume yang sama dengan tahun lalu, besaran kontribusi  penghasilannya terhadap APBN 2022 kurang lebih akan sama dengan tahun ini," katanya Selasa (17/8)

Ekspor produk berbasis komoditas, lanjutnya, juga perlu ditingkatkan demi memastikan pertumbuhan ekspor bisa lebih tinggi dibanding dengan potensi pertumbuhan impor bahan baku atau penolong dan barang modal pada 2022. Pengalihan permintaan sendiri terjadi akibat keberhasilan pabrik di dalam negeri memenuhi permintaan meskipun terjadi pendemi.

Ketua 1 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gakindo) Jongkie Sugiarto mengingatkan peningkatan ekspor otomotif Indonesia hanya bisa terwujud selama  perusahaan prinsipal memberi izin bagi pabrik di Indonesia untuk memperluas ekspor.

Di sisi lain, target untuk menjadikan ekspor sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi pada 2022 beresiko menghadapi kendala jika  pola perdagangan luar negeri Indonesia tak berubah. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, "Dari sisi tujuan, memang harus lebih banyak didorong keluar China. Sekarang masih didorong penyerapan China dan di luar itu masih terbatas. Kalau di China menurun, akan mempengaruhi ekspor kita sehingga dampaknya bisa terasa," katanya." (YTD)

Pemerintah memberi sinyal untuk mengubah tarif cukai rokok atau cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan, setelah naik tinggi pada tahun ini. Rencana tersebut sejalan dengan kenaikan target penerimaan cukai dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ada lima aspek yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengubah atau menaikkan tarif cukai rokok tahun depan. Pertama, aspek kesehatan sebagai pengendalian prevalensi perokok anak. Kedua, aspek tenaga kerja. Ketiga, keberlangsungan para petani tembakau. Keempat, hitungan dampak kenaikan tarif cukai rokok terhadap penerimaan negara. Kelima, pemberantasan rokok ilegal.

Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) Sarmidi Husna berpendapat, kenaikan tarif cukai tiap tahun tidak hanya berdampak pada perusahaan, melainkan juga pada petani tembakau. Menurutnya, kenaikan tarif cukai rokok periode 2015-2020 menyebabkan penurunan produksi rokok 7,47%, dari 348,1 miliar batang menjadi 322 miliar batang.

(Oleh - HR1)

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra mengatakan amanah yang diberikan harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Irfan mengakui bukan hal mudah menghadapi kondisi keuangan utang perusahaan yang membengkak sampai Rp 70 triliun. "Kalau saya diganti terima dengan baik kalau tidak diganti juga akan saya teruskan dengan baik. Memang tidak dapat dipungkiri kita kebetulan dalam situasi yang tidak baik situasi fight mempertahankan, memastikan Garuda Indonesia tetap terbang."

Menurutnya, sudah banyak langkah yang dilakukan jajaran dewan direksi agar Garuda Indonesia bisa membayar biaya sewa ke lessor. Irfan menuturkan berbagai langkah tersebut adalah negosiasi ulang hingga upaya melakukan pengembalian pesawat. "Problemnya kita punya fixed cost tidak bisa turun. Sementara pendapatannya sebagai variabel costnya terlalu banyak yang fixed. Untungnya beberapa lessor memberikan respons positif mereka mau menerima negosiasi yang diajukan Garuda Indonesia." Irfan mengurai negosiasi sewa yang berhasil menurunkan cost perusahaan sebesar 11 juta dolar AS setiap bulan. Persoalan pelik yang dihadapi national flag hanya bisa selesai jika mobilitas orang tidak lagi dibatasi sehingga berdampak ke peningkatan load factor.