Pemerintah tengah mengkaji usulan pengusaha untuk memoratorium atau menghentikan sementara pengajuan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bagi perusahaan. Hal ini dilakukan karena pemerintah menilai ada moral hazard dibalik kemudahan pengajuan pailit yang berlaku selama ini. "Pemerintah melihat ada moral hazard daripada pengajuan PKPU ini dengan persyaratan yang mudah. Nah, sekarang pemerintah sedang kaji terkait dengan hal tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-31, Selasa (24/8). Airlangga mengatakan indikasi moral hazard ini muncul dari tingginya jumlah kasus pailit di Indonesia. Data terakhir yang dikantonginya ada sekitar 480 kasus pailit atau PKPU di sejumlah pengadilan di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota lain di tanah air. 

Di sisi lain, Airlangga menilai pengajuan pailit yang mudah selama ini sebenarnya merupakan dampak dari kebijakan di era krisis moneter pada 1998 lalu. Selain itu juga merupakan langkah pemerintah dalam rangka mengejar peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia. "Ini adalah produk dari hasil fast track restructuring di era krisis moneter di 1998 lalu, di mana dilakukan PKPU dan kepailitan massal dan ini menjadi bagian dari Ease of Doing Business bahwa mekanisme exit-nya itu dipermudah," jelasnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah Indonesia dan secara nasional tercatat sebesar 1,52 persen secara tahunan atau year on year (yoy) per Juli 2021. "Kondisi ini sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan," ucap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 di Jakarta, Rabu.Maka dari itu ia memperkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 2 persen sampai 4 persen.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan total investasi yang masuk ke Indonesia akan mencapai Rp1.200 triliun pada 2022.

"Kita menargetkan pada tahun 2022 investasi mencapai Rp1.200 triliun. PR (Pekerjaan Rumah) ini yang nanti tentu membutuhkan kerja sama dengan stake holder utamanya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri)," kata Menko Airlangga dalam Rakerkonas Apindo secara daring di Jakarta, Selasa.

Target tersebut akan dicapai dengan pemanfaatan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan pengimplementasian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja secara lebih menyeluruh.

Sepanjang semester I 2021, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp442 triliun atau naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sampai akhir tahun 2021 pemerintah menargetkan investasi yang masuk akan mencapai Rp900 triliun.

Peritel modern menolak rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif dan pajak penghasilan (PPh) badan minimal 1%. Sebab, hal itu akan menambah beban peritel utama. PPN dan PPh badan 1% ada dalam RUU Tentang Perubahan Kelima atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 44E dan pasal 31F/ RUU itu sedang dibahas pemerintah dan DPR. Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Tutum Rahanta menerangkan, "Ini juga akan menyulitkan perusahaan  dalam menghadapi pemeriksaan perpajakan oleh aparat Ditjen pajak. Yang ada nanti administrasi pengusaha akan bersitegang mulu dengan petugas pajak."

Dia mencontohkan, rencana pengenaan PPN terhadap beras, hal ini akan membuat bingung pengusaha dalam penerapan harga. Sebab harga secara fluktuatif, tergantung inflasi. Jika ingin dibuatkan daftar harga untuk membedakan beras merah dan beras premium, mekanismenya dipertanyakan, apakah ditentukan oleh presentase apakah atau harga absolut. Tutum juga mengingatkan soal beras impor, seperti dari Jepang atau Thailand yang beredar di pasaran. Jika penerapan PPN multitarif hanya berlaku pada beras dalam negeri saja, yang terjadi harga beras impor lebih murah.

Dia melanjutkan, soal PPh badan 1%, dalam RUU itu, wajib pajak badan yang pada suatu tahun pajak memiliki PPh terutang berdasarkan pasal 17 tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto, dikenai PPh minumum 1%. Aturan tersebut tidak adil bagi pengusaha yang benar-benar merugi. PPh 1% menyasar perusahan multinasional, yang ditengarai terus berekspansi, walau melaporkan kerugian selama bertahun-tahun. Perusahaan yang merugi memang dibebaskan PPh. (YTD)

PT Mustika Ratu Tbk, terus meningkatkan ekspansi ekspor ke mancanegara. Perusahaan produk kecantikan, jamu dan kesehatan ini berhasil membidik dan mamasuki pasar Timur Tengah dan Rusia. Prestasi gemilang ini sangat membanggakan di tengah ekonomi dunia yang lesu akibat wabah virus corona yang telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Mustika Ratu justru berhasil mengekspor produk ke mancanegara.

Tahun ini, Mustika ratu kembali berhasil memasuki dan memasarkan produk Slimming Tea, Personal Care dan Herbal Suplement ke Timur Tengah dan Rusia, ini menunjukkan bahwa produk berbasis kearifan lokal dan alami sangat diterima di dunia internasional. " Pasar Timur Tengah menaruh perhatian kuat terhadap produk-produk lokal, ini sangat cocok dengan produk-produk Mustika Ratu  yang telah memiliki sertifikasi halal dan juga terbuat dari bahan-bahan alami. Mereka membandingkan dengan produk kosmetik merek internasional lain yang mayoritas  masih menggunakan bahan-bahan kimia, ujar Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk (MRAT), Bingar Agidius Situmorang yang biasa disapa Egi.

Mustika Ratu juga berpartisipasi mengikuti World Tea Expo di Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA pada tanggal 28-30 Juni 2021 lalu. Perusahaan yang didirikan oleh Ibu Hj. DR BRA Mooryati Soedibyo, 45 tahun yang lalu ini patut diapresiasi dan didukung segenap pihak termasuk pemerintah untuk terus mengembangkan sayapnya di dunia Internasional. "Mustika Ratu juga sudah menandatangani kerjasama dengan salah satu Distributor merek kecantikan terbesar di Rusia untuk market Natural Product di Rusia, Kazakhstan, Armenia, dan Belarus." Jelas Head of Export&International Bussiness PT Mustika Ratu Tbk, Tommy Castalie. (YTD)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya bahwa tingkat inflasi rendah bisa mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19. Hingga Juli 2021, inflasi tercatat pada level 1,52 persen secara tahunan (yoy), atau jauh di bawah target Bank Indonesia (BI) yakni 3 persen plus minus 1 persen.

Inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas.

Karenanya, Jokowi mengatakan pemerintah akan mendorong daya beli masyarakat, sehingga bisa memperbaiki sisi permintaan yang merupakan mesin penggerak perekonomian. Sejalan dengan itu, pemerintah juga tetap memprioritaskan penanganan pandemi dari sisi kesehatan pada kuartal III 2021 mendatang.

Para pengusaha raksasa bermunculan saat bisnis logistik booming terdorong peningkatan belanja online. Tak pelak, para konglomerat juga mulai mengintip dan merangsek masuk bisnis jasa kurir dan logistik.Misalnya, SiCepat yang mengklaim kini menguasai pangsa pasar 22%. SiCepat punya sederet investor seperti Prajogo Pangestu (pemilik Grup Barito) dan Pandu Sjahrir (Komisaris BEI dan Komisaris SEA Group Indonesia). Tahun 2018, Prajogo pernah menyuntik SiCepat senilai Rp 704 miliar.

Jakarta - Bank-bank kecil, dengan modal inti Rp 2 triliun hingga Rp 5 triliun, menjadi incaran investor besar untuk diubah jadi bank digital tiga tahun terakhir. Bagi investor, upaya mengakuisisi bank mini dan mengubahnya jadi bank digital akan memangkas banyak proses dan biaya dibandingkan mendirikan bank baru. Investor juga mengakuisisi bank untuk melengkapi layanan keuangan sekaligus memperbesar ekosistem digital.

Sementara bagi pemilik bank kecil, menjual saham kepada investor merupakan salah satu jalan keluar untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai permodalan yang terus meningkat. Secara bisnis, pergerakan bank-bank kecil terimpit oleh sepak terjang bank lebih besar yang memberikan layanan lebih lengkap. Ada belasan bank bermodal kecil, termasuk yang merupakan perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia, menjadi incaran pemodal besar untuk diubah jadi bank digital. Rencana aksi korporasi ini membuat pergerakan harga saham bank-bank kecil lebih lincah dibandingkan dengan pergerakan saham bank besar. 

Saham bank digital merupakan salah satu kelompok saham yang memberikan banyak cuan bagi para investor. Hanya, fluktuasinya pun cukup besar. Para investor sebaiknya punya rencana investasi atau trading yang jelas dalam bertransaksi saham-saham bank digital itu sekaligus melaksanakan rencana dengan disiplin.

Bisnis, Surabaya -  Sejumlah pabrik gula (PG) di Jawa Timur memperkirakan proses masa giling tebu tahun ini berakhir pada September dengan mempertimbangkan kesediaan bahan baku tebu di lapangan. Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), proses giling tebu di pabrik sejauh ini tetap lancar mengingat produk yang dihasilkan PTPN XI merupakan kategori kritikal.

Proses giling di masa pandemi mengalami hambatan yakni adanya tenaga tebang yang terpapar Covid-19 di hampir 30% front tebangan. Dalam upaya mencapai target produksi, tetap dilakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan setiap harinya, baik di sisi on farm (kebun tebu) maupun off farm (pabrik). Pada sisi on farm, tebu yang masuk pabrik gula wajib memenuhi standar MBS (Manis, Bersih, dan Segar) sehingga nantinya rendemen yang dihasilkan juga tinggi. Dari sisi off farm, jam berhenti dan losses (kerugian) terus ditekan semaksimal mungkin. Pada musim giling 2021, PTPN X menargetkan produksi gula 330.000 ton dengan tebu digiling sekitar 4 juta ton dan rendemen rerata 8,03% naik dibandingkan dengan sebelumnya 275.000 ton. 

Bisnis, Jakarta - Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan otoritas di Thailand terkait dengan pengembangan layanan berbasis quick response (QR). Skema itu memungkinkan pengguna layanan tidak perlu menukar uang untuk bertransaksi. Saat ini sudah ada tiga bank yang menjalin pengembangan quick response dengan Thailand yaitu, PT Bank Central Asia Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia Tbk. Saat program QR antarnegara sudah berjalan terutama bagi bank yang memiliki izin penggunaan Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS) bisa menjadi bank setelmen. 

Adanya QRIS antarnegara akan mengecilkan biaya transaksi. Layanan QRIS dinilai lebih murah dibandingkan dengan masyarakat Indonesia harus menukarkan uangnya di money changer atau mengambil uang di ATM. Selain itu, BI juga meluncurkan Standarisasi Open Application Programming Interfaces (API) Pembayaran (SNAP) antara bank dan ekosistem entitas financial technology (fintech). SNAP merupakan standar nasional yang ditetapkan BI sebagai seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi interkoneksi antaraplikasi secara terbuka dalam pemrosesan transaksi pembayaran. 

SNAP bertujuan untuk menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman dan andal. Manfaat SNAP bagi nasabah, nasabah bisa mengakses lebih dari satu bank dan fintech untuk melakukan pembayaran. Adanya standarisasi bahasa, dengan bahasa indonesia. SNAP dapat melindungi data nasabah yang menggunakan pembayaran secara digital. Jika terjadi kebocoran pihak bank atau fintech bisa membantu nasabah, karena sudah dijadikan standarisasi.