Jakarta - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) Produk dari Peraturan BI (PBI) Standar Nasional terkait sistem pembayaran (SP) itu bakal menyeragamkan bahasa, protokol, instruksi, dan lain sebagainya, sehingga mampu menekan biaya transaksi konsumen. SNAP merupakan implementasi dari visi dua dan tiga Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yakni mendukung digitalisasi perbankan yang salah satunya melalui open API dan menjamin interlink antara fintech dengan perbankan. 

Ketika bank melakukan open API, maka secara terbuka bank tersebut menggiring para mitranya untuk mengikuti standar maupun protokol komunikasi yang telah dibuat. Dalam praktik yang saat ini terjadi, belum ada standar yang mengatur penyeragaman komunikasi, baik mengenai protokol maupun instruksi dalam sistem open API. SNAP dinilai akan mendorong integrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, sehingga akan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya adalah meningkatnya interlinkage antara penyedia jasa pembayaran (PJP) bank, PJP nonbank, dan non-PJP.

Proses dan tahapan menyangkut open API pembayaran. Pertama, harus menguji pada developer side untuk memastikan bahwa open API itu sudah sesuai dengan SNAP. Kedua, pengujian fungsional dan penggunaan layanan sudah terbukti berjalan baik. Ketiga, verifikasi untuk memastikan API telah sesuai dengan standar, spesifikasi teknis SNAP, dan lolos pengujian fungsional untuk mendapat persetujuan pengembangan API dari BI. SNAP memiliki fungsi untuk mendorong kerja sama antar pelaku PJP maupun non-PJP melalui standarisasi, sehingga biaya tidak mahal dan tingkat keamanan relatif sama.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah menerbitkan aturan untuk moratorium pengajuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hal ini untuk menyelamatkan dunia usaha yang terdampak pandemi covid-19.

Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengusulkan agar moratorium berlaku selama tiga tahun. Ia berharap aturan itu dituangkan dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Namun, Hariyadi mengaku belum bisa memprediksi apakah usulan Apindo akan diterima oleh pemerintah atau tidak.

Selain itu, Apindo juga mengusulkan agar restrukturisasi kredit diperpanjang tiga tahun sampai 2025. Aturan yang berlaku sekarang, restrukturisasi kredit hanya berlaku sampai 2022.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi meminta pemerintah agar tak menambah beban pajak kepada pengusaha yang tengah pandemi covid-19. Hal ini khususnya lewat revisi Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Bank Indonesia (BI) berencana membeli surat berharga negara (SBN) untuk membantu keuangan negara dalam penanganan covid-19. Rencananya, bank sentral akan membeli SBN hingga Rp439 triliun, terdiri dari Rp215 triliun pada 2021 dan Rp224 triliun pada 2022.

Kesepakatan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) III yang diumumkan kepada publik hari ini.

Ia menjelaskan penerbitan SBN tersebut dibagi menjadi dua kluster. Pertama, bank sentral akan berkontribusi atas seluruh biaya bunga SBN untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum batas (limit) penerbitan yakni Rp58 triliun di 2021 dan Rp40 triliun di 2022.

Dengan demikian, pemerintah tidak menanggung pembayaran bunga sama sekali, alias bunga nol persen. Adapun bunga penerbitan SBN itu mengacu pada tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan. Suku bunga itu di bawah suku bunga pasar.

Kluster kedua, pemerintah akan menanggung suku bunga dari penerbitan SBN sebesar Rp157 triliun tahun ini dan Rp184 triliun tahun depan. Namun, bendahara negara memastikan pembayaran suku bunga tidak menjadi beban lantaran suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan berada di bawah suku bunga pasar.

Indonesia Property Watch (IPW) mencatat penjualan rumah di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan Banten menanjak pada kuartal II 2021.

Pasar perumahan menunjukkan pertumbuhan landai sejak akhir tahun 2020. Memasuki Q2-2021 pasar perumahan Jabodebek-Banten mengalami pertumbuhan nilai penjualan cukup tinggi sebesar 24,4 persen.

Berdasarkan harga rumah kenaikan tertinggi terjadi pada rumah segmen di atas Rp2 miliar yaitu hingga 125 persen. Lalu, segmen harga Rp500 juta-Rp1 miliar naik sebesar 26,2 persen. Sementara, penjualan untuk rumah sampai Rp500 juta-an turun 24 persen.

Adapun mayoritas komposisi penjualan rumah di Jabodebek-Banten adalah segmen Rp500 juta-Rp1 miliar sebesar 31,9 persen. Lalu, segmen di bawah Rp300 jutaan mengekor 29,9 persen.

Berikutnya, terjadi pergeseran yang cukup tinggi di segmen harga Rp300 juta-Rp500 jutaan dari 25,3 persen menjadi 16,7 persen. Sebaliknya, peningkatan komposisi terjadi pada segmen harga di atas Rp2 miliar yang naik dari 1,3 persen menjadi 9,7 persen.

Istilah tapering off terus berdengung akhir-akhir ini, seiring kuatnya sinyal dari bank sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, mengetatkan kebijakan moneter Negeri Paman Sam. Tapering off sendiri merujuk pada keputusan The Fed mengurangi stimulus moneter yang dikeluarkan saat perekonomian sedang terancam dan membutuhkan likuiditas. Likuiditas bisa diberikan dalam bentuk pemangkasan acuan suku bunga bank ke level sangat rendah, bahkan mendekati 0 persen guna mendorong pelaku usaha mengambil pinjaman agar peredaran uang terjaga. 

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut tapering off bakal terjadi ketika The Fed menilai ekonomi AS telah mengalami perbaikan dan tidak lagi membutuhkan uluran tangan negara. Adapun indikator pengukur kapan tapering off dilaksanakan adalah stabilitas inflasi, tingkat pengangguran menuju normal, hingga pemulihan tingkat kredit atau pinjaman yang menandakan ekonomi mulai bergairah. 

Morgan Stanley mengelompokkan 5 negara dalam kelompok The Fragile Five atau 5 ekonomi rentan karena tingginya ketergantungannya terhadap dana asing. Kelima negara tersebut adalah Indonesia, India, Brasil, Afrika Selatan, dan Turki. Masuk dalam kategori riskan, maka tidak heran dampak tapering off sangat signifikan dirasakan oleh Indonesia.

Jakarta, CNN Indonesia - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan mengatakan, aturan main terhadap bank digital akan ditentukan lebih lanjut setelah diterbitkannya Peraturan OJK No.12/2021 tentang Bank Umum bersamaan dengan dua POJK lainnya. OJK juga akan memberi panduan bank digital agar ke depan dapat mengelola risikonya, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi dan cyber security. Cyber security menjadi sangat penting di zaman serba digital seperti ini. Sebab, di era digital perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang wajib jadi prioritas.

Karena itu, ke depan, OJK akan memberi panduan untuk bank digital seperti tata kelola, layanan cyber security, hingga penyelenggaraan produk digital. Dalam panduan tersebut juga akan diatur soal data nasabah bank, agar data tidak disalahgunakan.  Dalam POJK 12/2021 dijelaskan bahwa bank digital adalah bank yang melakukan transaksi secara elektronik dan tidak perlu mempunyai cabang yang banyak. Bank digital boleh beroperasi hanya dengan satu kantor pusat, atau menjalankan bisnis dengan kantor fisik dalam jumlah yang terbatas. Pada POJK 12/2021 juga diatur mengenai modal inti pendirian bank baru, yakni sebesar Rp 10 triliun. Sementara modal inti bank yang sudah eksis dan bertransformasi menjadi bank digital harus sesuai dengan POJK konsolidasi bank umum, yakni sebesar Rp 3 triliun.

Untuk produk bank dasar, bank hanya melaporkan kepada OJK tanpa proses perizinan. Dengan demikian bank boleh langsung melakukan pembuatan produk dasar. Perubahan regulasi ini akan berdampak pada penghematan waktu lebih cepat. Diketahui, belakangan isu keamanan digital marak terjadi. Misalnya kebocoran data 2 juta nasabah dan dijual hacker di Raid Forum beberapa waktu lalu yang ramai jadi perbincangan di media sosial. Begitu juga dengan 279 juta data peserta layanan kesehatan mengalami kebocoran dan juga dijual di Raid Forum. Kemkominfo sendiri telah memblokir Raid Forum. Kominfo juga turut memblokir tautan bayfiles.com, mega.nz, dan anonfiles.com. Tiga tautan itu sebelumnya digunakan untuk mengunduh data penduduk yang bocor.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal mencairkan anggaran penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 92,2 triliun pada semester kedua tahun ini. Anggaran suntikan modal negara tersebut, ditujukan untuk sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan institusi lain milik negara. Pertama, PT Hutama Karya sebesar Rp 25,2 triliun. Kedua, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 2,3 triliun. Ketiga, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) sebesar Rp 1 triliun. Keempat, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 5 triliun.

Jakarta, CNN Indonesia - Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengaku khawatir banyak pengusaha yang mengajukan penundaan pembayaran hingga pailit karena omzet merosot selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Relaksasi kredit yang diberikan pemerintah kepada pengusaha tidak selamanya diberikan. Sehingga, diminta kepada pemerintah untuk memperhatikan faktor ekonomi dan sosial saat membuat keputusan PPKM. 

Sektor usaha yang sudah mulai dibuka dan beroperasi pekan lalu bisa terus diperluas. Pasalnya, berbagai langkah dilakukan pengusaha untuk dapat menjalankan bisnis di tengah PPKM seperti vaksinasi karyawan hingga cek sertifikat vaksin bagi pengunjung. Sebagai informasi, sejak perpanjangan PPKM pemerintah mengizinkan sektor usaha tertentu untuk membuka usahanya di wilayah PPKM Level 4 dengan memperhatikan implementasi protokol kesehatan. Selain itu, sektor industri esensial berbasis ekspor boleh menerapkan work from office (WFO) sepenuhnya, dengan syarat dibagi minimal menjadi dua shift.  Di sisi lain, Kadin Indonesia sendiri tengah berupaya agar percepatan vaksin di masyarakat dapat digenjot dengan mengirimkan tim untuk memperluas akses vaksin. Diharapkan agar upaya penanganan Covid-19 terus dilakukan untuk dapat memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19.

Ada enam unicorn di Indonesia yakni Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, OVO, J&T Express, dan Online Pajak. Selain itu, satu decacorn, Gojek. Ini dinilai menjadi alasan raksasa teknologi membangun pusat data (data center) dan menyediakan solusi komputasi awan (cloud) di Tanah Air. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) Cisco dan Boston Consulting Group (BCG) menjelaskan, banyaknya unicorn serta tingginya pengeluaran teknologi informasi (IT) dari perusahaan di Indonesia menjadi peluang. President Cisco ASEAN Naveen Menon mengatakan, Indonesia merupakan negara yang menghasilkan banyak startup. Selain itu, “ada banyak unicorn dan superapp seperti Tokopedia dan Gojek. Mereka menghasilkan banyak data," kata dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (24/8). 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa Google Cloud meminta Indonesia untuk menjadi hub pusat data di Asia. "Saya berbicara dengan Google Cloud. Mereka akan minta Indonesia menjadi hub Google Cloud di Asia. Saya kira ini permintaan yang sangat wajar," kata Luhut dalam webinar bertema ‘Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)’, Juni tahun lalu (23/6/2020).

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Muhammad Zaini mengajak berbagai pihak memanfaatkan potensi sumber daya sektor kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan di laut Indonesia, yang mencapai senilai Rp132 triliun."Dari potensi 10,2 juta ton, JTB (jumlah tangkapan yang diperbolehkan) yang kita miliki, yang dimanfaatkan baru sekitar 6,7 juta ton. Maka, kira-kira ada 3,5 juta ton lagi peluang yang bisa dimanfaatkan, yang nilainya itu kira-kira sebesar Rp132 triliun," katanya dalam webinar mengenai arah kebijakan tata kelola perikanan berkelanjutan yang digelar di Jakarta, Selasa. Zaini menegaskan angka Rp132 triliun itu bukanlah nilai keseluruhan dari produksi perikanan yang bisa ditangkap di kawasan perairan Indonesia, tetapi sisa peluang sumber daya ikan yang masih bisa dimanfaatkan.