Portofolio bisnis keluarga Panigoro bertambah melalui PT Medco Daya Energi Sentosa (MDES), keluarga Panigoro mengambil alih 5% saham PLTU Paiton milik PT Batu Hitam Perkasa, anak usaha PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA). Nilai transaksi itu mencapai US$ 68,87 juta setara Rp 998,62 miliar (kurs Rp 14.500 per dollar AS). 

MDES merupakan anak usaha PT Medco Daya Abadi Lestari (MDAL). Di sisi lain, MDAL merupakan pemegang saham pengendali PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Bukan hanya Paiton, Grup Medco sebelumnya disebut-sebut tertarik untuk masuk ke dua blok migas, yakni Blok Rokan dan Blok Corridor. Namun hingga kini, kabar tersebut belum terkonfirmasi. Transaksi PLTU Paiton bakal melengkapi kepemilikan keluarga Panigoro pada pembangkit listrik. Sebelumnya Medco Energi berinvestasi di pembangkit energi baru terbarukan, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla berkapasitas 1.948 MW. Medco juga berkongsi dengan Kansai Electric Power Company. Di sisi lain, Medco membangun PLTS di pertambangan Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Perbankan berancang-ancang menangkap peluang bisnis anyar dari transaksi Quick Response Indonesia Standard (QRIS) lintas negara. Ini seiring berjalannya pilot project pembayaran berbasis kode QR antar negara antara Bank Indonesia (BI) dengan Bank of Thailand. Pembayaran berbasis kode QR antar negara ini dinilai lebih aman. Nasabah tidak perlu lagi membawa uang dalam jumlah banyak jika ke negeri orang. Di bawah payung Currency Settlement (LCS), nasabah menggunakan rupiah dengan sistem QR itu walau sedang di luar negeri.  

Harapan Indonesia untuk memproduksi vaksin Covid-19 sendiri atau vaksin merah Putih mulai menemui titik terang. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi menyerahkan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) kepada PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, Rabu (18/8). Sertifikat tersebut menjadi langkah awal BPOM dalam mendukung pengembangan vaksin Covid-19 produksi dalam negeri atau Vaksin Merah Putih, yang mulai melakukan penelitian sejak tahun lalu. Dengan pemberian sertifikat CPOB ini maka secara paralel akan disiapkan fasilitas tas upstream sampai dengan downstream. 

Amazon.com Inc. melakukan investasi perdananya di sektor managemen kekayaan senilai US$40 juta pada starup fintech Smallcase Tecnologies Pvt. Startup yang berkantor pusat di Bangalore ini mengatakan pendanaan tersebut dipimpin oleh Fearing Capital Ptv. dan juga bergabung  dengan investasi lainnya Premjilnvest, kantor investasi swasta milliarder teknologi Azem Premji.

Rencananya, modal tersebut akan digunakan untuk memperluas produk investasinya dikelas aset seperti reksa dana, ekuitas global, dan obligasi. Startup ini ingin mengembangkan platform teknologi dan lebih jauh lagi membangun jaringan distribusinya. Perusahan rintisan ini diuntungkan dengan ledakan investor ritel yang dipicu pandemi Covid-19 dan belum pernah terjadi sebelumnya di pasar ekuitas India. Basis penggunaaanya lebih berlipat ganda menjadi lebih dari 3 juta pada tahu lalu.

"Sekelompok baru investor yang lebih muda dan berani mengambil resiko tinggi berpartisipasi di pasar modal dan mereka mengingikan transparansi penuh," kata CEO Vasant Kamath dilansir Bloomberg, Rabu (18/8). Bagi Amazone, investasi di Smallcase membuka batas baru dalam bisnis pengelolaan kekayaan. Raksasa dagang el ini sebelumnya telah berinvestasi di startup fintech lain di India, termasuk pemain asuransi Acko General Insurance Ltd., serta penyedia kredit Capital Float. (YTD)

TaniFund yang merupakan platform peer to peer (P2P) lending di Indonesia telah memasuki babak baru setelah resmi mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara financial technology (fintech) P2P lending sektor agrikultur. Sebagai P2P lending agrikultur pertama di Indonesia yang berizin OJK, TaniFund semakin memperkuat komitmen dan strateginya dalam menyediakan akses permodalan bagi petani dan UMKM di seluruh Indonesia. 

Chief Strategy Officer TaniHub Group, Natalia Rialucky menjelaskan, keputusan OJK tersebut tertuang dalam Surat Tanda Berizin KEP64/D.05/2021 yang diterbitkan pada 2 Agustus 2021. “TaniFund bergabung bersama sejumlah P2P lending lainnya dengan predikat berizin dan diawasi OJK. Dari daftar tersebut, TaniFund adalah satu-satunya P2P lending yang bergerak di sektor agrikultur dengan izin OJK,” kata dia dalam kete rangan tertulisnya kepada Investor Daily, Minggu (22/8/2021). 

Natalia menegaskan, TaniFund sebagai unit P2P lending di bawah startup agritech Tanihub Group meyakini bahwa lisensi OJK yang diraih dapat meningkatkan kepercayaan dan keamanan para pendana (lender) dan peminjam (borrower), dengan mengantongi izin usaha dari OJK. Dengan adanya lisensi OJK, TaniFund bisa mengundang lebih banyak lagi lender baru dan mendorong lender lama untuk meningkatkan pendanaan mereka. Pasalnya, lisensi OJK akan membuat para lender baru dan lama semakin mantap dengan kesiapan TaniFund dalam mengkurasi proyek-proyek pendanaannya.

Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di tengah tren penurunan penjualan sepeda membuat produsen terpaksa menyesuaikan kapasitas produksinya. 

Direktur PT Insera Sena, produsen sepeda Polygon, William Gozali mengatakan dampak dari PPKM sangat berbeda dibandingkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu. Kali ini banyak toko sepeda juga harus tutup dan konsumen yang bersepeda jauh pun berkurang dibandingkan dengan tahun lalu.“Untuk pabrikan kami mengikuti aturan pemerintah sehingga juga ada dampak kepada produksi kami. Saat ini kita masih memantau perkembangan arahan pemerintah sehingga produksi belum beroperasi penuh,” katanya kepada Bisnis, Senin (23/8).

Menurut William, pabrikan saat ini mencoba untuk meningkatkan penjualan ekspor. Dari penjualan lokal, pihaknya akan terus berusaha mengedukasi cyclist dan non-cyclist untuk bisa hidup sehat dengan bersepeda. Produsen sepeda Element, PT Roda Maju Bahagia, menyebut saat ini telah melakukan penyesuain produksi sejak kasus Covid-19 gelombang kedua terjadi.

Persetujuan Asean tentang Perdagangan dalam Sistem Elektronik atau Asean Agreement on E-Commerce diharapkan dapat segera disahkan sebagai undang-undang nasional seiring dengan target pertumbuhan ekonomi digital yang dibidik pemerintah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa Indonesia menargetkan dapat menguasai 40% dari total potensi ekonomi digital pada 2025. Perdagangan internasional, terutama yang terkait dengan e-commerce (dagang-el), diyakini bisa menjadi motor untuk realisasi target tersebut.“Pemerintah berupaya untuk memanfaatkan perdagangan internasional khususnya terkait e-commerce melalui kerja sama dengan negara-negara Asean dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat,” kata Lutfi dalam rapat pembahasan tingkat I Asean Agreement on E-Commerce bersama Komisi VI DPR RI, Senin (23/8).

Transaksi dagang-el pada 2021 diperkirakan menembus Rp354,3 triliun, naik 33,11% dibandingkan dengan nilai transaksi pada 2020 senilai Rp266,2 triliun. Volume transaksi juga diramalkan naik 38,17% dari 925 juta transaksi sepanjang 2020 menjadi 1,3 miliar transaksi pada 2021. “Peran e-commerce dalam perekonomian Asean makin meningkat. Tercatat kontribusi PMSE (perdagangan melalui sistem elektronik) mencapai 7% dari total PDB Asean. Pertumbuhan e-commerce tumbuh menjadi US$200 miliar pada 2020 dan selama 2015 sampai 2019 telah tumbuh tujuh kali lipat dari US$5,5 miliar menjadi US$38 miliar,” tambah Lutfi.

Aksi merger dan akuisisi di era pandemi Covid-19 masih cukup ramai. Segmen bisnis yang menjadi salah satu sasaran merger dan akuisisi adalah sektor telekomunikasi dan digital. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat, jumlah notifikasi merger dan akuisisi (M&A) sejak awal januari hingga akhir juli tahun ini mencapai 108 notifikasi. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur mengungkapkan, jumlah itu rendah dibandingkan pemberitahuan transaksi M&A di periode yang sama tahun 2020, yang sebanyak 125 notifikasi. Namun yang pasti, sebanyak 108 notifikasi itu meliputi sektor kontruksi, properti, pariwisata, serta telekomunikasi dan digital. Di sektor telekomunikasi dan digital adalah merger antara Gojek dan Tokopedia yang bersalin nama menjadi GoTo, pada pertengahan mei 2021.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bakal meneruskan kerjasama pembagian beban alias burden sharing pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 pada tahun depan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka meminimalisasi dampak negatif lonjakan utang pemerintah terhadap daya tahan fiskal. Dalam dokumen rapat kerja antara Kementerian Keuangan (Kemkeu), BI dan Komisi XI DPR RI yang digelar secara tertutup yang diterima KONTAN, pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI untuk anggaran 2022 dipatok sebesar Rp 224 triliun. Angka tersebut naik 4% dari burden sharing pada APBN 2021 sebesar Rp 215 triliun. Untuk itu, Kemkeu bersama BI akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) III untuk melaksanakan burden sharing yang rencananya berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mendatang.

Dalam SKB tersebut, otoritas fiskal dan moneter, mengatur tujuh poin penting. Pertama, SBN yang dibeli oleh BI dalam mata uang rupiah. Kedua, SBN memiliki jangka waktu panjang dengan tenor lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, dan delapan tahun. Ketiga, SBN bersifat tradable dan marketable. Keempat, seri SBN baru (new issuance) dan atau penerbitan kembali (reopening). Kelima, tingkat bunga atau imbalan mengambang atau variable rate dengan penyesuaian dilakukan setiap tiga bulan. Keenam, pemerintah-BI akan menggunakan tingkat suku bunga Reserve Repo BI tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang lelang akhir. Ketujuh, metode pembelian surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) dilakukan lewat private placement.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mencabut sanksi atas penghentian ekspor batubara kepada PT Arutmin Indonesia. Pencabutan sanksi jelas angin segar bagi Arutmin Indonesia untuk memperbaiki kinerjanya. Pasalnya, penghentian ekspor sudah berdampak serius terhadap kinerja perusahaan ini. Arutmin tidak dapat melakukan pengiriman batubara kalori tinggi (HCV) kepada pembeli luar negeri yang sudah terikat kontrak. "Arutmin juga akan terganggu kredibilitasnya di mata pembeli luar negeri dan akan berdampak pada penjualan batubara di kemudian hari." kata Dilep Srivastava, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI). yang merupakan induk usaha Arutmin dalam keterbukaan informasi (23/8).