Beberapa perusahaan rintisan sektor pertanian berpotensi menjadi unikorn, seiring dengan besarnya potensi pasar produk pertanian di Indonesia. Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta Dianta Sebayang mengatakan bahwa proyeksi ini dilihat dari potensi ekonomi dan lapangan usaha pertanian. "Prosperknya akan tetap positif, dari sisi penjualan akan alami peningkatan." katanya, Rabu (8/9)

Dianta mengatakan prospek pasar perusahaan rintisan sektor pertanian hingga akhir tahun ini tetap positif di tengah pandemi Covid-19. Untuk mempersiapkan startup menjadi unikorn, Dianta menyatakan ada dua hal yang  perlu diantisipasi yaitu pemberlakuan PPKM dan resiko pemanasan global yang bisa mengakibatkan gagal panen. Oleh karena itu, dia menyarankan startup menguatkan asuransi dan pemodalan.

Handito menyebutkan Tani Hub adalah contoh startup yang berpeluang besar menjadi unikorn. Startup agritech itu mendapatkan pendanaan seri B senilai US$65,5 juta atau sekitar Rp932 miliar.  Dengan prestasinya tersebut, bukan tidak mungkin membuat Tani Hub menata ulang model bisnisnya. "Perlu peningkatan valuasi perusahaan dan tata ulang bisnis model sangat penting agar startup pertanian lebih siap unikorn," (YTD)

Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan undang-undang (UU) baru yang akan memperketat regulasi layanan pembayaran digital atau dompet digital oleh raksasa teknologi, seperti Apple dan Google Alphabet. Menteri Keuangan (Menkeu) Australia Josh Frydenberg mengatakan akan mempertimbangkan hal itu dengan hati-hati, serta rekomendasi-rekomendasi lain dari laporan yang ditugaskan pemerintah sehubungan dengan apakah sistem pembayaran telah mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan permintaan konsumen. 

Layanan seperti Apple Pay, Google Pay, dan WeChat Pay Tiongkok – yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, saat ini tidak ditetapkan sebagai sistem pembayaran dan berada di luar sistem regulasi. “Pada akhirnya, jika kita tidak melakukan apa pun untuk mereformasi kerangka kerja saat ini, hanya Lembah Silikon (Silicon Valley) yang menentukan masa depan sistem pembayaran kita, bagian penting dari infrastruktur ekonomi kita,” ujar Frydenberg dalam halaman opini yang diterbitkan di surat kabar Australian Financial Review, yang dikutip CNBC. Laporan Australia merekomendasikan pemerintah diberi kekuasaan untuk menunjuk perusahaan teknologi sebagai penyedia pembayaran, mengklarifikasi status regulasi dompet digital.

Perumahan segmen menengah ke atas mulai menggeliat. Namun, tantangan muncul untuk pasar segmen menengah bawah yang menurun seiring tergerusnya daya beli. Pertumbuhan penjualan rumah untuk segmen hunian seharga di atas Rp 2 miliar di Jabodebek-Banten pada triwulan II (April-Juni) 2021 tumbuh 125 persen jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Pasar segmen menengah atas dinilai masih menyimpan daya beli.

Berdasarkan data Indonesia Property Watch, penjualan perumahan dengan segmen harga unit di atas Rp 2 miliar mengalami peningkatan 440 persen di Banten. Peningkatan juga terjadi di DKI Jakarta sebesar 62,3 persen serta di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi sebesar 25 persen. Meski demikian, komposisi penjualan rumah segmen harga di atas Rp 2 miliar itu hanya sebagian kecil dari pasar yang ada.

Sementara itu, segmen harga hunian di kisaran Rp 1 miliar-Rp 2 miliar di DKI Jakarta juga mengalami peningkatan penjualan 300 persen. Sementara penjualan untuk segmen harga hunian di kisaran Rp 500 juta-Rp 1 miliar di Bodebek-Banten sebesar naik 26,2 persen secara triwulanan.

Sebanyak 14.012 produk telah didaftarkan dalam program Sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) gratis yang digulirkan Pemerintah. Program sertifikasi ini diberikan untuk produk dengan nilai TKDN minimal 25%. “Hingga akhir Agustus 2021, sudah terdapat 8.053 produk dalam negeri dengan nilai TKDN di atas 40% dan 5.959 produk dalam negeri dengan nilai TKDN antara 25-40%,” kata Kepala Unit Bisnis Strategis Perdagangan Industri dan Kelautan PT Sucofindo (Persero) Supriyanto dalam keterangan resminya, akhir pekan lalu. Supriyanto mengungkapkan, perusahaan yang melakukan sertifikasi untuk produknya mengalami kenaikan signifikan dalam dua tahun terakhir ini. Sertifikasi TKDN dilakukan dengan mendaftar ke dua lembaga surveyor independen yang telah ditunjuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yaitu PT Sucofindo (Persero) dan PT Surveyor Indonesia (Persero).

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, program Sertifikasi TKDN ini diharapkan dapat membangkitkan kembali gairah usaha para pelaku industri dalam negeri di tengah tekanan dampak pandemi Covid-19. Produk-produk yang telah mendapatkan Sertifikasi TKDN akan lebih mudah diserap dalam proyek pengadaan barang/jasa, baik itu melalui APBN maupun anggaran BUMN/ BUMD. “Sertifikasi gratis ini diberikan kepada produk dengan nilai TKDN minimal 25%, kemudian satu perusahaan bisa difasilitasi hingga delapan sertifikat produk, dan satu sertifikat yang difasilitasi dapat memuat produk dengan jenis bahan baku dan proses produksi yang sama meskipun beda dimensi,” papar dia.

Di tengah pandemi Covid-19, aksi merger korporasi bernilai jumbo bakal kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, empat BUMN yang mengelola pelabuhan, yakni Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III dan Pelindo IV bersiap menggabungkan diri dan membidik total aset mencapai Rp 112 triliun.Kementerian BUMN menargetkan merger Grup Pelindo terwujud pada 1 Oktober 2021. Dengan penggabungan ini, maka BUMN pelabuhan memiliki aset yang cukup signifikan. "Nilai total aset Pelindo I sampai Pelindo IV mencapai Rp 112 triliun dari Sabang sampai Merauke," kata Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri BUMN, dalam konferensi pers Rancangan Penggabungan Grup Pelindo, Rabu (1/9), pekan lalu.

NOICE, perusahaan rintisan teknologi yang menghadirkan paltform konten audio lokal terkemuka di indonesia, memperoleh pendanaan Pra-Seri A dari Alpha JWC Ventures, Go-Ventures, Kinesys Group, Kenangan Fund, dan sejumlah angel investors lain. Namun, tak disebutkan berapa nilai pendanaannya. Chief Executive Officer NOICE Radio Ardian mengatakan, dana yang diperoleh akan digunakan untuk meningkatkan performa NOICE di tiga area kunci. Pertama, pengembangan teknologi, khususnya pada fitur live audio terbaru yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Kedua, dana digunakan untuk membiayai pengembangan konten original. Ketiga, untuk merekrut tenaga-tenaga berpengalaman yang memiliki latar belakang terbaik di bidangnya. "Kami bersyukur, saat ini, NOICE tercatat sebagai jaringan podcast terbesar di Indonesia dengan lebih dari 100 program konten original, termasuk radio dan audiobook," jelasnya. Loyalitas tersebutnya membuktikan betapa menjanjikannya masa depan industri media audio dan tren ekonomi kreator. Tidak hanya dari sisi konten yang didengarkan di aplikasi, jumlah pengguna NOICE juga telah meningkat 144% selama satu tahun terakhir.

Niken Sasmaya menambahkan dalam waktu dekat, NOICE akan memperkenalkan fitur audio vertikal terbarunya, yaitu NOICE live, sebagai fitur pelengkap podcast, audiobook, dan radio streaming. "Keunggulan yang kami miliki adalah konten orisinal berkualitas yang tersedia hanya di NOICE. Kami berkolaborasi dengan berbagai kreator monten berbakat, mulai kreator pemula hingga selebritis," tutur Niken. (YTD)

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dengan sejumlah mitra dagang utama diharapkan bisa menciptakan stabilitas rupiah dan menggairahkan kerja sama. Transaksi perdagangan ekspor-impor dan investasi Indonesia dengan empat mitra dagang utama kini tidak lagi menggunakan mata uang dollar AS, melainkan menggunakan mata uang lokal negara masing-masing. Hal ini bisa meningkatkan efisiensi dunia usaha sehingga tak perlu lagi menukar mata uang mereka dalam perdagangan dan investasi. Keempat negara mitra dagang utama Indonesia yang sudah sepakat menggunakan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) dalam bertransaksi adalah China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. China menjadi negara terbaru yang mengumumkan kerja sama penggunaan mata uang lokal dengan Indonesia, yakni pada Senin (6/9/2021). Adapun kesepakatan kerja sama LCS dengan Jepang dan Malaysia dicapai pada awal Agustus lalu serta Thailand pada Desember 2020.

Kesepakatan penggunaan mata uang lokal itu tidak lepas dari perundingan Bank Indonesia (BI) dengan bank sentral setiap negara, yaitu Bank Sentral China, Bank Negara Malaysia, dan Bank Sentral Thailand. Khusus Jepang, kesepakatan tidak dilakukan oleh bank sentral negara itu, tetapi oleh Kementerian Keuangan Jepang (JMOF).Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan,kerja sama ini merupakan upaya berkelanjutan BI untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi perdagangan dan investasi dengan sejumlah negara mitra. Dengan demikian, transaksi perdagangan dan investasi yang melibatkan kedua negara akan menggunakan mata uang lokal setiap pihak dan tidak lagi menggunakan dollar AS.

Pengusaha mengusulkan ke pemerintah untuk melakukan moratorium alias penghentian sementara untuk aturan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengusaha menilai proses hukum PKPU berada dalam kondisi yang menekan pengusaha.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, PKPU pada dasarnya adalah proses untuk membantu perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang alias debitur untuk mencari jalan keluar pembayaran utang yang tersendat. Pada kenyataannya, proses hukum PKPU justru hanya membuat perusahaan menjadi rawan dipailitkan.

Dalam data yang dipaparkan pihaknya, sepanjang tahun 2020 hingga sekarang sudah ada 1.298 perusahaan yang menghadapi kasus kepailitan. Dia memperkirakan angkanya masih akan terus bertambah.

Hal itu dapat terjadi karena dasar hukum kepailitan dan PKPU masih kurang adil bagi debitur. Misalnya saja, pengajuan PKPU yang seharusnya merupakan ranahnya debitur untuk mencari jalan keluar atas utang-utangnya justru malah dipakai kreditur untuk menyelesaikan utangnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2021 mencapai 144,8 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan akhir Juli 2021 yang sebesar 137,3 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Bl menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Menurut Erwin, peningkatan posisi cadangan devisa pada Agustus 2021 terutama terjadi karena adanya tambahan alokasi special drawing rights (SDR) sebesar 4,46 miliar SDR atau setara 6,31 miliar dolar AS yang diterima oleh Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBC) resmi memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (Local currenly settlement/LCS) antara Indonesia dan Tiongkok pada Senin (6/9). Kerangka kerja sama ini meliputi antara lain, penggunaan quotasi nilai tukar secara langsung (direct quotion) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang rupiah dan yuan. "Selain dengan Tiongkok, saat ini BI juga memiliki kerangka kerja sama LCS dengan beberapa negara mitra lainnya, yaitu Jepang, Malaysia dan Thailand," ujar Erwin Haryono Kepala Departement  Komunikasi BI pada Senin (6/9). Implementasi kerja sama ini, lanjut dia, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BI untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam menyelesaikan transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengkaji dan Pengembangan Kementerian Perdagangan Kasan mengatakan, kesepakatan ini akan memberikan manfaat bagi kedua negara. Dari sisi Indonensia, volume transaksi perdagangan dengan Tiongkok , baik dari sisi ekspor maupun impor, terus meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir," kata dia.

Untuk mendukung operasional aliansi kerangka LCS menggunakan rupiah dan yuan ini, Erwin menambahkan, BI dan PBC telah menunjuk beberapa bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai ACCD adalah bank-bank yang dipandang telah memiliki kemampuan untuk memfasilitasi transaksi rupiah dan yuan sesuai kerangka kerja sama LCS yang telah disepakati. (YTD)