Perkembangan teknologi semakin maju, bahkan sangat pesat di era Pandemi Covid-19 seperti saat ini karena masyarakat menginginkan kemudahan-kemudahan dalam mengakses berbagai layanan dalam bermacam bisnis Industri. Industri perbankan juga berlomba dalam memberikan layanan berbasis digital karena telah menjadi gaya hidup saat ini dan masa depan dalam kehidupan masyarakat. Perbankan digital memberikan pelayanan selayaknya bank konvensional secara umum, namun memiliki perbedaan  yaitu segala urusan pelayanan perbankan dilakukan secara mandiri melalui smartphone. Perbankan digital memungkinkan pelanggan untuk meperoleh layanan secara self service tanpa harus datang ke kantor.

Ada beberapa perbedaan antara bank digital dan m-banking, sms banking, dan e-banking maupun lainnya yang berbasis internet. perbedaan itu adalah layanan m-banking, sms banking, dan e-banking merupakan layanan sendiri yang bisa diakses lewat smartphone dengan fitur mulai dari pembayaran, pembelian, transfer, sampai dengan penarikan tunai tanpa kartu di mesin ATM. Di benua Asia ada WeBank dari Tiongkok yang tidak dikendalikan oleh bank tapi oleh fintech Tencent. Tidak ada izin operasi sebagai bank, tidak ada kantor cabang, hanya kantor-kantor pusat di Tencent.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), bank digital didefinisikan sebagai Bank Berbadan Hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan usaha yang utamanya melalui elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Selain wajib menyediakan modal inti senilai Rp 10 trilliun, ada beberapa syarat yang ditetapkan OJK untuk bank digital. Yaitu pertama memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital dan prudent dan berkesinambungan.

Perkembangan bisnis bank digital memberikan banyak harapan terhadap layanan yang lebih baik kepada masyarakat karena mudahnya diakses dimanapun dan kapanpun. Selain itu dengan adanya penghematan belanja modal serta biaya operasional mendirikan untuk kantor diharapkan juga dapat menekan biaya operasional bank yang berujung pada tingkat suku bunga menjadi lebih menarik dan kompeitif. Jadi, kita akan melihat dan melayani perbankan yang lebih praktis, lebih mudah, cepat, dan efisien kapanpun dan dimanapun. (YTD)

Industri kuliner menyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 455,55 triliun atau 40,13% pada 2020. Kontribusi tersebut berpotensi terus meningkat, mengingat Indonesia memiliki 50% bumbu dan bahan makanan dunia. “Kuliner Indonesia memiliki kekuatan dan potensi untuk lebih dikenal di dunia. Dengan keragaman kulinernya, di mana terdapat kurang lebih 5.300 masakan khas Nusantara. Indonesia kaya akan kesempatan untuk memilih representasi diri terbaik melalui cita rasa di lidah kepada bangsa lain di dunia,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara konferensi pers Bocuse d’Or, secara daring, Senin (30/8) 

Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan dan mengembangkan subsektor kuliner. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan keikutsertaan Indonesia dalam kompetisi kuliner terbesar dan paling bergengsi di dunia, yaitu Bocuse d’Or, yang akan diselenggarakan pada 26–27 September 2021, di Lyon, Prancis. Bocuse d’Or dianggap sebagai olimpiade di bidang kuliner, yang akan mempertandingkan 24 chef terbaik dunia yang sudah lolos seleksi melalui kompetisi tingkat regional.

Undang-Undang baru tentang keamanan data di Tiongkok resmi mulai berlaku pada Rabu (1/9), UU ini bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor teknologi raksasa negara itu. UU ini juga berusaha untuk memperketat ikatan pada raksasa perusahan-perusahaan teknologi Tiongkok, dan apa yang mereka lakukan dengan informasi data dari ratusan juta pengguna.  Tiongkok telah mengisyaratkan isu keamanan nasional sebagai pembenaran untuk membuat Undang-Undang tersebut. Pasalnya ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok ingin membuka cabang di luar negeri, pihak berwenang berhak merasa khawatir jika data domestik akan di tangan asing.

Cakupan UU-nya pun tergolong luas. Mencakup data yang tersimpan dan ditangani di dalam perbatasan Tiongkok serta data diluar negeri yang dapat membahayakan keamanan nasional Tiongkok atau hak-hak warganya. "Ini menandakan bakal ada kontrol yang lebih ketat atas transfer data lintas batas," ujar Angela Zhang, profesor hukum di University of Hong Kong kepada AFP. Undang-Undang tersebut mulai berlaku ditengah lonjakan tekanan yang dialami perusahaan-perusahaan teknologi di Tiongkok untuk mengikutinya, setelah selama bertahun-tahun mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi.

Baru-baru ini, Negeri Tirai Bambu juga mengesahkan undang-undang keamanan data informasi pribadi, yang mulai berlaku pada November mendatang. UU ini bertujuan membatasi pengumpulan data pengguna oleh perusahaan. Sedang UU keamanan siber kontroversial yang berlaku sejak 2017 mengkodifikasi pembatasan tentang apa yang dapat dipublikasikan oleh pengguna internet secara online, termasuk apapun yang merusak kehormatan nasional, mengganggu tatanan ekonomi atau sosial atau ditujukan menggulingkan sistem sosialis. (YTD)

Ekspor andaliman atau "merica batak" dari Sumatera Utara ke Jerman berlanjut setelah ekspor perdana dilakukan Maret 2021.

"Setelah ekspor perdana andaliman ke Jerman pada Maret 2021 dengan volume 574 kilogram, pada Agustus ada pengiriman lagi sebanyak 1.200 kilogram," ujar Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Andi Yusmanto di Medan, Minggu.

Andaliman yang diekspor ke Jerman itu. merupakan produksi dari Kabupaten Samosir, Sumut. Kalau sebelumnya nilai ekspor 574 kilogram itu sebesar Rp431 juta, maka yang 1.200 kilogram tersebut senilai Rp709,715 juta.

"Syukur masih terus ada permintaan andaliman dari Jerman dan petani serta eksportir Sumut juga masih bisa terus memenuhinya,"katanya.

Wakil Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Hexana Tri Sasongko memperkirakan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 sebesar Rp20 triliun akan segera cair pada awal September 2021 untuk menyelesaikan permasalahan PT Asuransi Jiwasraya.

Adapun kebutuhan dana untuk BPUI mampu menyelesaikan persoalan Jiwasraya adalah Rp26,7 triliun yang awalnya akan dipenuhi dari PMN 2021 sebesar Rp20 triliun, PMN 2022 senilai Rp2 triliun, dan fund raising internal BPUI sebesar Rp4,7 triliun.

Namun Hexana mengatakan alokasi PMN untuk BPUI sebesar Rp2 triliun pada tahun 2022 ditiadakan. "Kami mendapat informasi dalam rapat koordinasi Kementerian Keuangan bahwa tahun anggaran 2022 untuk BPUI tidak ada alokasi PMN Rp2 triliun," ujarnya.

Maka dari itu, ia menyebutkan BPUI akan mencari upaya lain untuk menutup alokasi PMN tahun 2022 tersebut, sehingga total fund raising internal akan naik menjadi Rp6,7 triliun.

Grup Astra melalui PT Astra Digital Internasional (Astra Digital) serius terjun ke bisnis digital yang meningkat sejak pandemi Covid-19. Astra terbuka untuk berinvestasi atau menjalin kolaborasi dengan semua perusahaan rintisan atau startup dari berbagai sektor industri. “Kami membuka diri untuk berkolaborasi dan meningkatkan nilai bagi kedua pihak, baik dari sisi Astra maupun startup-nya sendiri,” kata Direktur PT Astra Digital Internasional Wiwie Yudiyanto dalam acara workshop wartawan Industri secara virtual, akhir pekan lalu. 

Wiwie menerangkan, Astra Digital tidak mengkhususkan diri untuk berinvestasi di satu industri tertentu. Hal ini sudah dibuktikan ketika Astra berinvestasi di Sayubox dan Halodoc. Di Sayurbox, Astra Digital telah mengelontorkan investasi sebesar US$ 5 juta atau setara Rp 70 miliar (kurs Rp 14.000 per dolar AS), dan Halodoc US$ 35 juta atau setara Rp 490 miliar. Wiwie menambahkan, Astra Digital juga bekerja sama dengan Gojek untuk membuat gofleet, layanan untuk membantu para driver Gojek dalam segi penyediaan kendaraan. Investasi perusahaan di Gojek mencapai US$ 250 juta atau Rp 3,5 triliun.

Petani kakao di Sumatera Barat mulai jenuh dan beralih ke tanaman pangan. Hal itu tercermin dari luas lahan kakao yang kian menyusut. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural, dan Perkebunan Sumbar, luas lahan kakao untuk perkebunan rakyat pada 2020 sekitar 84.942 hektar (ha) dengan produksi 44.033 ton per tahun. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural, dan Perkebunan Sumbar Safrizal mengakui bahwa tanaman kakao di Sumbar memang mulai ditinggalkan oleh Petani.

"Selain adanya hama seperti tupai dan kutu, petani pun mulai jenuh dengan perawatan manja dari kakao tersebut," kata pria yang akrab disapa Jejeng ketika dihubungi Bisnis, Minggu (29/8). Dia sangat menyayangkan makin berkurang luas tanaman kakao Sumbar, mengingat dulu Jusuf Kalla sewaktu menjadi Wapres, telah menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai sentra kakao sekaligus produksi coklat di Sumbar. "Tapi kini di Padang Pariaman itu sendiri juga kakaonya dibabat dan dialihfungsikan ke tanaman pangan," ujarnya

Jejeng mengatakan cukup prihatin melihat kondisi tanaman kakao di Sumbar, yang dari tahun ke tahun luas lahannya terus berkurang. "Harga kakao cukup bagus, bisa mencapai Rp25.000 per kilo gramnya. Cuma ya itu, petani merasa direpotkan harus intens merawat tanaman kakonya, karena kakao jenis komoditi yang cukup manja, sehingga butuh perawatan," tuturnya. Untuk tanaman kakao, petani harus rajin dan intens memantau dahan-dahan yang rasanya harus dipangkas. Bila tidak dilakukan pemangkasan dahan-dahan, kakao sulit untuk berbuah lebat. (YTD)

Penjualan aset properti hotel selama pandemi Covid-19 di Pulau Dewata marak seiring ketidakpastian nasib industri pariwisata. Perjualan aset properti dinilai merupakan strategi pengusaha untuk mempertahankan bisnis utama, tetapi di sisi lain juga berdampak pasif bagi industri pariwisata Bali. Berdasarkan data persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali yang dikutip dari laporan Bank Indonesia terdapat 48 hotel yang telah dijual sebagai bentuk dampak Covid-19 terhadap hotel dan restoran. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indnesia Bali Trisno Nugroho mengatakan penjualan properti akomodasi bisa saja menjadi strategi untuk mempertahankan bisnis utama pengusaha tersebut dimasa Pandemi.

Menurutnya, penjualan hotel tersebut memiliki dua kemungkinan. Pertama, jika hotel tersebut dialihfungsikan maka beresiko hotel ditutup dan berakibat terhadap penurunan kapasitas suplai kamar. Hal ini akan berdampak pada kesimbangan supply and demand kamar sehingg akan menghasilkan harga kamar yang wajar. Sementara itu terkait dengan keuntungan dan kerugian hotel akan ditanggung oleh pembeli yang baru. "Secara makro, penjualan ini tidak akan berdampak siginifikan pada perekonomian Bali," kata Trisno.

Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Partha Adnyana mengatakan satu-satunya solusi untuk memulihkan pariwisata Bali adalah dengan membuka akses wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik dinilai tidak mampu menutupi biaya operasional yang harus dikeluarkan pengusaha dalam mengoprasionalkan properti  mereka. "Bukan Wisdom tidak menarik, karena tidak beda. Bali di setup dari awal untuk wisatawan mencanegara, sekarang breakfast Rp.50.000, dulu minimal US$20, kemampuan kita sebagai pengusaha di Bali untuk switching market susah, katanya. (YTD)

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Palte memastikan bahwa dugaan kebocoran 1,3 juta pada pengguna aplikasi versi lama electronic Indonesia Healt Alert Card (e-HAC) milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang di investigasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSS). Menurut dia, kasus kebocoran data pribadi pengguna pada aplikasi e-HAC terjadi ketika belum terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. Sedangkan, aplikasi e-HAC yang sudah terintegrasi dengan PeduliLindungi dipastikan masih lebih aman. “Berdasarkan informasi yang kami terima e-HAC yang mengalami kebocoran adalah aplikasi awal yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sebelum dialihkan ke PeduliLindungi,” tegas Johnny. 

Sementara itu, Kapusdatin Kemenkes Anas Ma’ruf, Kemenkes telah meminta masyarakat untuk menghapus aplikasi versi lama e-HAC serta mulai menggunakan yang terintegrasi pada aplikasi PeduliLindungi. Hal tersebut disampaikan setelah adanya dugaan kebocoran 1,3 juta data pengguna e-HAC versi lama. Selanjutnya, pemerintah meminta kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Pengguna e-HAC sekarang sudah diintegrasikan sebagai fitur baru di aplikasi PeduliLindungi untuk keperluan perjalanan. “Sejak Juli 2021, kita sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan e-HAC sudah berada di aplikasi PeduliLindungi. Sistem e-HAC yang lama itu berbeda dengan e-HAC yang digabungkan dengan PeduliLindungi,” imbuhnya. (YTD)

Jakarta - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta ekspor komoditas kelautan dan perikanan (KP) dari Biak Numfor ke Singapura bisa dilaksanakan secara kontinu dengan tetap menjaga kualitas. Ekspor komoditas KP Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) mampu memproduksi hingga angka triliunan rupiah, salah satunya dimiliki Kabupaten Biak Numfor.

Melalui ekspor perdana dari Biak Numfor ke Singapura itu diharapkan terjadi peningkatan devisa negara dan pendapatan daerah serta kesejahteraan nelayan. Menko Luhut juga mengingatkan agar selalu memperhatikan pemanfaatan komoditas KP secara berkelanjutan dan ingin agar pengelolaan komoditas ekspor itu dijaga kualitas dan mutu produknya. Target ekspor komoditas perikanan dari Biak Numfor sudah dicanangkan sejak Maret 2021 bersama Kota Tual. Ekspor komoditas KP dari Biak Numfor kali ini ada sebanyak 28 ton melalui pesawat kargo dari Sriwijaya Air. 

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP menyebutkan, ekspor perdana itu merupakan langkah bahwa KKP turut mengawal perekonomian Indonesia Timur, khususnya Papua. Biak menjadi hub ekspor untuk produk perikanan dari wilayah Papua, seperti Nabire, Jayapura, Serui, dan Bintuni, yang berada pada WPPNRI 717 yang kaya ikan bernilai ekonomis tinggi seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, lobster, dan kepiting. Ekspor ini menjadi langkah awal yang baik bagi Kabupaten Biak Numfor unutk dapat memasarkan produknya ke luar negeri.