Melonjaknya biaya pengiriman lewat laut mencapai tahap tidak wajar, yang membuat sejumlah ekspor tertahan. Itu ironis karena, di tengah pandemi Covid-19, permintaan ekspor mebel produksi Jepara justru meningkat. Desing mesin gerinda nyaring terdengar dari rumah produksi Jepara Asia Mas Furniture di Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Rabu (25/8/2021) siang. Sambil mengenakan masker, sejumlah pekerja laki-laki dan perempuan dengan telaten memoles mebel perpaduan kayu dengan resin. 

Berjarak sekitar 25 meter, di bangunan lainnya, kardus-kardus beragam ukuran berisi mebel siap ekspor menumpuk hingga menyesaki gudang berukuran 1.800 meter persegi tersebut. Tingginya tumpukan kardus hingga lebih dari 2 meter. Adapun luas total gudang CV JAMF ialah 7.500 meter persegi. ”Ini dampak dari buyer (pembeli) yang sulit mencari kontainer karena ocean freight (tarif pengiriman lewat laut) melonjak 400-500 persen. Mereka minta jangan dikirim dulu. Akibatnya menumpuk dan cashflow (arus kas) menjadi tersendat,” kata Eri Agus Susanto, pemilik Jepara Asias Mas Furniture (JAMF). 

Di sisi lain, pembeli meminta barang tidak dikirim dulu. Selain kesulitan mencari kontainer, dari informasi yang ia terima, barang juga masih menumpuk di pelabuhan negara tujuan. Apabila biasanya ia mengirim hingga delapan kontainer per bulan, hingga Rabu (25/8) baru satu kontainer yang dikirim pada Agustus 2021. Kondisi itu menjadi tantangan bersama para pelaku industri ekspor. Menurut dia, apabila produk yang dihasilkan tidak betul-betul unik atau menarik, tidak akan dibeli. ”Yang bertahan hanya yang membuat produk itu yang menjual serta harganya tak mahal. Ini benar-benar menjadi seleksi alam. Yang kuat yang bertahan,” katanya.

Tahun ini Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan tangkap Rp 1 triliun. Jumlahnya ditargetkan meningkat jadi Rp 12 triliun tahun 2024. Peningkatan PNBP dinilai perlu dikendalikan guna mencegah potensi produksi yang eksploitatif dan merusak sumber daya alam.

Indonesia menjadi pemimpin pertumbuhan sekaligus kiblat perdagangan elektronik (e-commerce) di kawasan Asean. Hal ini ditopang besarnya jumlah penduduk, penetrasi internet yang kuat, menjamurnya perusahaan rintisan (startup), perilaku belanja daring, dan  keberadaan startup dengan valuasi diatas US$ 1 milliar (unicorn). Seiring dengan itu, pemerintah dan Komisi VI DPR sepakat segera menyelesaikan pengesahan RUU tentang Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Asean Agreement on Electronic Commerce/AAEC). Komisi VI akan membawa RUU  AAEC  Asean sebagai upaya peningkatan pembicaraan tingkat II pada sidang paripurna DPR. Hal tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan pemerintah, Rabu (25/8).

Menteri perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menerangkan, persetujuan ini merupakan payung kerja sama perdagangan melalui sistem elektronik antar pemerintah di Asean sebagai upaya meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa, daya saing pelaku usaha dalam negeri, dan memperluas kerjasama melalui pemanfaatan niaga elektronik di Asean. "Manfaat tersebut diharapkan juga akan mendorong proses transformasi Indonesia menjadi ekonomi digital yang maju dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat UUD," kata Mendag Lutfi.

Dalam rapat kerja ini, perwakilan dari sembilan fraksi memberikan dukungan penuh untuk segera menyelesaikan proses ratifikasi RUU AAEC. Arus ekonomi digital telah masuk gelombang kedua dan ketiga dengan munculnya pemain-pemain di sektor baru. Contohnya, health tech yang diisi Halodok, Aido health, lalu educatioin technology seperti ruang guru, Zenius, serta financial technology, seperti Dana, Ovo, dan link aja. "Kami optimistis, target transaksi Rp 395 trilliun tahun ini tercapai. Ada dua yang kami ukur, yakni aktivitas nilai transaksi dan juga total onboarding new UKM ke platform," kata Lutfi. (YTD)

Perusahaan e-commerce milik Grup Djarum, PT Global Digital Niaga atau Blibli. com, dikabarkan tengah menyiapkan rencana penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. Blibli ditargetkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal 2022. Bloomberg melaporkan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh orang terkaya nomor satu di Indonesia versi Forbes, yakni duo Hartono pemilik Grup Djarum dan PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) tersebut, telah memilih penasihat terkait rencana IPO Blibli. Perusahaan menunjuk Credit Suisse Group AG dan Morgan Stanley. “Saat ini, perundingan berada pada tahap awal, dan ukuran IPO dapat bergantung pada bisnis mana yang dimasukkan,” kata sumber tersebut, Kamis (26/8). 

Menanggapi isu tersebut, manajemen Blibli.com melalui VP Public Relations Blibli Yolanda Nainggolan menyatakan, pihaknya sangat terbuka dengan opsi terbaik yang dapat mempercepat pengembangan ekosistem dalam memberikan solusi inovasi kepada para pelanggan. 

Sementara itu, Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi secara langsung dari Blibli.com terkait rencana IPO. Meski demikian, otoritas menyambut baik langkah perusahaan e-commerce tersebut untuk melantai di BEI. ”Tentunya kami menyambut baik rencana IPO tersebut dan siap berdiskusi dengan para owner, founder, dan jajaran manajemen perseroan,” ucapnya. 

Lebih lanjut, sebagai e-commerce Indonesia yang telah beroperasi selama 10 tahun, Blibli telah diperkuat dengan ekosistem teknologi dan bisnis menyeluruh yang mencakup B2C, B2B, B2B2C, dan B2G yang fokus dalam mengembangkan bisnis memberikan solusi nyata guna membangun kepercayaan dengan memberikan pengalaman ritel terbaik kepada pelanggan, memberdayakan mitra bisnis, dan menciptakan inovasi solusi nyata untuk stakeholders lewat strategi omnichannel yang terintegrasi dan menyeluruh.

Pergerakan inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food bakal lebih stabil sejalan dengan dibentuknya Badan Pangan Nasional (BPN) oleh Presiden Joko Widodo. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pembentukan BPN bersifat perpindahan koordinasi, di mana perumus kebijakan yang awalnya berada di Kementerian Perdagangan, menjadi di bawah BPN. Sehingga, apabila ditilik dari arah inflasi barang bergejolak, menurut Josua, terlihat bahwa peran dari komponen tersebut cenderung makin terbatas dalam pergerakan inflasi. “Komponen tersebut cenderung hanya berperan signifikan ketika terjadi panen raya atau menjelang Lebaran,” kata dia kepada Bisnis, Rabu (25/8).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan dibentuknya BPN makin menegaskan bahwa koordinasi yang dijalankan oleh sejumlah lembaga selama ini tidak berjalan dengan baik. Lembaga tersebut adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, dan Perum Bulog, yang memang bertugas menjaga pasokan pangan sehingga harga jual lebih terkendali. “Namun pada perkembangannya, kita melihat ternyata masalah volatilitas harga pangan masih sering kita temui. Tetapi, apakah BPN efektif menjaga inflasi harga pangan, masih perlu waktu untuk membuktikan,” ujarnya.

Perbaikan kinerja ekspor sektor perikanan menjadi energi baru dalam rangka perbaikan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Bali. Ekspor perikanan per Juli 2021 menunjukkan peningkatan yang sekaligus menjadi awal bergeliatnya roda ekonomi daerah di tengah pandemi Covid-19. Indikator perkembangan lalu lintas ekspor perikanan di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan terjadi pemulihan secara bertahap sejak Mei hingga Juli 2021.

Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan (BKIPM) Semarang Raden Gatot Perdana mengatakan volume ekspor perikanan Jateng mencapai 3.552 ton selama Juli 2021 atau meningkat 38% dibandingkan dengan Juni 2021 sebesar 2.565 ton. “Perbaikan ekonomi bidang perikanan ini terutama terlihat dari kinerja ekspor Jateng pada bulan ini yang terserap ke sejumlah negara seperti China, Jepang, Amerika Serikat, Malaysia dan Taiwan,” katanya, Kamis (26/8). Sedangkan dari sisi nilai ekspor perikanan pada Juli 2021 mencapai Rp429 miliar atau naik 12% dibandingkan dengan bulan sebelumnya Rp382 miliar.

Lima besar komoditas ekspor unggulan dari produk perikanan adalah daging rajungan, cumi-cumi, surimi, sisik ikan, udang, ikan kakap, ikan swangi dan ikan kuro. Pertumbuhan ekonomi Jateng di bidang perikanan juga terlihat dari catatan Balai KIPM Semarang sebagai otoritas kompeten dari Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga akhir semester I/2021 telah bertambah tiga Unit Pengolahan Ikan (UPI) baru dan dua Instalasi Karantina Ikan milik swasta.“Hal tersebut menjadi bukti dan energi baru dalam mendukung perbaikan ekonomi nasional di Jawa Tengah, dimana pergerakan roda ekonomi mulai terlihat,” jelas Gatot.

Pemerintah dan Komisi VI DPR sepakat untuk segera menyelesaikan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Asean Agreement on E-Commerce/AAEC). Komisi VI DPR sepakat membawa RUU AAEC ke pembicaraan tingkat II pada sidang paripurna DPR. “Persetujuan ini merupakan payung kerja sama perdagangan melalui sistem elektronik antarpemerintah di Asean dan sebagai upaya meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa, daya saing pelaku usaha dalam negeri, dan memperluas kerja sama melalui pemanfaatan niaga elektronik di Asean,” tutur Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Rabu (25/8) .Lutfi mengemukakan ratifikasi persetujuan ini memiliki urgensi tinggi karena secara tidak langsung akan mempercepat upaya transformasi perdagangan secara digital. “Dengan makin pesatnya pertumbuhan perusahaan rintisan di Indonesia, Indonesia bahkan menjadi kiblat pertumbuhan niaga elektronik di Asean,” jelasnya.

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menolak perencanaan penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif dan pajak penghasilan (PPh) badan minimal 1% dalam RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan RUU KUP. Kedua aturan itu dianggap hanya akan merugikan konsumen dan industri ritel dalam negeri. Ketua Umum Aprindo Roy N. Mandey menerangkan, pengenaan PPN pada sejumlah bahan pokok  hanya akan membebani daya beli konsumen dan masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah. Roy menilai, perbedaan tarif PPN antara ritel modern dan tradisional untuk barang yang sama tidak  membuat konsumen lebih memilih pasar tradisional. Hal yang terjadi justru perbedaan. "Selain itu, akan sering terjadi  dispute dalam pengawasan dan pemeriksaan berbagai jenis barang pada ritel yang jumlah unit penjaga stok besar dan keragaman yang signifikan. 

Sementara itu, Ketua BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Mardani H. Maming mengatakan, jika pengusaha kuat, negara pasti akan kuat hampir semua negara bangsa percaya dengan kalimat ini. "Kami berharap, kebijakan RUU KUP tidak bertentangan dengan semangat menumbuhkan wirausaha muda Inodnesia. Kita semua tahu, pendemi Covid-19 menjadi pukulan bagi pengusaha. Sebanyak 80% merasakan dampak negatif pendemi," kata Maming. Beliau menerangkan, sebanyak 58% pengusaha melaporkan penurunan pendapatan hingga 81%. Lalu sebanyak 91% pengusaha muda belum menyadari bantuan dari pemerintah, termasuk sosialisasi pengurangan pajak dan insentif lainnya. (YTD)

Bank Indonesia dan bank sentral Thailand, yakni Bank of Thailand, menjalin kerja sama yang memungkinkan sistem pembayaran dengan cara kode cepat (QR code) antar kedua negara. Dengan kerja sama ini,konsumen dan pedagang di kedua negara bisa melakukan dan menerima pembayaran untuk barang dan jasa lintas negara. Sistem pembayaran ini dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada triwulan I-2022. Pengguna telepon seluler Indonesia dan Thailand dapat menggunakan aplikasi pembayaran ataupun untuk transaksi e-dagang lintas negara dengan memindai QR code di telepon seluler.

Selain merilis ketentuan bank digital di POJK tentang Bank Umum, Otoritas Jasa Keuangan juga mereformasi proses perizinan produk melalui POJK tentang penyelenggaraan produk bank umum. Melalui POJK tersebut, OJK memenuhi janjinya untuk merelaksasi perizinan berbasis regulasi/peraturan (rules based) menjadi supervisi berbasis prinsip (principles based). Perubahan ini memang sangat signifikan, namun terbatas. Rezim principles based hanya berlaku bagi produk bank lanjutan, bukan produk dasar. OJK mendefinisikan produk bank lanjutan sebagai produk, layanan, dana atau jasa yang berbasis teknologi informasi, berkaitan dengan kegiatan lembaga jasa keuangan selain bank, memerlukan izin dari otoritas lain atau bersifat kompleks.

Meski bersifat terbatas, perubahan radikal ini patut diapresiasi. Rezim principles based sejalan dengan karakter bank digital yang membutuhkan kecepatan dalam menciptakan berbagai inovasi baru. Dengan pemangkasan proses perizinan produk, bank digital semakin tertantang untuk melakukan terobosan baru namun tetap dalam koridor ketentuan.

Dalam memproses izin produk bank lanjutan, OJK memperkenalkan tiga mekanisme. Pertama, izin dengan proyek uji coba terbatas (piloting review). Bank melakukan piloting review sebelum mengajukan izin kepada OJK dan dibuktikan dalam kegiatan proof on concept. Kedua, izin tanpa melalui piloting review. Berdasarkan pertimbangan tertentu, bank dapat mengajukan izin kepada OJK tanpa melakukan piloting review terlebih dahulu. Ketiga, izin dengan pemberitahuan (instant approval). Bank mengajukan izin melalui pemberitahuan kepada OJK.