Ekonomi
( 40554 )Tiba-tiba JPMorgan Rekomendasikan Obligasi China, Ada Apa?
Bank investasi multinasional asal Amerika Serikat (AS), JPMorgan mulai menghindari saham-saham di pasar modal China, namun mereka mendekati pasar obligasi China dan mulai membelinya.
Analis dari JPMorgan, Joyce Chang percaya bahwa tindakan keras peraturan pemerintah China di bawah Presiden Xi Jinping akan terus memanas dan akan menciptakan tekanan ke kelompok pasar dan industri utama di pasar saham Tiongkok.
Pekan ini, pihak Beijing memanggil perusahaan aplikasi ride-hailing, Didi Global dan Meituan atas perilaku yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut. Hal ini membuat saham Didi ambles hingga 37% selama 3 bulan terakhir, sementara saham Meituan ambruk 19%.
China juga berusaha mengontrol lebih besar dari saham yang terdaftar di bursa China. Presiden Xi Jinping mengatakan dia menginginkan agar bursa saham di Beijing lebih fokus pada entitas kecil dan menengah.
Langkah berani Beijing yang ingin mengendalikan perusahaan teknologi kuat di China seperti Ant Group Co. Didi Global dan lainnya sempat membuat investor global melarikan diri karena khawatir adanya pengontrolan data yang lebih ketat di China, sementara itu, hubungan dengan Washington juga tetap sulit.
Namun dia percaya dengan membeli obligasi pemerintah China adalah cara yang strategis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih terhadap pertumbuhan ekonomi, di saat investor sedang membatasi risiko kerugian yang ditimbulkan akibat penurunan harga saham di bursa China terkait dengan tindakan keras regulasi oleh pemerintah China.
"Cara terbaik untuk masuk ke pasar keuangan China saat ini sebenarnya adalah masuk di pasar obligasi pemerintahnya," kata Chang.
"Obligasi pemerintah China saat ini masih memiliki imbal hasil yang sangat menarik dibandingkan dengan negara-negara lain." tambah Chang.
Kalsel Targetkan 10.700 Hektare Peremajaan Sawit
Kalsel merupakan sebuah daerah yang menjadi lokasi peningkatan produksi kelapa sawit melalui peremajaan sawit rakyat (PSR) di Indonesia, baik itu sawit rakyat swadaya maupun plasma.
Bahkan tahun ini, Pemprov Kalsel melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalsel dalam rangka mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelajutan, menargetkan 10.700 hektare lahan.
Luasan lahan ini disentuh dalam program peremajaan sawit hingga 2021 di Bumi Lambung Mangkurat yang dananya bersumber dari Dana Badan Pengelola Dana Pembangunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Dalam rangka peningkatkan sarana dan prasarana melalui pemberian bantuan jalan kebun dan jembatan kebun, saprodi, mesin pertanian serta alat transportasi melalui dana Badan Pengelola Dana Pembangunan Kepala Sawit (BPDPKS) serta dukungan dari dana APBN dan APBD provinsi atau kabupaten.
Jumlah Investor Saham Baru Bertambah 1 Juta dalam 8 Bulan
Sejak awal tahun hingga 31 Agustus 2021 tercatat jumlah investor saham baru bertambah sebanyak 1 juta single investor identification (SID). Bursa Efek Indonesia mencatat per akhir bulan lalu total sudah terdapat sekitar 2,7 juta SID saham.
Adapun jumlah pertumbuhan investor saham baru itu melonjak hanya dalam delapan bulan saja pada tahun ini. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 lalu dengan 590.658 SID, maka jumlah investor saham baru hingga akhir Agustus lalu itu meningkat hampir dua kali lipat.
Inarno menyebutkan lonjakan jumlah investor baru itu karena optimalisasi digital yang dimulai sejak tahun 2019 dan dilanjutkan dengan sinergi serta kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan pasar modal.
Jumlah investor baru pasar modal sampai dengan 31 Agustus 2021 mencapai 2,22 juta investor. Artinya, angka itu naik hampir dua kali lipat dari pencapaian tahun lalu, sehingga total investor pasar modal saat ini adalah 6,1 juta investor.
Bank Digital sebagai Branchless Banking
Perkembangan teknologi semakin maju, bahkan sangat pesat di era Pandemi Covid-19 seperti saat ini karena masyarakat menginginkan kemudahan-kemudahan dalam mengakses berbagai layanan dalam bermacam bisnis Industri. Industri perbankan juga berlomba dalam memberikan layanan berbasis digital karena telah menjadi gaya hidup saat ini dan masa depan dalam kehidupan masyarakat. Perbankan digital memberikan pelayanan selayaknya bank konvensional secara umum, namun memiliki perbedaan yaitu segala urusan pelayanan perbankan dilakukan secara mandiri melalui smartphone. Perbankan digital memungkinkan pelanggan untuk meperoleh layanan secara self service tanpa harus datang ke kantor.
Ada beberapa perbedaan antara bank digital dan m-banking, sms banking, dan e-banking maupun lainnya yang berbasis internet. perbedaan itu adalah layanan m-banking, sms banking, dan e-banking merupakan layanan sendiri yang bisa diakses lewat smartphone dengan fitur mulai dari pembayaran, pembelian, transfer, sampai dengan penarikan tunai tanpa kartu di mesin ATM. Di benua Asia ada WeBank dari Tiongkok yang tidak dikendalikan oleh bank tapi oleh fintech Tencent. Tidak ada izin operasi sebagai bank, tidak ada kantor cabang, hanya kantor-kantor pusat di Tencent.
Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), bank digital didefinisikan sebagai Bank Berbadan Hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan usaha yang utamanya melalui elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat. Selain wajib menyediakan modal inti senilai Rp 10 trilliun, ada beberapa syarat yang ditetapkan OJK untuk bank digital. Yaitu pertama memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital dan prudent dan berkesinambungan.
Perkembangan bisnis bank digital memberikan banyak harapan terhadap layanan yang lebih baik kepada masyarakat karena mudahnya diakses dimanapun dan kapanpun. Selain itu dengan adanya penghematan belanja modal serta biaya operasional mendirikan untuk kantor diharapkan juga dapat menekan biaya operasional bank yang berujung pada tingkat suku bunga menjadi lebih menarik dan kompeitif. Jadi, kita akan melihat dan melayani perbankan yang lebih praktis, lebih mudah, cepat, dan efisien kapanpun dan dimanapun. (YTD)
Industri Kuliner Sumbang PDB Rp 455 Triliun
Industri kuliner menyumbang produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 455,55 triliun atau 40,13% pada 2020. Kontribusi tersebut berpotensi terus meningkat, mengingat Indonesia memiliki 50% bumbu dan bahan makanan dunia. “Kuliner Indonesia memiliki kekuatan dan potensi untuk lebih dikenal di dunia. Dengan keragaman kulinernya, di mana terdapat kurang lebih 5.300 masakan khas Nusantara. Indonesia kaya akan kesempatan untuk memilih representasi diri terbaik melalui cita rasa di lidah kepada bangsa lain di dunia,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam acara konferensi pers Bocuse d’Or, secara daring, Senin (30/8)
Oleh karena itu, Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memiliki tanggung
jawab untuk terus meningkatkan
dan mengembangkan subsektor
kuliner. Salah satu upaya yang
dilakukan adalah dengan keikutsertaan Indonesia dalam kompetisi kuliner terbesar dan paling
bergengsi di dunia, yaitu Bocuse
d’Or, yang akan diselenggarakan
pada 26–27 September 2021, di
Lyon, Prancis.
Bocuse d’Or dianggap sebagai
olimpiade di bidang kuliner, yang
akan mempertandingkan 24 chef
terbaik dunia yang sudah lolos
seleksi melalui kompetisi tingkat
regional.
UU Keamanan Data Tiongkok Resmi Berlaku
Undang-Undang baru tentang keamanan data di Tiongkok resmi mulai berlaku pada Rabu (1/9), UU ini bertujuan memperketat pengawasan terhadap sektor teknologi raksasa negara itu. UU ini juga berusaha untuk memperketat ikatan pada raksasa perusahan-perusahaan teknologi Tiongkok, dan apa yang mereka lakukan dengan informasi data dari ratusan juta pengguna. Tiongkok telah mengisyaratkan isu keamanan nasional sebagai pembenaran untuk membuat Undang-Undang tersebut. Pasalnya ketika perusahaan-perusahaan Tiongkok ingin membuka cabang di luar negeri, pihak berwenang berhak merasa khawatir jika data domestik akan di tangan asing.
Cakupan UU-nya pun tergolong luas. Mencakup data yang tersimpan dan ditangani di dalam perbatasan Tiongkok serta data diluar negeri yang dapat membahayakan keamanan nasional Tiongkok atau hak-hak warganya. "Ini menandakan bakal ada kontrol yang lebih ketat atas transfer data lintas batas," ujar Angela Zhang, profesor hukum di University of Hong Kong kepada AFP. Undang-Undang tersebut mulai berlaku ditengah lonjakan tekanan yang dialami perusahaan-perusahaan teknologi di Tiongkok untuk mengikutinya, setelah selama bertahun-tahun mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi.
Baru-baru ini, Negeri Tirai Bambu juga mengesahkan undang-undang keamanan data informasi pribadi, yang mulai berlaku pada November mendatang. UU ini bertujuan membatasi pengumpulan data pengguna oleh perusahaan. Sedang UU keamanan siber kontroversial yang berlaku sejak 2017 mengkodifikasi pembatasan tentang apa yang dapat dipublikasikan oleh pengguna internet secara online, termasuk apapun yang merusak kehormatan nasional, mengganggu tatanan ekonomi atau sosial atau ditujukan menggulingkan sistem sosialis. (YTD)
Ekspor Andaliman dari Sumut ke Jerman Berlanjut
Ekspor andaliman atau "merica batak" dari Sumatera Utara ke Jerman berlanjut setelah ekspor perdana dilakukan Maret 2021.
"Setelah ekspor perdana andaliman ke Jerman pada Maret 2021 dengan volume 574 kilogram, pada Agustus ada pengiriman lagi sebanyak 1.200 kilogram," ujar Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Belawan, Andi Yusmanto di Medan, Minggu.
Andaliman yang diekspor ke Jerman itu. merupakan produksi dari Kabupaten Samosir, Sumut. Kalau sebelumnya nilai ekspor 574 kilogram itu sebesar Rp431 juta, maka yang 1.200 kilogram tersebut senilai Rp709,715 juta.
"Syukur masih terus ada permintaan andaliman dari Jerman dan petani serta eksportir Sumut juga masih bisa terus memenuhinya,"katanya.
BPUI: PMN Rp 20 Triliun Segera Cair untuk Selesaikan Kasus Jiwasraya
Wakil Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Hexana Tri Sasongko memperkirakan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2021 sebesar Rp20 triliun akan segera cair pada awal September 2021 untuk menyelesaikan permasalahan PT Asuransi Jiwasraya.
Adapun kebutuhan dana untuk BPUI mampu menyelesaikan persoalan Jiwasraya adalah Rp26,7 triliun yang awalnya akan dipenuhi dari PMN 2021 sebesar Rp20 triliun, PMN 2022 senilai Rp2 triliun, dan fund raising internal BPUI sebesar Rp4,7 triliun.
Namun Hexana mengatakan alokasi PMN untuk BPUI sebesar Rp2 triliun pada tahun 2022 ditiadakan. "Kami mendapat informasi dalam rapat koordinasi Kementerian Keuangan bahwa tahun anggaran 2022 untuk BPUI tidak ada alokasi PMN Rp2 triliun," ujarnya.
Maka dari itu, ia menyebutkan BPUI akan mencari upaya lain untuk menutup alokasi PMN tahun 2022 tersebut, sehingga total fund raising internal akan naik menjadi Rp6,7 triliun.
Astra Siap Tambah Ivestasi di Bisnis Digital
Grup Astra melalui PT Astra Digital Internasional (Astra Digital) serius terjun ke bisnis digital yang meningkat sejak pandemi Covid-19. Astra terbuka untuk berinvestasi atau menjalin kolaborasi dengan semua perusahaan rintisan atau startup dari berbagai sektor industri. “Kami membuka diri untuk berkolaborasi dan meningkatkan nilai bagi kedua pihak, baik dari sisi Astra maupun startup-nya sendiri,” kata Direktur PT Astra Digital Internasional Wiwie Yudiyanto dalam acara workshop wartawan Industri secara virtual, akhir pekan lalu.
Wiwie menerangkan, Astra Digital tidak mengkhususkan diri untuk berinvestasi di satu industri tertentu.
Hal ini sudah dibuktikan
ketika Astra berinvestasi di
Sayubox dan Halodoc.
Di Sayurbox, Astra Digital
telah mengelontorkan investasi sebesar US$ 5 juta atau
setara Rp 70 miliar (kurs Rp
14.000 per dolar AS), dan
Halodoc US$ 35 juta atau
setara Rp 490 miliar.
Wiwie menambahkan,
Astra Digital juga bekerja
sama dengan Gojek untuk
membuat gofleet, layanan
untuk membantu para driver
Gojek dalam segi penyediaan
kendaraan. Investasi perusahaan di Gojek mencapai US$
250 juta atau Rp 3,5 triliun.
Lahan Pertanian, Petani Kakao Sumatera Barat Mulai Jenuh
Petani kakao di Sumatera Barat mulai jenuh dan beralih ke tanaman pangan. Hal itu tercermin dari luas lahan kakao yang kian menyusut. Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural, dan Perkebunan Sumbar, luas lahan kakao untuk perkebunan rakyat pada 2020 sekitar 84.942 hektar (ha) dengan produksi 44.033 ton per tahun. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultural, dan Perkebunan Sumbar Safrizal mengakui bahwa tanaman kakao di Sumbar memang mulai ditinggalkan oleh Petani.
"Selain adanya hama seperti tupai dan kutu, petani pun mulai jenuh dengan perawatan manja dari kakao tersebut," kata pria yang akrab disapa Jejeng ketika dihubungi Bisnis, Minggu (29/8). Dia sangat menyayangkan makin berkurang luas tanaman kakao Sumbar, mengingat dulu Jusuf Kalla sewaktu menjadi Wapres, telah menjadikan Kabupaten Padang Pariaman sebagai sentra kakao sekaligus produksi coklat di Sumbar. "Tapi kini di Padang Pariaman itu sendiri juga kakaonya dibabat dan dialihfungsikan ke tanaman pangan," ujarnya
Jejeng mengatakan cukup prihatin melihat kondisi tanaman kakao di Sumbar, yang dari tahun ke tahun luas lahannya terus berkurang. "Harga kakao cukup bagus, bisa mencapai Rp25.000 per kilo gramnya. Cuma ya itu, petani merasa direpotkan harus intens merawat tanaman kakonya, karena kakao jenis komoditi yang cukup manja, sehingga butuh perawatan," tuturnya. Untuk tanaman kakao, petani harus rajin dan intens memantau dahan-dahan yang rasanya harus dipangkas. Bila tidak dilakukan pemangkasan dahan-dahan, kakao sulit untuk berbuah lebat. (YTD)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









