NOICE, perusahaan rintisan teknologi yang menghadirkan paltform konten audio lokal terkemuka di indonesia, memperoleh pendanaan Pra-Seri A dari Alpha JWC Ventures, Go-Ventures, Kinesys Group, Kenangan Fund, dan sejumlah angel investors lain. Namun, tak disebutkan berapa nilai pendanaannya. Chief Executive Officer NOICE Radio Ardian mengatakan, dana yang diperoleh akan digunakan untuk meningkatkan performa NOICE di tiga area kunci. Pertama, pengembangan teknologi, khususnya pada fitur live audio terbaru yang akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Kedua, dana digunakan untuk membiayai pengembangan konten original. Ketiga, untuk merekrut tenaga-tenaga berpengalaman yang memiliki latar belakang terbaik di bidangnya. "Kami bersyukur, saat ini, NOICE tercatat sebagai jaringan podcast terbesar di Indonesia dengan lebih dari 100 program konten original, termasuk radio dan audiobook," jelasnya. Loyalitas tersebutnya membuktikan betapa menjanjikannya masa depan industri media audio dan tren ekonomi kreator. Tidak hanya dari sisi konten yang didengarkan di aplikasi, jumlah pengguna NOICE juga telah meningkat 144% selama satu tahun terakhir.

Niken Sasmaya menambahkan dalam waktu dekat, NOICE akan memperkenalkan fitur audio vertikal terbarunya, yaitu NOICE live, sebagai fitur pelengkap podcast, audiobook, dan radio streaming. "Keunggulan yang kami miliki adalah konten orisinal berkualitas yang tersedia hanya di NOICE. Kami berkolaborasi dengan berbagai kreator monten berbakat, mulai kreator pemula hingga selebritis," tutur Niken. (YTD)

Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dengan sejumlah mitra dagang utama diharapkan bisa menciptakan stabilitas rupiah dan menggairahkan kerja sama. Transaksi perdagangan ekspor-impor dan investasi Indonesia dengan empat mitra dagang utama kini tidak lagi menggunakan mata uang dollar AS, melainkan menggunakan mata uang lokal negara masing-masing. Hal ini bisa meningkatkan efisiensi dunia usaha sehingga tak perlu lagi menukar mata uang mereka dalam perdagangan dan investasi. Keempat negara mitra dagang utama Indonesia yang sudah sepakat menggunakan mata uang lokal (local currency settlement/LCS) dalam bertransaksi adalah China, Jepang, Malaysia, dan Thailand. China menjadi negara terbaru yang mengumumkan kerja sama penggunaan mata uang lokal dengan Indonesia, yakni pada Senin (6/9/2021). Adapun kesepakatan kerja sama LCS dengan Jepang dan Malaysia dicapai pada awal Agustus lalu serta Thailand pada Desember 2020.

Kesepakatan penggunaan mata uang lokal itu tidak lepas dari perundingan Bank Indonesia (BI) dengan bank sentral setiap negara, yaitu Bank Sentral China, Bank Negara Malaysia, dan Bank Sentral Thailand. Khusus Jepang, kesepakatan tidak dilakukan oleh bank sentral negara itu, tetapi oleh Kementerian Keuangan Jepang (JMOF).Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan,kerja sama ini merupakan upaya berkelanjutan BI untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam transaksi perdagangan dan investasi dengan sejumlah negara mitra. Dengan demikian, transaksi perdagangan dan investasi yang melibatkan kedua negara akan menggunakan mata uang lokal setiap pihak dan tidak lagi menggunakan dollar AS.

Pengusaha mengusulkan ke pemerintah untuk melakukan moratorium alias penghentian sementara untuk aturan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengusaha menilai proses hukum PKPU berada dalam kondisi yang menekan pengusaha.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, PKPU pada dasarnya adalah proses untuk membantu perusahaan sebagai pihak yang memiliki utang alias debitur untuk mencari jalan keluar pembayaran utang yang tersendat. Pada kenyataannya, proses hukum PKPU justru hanya membuat perusahaan menjadi rawan dipailitkan.

Dalam data yang dipaparkan pihaknya, sepanjang tahun 2020 hingga sekarang sudah ada 1.298 perusahaan yang menghadapi kasus kepailitan. Dia memperkirakan angkanya masih akan terus bertambah.

Hal itu dapat terjadi karena dasar hukum kepailitan dan PKPU masih kurang adil bagi debitur. Misalnya saja, pengajuan PKPU yang seharusnya merupakan ranahnya debitur untuk mencari jalan keluar atas utang-utangnya justru malah dipakai kreditur untuk menyelesaikan utangnya.

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2021 mencapai 144,8 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan akhir Juli 2021 yang sebesar 137,3 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor atau 8,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Bl menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Menurut Erwin, peningkatan posisi cadangan devisa pada Agustus 2021 terutama terjadi karena adanya tambahan alokasi special drawing rights (SDR) sebesar 4,46 miliar SDR atau setara 6,31 miliar dolar AS yang diterima oleh Indonesia dari Dana Moneter Internasional (IMF).

Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBC) resmi memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (Local currenly settlement/LCS) antara Indonesia dan Tiongkok pada Senin (6/9). Kerangka kerja sama ini meliputi antara lain, penggunaan quotasi nilai tukar secara langsung (direct quotion) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang rupiah dan yuan. "Selain dengan Tiongkok, saat ini BI juga memiliki kerangka kerja sama LCS dengan beberapa negara mitra lainnya, yaitu Jepang, Malaysia dan Thailand," ujar Erwin Haryono Kepala Departement  Komunikasi BI pada Senin (6/9). Implementasi kerja sama ini, lanjut dia, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan BI untuk mendorong penggunaan mata uang lokal yang lebih luas dalam menyelesaikan transaksi perdagangan dan investasi langsung dengan berbagai negara mitra. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengkaji dan Pengembangan Kementerian Perdagangan Kasan mengatakan, kesepakatan ini akan memberikan manfaat bagi kedua negara. Dari sisi Indonensia, volume transaksi perdagangan dengan Tiongkok , baik dari sisi ekspor maupun impor, terus meningkat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir," kata dia.

Untuk mendukung operasional aliansi kerangka LCS menggunakan rupiah dan yuan ini, Erwin menambahkan, BI dan PBC telah menunjuk beberapa bank di negara masing-masing untuk berperan sebagai ACCD adalah bank-bank yang dipandang telah memiliki kemampuan untuk memfasilitasi transaksi rupiah dan yuan sesuai kerangka kerja sama LCS yang telah disepakati. (YTD)

Indonesia dan Tiongkok resmi menggunakan skema pembayaran local currenly settlement (LCS) mulai Senin (6/9). Artinya, transaksi bilateral Indonesia dan Tiongkok akan menggunakan mata uang lokal kedua negara, yakni rupiah dan yuan, tidak lagi menggunakan dollar AS. Kesepakatan ini dianggap menguntungkan industri alas kaki yang banyak memborong bahan baku dari Tiongkok. Kemudian, industri padat karya ini menjual produk dalam dollar AS ke pasar ekspor. 

Direktur Eksekutif Asosiasi Persatuan Indonesia (Aprisondo) Firman Bakrie menerangkan, pada prinsipnya, setiap mata uang pasti fluktuatif. Selama itu, pembeli alas kaki nasioanal kebanyakan dari Eropa dan AS dan menggunakan dollar AS. Disisi lain Firman menerangkan PPKM dan pembelajaran tatap muka (PTM) di beberapa daerah bakal berdampak positif terhadap pasar domestik  alas kaki. "Begitu ada sekolah tatap muka, ekspektasi pemain lokal adalah sudah ada market. Ketika itu sudah ada, mereka langsung berencana order ke pabrik. Memang, secara nilai belum siginifikan ya, tetapi sudah jauh lebih baik dibandingkan dua bulan terakhir pas PPKM darurat level 3-4, ujar dia. Dia berharap PPKM dapat lebih dilonggarkan, seiring turunnya kasus baru Covid-19 dan seiring naiknya vaksinasi. Firman meminta industri alas kaki dapat beroperasi 100% dengan satu shift, kapasitas produksi hilang 10-15%, "Kami berharap tidak ada lagi pengetatan sampai akhir tahun nanti. Sebab kami sedang mengejar momentum Natal dan Tahun Baru baik untuk domestik dan ekspor," Kata Firman. 

Sebelumnya, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) Kasan mengatakan, LCS mengurangi ketergantungan  terhadap dollar AS. LCS juga diharapkan memicu efisiensi biaya transaksi, karena selama ini terjadi dua kali dalam konversi dalam transaksi. (YTD)

Provinsi Sumatera Utara hingga kini masih rutin mengekspor kubis ke mancanegara, seperti Malaysia dan Taiwan. Hingga awal September 2021, sudah ada ekspor kubis sebanyak 9,3 ton dengan total nilai Rp28,67 miliar.

Ekspor kubis dari Sumut pada tahun 2020 tercatat sebanyak 22,6 ton senilai Rp68,8 miliar dengan tujuan ekspor ke Taiwan, Malaysia, dan bahkan Singapura. Andi Yusmanto menyebutkan kubis yang diekspor memiliki standar tinggi, termasuk dalam jumlah berat kubis per buahnya.

MDI Ventures tengah menyiapkan 2 investee untuk menjadi unicorn atau perusahaan dengan nilai valuasi mencapai US$ 1 miliar. Anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) itu juga menargetkan bisa mendapatkan dana kelola hingga US$ 900 juta atau setara Rp 12,78 triliun (kurs Rp 14.200) tahun ini.

Direktur Strategic Portfolio Telkom, Budi Setiawan Wijaya mengakui isu yang beredar, bahwa MDI Ventures tengah mempersiapkan 2 perusahaan rintisan untuk menjadi unicorn dalam waktu dekat ini.

Budi menjelaskan MDI Ventures tahun ini menargetkan dana kelolaan sekitar US$ 900 juta. Namun dana itu tidak seluruhnya berasal dari internal perusahaan, sekitar US$ 200 juta akan berasal dari investor eksternal.

Budi menegaskan bahwa MDI dalam melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan rintisan mempertimbangkan dengan baik dari sisi risikonya. Termasuk mempertimbangkan pendapat dari dewan expertise.

Bank Indonesia (BI) dan People's Bank of China (PBC) secara resmi memulai implementasi kerja sama penyelesaian transaksi bilateral dengan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS) antara Indonesia dan China.

Kerangka kerja sama tersebut meliputi penggunaan kuotasi nilai tukar secara langsung (direct quotation) dan relaksasi regulasi tertentu dalam transaksi valuta asing antara mata uang rupiah dan yuan.

BI dalam keterangannya menyatakan, kerangka kerja sama itu disusun berdasarkan nota kesepahaman yangtelah disepakati dan ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur PBC Yi Gang pada 30 September 2020.

Perluasan penggunaan LCS diharapkan dapat mendukung stabilitas rupiah melalui dampaknya terhadap pengurangan ketergantungan pada mata uang tertentu di pasar valuta asing domestik.

Kompas, Jakarta - Pada 21 Agustus 2021, akun instagram @goliath.auction memajang foto Pulau Tambelan, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dalam sebuah unggahan untuk dilelang dengan harga mulai dari Rp 1,4 triliun. Pulau Tambelan adalah salah satu dari 56 pulau kecil di Kecamatan Tambelan. Meski Tambelan bagian dari Kepri, lokasinya lebih dekat ke Kalimantan Barat. Tambelan terpisah 340 kilometer dari pusat pemerintahan Kepri di Pulau Bintan. Ini kesekian kalinya nama pulau-pulau kecil di Kepri diambil, diunggah untuk ditawarkan di internet. 

Selain di Kepri, kabar penjualan pulau juga terjadi di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat. Yang kemudian menjadi pertanyaan bahwa mungkinkah pulau kecil bisa dikuasai secara perorangan atau swasta. Peraturan di Indonesia mengizinkan pulau kecil dikelola oleh perusahaan atau pribadi. Syaratnya, paling sedikit 30 persen luas pulau harus dikuasai langsung oleh negara untuk kawasan lindung, area publik, atau kepentingan masyarakat.

Perusahaan atau warga asing juga bisa mengelola pulau-pulau kecil dengan izin tertentu. Hak pengelolaan atas tanah oleh warga asing yang dimungkinkan hanyalah hak pakai. Hal itu diatur dalm Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Pokok Agraria. Sebelumnya Pasal 26A dalam UU No 1/2014 mengatur izin pemanfaatan pulau kecil dan perairan sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing hanya boleh dilakukan di pulau yang tidak berpenduduk dan tidak ada pemanfaatan oleh masyarakat lokal. Namun, keputusan tersebut dihapus sejak UU Cipta Kerja disahkan.

Membangun pulau-pulau kecil juga harus mengacu pada prinsip keberlanjutan dan keadilan pesisir. Pemerintah perlu menyalakan semangat gotong royong agar kesejahteraan bersama bisa dirasakan hingga ke pulau terpencil dan terluar. Adalah hak setiap warga negara menikmati kesejahteraan dan kewajiban negara untuk mewujudkannya sebagaimana diamanatkan konstitusi negara. Pulau kecil bukan semata entitas geografis karena di sana jugalah wajah kehadiran negara seharusnya terlihat dan dirasakan.