Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di tengah tren penurunan penjualan sepeda membuat produsen terpaksa menyesuaikan kapasitas produksinya. 

Direktur PT Insera Sena, produsen sepeda Polygon, William Gozali mengatakan dampak dari PPKM sangat berbeda dibandingkan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahun lalu. Kali ini banyak toko sepeda juga harus tutup dan konsumen yang bersepeda jauh pun berkurang dibandingkan dengan tahun lalu.“Untuk pabrikan kami mengikuti aturan pemerintah sehingga juga ada dampak kepada produksi kami. Saat ini kita masih memantau perkembangan arahan pemerintah sehingga produksi belum beroperasi penuh,” katanya kepada Bisnis, Senin (23/8).

Menurut William, pabrikan saat ini mencoba untuk meningkatkan penjualan ekspor. Dari penjualan lokal, pihaknya akan terus berusaha mengedukasi cyclist dan non-cyclist untuk bisa hidup sehat dengan bersepeda. Produsen sepeda Element, PT Roda Maju Bahagia, menyebut saat ini telah melakukan penyesuain produksi sejak kasus Covid-19 gelombang kedua terjadi.

Persetujuan Asean tentang Perdagangan dalam Sistem Elektronik atau Asean Agreement on E-Commerce diharapkan dapat segera disahkan sebagai undang-undang nasional seiring dengan target pertumbuhan ekonomi digital yang dibidik pemerintah. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan bahwa Indonesia menargetkan dapat menguasai 40% dari total potensi ekonomi digital pada 2025. Perdagangan internasional, terutama yang terkait dengan e-commerce (dagang-el), diyakini bisa menjadi motor untuk realisasi target tersebut.“Pemerintah berupaya untuk memanfaatkan perdagangan internasional khususnya terkait e-commerce melalui kerja sama dengan negara-negara Asean dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat,” kata Lutfi dalam rapat pembahasan tingkat I Asean Agreement on E-Commerce bersama Komisi VI DPR RI, Senin (23/8).

Transaksi dagang-el pada 2021 diperkirakan menembus Rp354,3 triliun, naik 33,11% dibandingkan dengan nilai transaksi pada 2020 senilai Rp266,2 triliun. Volume transaksi juga diramalkan naik 38,17% dari 925 juta transaksi sepanjang 2020 menjadi 1,3 miliar transaksi pada 2021. “Peran e-commerce dalam perekonomian Asean makin meningkat. Tercatat kontribusi PMSE (perdagangan melalui sistem elektronik) mencapai 7% dari total PDB Asean. Pertumbuhan e-commerce tumbuh menjadi US$200 miliar pada 2020 dan selama 2015 sampai 2019 telah tumbuh tujuh kali lipat dari US$5,5 miliar menjadi US$38 miliar,” tambah Lutfi.

Aksi merger dan akuisisi di era pandemi Covid-19 masih cukup ramai. Segmen bisnis yang menjadi salah satu sasaran merger dan akuisisi adalah sektor telekomunikasi dan digital. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat, jumlah notifikasi merger dan akuisisi (M&A) sejak awal januari hingga akhir juli tahun ini mencapai 108 notifikasi. 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama KPPU, Deswin Nur mengungkapkan, jumlah itu rendah dibandingkan pemberitahuan transaksi M&A di periode yang sama tahun 2020, yang sebanyak 125 notifikasi. Namun yang pasti, sebanyak 108 notifikasi itu meliputi sektor kontruksi, properti, pariwisata, serta telekomunikasi dan digital. Di sektor telekomunikasi dan digital adalah merger antara Gojek dan Tokopedia yang bersalin nama menjadi GoTo, pada pertengahan mei 2021.

Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) bakal meneruskan kerjasama pembagian beban alias burden sharing pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 pada tahun depan. Hal ini juga dilakukan dalam rangka meminimalisasi dampak negatif lonjakan utang pemerintah terhadap daya tahan fiskal. Dalam dokumen rapat kerja antara Kementerian Keuangan (Kemkeu), BI dan Komisi XI DPR RI yang digelar secara tertutup yang diterima KONTAN, pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI untuk anggaran 2022 dipatok sebesar Rp 224 triliun. Angka tersebut naik 4% dari burden sharing pada APBN 2021 sebesar Rp 215 triliun. Untuk itu, Kemkeu bersama BI akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) III untuk melaksanakan burden sharing yang rencananya berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mendatang.

Dalam SKB tersebut, otoritas fiskal dan moneter, mengatur tujuh poin penting. Pertama, SBN yang dibeli oleh BI dalam mata uang rupiah. Kedua, SBN memiliki jangka waktu panjang dengan tenor lima tahun, enam tahun, tujuh tahun, dan delapan tahun. Ketiga, SBN bersifat tradable dan marketable. Keempat, seri SBN baru (new issuance) dan atau penerbitan kembali (reopening). Kelima, tingkat bunga atau imbalan mengambang atau variable rate dengan penyesuaian dilakukan setiap tiga bulan. Keenam, pemerintah-BI akan menggunakan tingkat suku bunga Reserve Repo BI tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang lelang akhir. Ketujuh, metode pembelian surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) dilakukan lewat private placement.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali mencabut sanksi atas penghentian ekspor batubara kepada PT Arutmin Indonesia. Pencabutan sanksi jelas angin segar bagi Arutmin Indonesia untuk memperbaiki kinerjanya. Pasalnya, penghentian ekspor sudah berdampak serius terhadap kinerja perusahaan ini. Arutmin tidak dapat melakukan pengiriman batubara kalori tinggi (HCV) kepada pembeli luar negeri yang sudah terikat kontrak. "Arutmin juga akan terganggu kredibilitasnya di mata pembeli luar negeri dan akan berdampak pada penjualan batubara di kemudian hari." kata Dilep Srivastava, Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI). yang merupakan induk usaha Arutmin dalam keterbukaan informasi (23/8). 

Pelaku pasar perlu lebih bersabar menanti initial public offering (IPO) GoTo. Kemungkinan, Perusahaan hasil merger Gojek dan Tokopedia ini baru akan menggelar penawaran saham perdana tahun depan. Seperti dilansir oleh Routers, GoTo dikabarkan menunda IPO hingga tahun depan lantaran tengah menanti selesainya penyusunan Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai multiple voting shares (MVS) atau klasifikasi saham dengan hak suara multiple (SHSM). Hingga kini, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK masih melakukan finalisasi aturan tersebut. Sembari menanti aturan terbit, GoTo kabarnya bersiap menggelar proses pre-IPO. Dari aksi ini, GoTo berambisi meraup dana US $1,5 miliar - US $2 miliar dalam beberapa minggu ke depan.

Euforia kehadiran bank digital di Indonesia berlebihan. Pasalnya, sejumlah tantangan akan dihadapi bank digital kedepannya. Untuk bisa sukses dan berkelanjutan, bank digital harus bersinergi dengan ekosistem agar memiliki basis nasabah yang kuat, mendorong nasabahnya aktif bertransaksi, dan menawarkan produk yang bagus dan user friendly. Tak hanya itu, bank digital juga mesti didukung SDM yang mapan seperti programer dan data analyst yang terbaik di bidangnya, serta modal yang besar.

Berdasarkan riset The Boston Consulting Group (BCG), dari 249 bank digital yang ada diseluruh dunia, hanya 13 yang profitable. Misalnya di Korea Selatan, dari tiga bank digital yang ada  di negeri ginseng itu  hanya satu yang profitable, salah satunya WeBank yang merupakan model dari berbagai digital bank.

Bank digital dalam bisnisnya mengandalkan artificial intelegence (AI) dan machine learning, namun membutuhkan pengalaman dan waktu. Sehingga untuk mendapatkan  di awal, maka bank digital memerlukan modal besar. "Dari opportunity, 2020 volume transaksi digital banking itu Rp 27 ribu trilliun, tahun ini diharapkan tumbuh 19% menjadi Rp 32 ribu trilliun. Sehingga, kedepannya  akan terus meningkat  usaha bank untuk memberikan layanan lebih luas melalui bank digital," ungkap Wakil Ketua Perbanas Ahmad  Sidik. 

Sebagai pendatang baru, bank digital maih memiliki perjalanan panjang karena memerlukan ekosistem yang lengkap. "Kalau kita lihat, sekarang asing suka sekali dengan berita teknologi di Indonesia. Apalagi, kalau kita lihat sikap keras Tiongkok yang sudah menyebabkan dana di negara tersebut  bergeser ke emerging matket salah satunya Indonesia yang mulai menuju era digital. Tapi perjalanan bank digital masih panjang." ucap Direktur PT Ekuator Swarna Investama Hans Kwee.

Perbanas juga menyambut baik penerbitan POJK 12 tentang bank Umum dan POJK 13 tentang Penyelenggara Produk Bank Umum oleh OJK. Menurut Siddik, dari POJK 12 terlihat ada ketegasan mengenai definisi bank digital, serta aturan main kepemilikan bank digital. "POJK mendekatkan level palying field bank dan fintech, memberikan ruang bank lebih inovatif menerbitkan produk digital. Salah satunya mempercepat proses perizinan  produk menjadi 14 hari kerja," ujar Sidik.  Lebih lanjut, Kemkominfo juga perlu meningkatkan SDM digital. Ini adalah kunci transformasi. Selain itu, juga menyediakan talenta-talenta digital. Saat ini Indonesia  membutuhkan 600 ribu talenta digital untuk proses transformasi ini. (YTD)

Sekitar 38 juta informasi yang disimpan di layanan Microsoft secara keliru dibiarkan terekspose tahun ini. Hal tersebut diungkapkan perusahaan keamanan UpGuard. Datanya termasuk informasi para pengguna. Penyelidik keamanan perusahaan digital tersebut mengungkapkan, nama, alamat, informasi keuangan, dan status vaksinasi Covid-19, dibiarkan rentan diakses oleh pihak luar secara tidak sah sebelum masalah diselesaikan. Di antara 47 organisasi yang terkena dampak adalah American Airlines, Ford, JB Hunt, serta lembaga republik seperti Departement Kesehatan Maryland dan sistem angkutan umum New York.

Menurut UpGuard, adanya kelalaian pengaturan konfigurasi perangkat lunak berarti data organisasi yang terpengaruh dibiarkan tanpa perlindungan hingga Juni 2021. "Sebagai hasil dari proyek penelitian ini, Microsoft telah membuat perubahan pada portal Power Apps," kata laporan yang dirilis, Senin (23/8). Microsoft mengatakan telah memberitahu klien ketika resiko potensi keamanan terungkap, hingga mereka dapat memperbaiki sendiri masalahnya. "Kami menganggap serius keamanan dan privasi, kami mendorong pelanggan kami untuk menggunakan praktik terbaik saat mengonfigurasi produk dengan cara yang paling memenuhi kebutuhan privasi mereka," kata juru bicara UpGuard.

Belum lama ini, Microsoft mengkonfirmasi bahwa pihaknya menentang keputusan untuk menyerahkan kontrak komputasi awan bernilai multi-milliar dollar dengan saingannya Amazon. Laporan media AS mengatakan, kontrak senilai US$ 10 milliar tersebut adalah langkah modernisasi penyimpangan data rahasia di Badan Keamanan Nasional AS. "Berdasarkan keputusan tersebut kami mengajukan protes administratif melalui Kantor Akuntanbilitas Pemerintah. Kami menggunakan hak hukum kami dan akan melakukan dengan hati-hati dan bertanggung jawab," ujar perwakilan Microsoft, menanggapi penyelidikan AFP. Juru bicara NSA mengatakan bahwa perusahaan akan menanggapi protes sesuai dengan peraturan federal yang sesuai, sementara Amazon menolak berkomentar. (YTD)

Bisnis properti mulai bergairah di tengah pandemi Covid-19 tahun ini. Satu indikasinya, tiga pemain besar properti di Tanah Air meraih pertumbuhan pendapatan selama enam bulan pertama tahun ini. Ketiga pengembang tersebut adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR). BSDE mencatatkan pendapatan Rp 3,25 triliun di semester I-2021, tumbuh 39% year-on-year (yoy). Demikian pula CTRA yang meraih pertumbuhan pendapatan 44% (yoy) menjadi Rp 4 triliun. Adapun pendapatan LPKR naik 36% (yoy) menjadi Rp 7,23 triliun.

Segmen landed house mencatatkan pertumbuhan penjualan, terutama bagi BSDE dan CTRA, yang memang mengandalkan hunian rumah tapak. Sedangkan LPKR mengandalkan high rise (apartemen). Penjualan pada dua segmen properti itu memang sedang meningkat. Hal itu lantaran pemerintah mengucurkan insentif berupa diskon pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penjualan properti. Di saat yang sama, bunga KPR/KPA sejak pandemi Covid-19 cenderung menguncup. “Perumahan (landed) masih tetap menjadi pasar yang terkuat. Apalagi sektor lain masih belum bergerak,” ungkap Harun Hajadi, Direktur PT Ciputra Development Tbk, kepada KONTAN, kemarin.

Bukan hanya CTRA, BSDE dan LPKR, pengembang lain juga memanfaatkan insentif PPN untuk menggenjot penjualan. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), misalnya, ikut merasakan efek positif insentif pajak properti. Direktur PWON, Ivy Wong mengatakan, produk residensial yang paling banyak dibeli konsumen yakni Grand Pakuwon dan Pakuwon City. “Kebanyakan inventory yang dapat insentif PPN,” kata dia, kemarin. Segmen pasar properti PWON lebih kencang di rentang harga Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar. Managing Partner of Strategic Advisory Coldwell Banker, Tommy H Bastami menilai, di tengah pandemi Covid-19, segmen landed residential (perumahan) tetap bergerak. “Pasar mulai membaik, walaupun belum kembali ke kondisi normal [sebelum pandemi],” kata dia, kemarin.

Kembalinya ekonomi ke zona positif pada triwulan II tahun 2021 menunjukkan bahwa perekonomian nasional dan regional sudah berada di jalur pemulihan. Sinyal pemulihan ekonomi yang tampak dari positifnya pertumbuhan triwulan II-2021 terjadi hampir diseluruh Nusantara. 

Secara nasional, ekonomi tumbuh 7,07 persen jika dibandingkan dengan triwulan II 2020. Sebagian besar provinsi pun mengalami pertumbuhan positif. Hanya Papua Barat yang masih mengalami kontraksi minus 2,39 persen. Turunnya kinerja sektor industri pengolahan yang selama ini menjadi andalan Papua Barat menjadi salah satu penyebabnya. Sebab, hampir seperempat (23,89 persen) perekonomian Papua Barat disumbang oleh sektor tersebut. Tekanan yang dialami perekonomian Papua Barat juga semakin terasa setelah provinsi ini mengalami pertumbuhan positif pada triwulan II-2020, yakni 0,53 persen. Berbanding terbalik dengan Papua Barat, mayoritas provinsi lainnya justru mengalami kontraksi di triwulan II-2020. Hal tersebut membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi di triwulan II-2021 kian jelas terlihat. 

Bahkan, sembilan dari 33 provinsi yang mengalami pertumbuhan positif laju pertumbuhannya di atas ekonomi nasional. Maluku Utara menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan tertinggi, yakni 16,89 persen.Berikutnya adalah Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan 15,39 persen dan Papua 13,24 persen. Provinsi dari timur Indonesia itu juga menduduki posisi ketiga teratas pada laju pertumbuhan ekonomi se Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).