Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memperkirakan kebutuhan pendanaan untuk transisi menuju ekonomi hijau dan rendah karbon mencapai Rp 306 triliun. Dari jumlah tersebut, pemerintah idealnya harus mengalokasikan 24% atau sebesar Rp 72,2 triliun. Namun, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk transisi menuju ekonomi hijau hanya sekitar Rp 23,45 triliun hingga Rp 34,52 triliun. Artinya masih terdapat kekurangan pendanaan dari pemerintah sebesar 13%. "Kebutuhan pendanaan yang cukup besar, masih ada gap yang besar antara kebutuhan dan pendanaan ini," ujar Menteri Bappenas Suharso Monoarfa dalam diskusi secara virtual Katadata SAFE 2021, Senin (23/8). Suharso berharap keterlibatan dan partisipasi pihak lain, khususnya dari pihak swasta. Mengingat 76% kebutuhan pendanaan ekonomi hijau dan rendah karbon berasal dari nonpemerintah sebesar Rp 232,56 triliun. Dari sisi bisnis, perlu ahli teknologi untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan. Misalnya, tenaga kerja perlu mendapat pelatihan membangun green building yang efisien secara energi. Untuk itu, ia pun mendorong adanya riset dan pengembangan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau.

Nilai tukar rupiah dibuka menguat 0,12% ke level Rp 14.435 per dolar AS pada perdagangan pasar spot hari ini. Rupiah dipengaruhi membaiknya sentimen pasar terhadap aset berisiko meski wacana tapering off masih terus membayang-bayangi. Mengutip Bloomberg, rupiah terus menguat ke level Rp 14.416 per dolar AS hingga pukul 09.30 WIB. Mayoritas mata uang Asia lainnya juga kompak menguat. Ringgit Malaysia menguat 0,22%, diikuti bath Thailand 0,22%, yuan Tiongkok 0,16%, peso Filipina 0,31%, won Korea Selatan 0,56%, dolar Hong Kong 0,03%, dolar Singapura 0,15% dan dolar Taiwan 0,18%. Sementara yen Jepang dan rupee India melemah masing-masing 0,05% dan 0,20%. Analis pasar uang Ariston Tjendra memperkirakan rupiah akan bergerak menguat di kisara Rp 14.380 per dolar AS, dengan potensi resisten di kisaran Rp 14.460. Hal ini didorong membaiknya sentimen pasar terhadap aset berisiko. Wacana tapering off alias pengetatan stimulus oleh bank sentral AS, The Federal Reserve (Fed) membayangi pergerakan rupiah yang melemah sepanjang pekan lalu. Pada penutupan hari Jumat (20/8), rupiah melemah 0,45% dari posisi pekan sebelumnya. Notulen rapat komite pasar terbuka federal (FOMC) yang dirilis Rabu dini hari mendorong wacana Tapering off semakin kencang diperbincangkan.

PT Investree Radhika Jaya (Investree) membukukan fasilitas pinjaman hingga Juli 2021 mencapai Rp 11 triliun, tumbuh 32% tahun berjalan (year to date/ytd) dibandingkan akhir tahun lalu sebesar Rp 8,3 triliun. Di samping itu, perseroan juga telah menyalurkan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 50,2 miliar. Data Investree memaparkan, dari fasilitas pinjaman mencapai Rp 11 triliun itu, nilai pinjaman tersalurkan sebesar Rp 7,6 triliun dengan rata-rata tingkat pengembalian (return) 16,6% p.a. Adapun rata-rata tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB 90) terjaga di level moderat 98,47%. Sementara itu, Investree turut melangsungkan berbagai upaya dalam hal mendukung percepatan pemulihan negeri. Diantaranya dengan menyalurkan dana PEN sebesar Rp 50,2 miliar kepada UKM melalui platform Investree. Dana itu disalurkan secara cepat dan tepat sasaran kepada UKM atau borrower yang sangat membutuhkan dukungan pendanaan untuk membangkitkan bisnisnya dan mendukung pemulihan tanah air.

Jakarta - Indeks harga saham gabungan (IHSG) melemah dalam sepekan terakhir, dipicu oleh faktor eksternal. Direktur Ekuator Swarna Investama, mengatakan penurunan IHSG disebabkan oleh aksi jual investor setelah risalah pertemuan terakhir bank sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve (The Fed) membahas penghapusan stimulus moneter. Meski begitu, pejabat The Fed menegaskan bahwa pengurangan stimulus atau tapering off tidak selalu berarti kenaikan suku bunga dalam waktu dekat. IHSG berada pada level 6.030,77. Dengan demikian, selama sepekan IHSG melemah 1,77 persen dari 6.139,49 penutupan perdagangan pekan sebelumnya. Bahkan IHSG berada di bawah 6.000.

Investor khawatir The Fed menghapus stimulus tahun ini. Tapering off, bisa dilakukan pada akhir 2021 karena inflasi dikatakan sudah mencapai target dan pemulihan pasar tenaga kerja juga hampir sesuai ekspektasi. Hal yang menjadi perhatian investor adalah respons Bank Indonesia terhadap kemungkinan tapering off tahun ini. BI harus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan menjaga suku bunga tetap kompetitif sehingga arus modal asing tetap masuk ke Indonesia dan dapat menjaga agar kurs rupiah tetap stabil. Untuk sentimen eksternal IHSG mencatat beberapa data indikator ekonomi Amerika Serikat yang mendapat perhatian, yaitu data penjualan rumah, penjualan barang, data pengangguran, dan inflasi. 

Bisnis pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) menjadi primadona di kala pandemi. Sebelum pemerintah menetapkan batas tarif tertinggi, pembentukan harga tes PCR dilakukan melalui mekanisme pasar atau ditentukan oleh pengusaha penyedia layanan tanpa aturan yang jelas.

Relawan LaporCovid-19, Amanda Tan, mengatakan komunitasnya menemukan klinik swasta yang menetapkan harga berlapis bergantung pada kecepatan hasil pemeriksaan, yaitu Rp 495 ribu untuk hasil tes PCR 24 jam, Rp 750 ribu untuk 16 jam, dan Rp 900 ribu untuk 10 jam.

Amanda berujar, LaporCovid-19 juga menemukan upaya penyedia layanan tes usap memangkas komponen biaya esensial demi memaksimalkan keuntungan dan menutup selisih harga yang harus ditanggung untuk pelayanan tes usap.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah, mengungkapkan, berdasarkan hitungan kasar lembaganya, bisnis tes usap telah menghasilkan perputaran uang yang fantastis. Dia menjelaskan, penghitungan biaya tes PCR dari periode Oktober 2020 hingga Agustus 2021 mencapai Rp 23,2 triliun. Jika dihitung hingga perubahan tarif, penyedia layanan tes PCR ditaksir telah mendapatkan keuntungan hingga Rp 10,46 triliun.

Penghitungan itu didasarkan pada dimulainya pemberlakuan tarif tes PCR tertinggi sebesar Rp 900 ribu pada Oktober 2020, hingga kemudian diberlakukannya tarif baru Rp 495-525 ribu pada Agustus 2021.

Harga jual minyak sawit mentah (crude palm oil) di pasar internasional terus tertekan, meski penurunannya tidak drastis, sebagai dampak turunnya harga minyak kedelai di pasar internasional dan meningkatnya produksi sawit.

Pada 30 Juli 2021, harga CPO masih sebesar Rp12.735 per kg, sementara 19 Agustus Rp12,603, dan 20 Agustus Rp12,510 per kg. Gapki memprediksi harga rata-rata CPO pada Agustus akan lebih rendah dari pada Juli yang Rp11.594 per kg. Dia menjelaskan pada Januari, harga CPO masih rata-rata Rp9.746 per kg dan April Rp10.794 per kg.

Kehadiran peraturan bank digital bisa menjadi peluang perusahaan teknologi finansial dan unikorn membangun bank digitalnya sendiri utuk mendongkrak pertumbuhan bisnis. Ketua Umum Empowering Community (IDIEEC) M Tesar Sandikapura mengatakan, dengan memiliki bank digital, perusahaan dapat mengelola dana yang dihimpun secara mandiri. Mereka tidak hanya  menggunakan  bank sebagai tempat penyimpanan uang, tetapi juga dapat meminjamkannya. "Hanya perusahaan yang sudah besar saja yang melirik bank digital dan itu sudah pasti unikorn, Kalau yang dibawah itu, tidak akan," kata Tesar, Jumat (20/8).

Dalam beleid itu, OJK menyebutkan bank digital dapat beroperasi melalui dua jenis model. Pertama, mendirikan bank baru sebagai bank digital, kedua transformasi dari bank umum menjadi bank digital. Selain peruasahaan dengan transaksi tinggi, perusahaan yang bergerak dibidang teknologi finansial juga membutuhkan  kehadiran bank digital agar pendapatan yang mereka bukukan makin besar. Bendahara Assosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia Edwar Ismawan Chamdani mengatakan tantangan bagi perusahaan teknologi atau unikorn ketika terjun ke bank digital adalah kemampuan perusahaan rintisan maupun bank digital yang dibentuk dari bank konvensional untuk mengerti interaksi di segmen ini.

Sementara itu Ovo masih akan berfokus pada pengembangan pembayaran bank digital kedepan, Ovo belum akan mengembangkan bank digital  dan lebih tertarik untuk berkolaborasi."Ovo juga akan fokus pada pelayanan finansial yang kami hadirkan bagi masyarakat. Untuk itu kami senantiasa terbuka  untuk nekerja sama dengan berbagai pelaku industri, termasuk perbankan," kata Head of Corporate  Communications Ovo, Harumi kepada Bisnis. "Akan lebih mudah akuisisi. Karena bank konvensional yang diakuisisi akan tinggal di dorong transformasi digitalnya saja," tambah Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis UI, Diana Sebayang. (YTD)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan peraturan tentang bank umum, termasuk di dalamnya bank digital, serta tentang penyelenggaraan produk bank umum. Peraturan OJK (POJK) ini merupakan upaya mendorong industri perbankan agar lebih efisien, berdaya saing, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. POJK Bank Umum tersebut tidak memberikan beban baru kepada bank, tetapi justru memberikan landasan yang lebih baik. Selain itu, POJK tersebut menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi.

“Pada dasarnya POJK Bank Umum tidak memberikan beban baru kepada bank. Tetapi, justru memberikan landasan yang lebih baik supaya mereka cepat mengakselerasi perbankan digital,dan kita juga akan pertegas pengertian mengenai bank digital. Aturan ini fresh, yang pertama dapat adalah Grup Berita Satu,” tutur Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana dalam Zooming with Primus bertajuk “Strategi Perbankan di Era Pandemi” yang disiarkan Beritasatu TV, Kamis (19/8/2021). POJK baru tersebut meliputi POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No. 13/ POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/ POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan, ketiga POJK tersebut diterbitkan untuk menyesuaikan kebutuhan seiring kondisi dinamika global, perubahan landscape, dan ekosistem perbankan. Hal ini juga untuk menjawab tantangan dan tuntutan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga diperlukan penerapan pola pengaturan berbasis prinsip (principle based) agar peraturan dapat lebih fleksibel (agile) dan mengantisipasi perubahan ke depan (forward looking) serta menjadi acuan yang menjaga kesinambungan operasi industri perbankan.“POJK Bank Umum dan POJK Penyelenggaraan Produk Bank Umum menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, dan menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan,” kata Wimboh dalam keterangan tertulisnya, Kamis.

Jakarta - Ekspor industri pengolahan Juli 2021 mencapai US$ 13,56 miliar, turun 3,63% dibandingkan dengan Juni 2021, sebagai akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. PPKM darurat yang kini bernama PPKM level 4 membuat produsen mengurangi aktivitas produksi yang berdampak pdada turunnya ekspor. Namun, bila melihat kinerja Januari-Juli 2021, sektor industri tancap gas dalam meningkatkan ekspor. Pada periode tersebut, ekspor industri pengolahan mencapai US$ 94,62 Miliar, meningkat 31,36% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Sektor manufaktur berkontribusi 78,47% terhadap total ekspor nasional pada Januari-Juli 2021 sebesar US$ 120,57 miliar. Kinerja ini bahkan lebih tinggi dari 2019.

Perkembangan industri dan peningkatan ekspor akan lebih optimal bila impor dapat ditekan. Untuk itu, pemerintah mendorong industri mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mendorong penguatan struktur industri manufaktur. Salah satu upaya peningkatan kinerja sektor industri sekaligus pemulihan ekonomi, yang juga akan berpengaruh pada peningkatan ekspor, adalah melakukan uji coba penerapan protokol kesehatan pada industri yang tergolong sektor esensial untuk dapat beroperasi dengan kapasitas penuh. Industri esensial adalah yang berorientasi ekspor atau domestik, serta merupakan bagian dari rantai pasok. 

Apabila dari uji coba tersebut tidak terjadi peningkatan Covid-19 di industri, akan dibuka semua sektor industri di Jawa-Bali bisa beroperasi kembali. PPKM level 4 menekan produksi industri alas kaki. Sebab, industri alas kaki berorientasi ekspor tak dapat beroperasi penuh, sedangkan yang berorientasi domestik terpukul amblesnya permintaan.  

Fintech peer to peer (P2P) lending tercatat dan berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyalurkan akumulasi pembiayaan mencapai Rp 221,56 triliun hingga Juni 2021. Nilai itu menjadi bukti kehadiran fintech lending memang dibutuhkan masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam L Tobing pada webinar bertajuk Mewaspadai Jeratan Pinjaman Online Ilegal yang disiarkan Beritasatu TV, Kamis (19/8). Webinar ini merupakan kerja sama Majalah Investor dengan Maucash dan Ada Kami. Pada kesempatan itu hadir Kasubdit 5/IKNB Dit Tipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Ma’mun dan Ketua Klaster Pendanaan Multiguna Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sekaligus CEO Maucash Rina Apriana. Turut hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate, serta Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel A Pangerapan. Tongam memaparkan, saat ini ada 121 perusahaan fintech lending terdaftar dan berizin OJK. Per Juni 2021 ada 677.668 entitas pemberi pinjaman (lender) dan 64,81 juta entitas penerima pinjaman (borrower). Akumulasi penyaluran pembiayaan mencapai Rp 221,56 triliun dengan outstanding pinjaman Rp 23,37 triliun.

Saat ini ada 3.365 fintech lending ilegal yang bukan merupakan sektor jasa keuangan dan telah diblokir oleh SWI, tapi fintech lending ilegal masih tetap marak. “Kami mengimbau kepada masyarakat (tidak menggunakan fintech lending ilegal), karena menimbulkan kerugian seperti pencairan tanpa persetujuan pemohon, menjadi modus baru. Kemudian ada ancaman penyebaran data pribadi, penagihan pada seluruh kontak handphone dengan adanya teror dan intimidasi, serta penagihan dengan kata kasar dan pelecehan,” imbuh Tongam. Sedangkan tingkat literasi keuangan dari masyarakat yang rendah juga menjadi faktor lain. Mereka tidak melakukan pengecekan legalitas dan terbatasnya pemahaman terhadap fintech lending, apalagi ada kelompok masyarakat yang sedang kesulitan keuangan.

(Oleh - HR1)