Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Rahmat Manggabarani menilai bisnis warkop dan cafe memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan dalam acara Tribun Business Forum yang digelar oleh Tribun Timur dengan tema Peran HIPMI Bantu Pulihkan Perekonomian Sulsel.

Andi Rahmat menilai bisnis cafe atau warkop menjadikan pergerakan ekonomi di Sulsel tetap tumbuh. Sebab, warkop dan cafe tetap ramai dikunjungi masyarakat untuk melakukan aktivasnya di masa pandemi.

"Kenapa di Sulsel ekonomi tumbuh, karena tempat-tempat nongkrong tetap ramai dikunjungi konsumen," jelasnya.

Princeton Digital Group (PDG), perusahaan penyedia layanan pusat data (data center) yang berbasis di Singapura, mengumumkan rencana pembangunan fasilitas pusat data baru (greenfield) di Kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. PDG akan menginvestasikan dana senilai US$ 150 juta, atau sekitar Rp 2,15 triliun. Pembangunan data center tersebut merupakan salah satu rencana PDG dalam meningkatkan jumlah infrastruktur pusat data. Tujuannya untuk melayani para pelanggan guna mendukung kebutuhan layanan ekonomi digital Indonesia yang sedang berkembang pesat. 

Chairman dan CEO PDG Rangu Salgame mengatakan, selama empat tahun terakhir, melalui tiga strategi, yaitu akuisisi bisnis, pengambilalihan dan peningkatan, dan pembangunan greenfield, pihaknya membangun portofolio pusat data yang masif. Portofolio data center-nya pun sudah tersebar di pasar utama Asia, yakni Tiongkok, Singapura, Indonesia, India, dan Jepang. Khusus di Indonesia, selain di Cibitung, PGC saat ini telah mengoperasikan data center di Pekan Baru (Sumatra), Bintaro, Bandung, dan Surabaya

Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, penyedia dan operator cloud global, antara lain Alibaba, AWS, Google, Microsoft, dan Tencent, bersaing untuk memperkuat jaringannya di Indonesia, terutama di Jabodetabek sebagai pasar utamanya. Sementara itu, operator dan pengembang data center lokal maupun asing, di antaranya DCI Indonesia, Telkom Indonesia, NTT, Keppel DC, dan Princeton Digital Group, juga telah meluncurkan fasilitas pusat datanya di Tanah Air. “Demikian pula, STT GDC, Digital Edge, dan LOGOS, belum lama ini, yang bermitra dengan Pure Data Center, telah mengumumkan rencana untuk membangun pusat data di Indonesia,” tutur Yunus.

Pandemi Covid-19 menghantam hampir semua sektor usaha di Indonesia. Dampaknya: banyak usaha yang terkapar, tak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor.Alhasil, mereka memilih mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) agar bisa melakukan restrukturisasi utang lewat pengadilan. Cara ini lazim dilakukan, baik debitur yang kesulitan keuangan maupun kreditur yang ingin mendapatkan jaminan pembayaran. Ini pula yang membuat perkara PKPU di pengadilan niaga melonjak drastis saat pandemi covid. Hal ini juga membuat pengusaha gundah. 

Diwakili Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani, pengusaha minta pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah undang-undang (Perppu) untuk penghentian sementara atau moratorium gugatan PKPU dan kepalitan. Tujuannya untuk menyelamatkan dunia usaha yang terdampak Covid-19. 

Skema pembagian beban antara pemerintah dan bank sentral dalam menyerap surat utang yang diterbitkan pemerintah dinilai dapat menekan beban bunga utang. Meski demikian, kenaikan kewajiban pembayaran bunga utang tidak dapat dihindari akibat tingginya kebutuhan pembiayaan untuk pemulihan ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTA Agustus 2021, Rabu (25/8/2021), mengatakan, langkah pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk melanjutkan pembagian beban (burden sharing) pembiayaan penanganan pandemi Covid-19 telah menghemat beban pembayaran bunga utang tahun 2021 dan 2022.Berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan, pembagian beban bakal menekan rasio bunga utang hingga 2,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2021. Sementara tanpa pembagian beban, beban bunga utang pemerintah pada tahun ini bisa mencapai 2,4 persen PDB.

”Dengan adanya burden sharing, kepemilikan SBN (Surat Berharga Negara) oleh BI naik dari 9,9 persen sebelum pandemi (Covid-19) menjadi 22,9 persen per 23 Agustus 2021. Kepemilikan investor asing justru turun cukup dalam, dari 38 persen ke 22 persen dalam periode yang sama,” ujar Sri Mulyani.Kenaikan beban utang termaktub dalam Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2022. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membayar bunga utang dalam Rancangan APBN 2022 sebesar Rp 405,9 triliun. Angka itu naik 10,8 persen dari perkiraan berdasarkan APBN 2021 sebesar Rp 366,2 triliun.

Presiden Joko Widodo menyebutkan, pertanian menjadi sektor yang cukup menjanjikan di tengah pandemi virus corona. Oleh karenanya, la Ingin sektor tani di TanahAir terus ditingkatkan, baik dalam negeri maupun ekspor keluar.

Jokowi mengatakan, pada kuartal ke-1 tahun 2021 sektor pertanian mampu tumbuh positif di angka 2,95 persen. Pada kuartal ke-2 pertumbuhannya masih juga positif sebesar 0,38 persen. Sementara, nilai ekspor pertanian RI pada semester pertama tahun 2021 (Januari-Juni) mencapai Rp 282 trillun atau 1,95 miltar dolar AS. Angka ini naik 14,05 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2020 yaitu sebesar Rp 247 trillun atau USD 1,71 millar.

Menurut Jokowi, Indonesia masih punya banyak potensi komoditas ekspor yang dapat dikembangkan, seperti tanaman porang, sarang burung walet, hingga edamame. "Minggu kemarin saya melihat yang namanya porang, ini bisa menjadi komunitas baru yang memberikan nilai tambah bagi para petani," ujar Jokowi. "Juga ada komoditas lain seperti sarang burung walet, edamame, dan berbagai produk hortikultura lainnya," tuturnya.

Capaian realisasi investasi Provinsi Jatim hingga semester I yaitu dari bulan Januari hingga Juni 2021 mencapai Rp 34,8 Trilliun. Capaian ini juga terdorong oleh pertumbuhan investasi yang positif sebesar 4,3 persen pada triwulan dua tahun 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aris Mukiyono mengatakan capaian investasi Jatim semester I/2021 sebesar Rp 34,8 Trilliun menyumbangkan kontribusi 7,9 persen investasi nasional. Kami berharap sesuai rencana kerja dan target kami di tahun 2021 ini, Jatim akan mampu merealisasikan investasi sebesar Rp 65 trilliun.

Dan dillhat dari sektornya, untuk PMDN dan PMA yang paling dominan adalah industri makanan dan minuman sebesar Rp 9 trillun, kemudian disusul dengan sekto transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp8 triliun, sektor perumahan dan kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 3,7 trilltun, sektor Industri kimia dan farmasi sebesar Rp 2,6 trillun, dan sektor industri kertas Rp 22 trilliun, dan sektor lain-lain sebesar Rp 9,2 triliun.Uniknya, untuk PMA yang mendominasi juga makanan dan minuman. Yang memberikan 50 persen kontribusi PMA adalah adalah Nestle yang merealisasikan investasi 3,6 trilliun di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo.

Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel) melihat terjadi perubahan tren dan perilaku transaksi pembayaran masyarakat. Hal ini tercermin pada peningkatan signifikan transaksi non-tunai di Sulawesi Selatan pada triwulan II Tahun 2021, baik dari sisi volume maupun nominal.

Volume transaksi menggunakan ATM atau debit meningkat 27 persen year on year (yoy) dari 36,08 juta transaksi di triwulan II 2020 menjadi 45,56 juta transaksi pada triwulan II 2021. Nominal transaksi meningkat 33 persen (yoy) dari Rp40, 18 triliun di triwulan II 2020 menjadi Rp53,56 triliun triwulan II 2021.

Sementara itu, volume transaksi uang elektronik meningkat 95,8 persen (yoy) dari 7,56 juta transaksi triwulan II 2020 menjadi 14,8 juta transaksi triwulan II 2021. Nominal transaksi meningkat 128,7 persen (yoy) dari Rp534,15 miliar di triwulan II 2020 menjadi Rp1,22 triliun pada triwulan II 2021.

Pemerintah tengah mengkaji usulan pengusaha untuk memoratorium atau menghentikan sementara pengajuan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bagi perusahaan. Hal ini dilakukan karena pemerintah menilai ada moral hazard dibalik kemudahan pengajuan pailit yang berlaku selama ini. "Pemerintah melihat ada moral hazard daripada pengajuan PKPU ini dengan persyaratan yang mudah. Nah, sekarang pemerintah sedang kaji terkait dengan hal tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-31, Selasa (24/8). Airlangga mengatakan indikasi moral hazard ini muncul dari tingginya jumlah kasus pailit di Indonesia. Data terakhir yang dikantonginya ada sekitar 480 kasus pailit atau PKPU di sejumlah pengadilan di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota lain di tanah air. 

Di sisi lain, Airlangga menilai pengajuan pailit yang mudah selama ini sebenarnya merupakan dampak dari kebijakan di era krisis moneter pada 1998 lalu. Selain itu juga merupakan langkah pemerintah dalam rangka mengejar peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia. "Ini adalah produk dari hasil fast track restructuring di era krisis moneter di 1998 lalu, di mana dilakukan PKPU dan kepailitan massal dan ini menjadi bagian dari Ease of Doing Business bahwa mekanisme exit-nya itu dipermudah," jelasnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah Indonesia dan secara nasional tercatat sebesar 1,52 persen secara tahunan atau year on year (yoy) per Juli 2021. "Kondisi ini sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan," ucap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 di Jakarta, Rabu.Maka dari itu ia memperkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 2 persen sampai 4 persen.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan total investasi yang masuk ke Indonesia akan mencapai Rp1.200 triliun pada 2022.

"Kita menargetkan pada tahun 2022 investasi mencapai Rp1.200 triliun. PR (Pekerjaan Rumah) ini yang nanti tentu membutuhkan kerja sama dengan stake holder utamanya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri)," kata Menko Airlangga dalam Rakerkonas Apindo secara daring di Jakarta, Selasa.

Target tersebut akan dicapai dengan pemanfaatan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan pengimplementasian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja secara lebih menyeluruh.

Sepanjang semester I 2021, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp442 triliun atau naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sampai akhir tahun 2021 pemerintah menargetkan investasi yang masuk akan mencapai Rp900 triliun.