Capaian realisasi investasi Provinsi Jatim hingga semester I yaitu dari bulan Januari hingga Juni 2021 mencapai Rp 34,8 Trilliun. Capaian ini juga terdorong oleh pertumbuhan investasi yang positif sebesar 4,3 persen pada triwulan dua tahun 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aris Mukiyono mengatakan capaian investasi Jatim semester I/2021 sebesar Rp 34,8 Trilliun menyumbangkan kontribusi 7,9 persen investasi nasional. Kami berharap sesuai rencana kerja dan target kami di tahun 2021 ini, Jatim akan mampu merealisasikan investasi sebesar Rp 65 trilliun.

Dan dillhat dari sektornya, untuk PMDN dan PMA yang paling dominan adalah industri makanan dan minuman sebesar Rp 9 trillun, kemudian disusul dengan sekto transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp8 triliun, sektor perumahan dan kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 3,7 trilltun, sektor Industri kimia dan farmasi sebesar Rp 2,6 trillun, dan sektor industri kertas Rp 22 trilliun, dan sektor lain-lain sebesar Rp 9,2 triliun.Uniknya, untuk PMA yang mendominasi juga makanan dan minuman. Yang memberikan 50 persen kontribusi PMA adalah adalah Nestle yang merealisasikan investasi 3,6 trilliun di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo.

Bank Indonesia (BI) Sulawesi Selatan (Sulsel) melihat terjadi perubahan tren dan perilaku transaksi pembayaran masyarakat. Hal ini tercermin pada peningkatan signifikan transaksi non-tunai di Sulawesi Selatan pada triwulan II Tahun 2021, baik dari sisi volume maupun nominal.

Volume transaksi menggunakan ATM atau debit meningkat 27 persen year on year (yoy) dari 36,08 juta transaksi di triwulan II 2020 menjadi 45,56 juta transaksi pada triwulan II 2021. Nominal transaksi meningkat 33 persen (yoy) dari Rp40, 18 triliun di triwulan II 2020 menjadi Rp53,56 triliun triwulan II 2021.

Sementara itu, volume transaksi uang elektronik meningkat 95,8 persen (yoy) dari 7,56 juta transaksi triwulan II 2020 menjadi 14,8 juta transaksi triwulan II 2021. Nominal transaksi meningkat 128,7 persen (yoy) dari Rp534,15 miliar di triwulan II 2020 menjadi Rp1,22 triliun pada triwulan II 2021.

Pemerintah tengah mengkaji usulan pengusaha untuk memoratorium atau menghentikan sementara pengajuan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bagi perusahaan. Hal ini dilakukan karena pemerintah menilai ada moral hazard dibalik kemudahan pengajuan pailit yang berlaku selama ini. "Pemerintah melihat ada moral hazard daripada pengajuan PKPU ini dengan persyaratan yang mudah. Nah, sekarang pemerintah sedang kaji terkait dengan hal tersebut," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Rakerkonas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-31, Selasa (24/8). Airlangga mengatakan indikasi moral hazard ini muncul dari tingginya jumlah kasus pailit di Indonesia. Data terakhir yang dikantonginya ada sekitar 480 kasus pailit atau PKPU di sejumlah pengadilan di Jakarta, Surabaya, dan beberapa kota lain di tanah air. 

Di sisi lain, Airlangga menilai pengajuan pailit yang mudah selama ini sebenarnya merupakan dampak dari kebijakan di era krisis moneter pada 1998 lalu. Selain itu juga merupakan langkah pemerintah dalam rangka mengejar peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) di Indonesia. "Ini adalah produk dari hasil fast track restructuring di era krisis moneter di 1998 lalu, di mana dilakukan PKPU dan kepailitan massal dan ini menjadi bagian dari Ease of Doing Business bahwa mekanisme exit-nya itu dipermudah," jelasnya.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melaporkan inflasi terjaga rendah di hampir seluruh daerah Indonesia dan secara nasional tercatat sebesar 1,52 persen secara tahunan atau year on year (yoy) per Juli 2021. "Kondisi ini sejalan dengan terjaganya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah, belum kuatnya permintaan, serta ketersediaan pasokan," ucap Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2021 di Jakarta, Rabu.Maka dari itu ia memperkirakan inflasi pada tahun 2021 dan 2022 akan terjaga dalam kisaran sasaran yaitu 2 persen sampai 4 persen.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan total investasi yang masuk ke Indonesia akan mencapai Rp1.200 triliun pada 2022.

"Kita menargetkan pada tahun 2022 investasi mencapai Rp1.200 triliun. PR (Pekerjaan Rumah) ini yang nanti tentu membutuhkan kerja sama dengan stake holder utamanya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri)," kata Menko Airlangga dalam Rakerkonas Apindo secara daring di Jakarta, Selasa.

Target tersebut akan dicapai dengan pemanfaatan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan pengimplementasian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja secara lebih menyeluruh.

Sepanjang semester I 2021, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp442 triliun atau naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sampai akhir tahun 2021 pemerintah menargetkan investasi yang masuk akan mencapai Rp900 triliun.

Peritel modern menolak rencana penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) multitarif dan pajak penghasilan (PPh) badan minimal 1%. Sebab, hal itu akan menambah beban peritel utama. PPN dan PPh badan 1% ada dalam RUU Tentang Perubahan Kelima atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 44E dan pasal 31F/ RUU itu sedang dibahas pemerintah dan DPR. Dewan Penasihat Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Tutum Rahanta menerangkan, "Ini juga akan menyulitkan perusahaan  dalam menghadapi pemeriksaan perpajakan oleh aparat Ditjen pajak. Yang ada nanti administrasi pengusaha akan bersitegang mulu dengan petugas pajak."

Dia mencontohkan, rencana pengenaan PPN terhadap beras, hal ini akan membuat bingung pengusaha dalam penerapan harga. Sebab harga secara fluktuatif, tergantung inflasi. Jika ingin dibuatkan daftar harga untuk membedakan beras merah dan beras premium, mekanismenya dipertanyakan, apakah ditentukan oleh presentase apakah atau harga absolut. Tutum juga mengingatkan soal beras impor, seperti dari Jepang atau Thailand yang beredar di pasaran. Jika penerapan PPN multitarif hanya berlaku pada beras dalam negeri saja, yang terjadi harga beras impor lebih murah.

Dia melanjutkan, soal PPh badan 1%, dalam RUU itu, wajib pajak badan yang pada suatu tahun pajak memiliki PPh terutang berdasarkan pasal 17 tidak melebihi 1% dari penghasilan bruto, dikenai PPh minumum 1%. Aturan tersebut tidak adil bagi pengusaha yang benar-benar merugi. PPh 1% menyasar perusahan multinasional, yang ditengarai terus berekspansi, walau melaporkan kerugian selama bertahun-tahun. Perusahaan yang merugi memang dibebaskan PPh. (YTD)

PT Mustika Ratu Tbk, terus meningkatkan ekspansi ekspor ke mancanegara. Perusahaan produk kecantikan, jamu dan kesehatan ini berhasil membidik dan mamasuki pasar Timur Tengah dan Rusia. Prestasi gemilang ini sangat membanggakan di tengah ekonomi dunia yang lesu akibat wabah virus corona yang telah menjadi pandemi di seluruh dunia. Mustika Ratu justru berhasil mengekspor produk ke mancanegara.

Tahun ini, Mustika ratu kembali berhasil memasuki dan memasarkan produk Slimming Tea, Personal Care dan Herbal Suplement ke Timur Tengah dan Rusia, ini menunjukkan bahwa produk berbasis kearifan lokal dan alami sangat diterima di dunia internasional. " Pasar Timur Tengah menaruh perhatian kuat terhadap produk-produk lokal, ini sangat cocok dengan produk-produk Mustika Ratu  yang telah memiliki sertifikasi halal dan juga terbuat dari bahan-bahan alami. Mereka membandingkan dengan produk kosmetik merek internasional lain yang mayoritas  masih menggunakan bahan-bahan kimia, ujar Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk (MRAT), Bingar Agidius Situmorang yang biasa disapa Egi.

Mustika Ratu juga berpartisipasi mengikuti World Tea Expo di Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, USA pada tanggal 28-30 Juni 2021 lalu. Perusahaan yang didirikan oleh Ibu Hj. DR BRA Mooryati Soedibyo, 45 tahun yang lalu ini patut diapresiasi dan didukung segenap pihak termasuk pemerintah untuk terus mengembangkan sayapnya di dunia Internasional. "Mustika Ratu juga sudah menandatangani kerjasama dengan salah satu Distributor merek kecantikan terbesar di Rusia untuk market Natural Product di Rusia, Kazakhstan, Armenia, dan Belarus." Jelas Head of Export&International Bussiness PT Mustika Ratu Tbk, Tommy Castalie. (YTD)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya bahwa tingkat inflasi rendah bisa mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19. Hingga Juli 2021, inflasi tercatat pada level 1,52 persen secara tahunan (yoy), atau jauh di bawah target Bank Indonesia (BI) yakni 3 persen plus minus 1 persen.

Inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas.

Karenanya, Jokowi mengatakan pemerintah akan mendorong daya beli masyarakat, sehingga bisa memperbaiki sisi permintaan yang merupakan mesin penggerak perekonomian. Sejalan dengan itu, pemerintah juga tetap memprioritaskan penanganan pandemi dari sisi kesehatan pada kuartal III 2021 mendatang.

Para pengusaha raksasa bermunculan saat bisnis logistik booming terdorong peningkatan belanja online. Tak pelak, para konglomerat juga mulai mengintip dan merangsek masuk bisnis jasa kurir dan logistik.Misalnya, SiCepat yang mengklaim kini menguasai pangsa pasar 22%. SiCepat punya sederet investor seperti Prajogo Pangestu (pemilik Grup Barito) dan Pandu Sjahrir (Komisaris BEI dan Komisaris SEA Group Indonesia). Tahun 2018, Prajogo pernah menyuntik SiCepat senilai Rp 704 miliar.

Jakarta - Bank-bank kecil, dengan modal inti Rp 2 triliun hingga Rp 5 triliun, menjadi incaran investor besar untuk diubah jadi bank digital tiga tahun terakhir. Bagi investor, upaya mengakuisisi bank mini dan mengubahnya jadi bank digital akan memangkas banyak proses dan biaya dibandingkan mendirikan bank baru. Investor juga mengakuisisi bank untuk melengkapi layanan keuangan sekaligus memperbesar ekosistem digital.

Sementara bagi pemilik bank kecil, menjual saham kepada investor merupakan salah satu jalan keluar untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai permodalan yang terus meningkat. Secara bisnis, pergerakan bank-bank kecil terimpit oleh sepak terjang bank lebih besar yang memberikan layanan lebih lengkap. Ada belasan bank bermodal kecil, termasuk yang merupakan perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia, menjadi incaran pemodal besar untuk diubah jadi bank digital. Rencana aksi korporasi ini membuat pergerakan harga saham bank-bank kecil lebih lincah dibandingkan dengan pergerakan saham bank besar. 

Saham bank digital merupakan salah satu kelompok saham yang memberikan banyak cuan bagi para investor. Hanya, fluktuasinya pun cukup besar. Para investor sebaiknya punya rencana investasi atau trading yang jelas dalam bertransaksi saham-saham bank digital itu sekaligus melaksanakan rencana dengan disiplin.