Harga saham PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) terus ambles sejak awal pekan kedua Agustus atau hingga hari ketiga setelah e-commerce itu menggelar initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada perdagangan kemarin, harga saham berkode BUKA ini menyentuh batas auto rejection bawah (ARB) dengan penurunan 7 persen menjadi Rp 1.035 per lembar.

Direktur Ekuator Swarna Investama, Hans Kwee, mengatakan kondisi tersebut dipicu aksi ambil untung atau profit taking para investor. Sebelum IPO digelar, saham Bukalapak mengalami oversubscribed atau kelebihan pesanan hingga empat kali lipat karena diburu investor. Sesaat setelah IPO dan harganya melejit hingga batas atas atau auto rejection atas (ARA), investor menjual saham-saham tersebut demi menarik keuntungan.

Investor terpantau berlomba-lomba melepas saham BUKA, terbukti dari antrean jual yang menumpuk hingga 7,2 juta lot atau setara dengan nilai Rp 745 miliar. Investor asing membukukan aksi jual bersih atau net sell hingga Rp 123 miliar di pasar reguler, sehingga total akumulasi aksi jual bersih asing dalam tiga hari perdagangan mencapai Rp 1 triliun.

Saham BUKA baru sekali menyentuh ARA, yaitu pada hari pertama debutnya di Bursa Efek Indonesia. Ini kontras dengan perdagangan pada Senin lalu, saat harga saham BUKA melorot karena terjadi net sell investor asing Rp 492 miliar. "ARA yang terjadi pada hari pertama IPO merupakan euforia sesaat. Dan ketika harga sudah mulai naik, investor retail memilih ambil untung," kata Hans.

Masuknya Unicorn dan decacorn ke lantai bursa Domestik bakal membuat pasar modal indonesia semakin bergairah. Sebesar apa animo para investor?. Pencatatan saham (listing) perusahaan rintisan (start-up) teknologi berstatus unicorn atau decacorn berpotensi mendongkrak nilai perdagangann saham di BEI ke depan. Hal ini juga berpotensi menaikkan jumlah investor, sehingga berdampak positif terhadap perkembangan industri pasar modal di Tanah Air. Analis BRI Danareksa Sekuritas Andreas Kenny mengatakan, emiten unicorn dan decacorn  berpotensi memiliki kapitalisasi pasar besar, seperti GoTo yang valuasinya di private market  sudah mencapai level US$ 25-30 milliar.

"Secara sektoral, teknologi memang sedang digemari  investor, termasuk investor asing. Salah satunya karena adanya outflow besar dari raksasa teknologi Tiongkok yang terbentur masalah keamanan data oleh pemerintah Tiongkok. Apabila perusahaan teknologi akan memuncaki klasemen di BEI? Tergantung besarnya IPO dan animo investor serta berbagai faktor seperti makro ekonomi." kata dia kepada IInvestor Daily.

Dengan melantainya unicorn  dan decacorn di bursa, Andreas mengatakan  bahwa pembobotan Indonesia di indeks, seperti MSCI, juga bisa kembali dinaikkan. Dengan demikian, dampak positif bukan hanya pada emiten teknologi tersebut, tapi juga liquiditas dan transaksi pasar secara keseluruhan di bursa. Pandangan senada diungkapkan oleh analis saham LBP Institute Lucki Bayu Purnomo. Menurut dia, melantainya unicorn dan decacorn berpotensi mengalahkan market  cap emiten konvensional yang ada saat ini. Namun, sentimen positi IPO saham unicorn dan decacorn diprediksi bersifat jangka pendek. Sebab baru Bukalapak saja yang listing, kecuali banyak emiten sejenis  yang melantai.

"Jadi kalau melantai di bursa sendirian itu tidak begitu kompetitif, tidak ada dua emiten sejenis masuk pasar untuk bisa dinilai emiten mana yang unggul. Kalau dibandingkan, pemodal belum  bisa  membandingkan, Bukalapak dengan emiten yang mana di bursa efek," ujar Lucky. Karena itu, dia mengatakan, BEI perlu mendorong unicorn dan decacorn lainnya untuk segera melantai di bursa saham Indonesia. Dengan semakin banyak emiten pembanding, arus transaksi investor akan meningkat. Pemodal tentu akan memiliki pilihan pembanding dalam tawar menawar saham di pasar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa potensi Bukalapak termasuk 10 besar market cap belum stabil. Sebab pada akhirnya para investor akan realistis dan memilih saham-saham yang memiliki fundamental yang terjaga ketimbang yang sedang menjadi tren. (YTD)

Saham PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) sangat berpeluang masuk 10 besar market cap di Bursa Efek Indonesia. Pada perdagangan senin (9/8), nilai market cap atau kapitalisasi pasar saham Bukalapak mencapai Rp 114,39 trilliun, menempati urutan ke-12. Market cap Bukalapak berada di atas PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang sebesar 102,72 trilliun atau di posisi 13. Namun, di bawah PT HM Sampoerna Tbk dengan market cap Rp 123,87 trilliun atau di posisi 11. Adapun emiten dengan market cap terbesar di BEI masih ditempati PT Bank Central Asia Tbk Rp 756,64 trillin. Disusul, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Rp 474, 87 trilliun. dan PT Telkom Indonesia Tbk Rp 321,95 trilliun.

Founder traferindo.com Wahyu Laksono mengatakan, harga saham Bukalapak masih memiliki potensi naik seiring tren sektor teknologi yang masih kuat, " Saham Bukalapak tahun ini ditergetkan mencapai Rp 2.000-3.000," kata Wahyu pada Investor Daily, kemarin. Secara terpisah, pengamat pasar modal Fendi Susiyanto mengatakan, secara teknikal, harga saham Bukalapak berpeluang besar untuk terus meningkat dalam waktu dekat, sejalan dengan tingginya minat investor pada saham teknologi dan digital.

Dengan begitu, kata Fendi, bukan hal yang sulit bagi Bukalapak untuk masuk 10 besar market cap. Apabila proyeksi ini tercapai , kapitalisasi Bukalapak dapat melesat menjadi Rp 250 trilliun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa potensi Bukalapak masuk 10 besar market cap belum stabil. Sebab pada akhirnya para investor akan realistis dan memilih saham-saham yang memiliki foundamental yang terjaga ketimbang yang sedang menjadi trend. (YTD)

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) menyatakan hanya ada satu perusaan  konsorsium yang memasukkan dokumen lelang Akses Tol Patimban yang  yang dilakukan pada 2 Agustus 2021. Padahal sebelumnya sebanyak 15 perusahaan, termasuk empat  perusahaan asing asal Jepang dan Tiongkok, telah meminati lelang pengusahaan jalan Tol Akses Patimban dan mengambil dokumen prakualifikasi. "Progres lelang Tol Akses Patimban saat ini sedang evaluasi dokumen PQ. Terdapat satu perusahaan konsorsium yang memasukkan dokumen," ungkap Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPP Danang Parikesit kepala Investor Daily melalui pesan singkat. Senin (9/8).

Danang pun optimis bisa sesuai dengan target kontstruksi fisik proyek Akses Toll Patimban  pada 2022 sesuai harapan. "Apabila pengadaan tanah dapat selesai sesuai rencana, konstruksi jalan Tol Akses Petimban dapat dimulai pada 2022," papar Danang. Jalan Tol Akses Petimbang memiliki panjanga 37,05 kilometer dengan dengan nilai investasi sebesar Rp 4,32 trilliun.

Sebelumnya, Danang sempat mengatakan proses lelang pengusaha jalan tol mengalami kendala terkait pandemi Covid-19 yang membatasi mobilitas,  terutama pada masa PPKM. Lebih lanjut Danang menjelaskan, PPKM juga berdampak pada proses lelang jalan tol, seperti tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap, Gilimanusk-Mengwi, dan Cikunir-Ulujami. Danang menjelaskan proyek tol yang tengah menjalani tahap lelang adalah proyek, Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap yang saat ini sudah masuk dalam tahap evaluasi pelelangan diiukuti oleh konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Daya Mulya Turangga-PT Gama Group-PT Jasa Sarana, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (YTD)

Pemerintah Indonesia segera merampungkan ratifikasi Perjanjian E-Commerce Asean atau Asean Agreement on E-Commerce untuk meningkatkan nilai perdagangan barang dan jasa serta iklim usaha yang semakin kondusif bagi pengembangan perdagangan secara elektronik di kawasan Asia Tenggara. “Saat ini, Indonesia tercatat sebagai satu-satunya negara Asean yang belum menyelesaikan proses ratifikasi Asean Agreement on E-Commerce. Kemendag akan mengintensifkan proses penyelesaian ratifikasi persetujuan ini secepatnya tahun ini agar dapat mengoptimalkan manfaatnya,” kata Direktur Perundingan Asean Kementerian Perdagangan Dina Kurniasari dalam keterangan resminya, Senin (9/8). Menurut Dina, pelaksanaan kesepakatan Asean Agreement on E-Commerce juga dibahas dalam rangkaian Pertemuan ketiga Pejabat Ekonomi Senior Asean ke-52 (Senior Economic Officials Internal/ SEOM 3/52) pada 2–4 Agustus 2021 secara virtual. Agenda lain yang dibahas pada SEOM kali ini yaitu upaya fasilitasi untuk meningkatkan ekspor ke Asean dengan melakukan review kebijakan nontarif yang berpotensi menghambat.

Selanjutnya, hasil rangkaian pertemuan SEOM akan dilaporkan pada Per temuan Tingkat Menteri Asean pada 9 September 2021 mendatang. Saat ini, Brunei Darusalam menjabat sebagai ketua Asean 2021 dan telah mengusulkan 13 prioritas ekonomi. Beberapa usulan utamanya yaitu untuk meningkatkan integrasi perekonomian di kawasan dan membantu mendorong pemulihan ekonomi. Di antaranya melalui Asean Investment Facilitation Framework (AIFF), Comprehensive Assessment to Streamline Non-Tariff Measures (NTMs), dan Launch of the Negotiations for the Asean-Canada Free Trade Agreement.

(Oleh - HR1)

Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara mencatat, nilai impor melalui Sumatera Utara Juni 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 480,23 juta dolar AS atau naik sebesar 13,41 % dibanding bulan Mei 2021 yang mencapai 423,43 juta dolar AS. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 53,84 %.

la mengatakan, nilai impor menurut golongan penggunaan barang bulan Juni 2021 dibanding bulan Mei 2021, barang modal turun sebesar 1,59 %, bahan baku/penolong naik sebesar 15,26 % dan barang konsumsi naik sebesar 10,51%. Pada Juni 2021, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai impor terbesar yakni bahan kimia anorganik sebesar 15,55 juta dolar AS (69,14%).

Nilai impor bulan Juni 2021 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu 136,23 juta dolar AS dengan perannya mencapai 28,37 % dari total impor Sumatera Utara, diikuti Malaysia sebesar 62,13 juta dolar AS (12,94%) dan Australia sebesar 37,83 juta dolar AS (7,88%).

Secara umum, ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan manfaat secara adil dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesai ekosistem keuangan syariah Indonesia yang diukur asset dan daya ekonomi untuk produk halal seperti sandang, pangan, rekreasi, hiburan, serta obat-obatan farmasi, sehingga ragam produk kecantikan halal, telah masuk ke dalam sepuluh besar industri halal dunia.

Sepanjang tahun 2020, kinerja aset industri keuangan syariah mampu mencapai pertumbuhan 21,48% atau di kisaran angka Rp 1.770.32 trilliun. Walaupun demikian, pangsa pasar perbankan syariah per Januari 2021 baru mencapai 6.55% dari total aset perbankan  Indonesia. Selain itu, pengembangan kegiatan usaha syariah dihadapkan dengan tantangan skala ekonomi yang memerlukan dukungan integrasi program dan koordinasi strategis antarpemangku kepentingan untuk membangun dan semakin memperkuat infrastruktur ekonomi industri syariah.

Demikian pula indikator kesadaran pun menjadi faktor penting peningkatan peringkat Indonesia mengingat banyaknya upaya dalam memperkenalkan industri keuangan syariah setahun belakangan ini. Kemudian, indeks inklusi keuangan syariah pun masih di posisi 9,1%, dibandingkan dengan tingkat inklusivitas  keuangan nasional di angka 76,19%. Salah satu inisiatif yang kami luncurkan adalah penyelenggaraan ajang tahunan Shariah Thouhgt Leaders Forum, yaitu forum diskusi yang diselenggarakan sebagai sarana edukasi. Unit Usaha Syariah merupakan salah satu bentuk manifestasi nyata misi Maybank Indonesia dalam Humaniting Financials Sersres. Beberapa aspek yang perlu dilihat adalah insiatif untuk terus membangun supply side yang mumpuni. Upaya yang terus dilakukan adalah sinergi, kerja sama, harmonisasi di seluruh level pemangku kepentingan dalam mewujudkan potensi ekonomi syariah. (YTD)

Target Penerimaan Pajak tahun ini sulit tercapai akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3-4. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mobilitas dan kegiatan masyarakat yang turun akibat PPKM berimplikasi langsung ke penerimaan pajak terutama sektor perdagangan konvensional, transportasi, dan akomodasi. "Kami terus memantau penerimaan bulan Juli atau bahkan kuartal III dan kuartal IV bagaimana rekaman penerimaan pajak sesuai dengan kegiatan ekonomi," kata Sri Mulyani,

Menurut Menteri Keuangan ini pemerintah membidik target penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,0 triliun. Hingga semester 1-2021, Kementerian Keuangan mencatat , realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 567,77 triliun atau sekitar 45,4% dari target. Perolehan tersebut juga tumbuh 4,9% secara year on year (yoy). Alhasil, aparat pajak harus mengejar Rp 671,83 triliun hingga akhir tahun ini agar bisa mencapai target. Meski memperkirakan setoran Pajak Seret , Menkeu Sri Mulyani memastikan defisit anggaran tahun 2021 tak melebar dari target yakni 5,7% dari produk domestik bruto ( PDB). Pemerintah akan menutupi kebutuhan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19, dari realokasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ( K/L) yang sulit terealisasi di tahun ini.

Direktur Jenderai Pajak Suryo Utomo sudah mengantisipasi tren penerimaan pajak yang lambat akibat PPKM. Ditjen Pajak akan menjalankan tiga upaya agar setoran tahun ini tetap optimal.Pertama, memperkuat pelayanan online click, call, and counter (3C).

Polemik pengangkatan jabatan komisaris di badan usaha milik negara terus berulang. Nuansa politis dalam penunjukan komisaris memperjelas anggapan banyak pihak bahwa tata kelola perusahaan negara masih tak lepas dari unsur politik.Anggapan itu semakin menguat dengan berita termutakhir pengangkatan Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Emir Moeis, yang juga mantan bendahara PDIP itu, dinilai tak layak menduduki jabatan tersebut karena rekam jejaknya sebagai mantan terpidana kasus korupsi tahun 2014. Emir terbukti  menerima suap USD 357 ribu dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporated Jepang dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap 1.000 kilowatt di Tarahan, Lampung, pada 2004. Hakim memvonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 200 juta kepada Emir Moeis. Meskipun baru diperbincangkan akhir-akhir ini, berdasarkan keterangan pada laman resmi PT PIM, Emir Moeis telah diangkat sebagai komisaris sejak Februari 2021. 

Pemberian ruang jabatan kepada eks koruptor, menurut Indonesia Corruption Watch, adalah pukulan berat bagi pemberantasan korupsi. Hal tersebut jauh dari semangat untuk menghadirkan tata kelola yang berintegritas dan bersih di lingkungan BUMN. ICW bahkan mendesak Kementerian BUMN untuk membatalkan keputusan pengangkatan Emir Moeis sebagai komisaris. BUMN memang harus diisi oleh sosok yang berkapasitas dan berpengalaman, sekaligus berintegritas. Sebelumnya, perihal jabatan komisaris BUMN juga banyak disoroti publik karena dianggap hanya sebagai tempat untuk bagi-bagi jabatan ketimbang bertujuan memajukan perusahaan negara. 

Pengangkatan Said Aqil untuk mengisi posisi komisaris PT KAI dinilai banyak pihak tak cukup tepat karena latar belakang dan debut profesional yang tak sejalan dengan bidang perusahaan yang harus digeluti. Negara Nurdin, sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia. Baik dalam pengangkatan Said Aqil maupun Abdi Negara sebagai komisaris di perusahaan negara, sulit untuk tidak mengaitkannya dalam afiliasi kepentingan politis untuk saling menguntungkan. Bukan rahasia lagi, keduanya representasi dari basis pendukung presiden terpilih.

Persoalan lain yang juga tak kalah serius dalam pengangkatan para komisaris tersebut terkait dengan status rangkap jabatan.RI mencatat ada sekitar 564 rangkap jabatan komisaris yang melibatkan perusahaan negara dengan berbagai instansi lainnya. Pertengahan 2021, pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris Bank Rakyat Indonesia juga mendapat kritikan masyarakat. Kali ini kekecewaan publik memang begitu jelas karena Ari masih berstatus Rektor UI.68 Tahun 2012 diubah menjadi PP No 75/2021. Hal itu dilakukan salah satunya termasuk mengubah poin larangan rangkap jabatan bagi rektor dan wakil rektor. Perubahan itu menjadi restu bagi Ari untuk merangkap dua jabatan sekaligus sebagai rektor dan wakil komisaris. Namun, untuk mengakhiri polemik berkepanjangan, pada akhirnya Ari Kuncoro memilih mundur dari jabatan di BUMN tersebut. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER10/MBU/10/2020. Meskipun demikian, adanya rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada perusahaan BUMN masih dimungkinkan dengan sejumlah ketentuan yang mengacu pada peraturan perundangundangan sektoral. Sejumlah pengamat sempat mendesak poin aturan ini untuk dihilangkan karena tetap dapat menjadi celah bagi praktik pengangkatan komisaris yang rangkap jabatan. 

Posisi komisaris ataupun petinggi di perusahaan pelat merah memang bisa dikatakan sebagai tempat yang paling aman untuk berbagi posisi jabatan karena jumlah perusahaan yang begitu banyak. Tata kelola 800 anak cucu usahanya. Jika salah satu atau dua direksi dan komisaris merupakan 'jatah' pemerintahan yang berkuasa, ada ribuan posisi jabatan yang bisa diisi. Sulit dipungkiri bahwa praktik semacam ini merupakan hal yang sudah berlangsung sejak lama. Bukan hanya terkait dengan soal imbal jasa politik bagi pendukung, sesungguhnya juga merupakan cara kepanjangan tangan agar kebijakan pemerintah yang berkuasa lebih terjamin. Terkait dengan pengangkatan jabatan komisaris ataupun elite perusahaan negara tersebut, politisi PDIP, Adian Napitupulu, pernah menyampaikan kritik sebagai lanjutan dari penyampaian surat terbuka kepada Menteri BUMN menyoal kasus pengelolaan Garuda Indonesia. BUMN memang menjadi titipan karena tidak pernah dibuka dalam proses lelang secara umum. Karena tidak ada proses yang terbuka dan transparan, wajar saja jika pada praktiknya jabatan-jabatan elite di perseroan akan diisi oleh orang-orang dalam lingkaran kekuasaan. Berbagai polemik pengangkatan jabatan komisaris atau direksi di rumpun BUMN baru sebagian kecil dari banyaknya jatah jabatan yang diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari kalangan sukarelawan, politisi partai, ataupun instansi lainnya pendukung pemerintahan.

Dalam mekanisme pengangkatan komisaris yang diatur dalam Undang-Undang No 19/2003 tentang BUMN, dijelaskan dalam Pasal 27 bahwa pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan melalui rapat umum pemegang saham dan ditetapkan oleh menteri. Pada ketentuan ini juga tidak disebutkan bahwa penunjukan elite perusahaan ini harus melalui mekanisme lelang atau seleksi terbuka secara umum. Lebih lanjut dalam Pasal 28 peraturan tersebut dijelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota komisaris untuk diangkat dengan pertimbangan integritas, dedikasi, kemampuan manajemen, hingga pengetahuan pada bidang usaha terkait. Jika dilihat dari prasyarat yang harus dipenuhi seseorang yang akan menduduki jabatan komisaris itu, banjir kritik publik yang menghampiri pengangkatan sejumlah nama memang cukup berdasar.