Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara mencatat, nilai impor melalui Sumatera Utara Juni 2021 atas dasar CIF (cost, insurance & freight) sebesar 480,23 juta dolar AS atau naik sebesar 13,41 % dibanding bulan Mei 2021 yang mencapai 423,43 juta dolar AS. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya, nilai impor mengalami kenaikan sebesar 53,84 %.

la mengatakan, nilai impor menurut golongan penggunaan barang bulan Juni 2021 dibanding bulan Mei 2021, barang modal turun sebesar 1,59 %, bahan baku/penolong naik sebesar 15,26 % dan barang konsumsi naik sebesar 10,51%. Pada Juni 2021, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai impor terbesar yakni bahan kimia anorganik sebesar 15,55 juta dolar AS (69,14%).

Nilai impor bulan Juni 2021 dari Tiongkok merupakan yang terbesar yaitu 136,23 juta dolar AS dengan perannya mencapai 28,37 % dari total impor Sumatera Utara, diikuti Malaysia sebesar 62,13 juta dolar AS (12,94%) dan Australia sebesar 37,83 juta dolar AS (7,88%).

Secara umum, ekonomi syariah bertujuan untuk memberikan manfaat secara adil dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat. Menurut data dari Kementerian Keuangan Republik Indonesai ekosistem keuangan syariah Indonesia yang diukur asset dan daya ekonomi untuk produk halal seperti sandang, pangan, rekreasi, hiburan, serta obat-obatan farmasi, sehingga ragam produk kecantikan halal, telah masuk ke dalam sepuluh besar industri halal dunia.

Sepanjang tahun 2020, kinerja aset industri keuangan syariah mampu mencapai pertumbuhan 21,48% atau di kisaran angka Rp 1.770.32 trilliun. Walaupun demikian, pangsa pasar perbankan syariah per Januari 2021 baru mencapai 6.55% dari total aset perbankan  Indonesia. Selain itu, pengembangan kegiatan usaha syariah dihadapkan dengan tantangan skala ekonomi yang memerlukan dukungan integrasi program dan koordinasi strategis antarpemangku kepentingan untuk membangun dan semakin memperkuat infrastruktur ekonomi industri syariah.

Demikian pula indikator kesadaran pun menjadi faktor penting peningkatan peringkat Indonesia mengingat banyaknya upaya dalam memperkenalkan industri keuangan syariah setahun belakangan ini. Kemudian, indeks inklusi keuangan syariah pun masih di posisi 9,1%, dibandingkan dengan tingkat inklusivitas  keuangan nasional di angka 76,19%. Salah satu inisiatif yang kami luncurkan adalah penyelenggaraan ajang tahunan Shariah Thouhgt Leaders Forum, yaitu forum diskusi yang diselenggarakan sebagai sarana edukasi. Unit Usaha Syariah merupakan salah satu bentuk manifestasi nyata misi Maybank Indonesia dalam Humaniting Financials Sersres. Beberapa aspek yang perlu dilihat adalah insiatif untuk terus membangun supply side yang mumpuni. Upaya yang terus dilakukan adalah sinergi, kerja sama, harmonisasi di seluruh level pemangku kepentingan dalam mewujudkan potensi ekonomi syariah. (YTD)

Target Penerimaan Pajak tahun ini sulit tercapai akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3-4. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mobilitas dan kegiatan masyarakat yang turun akibat PPKM berimplikasi langsung ke penerimaan pajak terutama sektor perdagangan konvensional, transportasi, dan akomodasi. "Kami terus memantau penerimaan bulan Juli atau bahkan kuartal III dan kuartal IV bagaimana rekaman penerimaan pajak sesuai dengan kegiatan ekonomi," kata Sri Mulyani,

Menurut Menteri Keuangan ini pemerintah membidik target penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,0 triliun. Hingga semester 1-2021, Kementerian Keuangan mencatat , realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 567,77 triliun atau sekitar 45,4% dari target. Perolehan tersebut juga tumbuh 4,9% secara year on year (yoy). Alhasil, aparat pajak harus mengejar Rp 671,83 triliun hingga akhir tahun ini agar bisa mencapai target. Meski memperkirakan setoran Pajak Seret , Menkeu Sri Mulyani memastikan defisit anggaran tahun 2021 tak melebar dari target yakni 5,7% dari produk domestik bruto ( PDB). Pemerintah akan menutupi kebutuhan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19, dari realokasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ( K/L) yang sulit terealisasi di tahun ini.

Direktur Jenderai Pajak Suryo Utomo sudah mengantisipasi tren penerimaan pajak yang lambat akibat PPKM. Ditjen Pajak akan menjalankan tiga upaya agar setoran tahun ini tetap optimal.Pertama, memperkuat pelayanan online click, call, and counter (3C).

Polemik pengangkatan jabatan komisaris di badan usaha milik negara terus berulang. Nuansa politis dalam penunjukan komisaris memperjelas anggapan banyak pihak bahwa tata kelola perusahaan negara masih tak lepas dari unsur politik.Anggapan itu semakin menguat dengan berita termutakhir pengangkatan Izedrik Emir Moeis sebagai komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), yang merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero). Emir Moeis, yang juga mantan bendahara PDIP itu, dinilai tak layak menduduki jabatan tersebut karena rekam jejaknya sebagai mantan terpidana kasus korupsi tahun 2014. Emir terbukti  menerima suap USD 357 ribu dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporated Jepang dalam proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap 1.000 kilowatt di Tarahan, Lampung, pada 2004. Hakim memvonis empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp 200 juta kepada Emir Moeis. Meskipun baru diperbincangkan akhir-akhir ini, berdasarkan keterangan pada laman resmi PT PIM, Emir Moeis telah diangkat sebagai komisaris sejak Februari 2021. 

Pemberian ruang jabatan kepada eks koruptor, menurut Indonesia Corruption Watch, adalah pukulan berat bagi pemberantasan korupsi. Hal tersebut jauh dari semangat untuk menghadirkan tata kelola yang berintegritas dan bersih di lingkungan BUMN. ICW bahkan mendesak Kementerian BUMN untuk membatalkan keputusan pengangkatan Emir Moeis sebagai komisaris. BUMN memang harus diisi oleh sosok yang berkapasitas dan berpengalaman, sekaligus berintegritas. Sebelumnya, perihal jabatan komisaris BUMN juga banyak disoroti publik karena dianggap hanya sebagai tempat untuk bagi-bagi jabatan ketimbang bertujuan memajukan perusahaan negara. 

Pengangkatan Said Aqil untuk mengisi posisi komisaris PT KAI dinilai banyak pihak tak cukup tepat karena latar belakang dan debut profesional yang tak sejalan dengan bidang perusahaan yang harus digeluti. Negara Nurdin, sebagai komisaris independen PT Telkom Indonesia. Baik dalam pengangkatan Said Aqil maupun Abdi Negara sebagai komisaris di perusahaan negara, sulit untuk tidak mengaitkannya dalam afiliasi kepentingan politis untuk saling menguntungkan. Bukan rahasia lagi, keduanya representasi dari basis pendukung presiden terpilih.

Persoalan lain yang juga tak kalah serius dalam pengangkatan para komisaris tersebut terkait dengan status rangkap jabatan.RI mencatat ada sekitar 564 rangkap jabatan komisaris yang melibatkan perusahaan negara dengan berbagai instansi lainnya. Pertengahan 2021, pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Ari Kuncoro sebagai wakil komisaris Bank Rakyat Indonesia juga mendapat kritikan masyarakat. Kali ini kekecewaan publik memang begitu jelas karena Ari masih berstatus Rektor UI.68 Tahun 2012 diubah menjadi PP No 75/2021. Hal itu dilakukan salah satunya termasuk mengubah poin larangan rangkap jabatan bagi rektor dan wakil rektor. Perubahan itu menjadi restu bagi Ari untuk merangkap dua jabatan sekaligus sebagai rektor dan wakil komisaris. Namun, untuk mengakhiri polemik berkepanjangan, pada akhirnya Ari Kuncoro memilih mundur dari jabatan di BUMN tersebut. Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER10/MBU/10/2020. Meskipun demikian, adanya rangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris pada perusahaan BUMN masih dimungkinkan dengan sejumlah ketentuan yang mengacu pada peraturan perundangundangan sektoral. Sejumlah pengamat sempat mendesak poin aturan ini untuk dihilangkan karena tetap dapat menjadi celah bagi praktik pengangkatan komisaris yang rangkap jabatan. 

Posisi komisaris ataupun petinggi di perusahaan pelat merah memang bisa dikatakan sebagai tempat yang paling aman untuk berbagi posisi jabatan karena jumlah perusahaan yang begitu banyak. Tata kelola 800 anak cucu usahanya. Jika salah satu atau dua direksi dan komisaris merupakan 'jatah' pemerintahan yang berkuasa, ada ribuan posisi jabatan yang bisa diisi. Sulit dipungkiri bahwa praktik semacam ini merupakan hal yang sudah berlangsung sejak lama. Bukan hanya terkait dengan soal imbal jasa politik bagi pendukung, sesungguhnya juga merupakan cara kepanjangan tangan agar kebijakan pemerintah yang berkuasa lebih terjamin. Terkait dengan pengangkatan jabatan komisaris ataupun elite perusahaan negara tersebut, politisi PDIP, Adian Napitupulu, pernah menyampaikan kritik sebagai lanjutan dari penyampaian surat terbuka kepada Menteri BUMN menyoal kasus pengelolaan Garuda Indonesia. BUMN memang menjadi titipan karena tidak pernah dibuka dalam proses lelang secara umum. Karena tidak ada proses yang terbuka dan transparan, wajar saja jika pada praktiknya jabatan-jabatan elite di perseroan akan diisi oleh orang-orang dalam lingkaran kekuasaan. Berbagai polemik pengangkatan jabatan komisaris atau direksi di rumpun BUMN baru sebagian kecil dari banyaknya jatah jabatan yang diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari kalangan sukarelawan, politisi partai, ataupun instansi lainnya pendukung pemerintahan.

Dalam mekanisme pengangkatan komisaris yang diatur dalam Undang-Undang No 19/2003 tentang BUMN, dijelaskan dalam Pasal 27 bahwa pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan melalui rapat umum pemegang saham dan ditetapkan oleh menteri. Pada ketentuan ini juga tidak disebutkan bahwa penunjukan elite perusahaan ini harus melalui mekanisme lelang atau seleksi terbuka secara umum. Lebih lanjut dalam Pasal 28 peraturan tersebut dijelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota komisaris untuk diangkat dengan pertimbangan integritas, dedikasi, kemampuan manajemen, hingga pengetahuan pada bidang usaha terkait. Jika dilihat dari prasyarat yang harus dipenuhi seseorang yang akan menduduki jabatan komisaris itu, banjir kritik publik yang menghampiri pengangkatan sejumlah nama memang cukup berdasar.

Pemerintah masih optimis bisa mengejar target investasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yakni sebesar Rp 900 triliun tahun ini. Adapun realisasi investasi pada paruh pertama senilai Rp 457,2 triliun pada sisa tahun ini. Imam Soejoedi, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM masih optimis target tersebut bisa tercapai. Caranya adalah dengan merealisasikan investasi jumbo. Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal II-2021 menyebut realisasi investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 7,54% year on year(yoy). Sejumlah perusahaan besar juga mulai merealisasikan investasi di Indonesia. Seperti PT Frisian Flag Indonesia di paruh kedua ini akan merealisasikan investasi senilai Rp 3,8 triliun. Tahun ini konsorsium Hyundai dan LG juga siap menanamkan modal senilai US$ 1,1 miliar untuk membangun pabrik baterai di Cikarang, Bekasi.  

(Oleh - HR1)

Langkah ini diharapkan meningkatkan serapan hunian baru sekaligus memacu kinerja sektor properti. Perpanjangan insentif PPN tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor  03/PMK.010/202 PPN untuk periode Maret 2021 hingga Agustus 2021. "Upaya ini diharapkan mampu mempertahankan daya beli masyarakat di sektor perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya. Properti merupakan sektor strategis dan memiliki efek pengganda yang kuat. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang triwulan II-2021, sektor properti tumbuh 2,82 persen secara tahunan. Neilmaldrin menyebutkan,insentif diberikan dengan syarat harga jual rumah maksimal Rp 2 miliar, berupa rumah tapak atau rumah susun siap huni, pertama kali diserahkan pengembang ke pembeli atau bukan unit hasil pemindah tanganan, insentif berlaku untuk maksimal satu unit properti per satu orang, dan properti tidak boleh dijual kembali dalam kurun satu tahun ke depan. Insentif PPN 100 persen ditanggung pemerintah berlaku untuk pembelian unit dengan harga maksimal Rp 2 miliar,sedangkan diskon tarif PPN 50 persen untuk unit di atas Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap perpanjangan insentif pajak untuk sektor properti bisa meningkatkan serapan hunian baru siap huni. Dengan demikian, produksi sektor properti kembali bergerak kencang dan menggerakkan ekonomi.”Insentif PPN ditanggung pemerintah sektor perumahan diperkirakan mengurangi potensi penerimaan negara Rp5 triliun. Anggaran itu telah di alokasikan dalam pos insentif usaha pada program Pemulihan Ekonomi Nasional 2021,”ujarnya.

Direktur Keuangan PT PP Properti Tbk. Deni Budiman mengatakan penjualan properti perseroan naik sekitar 2-4% secara tahunan pada semester I/2021. Deni menilai dampak tersebut masih kurang signifikan lantaran insentif tersebut baru diterbitkan Maret 2021. Di samping itu, Deni menyampaikan pihaknya sedang menyesuaikan prognosis penjualan properti perseroan pada paruh kedua 2021.

Olivia Surodjo menyambut baik perpanjangan insentif tersebut. Menurutnya, insentif ini sangat membantu menggairahkan sektor properti. Theresia Rustandi juga mengapresiasi perpanjangan insentif ini karena dampaknya positif. "Bukan hanya penjualan properti yang nilainya masuk ke dalam kriteria insentif PPN, tetapi juga berimbas kepada properti di luar kriteria insentif PPN," tuturnya. Menurutnya, insentif ini secara keseluruhan memberikan efek psikologis kepada calon konsumen untuk segera merealisasikan pembelian sehingga menggerakkan industri properti dan seluruh industri ikutannya. Dia berharap pemerintah dapat memperluas sasaran insentif itu untuk rumah inden.

Potensi perikanan darat di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat cukup besar namun belum tergarap dengan baik.Plh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Desniarti mengatakan kendala yang terjadi selama ini adalah persoalan pakan dan bibit ikan yang akan ditebar. Jalan keluar yang ditempuh pemda adalah meminta bantuan ke pada pemerintah pusat.“Prosesnya itu masyarakat perlu siapkan proposalnya dulu, dan sampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Pesisir Selatan. Nanti kami akan fasilitasi ke pusat untuk dicarikan solusi,” ujarnya saat mendampingi Wagub Sumbar Audy Joinaldy, Minggu (8/8).Wakil Bupati Pesisir Selatan Rudi Hariyansyah mengatakan hingga saat ini sudah memberikan bantuan bagi puluhan kelompok di daerah itu sebanyak satu juta bibit ikan dan 100 ton pakan.Bantuan juga sudah diberikan untuk kelompok Perikanan Darat di Kampung Tanjung Gadang, Ampiang Parak sebanyak 15.000 bibit ikan.

Sementara itu, Wali Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera Saipul Bakri mengatakan bahwa potensi perikanan darat di daerah itu tidak hanya berasal dari kolam yang telah dibuat oleh masyarakat tetapi juga berasal dari embung seluas kurang lebih mencapai 30 hektare.Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan untuk potensi perikanan darat berupa puluhan kolam dan embung yang cukup luas di Nagari Ampiang Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan perlu diberdayakan.“Potensinya sangat besar. Keinginan masyarakat untuk perikanan darat juga luar biasa terbukti dengan banyaknya kolam yang telah dibuat. Namun ternyata belum tergarap karena kendala bibit dan pakan,” katanya.

Berharap untung pada bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, penjual kerajinan dari bahan kulit sapi itu justru dirundung kebingungan. Jumat siang, suasana di sentra tersebut tampak sepi dari aktivitas. Muhammad, 52, penjual kerajinan kulit mengaku, kondisi ini sudah berlangsung lebih dari satu tahun. Sebelum pandemi, pada Agustus ia selalu kebanjiran pesanan dan kedatangan pembeli dari luar kota.

Penutupan jalan yang dilakukan di kawasan perkotaan Garut membuat para pembeli kesulitan dan terpaksa memutar. "Dalam satu minggu paling empat kali, karena kalau setiap hari juga percuma," kata Muhammad di Kabupaten Garut, pekan lalu. Pendapatan selama bulan tersebut tidak lebih dari Rp2 juta. Ia berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menurutnya, sampai saat ini belum ada bantuan khusus, terutama dari Pemerintah Kabupaten Garut. "Sangat berharap adanya bantuan dari pemerintah, terutama pemasaran. Misalnya seluruh PNS pakai produk dari sini, mungkin membantu." Pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Garut diminta melakukan penjualan secara daring selama masa PPKM. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Garut Suhartono mengatakan, para pelaku UMKM bisa memanfaatkan sejumlah aplikasi e-commerce.