;
Kategori

Ekonomi

( 40814 )

Presiden Proyeksikan Transaksi Perdagangan Digital Rp 330 Triliun

18 Aug 2021

Presiden Joko Widodo memproyeksikan nilai transaksi perdagangan secara digital meningkat jadi Rp 330,71 trilliun pada akhir 2021. Angka ini meningkat 30,71% dibanding nilai transaksi perdagangan digital sepanjang tahun lalu yang tercatat Rp 253 trilliun. "Program Bangga Buatan Indonesia terus kita gencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk  lokal dalam kompetisi global," tutur Presiden, Dalam Pidato Kenegeraan pada Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, Senin (16/8)

"Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah. Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta, atau 22% UMKM yang sudah bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik," tegasnya. Jokowi menjelaskan bahwa partisipasi dalam ekonomi digital sangat penting dilakukan karena potensinya besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok dan perdagangan global.

Perkembangan investasi harus menjadi bagian dari integritas dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Peningkatan kelas pengusaha UMKM pun menjadi agenda utama pemerintah. "Berbagai kemudahan dipersiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat," tegas Presiden.

BI Luncurkan SNAP dan Uji COba QRIS Antarnegara

18 Aug 2021

Bank Indonesia meluncurkan Standar Nasional Open Api Pembayaran (SNAP) serta uji coba sandbox QR Code Indonesian Standard (QRIS) antar negara dengan Thailand (Thai QR Payment). Kegiatan peluncuran tersebut mempercepat akselerasi digital untuk mendorong kemajuan ekonomi dan keuangan nasional.  SNAP merupakan standar nasional yang ditetapkan BI atas seperangkat protokol dan instruksi yang memfasilitasi  interkoneksi antaraplikasi secara terbuka dalam  pemrosesan transaksi pembayaran. Penetapan SNAP bertujuan mencipatakan industri pembayaran sistem yang sehat , kompetitif dan inovatif sehingga dapat menyediakan layanan sistem pembayaran kepada masyarakat yang efisien, aman dan andal. Penyusunan SNAP dilakukan oleh Asosiasi Sistem Pembayaran  Indnesia (ASPI) dengan membentuk Working Group nasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan, inisiatif yang dilakukan BI merupakan bentuk sinergi inovasi digitalisasi untuk kemajuan negeri sebagai hadiah untuk peringatan kemerdekaan RI. "Kita sedang menoreh sejarah, tidak hanya untuk masa sekarang, juga untuk masa yang akan datang. Semoga inovasi sinergi bagi negeri ini semakin nyata untuk mengisi kemerdekaan RI serta memajukan perekonomian Indonesia," tutur Perry secara virtual, bertepatan dengan HUT kemerdekaan RI, Selasa (17/8). Demikian juga dengan pengguna dari Thailand kini dapat melakukan aplikasi pembayaran selular untuk memindai QRIS, untuk pembayaran barang dan jasa di merchant layanan ini untuk transaksi e-commerce lintas batas.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Bank Himpunan Nasional Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, penerapan standar nasional dalam digitalisasi sistem pembayaran dapat mendorong optimalisasi inovasi layanan perbankan sekaligus mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Implementasi SNAP merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka mengakselerasi open banking di area sistem pembayaran. Layanan ini akan membantu bisnis e-commerce selama masa-masa sulit ini dan mendorong usaha di bidang pariwisata," Ujar Deputi Gubernur BOT Ronaldo Numnonda.(YTD)

Tren IPO, Merger dan Akuisisi Startup Diramal Berlanjut hingga 2022

18 Aug 2021

Bukalapak mencatatkan saham perdana alias IPO dua pekan lalu (6/8). Sedangkan Gojek dan Tokopedia merger menjadi GoTo. Investor dari kalangan modal ventura memperkirakan, IPO, merger dan akuisisi startup masih akan menjadi tren tahun depan. 

CEO Mandiri Capital Indonesia Eddi Danusaputro memprediksi, banyak startup menjalankan exit strategy pada tahun depan. Exit strategy adalah pendekatan yang direncanakan untuk mengakhiri investasi dengan cara yang berfokus memaksimalkan keuntungan dan/atau meminimalkan kerugian, seperti IPO, merger, dan akuisisi. "Banyak startup yang merasa bahwa IPO menjadi salah satu opsi menarik. Opsi ini bisa memberikan likuiditas ke investor atau pendiri," ujar Eddi kepada Katadata.co.id, Senin (16/8).

Co-Founder sekaligus Managing Partner di Ideosource dan Gayo Capital Edward Ismawan Chamdani sepakat bahwa tren IPO akan berlanjut tahun depan. "Unicorn akan go public. Ini menjadi tren positif," ujar Edward

Ernst & Young (EY) mencatat bahwa perusahaan teknologi mendominasi IPO secara global selama semester I tahun ini. Volume IPO secara global meningkat 140% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi 1.070. Dari sisi nilai meningkat 215% yoy atau US$ 222 miliar. Sebanyak 27% di antaranya atau 284 IPO merupakan perusahaan teknologi. Nilainya US$ 90,2 miliar. “Sektor teknologi memimpin dari sisi jumlah transaksi sejak kuartal III 2020,” demikian dikutip dari keterangan resmi EY, pada Juli (28/7). Di Indonesia, Bukalapak sudah IPO. Harga saham emiten dengan kode BUKA ini melejit 24,71% menjadi menjadi Rp 1.060 saat melantai di bursa. 

Selain IPO, Edward memperkirakan bahwa merger dan akuisisi menjadi tren tahun depan. "Masih akan dilakukan oleh startup," ujarnya. Setelah Bukalapak, setidaknya ada lima startup yang berencana IPO yakni Kredivo, GoTo, Traveloka, Tiket.com, dan Tanihub. Penyelenggara teknologi finansial (fintech) Kredivo mempertimbangkan IPO di dua bursa yakni Amerika Serikat (AS) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).


Tak Surut Anggaran untuk Pandemi

17 Aug 2021

JAKARTA – Pemerintah memastikan belanja negara pada 2022 masih diutamakan untuk penanganan Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dibuat selentur mungkin untuk mengantisipasi pandemi. Pemerintah menambah belanja dari Rp 2.697,2 triliun pada 2021 menjadi Rp 2.708,7 triliun pada tahun depan. “Refocusing dan realokasi akan dilakukan secara otomatis, sehingga diharapkan tidak akan terjadi disrupsi jika ada lonjakan jumlah kasus Covid-19. APBN harus siap,” kata Sri Mulyani, kemarin. Menurut Sri Mulyani, pemerintah menyiapkan skenario jika jumlah kasus Covid-19 kembali melonjak dan menyebabkan pembatasan mobilitas serta aktivitas perekonomian. Dia mengatakan akan ada anggaran tambahan untuk mendukung program kesehatan dan perlindungan sosial. “Harus ada anggaran kementerian/lembaga yang dialihkan. Jika tidak, kita bisa terus lanjutkan upaya pemulihan,” katanya. Jatah anggaran perlindungan sosial pada 2022 mencapai Rp 153,7 triliun. Anggaran itu mencakup perlindungan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, kartu sembako, dan kartu prakerja. Sedangkan program tambahan berupa bantuan sosial tunai, kartu sembako PPKM, dan bantuan kuota Internet jika dibutuhkan.

Dari sisi pendapatan, pemerintah membidik Rp 1.840,7 triliun, naik dari target pada 2021 sebesar Rp 1.735,7 triliun. Pendapatan terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 333,2 triliun. Menurut Sri, target penerimaan perpajakan yang naik 9,5 persen telah disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang melemahkan kinerja sektor perekonomian. Adapun PNBP akan kembali terjadi normalisasi karena harga komoditas tahun depan mungkin akan membaik. Untuk mencapai target penerimaan pajak Sri Mulyani mengatakan bakal mendorong perluasan basis pajak yang mengkombinasikan kenaikan kepatuhan wajib pajak serta edukasi. Berikutnya adalah perluasan kanal pembayaran pajak, penegakan hukum, hingga reformasi teknologi informasi dan proses bisnis. “Insentif pajak akan diberikan dengan lebih selektif,” ujarnya. Jika target ini tercapai, Sri Mulyani optimistis defisit anggaran bisa turun Rp 100 triliun menjadi Rp 868 triliun atau 4,85 persen dari produk domestik bruto (PDB). “Tahun 2022 akan menjadi tahun terakhir defisit di atas 3 persen,” ucap Sri Mulyani.

Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Said Abdullah, mengatakan pemerintah perlu berdisiplin menjaga target defisit APBN, sebelum akhirnya kembali ke defisit 3 persen. Said mengatakan, jika penerimaan perpajakan nasional pada 2022 tidak tercapai, pemerintah perlu mengoptimalkan pembiayaan di luar utang. Sebab, kata dia, tingkat bunga utang yang harus dibayar setiap tahun saat ini sudah memangkas ruang gerak fiskal yang cukup signifikan, yaitu mencapai Rp 300 triliun. “Langkah kreatif perlu ditempuh dengan mengoptimalkan kontribusi dividen perusahaan milik negara dan investasi,” katanya.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan outlook penerimaan negara harus sejalan dengan risiko asumsi pertumbuhan ekonomi. “Jika risiko asumsi pertumbuhan ekonomi masih tinggi, akan menyebabkan penerimaan pajak yang lebih rendah atau shortfall,” ujar Josua. Menurut Josua, pemerintah sebenarnya sudah berupaya menekan belanja. Hal ini tampak dari kenaikan belanja sebesar 0,6 persen, jauh jika dibanding pada tahun ini yang mencapai 3,9 persen. “Ini terbaca sebagai bagian dari upaya konsolidasi fiskal pemerintah, karena memperhitungkan risiko ketidakpastian pandemi dan ekonomi global yang berpotensi menyebabkan penerimaan pajak belum optimal.”



Investasi Politik Bernama Penanganan Pandemi

16 Aug 2021

Pemerintah tak bisa sendirian mengatasi pandemi Covid-19. Perlu kerja sama semua komponen bangsa untuk berperang melawan wabah, tak terkecuali para politisi dan kader partai politik.Kesadaran itu menjadi salah satu pendorong Muchamad Nabil Haroen, anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDI-P), menghabiskan waktu reses pada 16 Juli-15 Agustus untuk membantu penanganan Covid-19 di daerah pemilihannya di Surakarta, Boyolali, Klaten, dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia memfasilitasi vaksinasi untuk 350 warga Sukoharjo dan membagikan obat-obatan. Ketua Umum Pagar Nusa Nahdlatul Ulama (NU) itu duduk di Komisi IX yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan sehingga lebih mudah meminta bantuan penyediaan vaksin kepada Kementerian Kesehatan. Namun, tetap saja ia harus menyiapkan peralatan lain, seperti alat suntik, sarung tangan, boks pendingin, dan termometer untuk vaksinasi.

Upaya mendorong vaksinasi juga dilakukan PDI-P dengan menggelar pelatihan untuk tenaga kesehatan dan vaksinasi massal. Partai ini juga membuka dapur umum. ”Memang belakangan ini kami lebih berkonsentrasi dengan vaksinasi. Ini gotong royong membantu pemerintah mencapai target vaksinasi 2 juta per hari,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto.Kegiatan sosial juga dilakukan Maman Immanulhaq, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan TNI, ia menggelar vaksinasi di dapilnya di Subang, Majalengka, dan Sumedang, Jawa Barat. Di Jakarta, Relawan Muhaimin Peduli (RMP) juga melakukan aksi sosial dengan membagikan beberapa kebutuhan terhadap warga positif Covid-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman. Koordinator RMP DKI Jakarta Badriyanto mengatakan, aksi itu merupakan bentuk solidaritas sekaligus untuk meringankan beban warga yang ditimpa kesulitan akibat pandemi Covid-19. Gerakan bansos itu juga akan dilakukan di daerah lain. ”Saat ini ada 13 kota dan kabupaten yang sudah terjadwal pada Agustus, antara lain, DKI Jakarta, Minahasa, Manado, Medan, Padang, Kupang, Jepara, Ciamis, Blitar, dan akan bergerak ke kota-kota lainnya,” imbuhnya.

(Oleh - HR1)

Korporasi Korsel Kian Ekspansif di Indonesia

16 Aug 2021

Jakarta - Nilai investasi perusahaan asal Korea Selatan masuk lima besar investasi asing di Indonesia. Bukan hanya Drama Korea alias Drakor yang semakin eksis di Indonesia, investor asal Korea Selatan juga masif membenamkan investasinya di Nusantara. Baru-baru ini, dua korporasi besar Korsel, yakni Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution, menjalin kerjasama untuk membangun pabrik baterai mobil listrik di Karawang, Jawa Barat. Nilai investasi Hyundai dan LG ditaksir mencapai US$ 1,1 miliar. 

Ekspansi Hyundai dan LG menambah panjang daftar korporasi asal Korsel yang menggarap pasar Indonesia. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementrian Investasi (BKPM) mengungkapkan, berdasarkan tren negara asal penanaman modal asing (PMA), yakni dalam kurun 2016 hingga Juni 2021, Korsel masuk peringkat kelima negara menanamkan modalnya di Indonesia.  Korporasi Korsel yang masuk Indonesia merupakan perusahaan konglomerasi yang memiliki anak dan cucu usaha cukup banyak. 

Perusahaan elektronik dan teknologi, Samsung meski investasinya di Vietnam lebih besar, Samsung Indonesia memegang pangsa pasar terbesar kedua setelah Oppo dengan 19% market share. Samsung Electronic juga berekspansi di sektor home appliance dan menjadikan Indonesia sebagai hub ekspor. Kementrian Investasi juga akan terus mendorong ekspansi Samsung mengingat pasar smartphone Indonesia merupakan yang terbesar di kawasan ASEAN. 

Pekan Lalu Modal Asing Hengkang Rp 5 Triliun

16 Aug 2021

Bank Indonesia (BI) mencatat, arus modal asing keluar dari pasar keuangan dalam negeri pada pekan kedua Agustus 2021. Pada periode 9 hingga 12 Agustus 2021, nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto (net sell) mencapai Rp 5,49 triliun."Angka itu terdiri dari jual neto di pasar surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 4,33 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar Rp 1,16 triliun," kata Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya, akhir pekan lalu.Lalu, rupiah melemah ke level Rp 14.389 per dollar AS pada tanggal 12 Agustus 2021 dan sedikit terangkat ke posisi Rp 14.388 per dollar AS pada 13 Agustus 2021.Meski asing hengkang dari pasar keuangan domestik, premi risiko investasi atau premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia lima tahun turun ke level 73,89 per 12 Agustus 2021 dari periode sebelumnya, yakni 77,66 per 6 Agustus 2021.

(Oleh - HR1)

ISAT Mendapatkan Proyek Aplikasi OSS di BKPM

16 Aug 2021

Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng perusahaan telekomunikasi PT Indosat Tbk (ISAT) untuk mengerjakan proyek Online Single Submission (OSS) berbasis risiko atau OSS Risk Based Management (RBA). Perlu diketahui, OSS RBA merupakan aplikasi atau portal satu pintu perizinan yang mencakup perizinan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, kementerian/lembaga (K/L) dan Kementerian Investasi. 

PT Indosat Tbk, Steve Saerang mengatakan, Indosat Ooredoo merupakan mitra yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengembangan sistem OSS Berbasis Risiko atau OSS RBA. Dalam hal ini, pengelolaan sistem OSS RBA sepenuhnya menjadi kewenangan kementerian Investasi/BKPM. Pengembangan sistem OSS RBA merupakan proyek yang bernilai strategis bagi indosat Ooredoo. Oleh karenanya, kami melakukan pengembangan sistem dan menyiapkan infrastuktur yang diperlukan agar sistem OSS RBA bisa digunakan dengan baik di seluruh Indonesia, kata dia kepada KONTAN, Rabu (11/8). ISAT berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian nasional. 

(Oleh - HR1) 

Peraturan Ketat Dapat Memicu Big Tech Bubar

16 Aug 2021

Perusahaan-perusahaan informasi teknologi informasi AS yang disebut Big Tech sedang menghadapi tekanan yang meningkat seiring penerapan aturan yang ketat di Washington dan tempat lain. Hal ini memungkinkan dapat memicu resiko bubarmya platform-platform terbesar itu. Bahkan, pemerintahan Presiden Joe Biden telah memberikan tanda tentang regulasi yang lebih agresif dengan menunjuk kritikus Big Tech di Komisi Perdagangan Federal. Sebagai informasi, para kritikus Big Tech di AS dan Uni Eropa  menginginkan Apple dan Google melonggarkan cengkraman pasar aplikasi daring (online) mereka, lebih banyak persaingan di pasar periklanan digital yang di dominasi oleh Google dan Facebook, dan akses yang lebih baik ke platform e-comemerce Amazon oleh penjual pihak ketiga.

Tercatat bahwa keempat perusahaan telah mencapai valuasi pasar di atas US$ 1 trilliun. Sementara itu, Apple memiliki valuasi pasar lebih dari US$ 2 trilliun. Saham Alpabhet juga naik sekitar 80% dari tahun lalu. Sedangkan Facebook naik sekitar 40% dan Apple naik hampir 30%. Ada pun pasar saham Amazon secara kasar setara dengan level tahun lalu setelah memecah record pada  bulan Juli. Namun para analisis mengatakan setiap tindakan agresif, baik ranah hukum atau legislatif, bisa memakan wakktu bertahun-tahun untuk dimainkan dan menghadapi tantangan.

"Pembubaran hampir mustahil," ujar analisi Daniel Newman di Futurum Research, ketika menanggapi perlunya perubahan legislatif yang kontroversial terhadap undang-undang antimonopoli. Faktor lain yang mendukung Big Tech, termasuk pergeseran besar-besaran ke komputasi awan dan aktivitas daring yang memungkinkan para pemain terkuat diuntungkan, serta tindakan tegas di Tiongkok terhadap perusahaan teknologi besarnya. "Tindakan tegas dari peraturan Tiongkok memiliki skala dan ruang lingkup yang begitu besar sehingga mendorong para investor dari teknologi Tiongkok menuju teknologi AS. Meskipun ada resiko regulasi di AS, itu berarti jika dibandingkan tindakan keras yang kami lihat dari Beijing," Kata Dan Ives dari Wedbush Security. (YTD)

Alternatif Go Public melalui SPAC

16 Aug 2021

Saat ini Special Acqiusition Company (SPAC) banyak digunakan oleh sponsor yang berpengalaman untuk membawa perusahaan ke publik. SPAC merupakan perusahaan cangkang yang didirikan oleh sponsor dan kemudian menggalang modal melalui Intial Public Offering (IPO) dengan tujuan mengakuisisi perusahaan target, yang merupakan perusahaan privat. Selanjutnya, perusahaan privat tersebut merger atau di akuisisi oleh SPAC dan menjadi perusahaan publik. SPAC sudah dikenal di AS sejak awal tahuan 1990-an. Namun demikian, SPAC mengalami perkembangan yang pesat pada tahun 2020 dan 2021.

Perkembangan SPAC tidak dapat dilepaskan dari perkembangan investasi yang dilakukan private equity. Pada umumnya private equity mengakuisisi perusahaan target, merestrukturisasi dan jika perlu mengganti manegementnya, dan jika sudah masuk kinerjanya kemudian mendorongnya jadi perusahaan publik. SPAC merupakan bentuk publik dari private equity fund dikarenakan menawarkan efeknya  melalui IPO untuk mendanai akuisisi perusahaan target yang belum diidentifikasikan. SPAC mempermudah perusahaan  untuk go publik di bursa efek luar negeri. Perusahaan Grab, yang kini berkantor pusat di Singapura, saat ini dalam proses merger dengan SPAC di AS dan merencanakan tercatat di bursa.

Di samping memiliki keunggulan, go public melalui SPAC juga memiliki kekurangan. Proses merger SPAC dengan perusahaan target akan menghasilkan perusahaan gabungan  menjadi perusahaan publik. Perusahaan start-up, finance tecnology atau pun perusahaan kecil yang mengalami kesulitan untuk pendanaan dari pasar modal melalui proses IPO dapat memanfaatkan SPAC untuk memperoleh dana tanpa harus melakukan IPO sendiri. Meskipun demikian, kebijakan untuk mengimplementasikan SPAC, selain memperhatikan kepentingan dari perusahaan target, juga perlu memperhatikan  kepentingan dari investor, sponsor dan infrastruktur pengawasannya. (YTD)